You Are Here: Home » Contoh-contoh Akta » Contoh Akta Pendirian PT (Berdasarkan UU No. 40/2007)

Contoh Akta Pendirian PT (Berdasarkan UU No. 40/2007)

Berikut ini adalah contoh akta pendirian PT yang sudah disesuaikan dengan UU No. 40/2007. Contoh akta ini disampaikan oleh Ikatan Notaris Indonesia pada seminar Sosialisasi UUPT No. 40/2007 tanggal 20 Agustus 2007 di Hotel Sahid Jaya – Jakarta.

Contoh AKTA PT

About The Author

Number of Entries : 235

Comments (55)

  • cecep

    Mau tau syarat, pendirian PT dan minta contoh akta

    Jawab:
    Syarat pendirian PT sudah saya jelaskan secara detil pada kategori PT, dengan judul “Pendirian PT” dan “Proses Teknis Pendirian PT”. Mengenai contoh akta juga sdh saya posting, tapi tampilannya akan saya perbaiki.

  • oki andi permana

    -
    -
    -
    buat undang-undang PT yang terbaru ini hendaknya dapat cepat direalisasikan Peraturan pelaksananya,

  • Irma Devita

    Pak Oki,Peraturan Pelaksanaannya sudah terbit, yaitu:

    1. PERMEN Hukum & HAM RI No. M.01.HT.01.10.Th. 2007 tanggal 21 September 2007, tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan.

    2. PERMEN Hukum & HAM RI No. M.02.HT.01.10.Th. 2007 tanggal 21 September 2007 tentang Tata Cara pengumuman Perseroan terbatas dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia

    Akan segera saya tampilkan dalam waktu dekat. Salam,

  • santi

    salam kenal bu irma, waduh saya kaget sekali ada website ibu dan sy senang sekali. mohon bantuan utk pertanyaan berikut :
    1. dasar hukum untuk pembatasan wewenang direksi perseroan harus dengan persetujuan RUPS atau dewan komisaris. Apakah dewan disini berarti komisaris keseluruhan. bagaimana jika salah satu komisaris tidak ada ditempat ?
    2. bgm dengan nasib buy back saham ?
    terima kasih atas informasi ibu.

    -santi-

  • Irma Devita

    Wah saya juga senang sekali jika blawg saya ini bisa membantu memperkaya wawasan anda bu.

    1. Mengenai Komisaris, berdasarkan pasal 108 ayat UU No. 40/2007, Dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri2
    melainkan harus berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris. Apabila ada yang tidak di tempat, dibuatkan surat
    Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris juga bisa bu.

    2. Untuk buy back saham, Sesuai dengan pasal 37 ayat 4 UU No. 40/2007, hanya boleh dikuasai oleh Perseroan
    maksimal selama 3 th saja, dan dilakukan berdasarkan keputusan RUPS (pasal 38). Namun tentu saja syarat Buy Back Saham tersebut harus terpenuhi, (pasal 37 ayat 1) yaitu :
    a. tidak boleh menyebabkan kekayaan Perseroan menjadi lebih kecil dan jumlah modal yang ditempatkan ditambah
    cadangan wajib yang telah disisihkan; dan
    b. jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang
    dipegang oleh Perseroan sendiri dan/atau Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung
    dimiliki oleh Perseroan tidak lebih dari 10% dari modal yang ditempatkan dalam Perseroan, kecuali diatur lain dalam
    peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal
    Semoga cukup jelas ya bu. Salam,

  • amas

    Salam kenal bu Irma.
    Mhn bantuan sehubungan dg proses fian utk penyesuaian UUPT baru, ada beberapa hal yg sy msh bingung.
    1. Jk RUPSLB PT memutuskan :
    a. meningkatkan mdl dsr, mdl ditempatkan & disetor;
    b. merubah susunan dirkom;
    c. merubah seluruh ADPT sesuai UUPT
    bagaimana dg proses fian pd sisminbakum, apakah utk a-c tsb bisa lgsg diproses pd 1 kali fian yaitu FIan 2 utk penyesuaian UUPT atau bgmn?
    2. Jk RUPSLB PT memutuskan:
    a. persetujuan pengalihan saham yg tdk ada akibat berubahnya pengendalian atas PT;
    b. penyesuaian UUPT br
    bagaimana dg proses fiannya?

    Lalu utk peralihan shm dlm PT apa slrh btk peralihan hrs diumumkan di srt kbr? atau hanya peralihan yg menyebabkan pengendalian atas PT tsb berubah?

    Mohon bantuannya, pertanyaan sy jg mewakili pertanyaan dr beberapa rekan lainnya yg msh bingung akan hal2 tsb.

    Terimakasih.

