Perjanjian Keanggotaan Kartu Kredit

By Irdanuraprida on Dec 7, 2007 in ARTIKEL

money_rolled-and-offered.jpgKejahatan Penggunaan kartu kredit, sering terjadi di dunia maya (internet), di mana pemegang kartu kredit banyak yang dirugikan. Pihak penerbit kartu atau bank seharusnya ikut bertanggung jawab terhadap masalah yang dihadapi oleh pemegang kartu, dan tidak memberatkan konsumen kartu kredit, dengan membebani tagihan yang seharusnya tidak dibayar oleh pemegang kartu kredit. Seharusnya bank bertanggung jawab dengan menanggung resiko atas tagihan tersebut, dan melaporkan kepada pihak yang berwajib, apabila terjadi kasus-kasus penipuan maupun kejahatan kartu kredit lainnya. Di dalam suatu perjanjian keanggotaan kartu kredit bank terdapat suatu klausul yang memebratkan (klausul eksemsi) bagi pihak konsumen (pemegang kartu kredit). Klausul eksemsi yaitu kluasul yang melepaskan / membebaskan tanggungjawab bank atas penyalahgunaan kartu kredit. Hal ini tidak sesuai dengan Asas Kepatutan dalam hukum perjanjian. Karena seharudnya bank ikut bertanggung jawab apabila terjadi penyalahgunaan PIN oleh pihak lain, dengan memblokir kartu tersebut demi kepentingan nasabah, sesuai dengan Asas Kepatutan.

Berdasarkan pokok permasalahan yang ada,
yakni:

1.Perjanjian keanggotaan kartu kredit bank merupakan suatu perjanjian baku, karena perjanjian tersebut diberlakukan secara massal, mempunyai standar tertentu, dan dibuat oleh pihak pelaku usaha. Perjanjian baku ini diperbolehkan dibuat berdasarkan adanya asas kebebasan berkontrak yang terdapat pada Pasal 1338 jo 1320 KUH Perdata bahwa kedudukan konsumen pemegang kartu kredit menjadi sangat lemah, karena tidak dapat melakukan tawar menawar terlebih dahulu, maka pada KUH Perdata maupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) terdapat batasan-batasan dalam membuat perjanjian baku, khususnya yang mengandung klausul eksonerasi / eksemsi (klausul yang membebaskan tanggung jawab atau memberatkan konsumen). Batasan-batasan yang ada pada KUH Perdata dan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen inilah yang akhirnya dapat kita lihat bahwa klausula baku pada perjanjian keanggotaan kartu kredit bank merupakan suatu perjanjian sepihak dan dirasa sangat tidak adil bagi perlindungan
konsumen.

2. Perjanjian keanggotaan kartu kredit bank belum memenuhi keadilan bagi konsumen pemegang kartu. Hal ini dapat kita lihat pada klausul-klausul yang dibuat dalam perjanjian tersebut, terlihat hak dan kewajiban antara bank dengan pemegang kartu diatur secara mendetail, disisi lain kewajiban bank sangat sedikit. Dan kebalikannya hak bank sangat banyak sedangkan hak pemegang kartu sangat sedikit

Artikel kiriman dari sabahat Irdanuraprida Idris SH,MH (Red) selaku kontributor dalam blog ini.

Popularity: 9% [?]

9 Comment(s)

  1. mau tanya sedikit, jika ada kasus seperti ini, lebih diselesaikan melalui BPSK atau lembaga mediasi perbankan?

    Anggara | Dec 10, 2007 | Reply

  2. bagaimana dengan debt collector yang menteror nasabah kartu kredit?

    par | Dec 13, 2007 | Reply

  3. Sebenarnya cukup melalui Mediasi Perbankan saja, namun sampai saat ini masalah mengenai perjanjian keanggotaan kartu kredit ini belum terdapat pengaduan yang berarti, masalahnya dari pihak si debitur sendiri, karena merasa dia yang mempunyai hutang terkadang justru enggan melakukan walaupun mungkin berada pada posisi yang kurang menyenangkan, nah sebagai proteksi diri dari awal seharusnya datang dari diri debitur sendiri.
    Pada formulir pengajuan keanggotan kartu kredit ataupun juga berlaku pada ketentuan seseorang menjadi nasabah, biasanya terdapat suatu ketentuan yang dibuat dengan tulisan kecil-kecil dan berbahasa hukum yang baku.
    Kita sebagai Sarjana Hukum saja harus mencerna lebih teliti untuk memahami ketentuan yang sudah dibuat secara standar dari pihak perbankan, apalagi kalau masayarakat awam yang membacanya, namun dalam hal ini disebabkan keadaan mendesak dari si debitur untuk mempercepat agar dana pinjamannya didapat biasanya tanpa membacanya lebih teliti lagi, si debitur main mengisi formulir tersebut dan menandatanganinya tanpa berpikir lebih panjang lagi, sehingga ketika disuatu saat terjadi suatu masalah si debitur merasa tidak mengetahui hal-hal ketentuan yang mengatur, sampai akhirnya si debitur sendiri yang akan merasa dirinya dibohongi. Jadi, dalam hal ini pihak debitur sendirilah yang harus dapat memproteksi dirinya jangan sampai terjadi suatu masalah yang tidak menyenangkan bagi diri sendiri maupun pihak lain.

