Take a fresh look at your lifestyle.

KEABSAHAN PERBUATAN HUKUM PARA PENDIRI PT (berdasarkan UU No. 40/2007)

286

Berlakunya UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas yang menghapuskan UU No. 1/1995 memberikan akses dan kesempatan yang lebih luas bagi para pelaku usaha untuk melakukan usahanya. Pemerintah memberikan berbagai upaya dan kemudahan, terutama untuk mempercepat proses pendirian suatu perusahaan. Demikian pula untuk perbuatan hukum dari para pendiri dan pelaku usaha dari perusahaan tersebut. Jika sebelum di berlakukannya UU No. 40/2007, perbuatan hukum yang dilakukan oleh seorang pendiri perusahaan baru dapat mengikat Perusahaan tersebut apabila proses penanda-tanganan akta Pendirian sudah dilakukan. Sejak berlakunya UU No. 40/2007 tersebut, diberikan kesempatan untuk para calon pendiri suatu perusahaan untuk melakukan suatu perbuatan hukum.
Misalnya, para pendiri tersebut baru melakukan proses pemesanan nama melalui Notaris pada SISMINBAKUM (mengenai proses pendirian PT, bisa dilihat pada artikel saya perihal ”Proses Pendirian PT”). Dulu, mereka belum bisa melakukan perjanjian dengan mengatas namakan PT ABC, karena akta pendiriannya belum ditanda-tangani. Dengan UU No. 40/2007, para calon pendiri PT. ABC tersebut sudah bisa membuat MOU atau agreement lain yang nantinya akan mengikat PT ABC tersebut apabila sudah berbadan hukum, walaupun akta pendirian masih belum ditanda-tangani.

Bagaimana caranya agar perbuatan hukum calon pendiri tersebut mengikat PT setelah menjadi badan hukum?
Berdasarkan pasal 13 UU No. 40/2007, maka perbuatan hukum tersebut harus dinyatakan secara tegas diambil alih dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan yang pertama kali, dimana pelaksanaannya max 60 hari setelah berbadan hukum. RUPS tersebut harus dihadiri oleh seluruh pemegang saham (ayat 1,2,3)
Dalam hal tidak dilaksanakan RUPS dalam jangka waktu 60 hari sejak PT tersebut berbadan hukum, maka setiap calon pendiri tersebut bertanggung jawab secara pribadi (pasal 13 ayat 4 UU NO. 40/2007)

Bagaimana jika perbuatan hukum tersebut dilakukan setelah penanda-tanganan akta pendirian PT? maka berdasarkan psl 14 UU No. 40/2007,

1. Jika perbuatan hukum tersebut Hanya dilakukan oleh seluruh pendiri,
-Perbuatan hukum tersebut hanya akan mengikat PT, jika diadakan RUPS pertama
dalam waktu waktu 60 hari sejak PT tersebut menjadi Badan Hukum
-Isi dari RUPS tersebut intinya mengambil alih semua perbuatan hkm para pendiri
tersebut
-Dalam hal tidak dilaksanakan RUPS, maka perbuatan hukum tersebut hanya
mengikat para pendiri tersebut (tidak mengikat PT)

2. Jika perbuatan hukum tersebut Dilakukan oleh semua anggota Direksi, bersama-
sama semua pendiri dan semua anggota Dewan komisaris
Maka perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab PT setelah berstatus badan
hukum secara otomatis.

*****

Leave A Reply

Your email address will not be published.