    Jawab:
    Salam kenal juga Bu Amas
    1. Untuk penyesuaian dengan UUPT berikut perubahan susunan Dir/kom, perubahanpemegang saham dan peningkatan/penurunan modal, kalau dulu memang seharusnya di proses di FIAN 2 untuk kemudian dilanjutkan dengan FIAN 3. Tapi pada menu SISMINBAKUM yang baru, penyesuaian UUPT tidak ada opsi untuk dilanjutkan dengan FIAN-3. Berdasarkan UUPT pasal 94 ayat 6, selain pendirian baru, harus dilaporkan secara khusus (artinya pakai FIAN 3). Tapi dalam juklaknya tidak diatur demikian. Jadi kalau pengalaman saya, untuk perubahan yang sekaligus penyesuaian, saya pakai FIAN 2 saja yang khusus penyesuaian.

    2. Kewajiban iklan hanya apabila penjualan asset menyebabkan perubahan pengendalian dalam PT.
    Semoga bermanfaat

  • amas

    Terimakasih Bu Irma atas jawaban pertanyaan saya, salam.
    -amas-

    Jawab:
    sama-sama bu. saya senang jika jawaban saya bisa membantu ibu.

  • Livvy Vrinda

    Selamat pagi, mbak.
    Saya ada 2 pertanyaan :
    1. Apa dampaknya apbila Rencana Kerja Tahunan perusahaan tidak terealisasikan pada akhir tahun buku bila dilihat dr sudut pandang UU N0.40/2007.
    2. Apakah setiap perusahaan wajib mempunyai Komisaris Utusan dan Komite Pengawasan (Audit, Remunreasi dan Nominasi)?. Ataukah hanya perusahaan2 besar saja?
    Terima kasih sebelumnya, mbak.

    NB : What an useful website u have!

    JAWAB:
    Alhamdulillah, saya senang kalau anda menganggap blog saya yang sederhana ini bisa membantu dan memberikan manfaat.
    1. Dampak dari tidak terealisasikannya RKPT dalam UU No. 40/2007 tidak disebutkan secara gamblang. Namun dapat diambil kesimpulan bahwa dalam setiap RUPS Tahunan, mengesahkan laporan pertanggung jawaban Direksi/Komisaris Perseroan pada th buku ybs sekaligus me review target2 yang ditetapkan dalam RKPT. Apabila ada target dalam RKPT yang tidak tercapai, sekarang tergantung dari RUPS (ps. 64 ayat 2), apakah akan dibawa sebagai target Perseroan th depan (ps. 65 ayat 2), ataukah akan diperbaharui/dibuat baru, atau bisa saja dianggap laporan pertanggung jawaban Direksi tidak bisa diterima sampai target2 tersebut dipenuhi (rapat ditunda).

    2. Berdasarkan pasal 120 ayat 1, Komisaris Independen (dapat diangkat). Artinya tidak wajib ada, dan biasanya diwajibkan hanya untuk perusahaan2 tertentu yang mendapat pengawasan dari pihak2 tertentu atau BUMN. contoh untuk Perusahaan dengan prinsip syariah, diangkat Dewan Pengawas syariah (pasal 109).

    Demikian juga untuk Komisaris Utusan (pasal 120 ayat 3), hanyalah apabila ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris untuk mengangkat salah seorang komisaris sebagai Komisaris Utusan

    Untuk PT biasa dalam skala kecil, bisa hanya “Komisaris” saja.

    Semoga bermanfaat

  • norta

    mw tny bu, bagaimana cara merubah CV menjadi PT dan apa saja akibat dari perubahan tersebut

    JAWAB:
    Perubahan CV menjadi PT sama dengan perubahan yayasan menjadi PT. Jadi harus di dahului dengan likuidasi, necaranya di audit oleh akuntan publik Independen, kemudian laporan keuangan hasil audit di umumkan di Koran. setelah itu baru mendirikan PT baru dengan mencantumkan hasil appraisal atas asset2 CV yang mau di inbreng ke dalam PT baru. Contoh: CV titipan kilat yang berubah menjadi PT. TIKI.

  • febner

    Bu Irma, dalam pasal 68 UU No.40/2007 ada kewajiban bagi PT yang memiliki omzet/asset lebih dari 50 M, untuk menyerahkan laporan keuangannya kepada akuntan publik agar di audit. Dengan kata lain, laporan keuangan PT yang memiliki asset/omzet diatas 50 M harus di audit. Pertanyaannya, apa implikasinya jika hal itu tidak dilakukan dan bagaimana perlakuannya terhadap kewajiban perpajakan saat melaporkan SPT Tahunan Badan? Selama ini dalam form SPT Tahunan Badan ada pilihan bagi wajib pajak untuk ‘mencontreng’ apakah laporan keuangan di audit atau tidak.

    Ditunggu penjelasnnya. Terima kasih sebelumnya.