    irda | Dec 14, 2007 | Reply

  4. Kalau sudah main teror biasanya bukan merupakan hal yang bijak yang dilakukan oleh pihak perbankan, memang banyak debt collector yang sering memanfaatkan situasi seperti itu, oleh karena pihak debitur dianggap yang mempunyai hutang, lalu pihak debt collector menagih hutang-hutang perbankan dengan semena-mena, karena bisa saja dimungkinkan bahwa debt collector tersebut bukan pegawai bank walaupun dia bertugas di bawah perintah pihak bank, artinya pihak bank bisa saja menggunakan jasa pihak lain sebagai debt collector, ataupun pegawai lepasan yang diberi tugas sebagai debt collector, namun perintahnya adalah menagih dan bukan meneror (mungkin sebagai caranya menagih supaya debitur dapat langsung melunasi hutangnya), Ok demikian jawabannya mungkin kelengkapan dari penulisan ini juga dapat diperoleh melalu tulisan saya di “Lex Jurnalica” (Jurnal Hukum terbitan Universitas Indonusa Esa Unggul - Jakarta, Vol.03 / No. 03 / Agustus 2006, dengan judul : “Analisa Hukum Terhadap Beberapa Klausula Baku Pada Perjanjian Keanggotaan Kartu Kredit Perbankan Ditinjau Dari Sudut KUH Perdata Dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”

    irda | Dec 14, 2007 | Reply

  5. Kami sudah mewanti-wanti, bhw semua pengguna kartu kredit mewaspadai adanya hak2 yang telah dilanggar, hal inilah yang melatar belakangi kami membuat suatu forum komunikasi pengguna kartu kredit. Ternyata banyak yang merespon dengan adanya forum ini, namun kami jg tidak menutup mata bahwa banyak juga pengguna yang telah menyalahgunakan kartu kreditnya dengan secara sengaja tidak melunasinya. Kami disini bertindak sebagai mediator atau fasilitator apabila adanya hak2 pengguna yang dilanggar atau sebaliknya bagi penerbit yang ingin dimediatsi dengan pengguna untuk penyelesaian nya. mudah2an dengan adanya edukasi yang terus menerus dilakukan semua pihak dapat berguna bagi industri kartu kredit.

    Ary Budianto (Ketua FKK) | Dec 25, 2007 | Reply

  6. Terima kasih pak ary, dengan komentar anda, semoga para pembaca setia blog ini menjadi semakin aware mengenai aturan main dan hak serta kewajibannya dalam kartu kredit. Kalau boleh, tolong di posting juga bagaimana caranya menjadi anggota FKK dan dimana alamat/kontak nya. Salam,

    Irma Devita | Dec 25, 2007 | Reply

  7. makasih..web ini sangat ngebantu…program kuliah saya

    riNy | Oct 28, 2008 | Reply

  8. mmmm…artikelnya sangat ngebantu,,,,,,buat kul.saya

    riNy | Oct 28, 2008 | Reply

  9. sebenarnya ada beberapa masalah kecil yang terkadang akhirnya jadi bumerang bagi pemegang kartu kredit, seperti contohnya tidak membaca perjanjian keanggotaan kartu kredit atau juga welcome book, bagi card holder baru. Sebagai suatu pandangan saja penyalahgunaan kartu kredit bisa terjadi karena memang kelemahan sistim yang dimanfaatkan oleh fraudster, tapi tidak kalah banyak penyalahgunaan karena kelalaian pemegang kartu kredit sendiri. Kita bisa ambil contoh untuk transaksi online:
    1. meninggalkan kartu dirumah atau ditempat yang bisa dijangkau orang lain dengan mudah.
    2.pernah dengan sengaja meminjamkan kartu kredit keorang lain untuk transaksi online.
    3.yang paling banyak sekarang memberikan kartu kredit kita untuk difotocopy orang lain dengan alasan untuk ikut program ini/itu (bisanya suka ada di mall)

    Nah penyalahgunaan yang disebabkan oleh 3 contoh diatas bukan sebuah fraud transaction menurut ukuran bank,tapi memang kelalaian card holder untuk menjaga fisik kartu sehingga bisa diketahui orang lain datanya.Bagaimana mungkin bank bisa menjaganya kalau data kartunya saja udah dihapal orang…peace :)

    vian | Nov 29, 2008 | Reply

Post a Comment

Next Post »
« Previous Post
WordPress database error Table 'h09778_wrdp1.wp_post2cat' doesn't exist for query SELECT `category_id` as cat_ID FROM `wp_post2cat` WHERE `post_id`='95'