    JAWAB:
    Dalam pasal 68 ayat 2 disebutkan apabila hal tersebut tidak dilakukan maka laporan keuangan tersebut tidak disahkan oleh RUPS. kalau tidak disahkan oleh RUPS artinya Direksi dan komisaris belum bisa diberikan acquit et de charge untuk periode keuangan dalam tahun yang bersangkutan. Untuk perusahaan besar yang memobilisasi dana masyarakat (cont: bank, asuransi, reksadana) pasti ada audit dari pengawas masing2 lembaga tersebut (misalnya untuk bank pengawasnya Bank Indonesia), maka pastinya ada sanksi tertentu dari pengawas2 tersebut. Masalah “pencontrengan” pada SPT Pajak, maaf saya pikir lebih tepat anda minta saran dari akuntan, karena itu di luar kompetensi saya bu.
    Semoga bermanfaat

  • eldhy

    Selamat malam Bu Irma, salam kenal dari saya, di Karawang. Begini bu, saya mau konsultasi mengenai perubahan nama pemegang saham dalam suatu PT PMA, dimana salah satu pemegang saham PT tersebut (hanya 1 saham) adalah badan hukum yang berkedudukan di luar negeri. Mengenai penggantian nama tsb sdh disahkan oleh Notaris tempat dimana pemegang saham itu berkedudukan. Sesuai UU PT yang baru, apakah perubahan nama salah satu pemegang saham itu berarti meliputi pula perubahan seluruh AD PT, yang berarti harus mendapat pengesahan MenKeh RI atau cukup kita buatkan Akta PKR/RR berdasarkan Notulen Rapat PT ybs, setelah tentunya perubahan nama itu telah mendapat persetujuan dari BKPM dan cukup kita laporkan saja ke Depkeh mengenai perubahan nama tersebut. Demikian mohon saran dari ibu, terima kasih atas kerjasamanya.

    From: Eldhy di Karawang

    JAWAB:
    Pak Eldhy dari karawang, yang dianggap sebagai perubahan anggaran dasar dan memerlukan persetujuan Menkeh adalah:
    1. perubahan maksud dan tujuan
    2. perubahan nama
    3. perubahan tempat atau kedudukan PT.
    4. Perubahan status dari perseroan tertutup menjadi terbuka, atau PT biasa menjadi PT PMA
    5. Peningkatan atau penurunan modal dasar PT.

    selain itu, semuanya dianggap hanya perlu melakukan pelaporan ataupun pemberitahuan kepada Menkeh melalui Dirjen Administrasi Hukum umum. Jadi, setelah dibuatkan notulen, dalam 30 hari harus di PKR kan dan kemudian harus dilaporkan perihal perubahan tersebut kepada Menkeh. Untuk PT. PMA, setiap ada perubahan modal, saham, pengurus, maksud dan tujuan, dll harus mendapat persetujuan/pelaporan juga ke BKPM.

  • eldhy

    terima kasih bu atas jawabannya.

    JAWAB:
    Sama2 pak Eldhy,.. salam hangat dari saya

  • Indri

    bu Irma,
    APakah saya bisa mendapatkan Perpu yang dimaksud,
    terima kasih
    indri

    JAWAB:
    Bu Indri, kalau yang dimaksud peraturan pelaksanaan dari UU No.40/2007, sudah saya tampilkan di blog sejak 2 minggu lalu bu. Permenkeh No.01 dan No. 02. Terima kasih

  • umi

    ibu…saya mau minta tlg ada ga bu contoh akta penyesuaian anggaran dasar dengan UUPT 40 tahun 2007 bagi Perusahaan yang telah berbadan hukum..terima kasih bu..

    JAWAB:
    Penyesuaiannya masih sama dengan cara RUPS penyesuaian seperti waktu UUPT No.1/1995 dulu bu. Atau seperti RUPS utk perubahan anggaran dasar yang biasa. Terima kasih

  • Dodo

    Selamat Sore bu,

    Mohon maaf sebelumnya, Dimana saya bisa mendapatkan Peraturan UU PT No. 40 dalam bahasa Inggris.

    JAWAB:
    Saya juga belum menemukan. Namun setahu saya, ada rekan saya ANDREW R. SRIRO yang menerbitkan buku tentang Indonesian Legal Law Directory. Beliau adalah pengecara asing yang mendapatkan lisensi untuk berpraktek di Indonesia. mungkin dalam buku itu ada. Semoga bermanfaat

  • Okta

    Salam Kenal utk ibu irma,

    saya ingin menanyakan mengenai pendirian PT PMA, dapatkah semua pemegang sahamnya/ pendirinya adalah WNA, tanpa sedikitpun ada unsur WNI. Karena sy bertanya ke beberapa notaris, dan jwb an yg didapat tidak sama.
    byk yg berpendapat tdk mungkin 100 % PT PMA dengan unsur asing didalamnya. Apa dasar hukumnya pendapat ini? Sedangkan ada jg yg berpendapat tidak ada larangan yg melanggar 100% PT PMA adalah asing semua. Bgmn yg sebenarnya ?

    Trims
    JAWAB:
    Salam kenal juga bu okta,
    Untuk PMA dua-duanya benar. Bisa 100% langsung, dan ada kewajiban untuk bermitra usaha dengan pengusaha lokal untuk jenis-jenis usaha tertentu, contohnya: pelayaran (asas cabotage), untuk perkebunan kelapa sawit, dll. (lihat di section down load (UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal).

  • Juwita

    Salam kenal bu irma,
    Saya, selaku komisaris, adalah pemegang 50% saham suatu PMA, dan partner saya WNA (direktur) bermaksud untuk menjual 50% saham miliknya kepada saya. Dan nantinya saya bermaksud menjual kembali 30% dari total 100% saham kepada WNA lain. Kita telah membuat draft RUPSLB, tetapi masih kawatir dengan:
    1. Apakah saya WNI berhak untuk memiliki 100% saham dri suatu PT PMA?
    2. Dengan kedudukan saya nanti sebagai pemilik 100% saham sekaligus komisaris, apakah RUPSLB dapat mengangkat saya sebagai direktur (karena belum adanya partner lain di perusahaan yang dapat diangkat)?
    Langkah apa yang terbaik menurut hukum dalam posisi saya?
    Terima kasih.

    JAWAB:
    Salam kenal juga bu, maaf saya baru balas karena suratnya terlewat.
    1. Untuk pemilikan saham 100% bertentangan dengan ps. 7 (1) UU No. 40/2007, namun ada jangka waktu 6bulan utk mengalihkan kepada orang/pihak lain (ps. 7 ayat 5) dan jika lewat 6 bulan, PT dapat dibubarkan. Untuk PT. PMA, setiap perubahan harus ada persetujuan dari BKPM dulu, baru perubahan tersebut dapat berlaku.
    2. Komisaris tidak boleh merangkap sebagai direktur bu. Saran saya, ibu menjual saham nya sebagian ke pihak asing (jika ingin tetap PMA) atau merubah status PT menjadi PMDN atau PT biasa dan mengangkat Direktur baru. (selain ibu sebagai komisaris).
    salam hangat dari saya.

  • asti

    wah,, senang sekali baca posting bu irma,, benar-benar menambah pengetahuan.

    untuk saat ini belum ada yang mau saya tanyakan,,

    *besok mungkin ada*

    nah,, boleh saya link ke ibu??

    *saya daftar jadi pengunjung tetap ya bu*

    terimakasih,,,

    JAWAB:
    Alhamdulillah, terima kasih atas paresiasinya yang baik. Saya sangat senang jika mbak bisa jadi pengunjung tetap blog saya. salam hangat dari saya,

  • John May Loozky

    Yth. IRMA DEVITA
    Saya ingin menanyakan tentang susunan anggota di dalam Pendirian PT. itu siapa saja dan kedudukannya sebagai apa saja menurut UU No.40 Tahun 2007. dan Apakah dua orang dapat mendirikan PT. Dua orang tersebut berposisi sebagai Dewan Komisaris, dan selanjutnya salah satu dari dua orang tersebut dapat di tunjuk sebagai direktur utama untuk sementara? dan juga bagaimana dengan saham-saham dan pembagiannya,mohon jawabannya terimakasih

    JAWAB:
    Pendirian PT dilakukan minimal oleh 2 orang, contohnya A dan B. Sahamnya terserah mereka, bisa kombinasi 50% : 50% atau berapapun. Untuk susunan Pengurusnya, minimal 1 orang Direktur dan 1 orang komisaris. Jadi bisa A sebagai Direktur dan B sebagai komisaris atau sebaliknya. Tapi kalau A&B semuanya Direktur atau A&B semuanya komisaris tidak boleh. Salam,

  • sanjaya

    DH ibu Irma Devita,

    mohon saran:
    PERTAMA, langkah kongkret pertama untuk menyesuaikan anggaran dasar perusahaan kami dengan UU No. 40 tahun 2007 apakah cukup menyerahkan kuasa kepada notaris?
    KEDUA, sebagai perusahaan yg bergerak dalam bidang perbankan…. apakah perlu klausul yg menyetakan bahwa dalam meminjam dan atau meminjamkan uang perusahaan harus seijin Dewan KOmisaris? karena apabila demikian, maka dalam penyaluran kredit dalam jumlah kecil pun harus diperlukan persetujuan komisaris.
    KETIGA, menurut ibu…. apakah karena saat ini RUPS bukan lagi merupakan organ PT yang TERTINGGI, maka secara struktural organ2 tsb “neben” (sejajar)?
    KEEMPAT, mohon apabila ibu sebagai pembicara dalam workshop atau seminar atau pelatihan…. kami dapat diinformasikan shg bs mjd peserta dalam acr tersebut

    regards

    sanjaya c
    PT. Bank BPD Bali
    mobile: 08123896633
    alternative email: chelulux@gmail.com

    JAWAB:
    Pak Sanjaya yth,
    1. Untuk menyesuaikan seluruh anggaran dasar PT harus dilaksanakan RUPS yang isinya menyesuaikan seluruh AD PT. Setelah ditanda-tangani RUPS, baru dilakukan pendaftaran pengesahannya dengan kuasa melalui Notaris yang membuat RUPS tersebut.
    2. Kentuan bahwa meminjamkan uang harus mendapat persetujuan komisaris hanya berupa alternatif. Jika memang usahanya di bidang pinjam meminjam, hal tersebut dapat dikesampingkan atau diatur lebih detil. Namun biasanya dalam perbankan kewenangan penyaluran kredit untuk maksimum jumlah-jumlah tertentu diberikan kewenangan pada masing-masing jabatan.
    3. RUPS tetap merupakan organ yang tertinggi dan memiliki hak veto yang tidak dipunyai organ2 lain pak.
    4. Dengan senang hati pak, silahkan kontak kami di notaris@irmadevita.com

    bestregards,

  • Sadikin Kuswanto

    Ibu Irma,
    Khusus mengenai pasal 108 (4) UUPT, disebutkan bahwa Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggotanya tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

    Dulu, banyak AD PT yang menyebutkan bahwa ada tindakan hukum Direksi yang harus mendapatkan persetujuan “minimal 2 orang komisaris” (dalam hal ini jumlah komisaris lebih dari 2 orang).

    Pertanyaan: apakah dengan penegasan pasal 108 (4) tersebut dapat diartikan bahwa tidak dapat lagi disebutkan bahwa persetujuan komisaris dapat diwakilkan oleh sebagian anggota komisaris saja ? Apakah persetujuan (tandatangan) komisaris harus melibatkan seluruh anggoga komisaris ?

    Dalam prakteknya, beberapa bank asing sekarang sudah meminta tandatangan seluruh komisaris (dalam kaitan pinjaman), walaupun AD PT menyebutkan cukup dengan persetujuan 2 orang anggota komisaris.

    Mohon pencerahannya bu. Terima kasih
    Salam
    Sadikin

    JAWAB:
    Betul pak sadikin, dalam UUPT 40/2007 ditegaskan bahwa aturan yang lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini. Artinya dengan diberlakukannya pasal 108 ayat 3 tersebut, maka persetujuan komisaris harus selalu dianggap dewan, walaupun dalam anggaran dasar masih menyebutkan “harus mendapat persetujuan dari salah seorang komisaris”. Hal ini juga sudah berlaku di bank2 lokal pak. salam

  • catam

    saya mau tahu apa tugas dan kewenangan seorang direktsi dan pemegang saham dalam hal kasus perdata maupun pidana

    JAWAB:
    Direksi adalah pihak yang mewakili Perseroan dalam berperkara.

  • Nita

    Good afternoon…
    Greeting for you Mrs. Irma,
    I would like to ask you some information of requirements,documents providing and fee for setting up new company ( PT ).
    I am confuse about different of CV, Firma or PT. Could you giving some explaination to me ?
    Thank you for your good cooperation.
    Regard
    Nita

    JAWAB:
    Dear Nita, for setting up new company you can find in article http://irmadevita.com/2007/09/27/pendirian-perseroan-terbatas-pt. The difference between CV,PT, and Firma should be describe in long version. Someday I will write about that.
    Thanks for coming!

  • anggra

    ibu irma…
    saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan…
    1. apa dampak yg nanti nya di timbulkan oleh pasal 74 UUPT yg baru
    2. Apa TJSL(tunjangan sosial dan lingkungan) dapat disamakan dengan CSR (Corporate social Resposibility)
    itu saja yg ingin saya tanyakan bu…
    moga” sih ditanggapi.. thx ya bu

    JAWAB:
    Silahkan lihat artikel http://irmadevita.com/2008/02/09/tanggung-jawab-sosial-dan-lingkungan/
    salam,

  • Michael Dharmawan

    maaf saya ubah sedikit pertanyaannya. Komisaris memang harus menyetujui sesuai Akta PT, tetapi yang orang dari bank bilang adalah, komisaris bukan hanya memberikan persetujuan secara tertulis tetapi juga Ikut menandatangani penarikan pinjaman dari bank tersebut.

    Mohon sarannya.
    Michael

    JAWAB:
    Terlepas dari kebijakan tiap Bank, menurut pendapat saya secara aturan umumnya pak, Dalam memberikan persetujuan dari komisaris, bentuknya bisa hadir langsung, memberikan persetujuan secara terpisah, memberikan kuasa kepada komisaris lain untuk hadir dan menanda-tangani dokumen tersebut (memberikan persetujuan). atau berbentuk Keputusan Dewan Komisaris. Namun, kembali lagi, tergantung pada aturan intern tiap bank ybs. salam

  • azimat soenarto

    Bu Irma,
    salam kenal. saya mau tanya menjelang draft akta pendirian pt baru yang akan dikeluarkan oleh depkumham dalam waktu mendekat, yang mana saat ini dipergunakan, apakah yang dikeluarkan ketika sosialisasi di hotel sahid atau yang dikeluarkan waktu upgrading di semarang pada bulan november 2007 yl, karena terdapat beberapa perbedaan. mohon penjelasannya bu

    Kedua, mengenai pendaftaran cv, firma dan ud ada yang memberitahu bahwa pendaftaran ke PN tetapi sebagian mengatakan pendaftaran dilakukan di Kanwil depkumham ditempat usaha itu berdomisili, mana yang benar.

    saya rasa ibu bisa memberitahu mengenai kedua hal tersebut mengingat pengalaman ibu sebagai notaris yang cukup handal.

    JAWAB:
    Salam rekan sejawat untuk anda pak azimat :)
    pembahasan mengenai penggunaan draft akta PT baru bisa dilihat di artikel http://irmadevita.com/2008/02/14/perbedaan-versi-draft-akta-pendirian-pt/
    Untuk pendaftaran CV, firma dan UD, menurut pengalaman saya dan informasi dari pejabat di Depkeh, masih di Pengadilan negeri pak dan untuk lebih kuatnya lagi, diurus juga pembuatan TDP nya di Depperindag setempat. Semoga sukses selalu ya pak. salam hangat dari saya,

  • Muhammad Basyir

    Salam ibu Irma.

    Ibu Irma setelah diberlakukannya UUPT No 40 tahun 2007
    apakah seluruh akta yang dibuat sebelum diberlakukannya UU tersebut harus ditinjau ulang/ dirubah?

    Ibu Irma dalam hal melakukan kontrak dengan CV/firma apakah diperlukan adanya persetujuan Suami atau Istri dari pesero?

    terimakasih atas jawabannya

    JAWAB:
    Pak, menurut pasal 157 ayat 2 UU No. 40/2007, semua anggaran dasar PT yang lama harus disesuaikan menurut ketentuan UU No. 40/2007.
    Untuk kontrak dengan CV, bisa di lihat di kewenangan Persero Aktif (Direktur)nya (biasanya ada di Pasal 5). Dalam anggaran dasar, cukup dengan persetujuan dari persero komanditer saja. Untuk Firma, dengan persetujuan dari seluruh Persero lainnya.

  • ginting

    Bu Irma senang saya dapat menemukan web site Ibu. Saat ini saya sedang mengurus akta pendirian PT di daerah saya. Nama PT telah di daftarkan sebagai PT
    umum. Namun ketika saya hendak mencantumkan sub bidang2 yang ada di pertanian ternyata notarisnya mengatakan tidak bisa krena bidang pertanian termasuk bidang2 khusus. Apakah benar demikian Bu?
    bidang2 apa saja yang termasuk khusus? Apakah ada penentuan maksimal jumlah bidang/tujuan yang ada di akta kita?
    terima kasih sebelumnya atas jawaban dari Ibu.

    JAWAB:
    Terima kasih atas apresiasinya yang baik thd blog saya.
    Mengenai klasifikasi jenis usaha, memang ada jenis usaha tertentu yang masuk bidang usaha khusus, seperti: lembaga keuangan (baik bank maupun non bank), freight forwarding, Hotel, restoran. dll. Untuk usaha khusus, memang tidak boleh digabung dengan usaha lain2. Untuk pertanian yang secara khusus, saya belum paham maksud bpk yang mana. Namun secara umum untuk bidang usaha pertanian, perkebunan dan perikanan masuk dalam 1 klasifikasi usaha dan bisa digabung dengan jenis usaha umum lainnya. salam,

  • Suranto

    Selamat sore Ibu Irma,

    Websitenya hebat melebihi informasi yg ada di pemerintah. Dan kl boleh saya mau tanya Bu,

    Perusahaan Swasta Nasional bentuk PT akan membuka usaha ndustri semen. Perijinan PT standart (dari Akte sampai TDP) sudah selesai. Selanjutnya apa yang perlu diurus lagi? dan di instansi mana saja?

    Wassalam dan terima kasih atas jawabannya.

    JAWAB:
    terima kasih untuk apresiasinya yang baik pak. Untuk industri biasanya selain ijin standar, perlu UKL, UPL, AMDAL, dan Ijin Usaha industri pak. salam,

  • Bintjar

    bu untuk perubahan ad perseroan apaka nama direksi dan komisaris pada pasal terakhir dapat drubah engan nama direksi atau komisaris yang baru

    JAWAB:
    Bisa pak, tapi sebaiknya pada awal akta diuraikan dulu bahwa telah terjadi perubahan susunan direksi dan komisaris PT.
    salam

  • Bintjar

    selamat siang bu irma
    saya rinto ada beberapa pertanyaan sehubungan dengan penyesuaian AD perseroan antara lain :

    1. apaka pada pasal terakhir Akte Pendirian yang berisikan untuk pertaa kali nama direksi dan komisaris perseroan, akan beruba pada saat kita merubah anggaran dasar perseroan tersebut dengan nama direksi atau komisaris yang baru pada saat perubahan AD tersebut.
    2. apakah kita dapat mencantumkan persentase saham yang diiliki oleh owner, sebagai contoh jika modal dasar 50 m, ownwe ada 2, persentase saham 90 % ownwe A dan 10 % owner B. apakah persentase ini dapat dican tumkan dalam AD, kalau bisa dipasal mana itu dibuat dan bagaimana narasinnya

    terima kasi bu.

  • gie

    salam kenal Ibu Irma,
    saya merasa terbantu dengan web ini,
    bu, hal yang ingin saya tanyakan, apakah PT. PMA juga harus melakukan penyesuaian terhadap UU PT yang baru, dan bila iya, apa saja yang harus dipersiapkan.

    terimakasih.

    JAWAB:
    Salam kenal juga pak.. Karena PT PMA juga tunduk dan diatur dalam UUPT, maka tentu saja juga harus melakukan penyesuaian. Syarat2nya sama dengan RUPS penyesuaian PT biasa, yaitu memenuhi quorum kehadiran dan persetujuan dari seluruh pemegang saham PT. Sukses ya…

  • Dian Fitriyanti

    dimana saya bisa melihat dan mengunduh Nama PT yang telah terdaftar!!!

  • Imron

    Siang Bu Irma,

    Tentang penyesuaian AD PT dalam UU No 20 Tahun 2007, mohon dapat dibantu hal-hal apa saja (obyek)yang perlu dilakukan penyesuaian. Beberapa hal yang saya dapatkan utk obyek tersebut adalah;
    1. nama dan tempat kedudukan
    2. Kewenangan RUPS
    3. detail kegiatan usaha perseroan
    4. tata cara pengangkatan , penggantian, pemberhentian anggotadireksi dan dewan komisaris.
    5. Modal dasar minimal Rp. 50 jt
    6. dll……

    Barangkali ada hal lain yang perlu disesuaikan sebelum 15 Agustus 2008?
    Mohon dapt dibantu.

    TQ.

  • dian

    bu……………
    saya mahasisiwi hukum sem6,
    saya masih bingung tentang isi uu PT yang baru
    pada pasal 125 dan 127 ada pertentangan tentang ada atau tidak adanya rancangan dan pengumuman..
    bagaimana tuh bu…
    trimakasih

  • santi

    salam bu irma, saya mau tanya, kalau saya mendirikan PT, yang berkedudukan di Jakarta, apakah Penanggung jawab (Direktur Utama/Direktur) boleh berdomisili diluar Jabodetabek?

  • Simon Silvester S. Mali

    Hebat, salut untuk ibu Irma karena tidak banyak orang yang mau cape berpikir dan berbagi ilmu dengan orang lain. Tuhan Memberkati.

    Sya juga mau bertanya bu, berdasarkan pengalaman saya di lapangan soal “tenggang waktu satu tahun” yang diberikan oleh UU PT baru bagi Perseroan untuk menyesuaikan AD dengan UUPT baru”.
    Kasusnya; bank yang akan memberikan pinjaman kepada perusahaan tempat saya bekerja menuntut agar persetujuan pinjaman tersebut disetujui oleh seluruh anggota dewan komisaris karena demikian diwajibkan oleh UUPT baru. argumentasi tim legal perusahaan saya mengatakan bahwa berdasarkan AD perusahaan yang sekarang berlaku cukup diwakili oleh satu komisaris. jadi AD perusahaan yang berlaku sekarang tidak sesuai dengan UUPT baru, sementara UUPT baru masih memberikan tenggang waktu selama 1 tahun untuk penyesuaian.
    Bagaimana menurut ibu ?
    Terima Kasih banyak bu atas bantuannya.

  • Firman

    Salam kenal bu Irma,

    saya memiliki pertanyaan sebagai berikut:
    1. Apakah ada dasar hukum penggunaan standar draft akta pendirian PT yang baru tersebut? apa boleh dilakukan modifikasi susunan pasal atau butir-butirnya?
    2. untuk klasifikasi saham, apakah boleh dilakukan pembedaan klasifikasi atas saham yang sudah dikeluarkan oleh PT? apakah boleh pembedaaan tersebut menetapkan batasan penerimaan deviden oleh salah satu pemegang saham?

    terima kasih sebelumnya.

    hormat saya,
    Firman

  • gerri

    Ibu Irma, prosedur gadai saham seperti apa? lalu PT Tertutup dapat digadaikan sahamnya, apakah saham nya itu masuk bursa ? akta apa saja yg berkaitan dengan proses gadai saham itu… terimakasih

  • Tajudin

    Met siang bu irma.

    Bu ada draft akta perusahaan dalam versi bahasa inggris gk yach.
    Kalo ada, trims banget lho

    Tadjudin

  • Bonin

    salam kenal bu irma

    saya sangat terbantu sekali dengan web ibu, thanks be4,
    saya ingin tanya, kalau ada PT yang AD nya masih memakai draft lama (UU No.1/1995), kemudian setelah ada perubahan susunan pemegang saham dan direksi dan komisarisnya SK dari Depkum HAM nya SK yang sudah sesuai dengan UU No. 40/2007, apakah ADnya masih perlu disesuaikan dengan UU No. 40/2007 (saya lihat dalam akta perubahan terakhirnya tidak ada klausul : menyetujui merubah seluruh AD untuk disesuaikan dengan UU No 40/2007)
    makasih

  • filkorzsch

    hebat…
    kalo boleh tau anda notaris dimana?
    mengenai draft PT yang baru hasil kongres semarang, saya melihatnya masih banyak kekurangan e.g. pasal tentang pengalihan saham ataupun isi rapat tahunan direksi, juga tentang pembubaran, likuidasi dan penggabungan atupun pengambilalihan, bagaimana menurut anda ?

  • daniel

    Bu, apakah boleh suami istri mendirikan PT

  • cahya

    bu irma, saya dapat tugas ni dari kampus, saya disuruh mencari contoh akta pendirian PT (bukan draft) yang menggunakan UU PT yang terbaru, boleh tanya bu, saya harus mencari di mana?

  • edo

    Assalamualaikum Wr Wb
    selamat sore bu irma,
    terima kasih sebelumnya
    saya mohon kpd ibu untuk membantu menjawab pertanyaan saya:
    1.bagaimana peran pemegang saham minoritas menurut UUPT dalam kaitannya penerapan prinsip good corporate governance?(dalam hal ini PT tertutup
    2.apakah dalam UU no 40 /2007 diatur mengenai pemegang saham minoritas?pasal berapa saja?
    3. bagaimana bentuk perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dalam RUPS?
    terima kasih bu..
    saya tunggu jawabannya…

  • rachel

    selamat sore bu….

    saya mau tanya apabila dalam proses pendirian satu pt khusus maksud tujuannya dapat digabung dengan beberapa usaha khusus lainnya? misalnya dibidang pariwisata, muatan kapal dan pengangkutan kapal laut.

    apakah bisa suatu pt badan hukum indonesia dalam melakukan kegiatan usahanya bekerja sama dengan PT yang berkedudukan diluar negeri? apa bisa dengan membuat agreement diantara PT itu saja?

    mohon jawabannya.
    terimakasih sebelumnya.

  • Samofa

    Blog nya bagus, banyak pencerahan…. dengan berbagi ilmu seperti itu Insya Allah dapat imbalan yang jauh lebih berharga dari apapun….

    Wassalam

  • FATHURRAHMAN,SH

    PPBH sampai saat ini apakah belum bisa online?karena saya punya pekerjaan nama PTnya sudah disetujui tapi untuk langkah selanjutnya tidak bisa online.
    mohon penjelasannya, terimakasih….

  • Linda

    Dear Ibu Irma,

    Ass.wr.wb.
    Terima kasih banyak dengan adanya web ini, saya memperoleh banyak informasi yang saya butuhkan dari Ibu. Ada beberapa permohonan/pertanyaan saya ke Ibu mudah-mudahan Ibu dapat bantu.
    1. Saat ini saya sangat membutuhkan draft dari akta pendirian PT dalam bahasa Inggris. Jika berkenan, apakah saya bisa dapatkan bu?
    2. Mengenai tanah adat di minangkabau (di atasnya berdiri rumah gadang) apakah perlu disertipikatkan? jika ya siapa saja yang harus terdaftar dalam sertipikat tersebut?
    Terima kasih banyak atas bantuan Ibu.

    Wass.,
    Linda

  • bonin

    bu.. sisminbakum atau PPBH sekarang tidak aktif lagi..
    kira2 kapan bisa berjalan seperti semula ya bu? kalau proses persetujuan PT yang sudah TKM, bisa langsung kirim dokumen fisiknya atau nunggu sistemnya jalan lagi bu, soalnya temen saya ke Depkumham untuk masukin dokuemn fisik PT yang sudah TKM tapi semua loket untuk penyerahan dokumen fisik tutup.

    makasih bu

  • oki andi permana

    ibu irma sebelumnya trima kasih atas banyak info yang sudah ibu berikan. bulan ini saya mulai memasukan usulan penelitian tesis saya guna syarat kelulusan program master hukum saya,, saya butuh masukan dari ibu mengenai indentifikasi masalah apa yang sebaiknya saya angkat mengenai hukum perusahaan ? atas masukanya saya uapkan terima kasih.

  • Endang PoerwantiIntest

    Bu Irma,
    Dalam Undang-undang PT terbaru apakah ada pasal yg bisa dijadikan acuan jika harta pribadi pemegang saham/pemilik perusahaan bisa dijadikan jaminan juga untuk mengatasi kepailitan perusahaan.

  • Nurma

    Bu Irma,…
    Saya mau tanya ttg modal dasar PMA berapa ? apakah ada aturan yg menjelaskan ttg modal dasar PMA tsb?

    Jawab:
    Sebenarnya belum ada aturan tertulisnya. Tapi pakemnya adalah: PMA tidak boleh masuk ke sektor menengah dan kecil. Hal ini untuk melindungi pengusaha kecil dalam negeri. Berdasarkan pengalaman saya, biasanya pihak BPKM minta minimal US$1,000.00 untuk services (jasa). Tapi untuk industri, biasanya harus lebih dari Rp. 10 Milyar.

  • gembul

    bu selamat malam..
    to the point saja..
    bagaimana sejarah, latar belakang dan perkembangan perseroan terbatas di Indonesia?
    terima kasih bu irma..

  • Asriman Tanjung

    terima kasih bu Irma Devita, banyak informasi yang saya dapat dari blog ini

    Jawab:
    Alhamdullillah.. :) terima kasih ya sudah berkunjung

Leave a Comment

Powered By Mediatechindo

Scroll to top