You Are Here: Home » yayasan » Mengapa Saat ini Para Pengusaha Tidak Memilih Yayasan Sebagai Bentuk Usahanya?

Mengapa Saat ini Para Pengusaha Tidak Memilih Yayasan Sebagai Bentuk Usahanya?

meeting1.jpg(Serba-serbi Yayasan Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2001 yang diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004)

Sebelum diberlakukannya undang-undang No. 16 tahun 2001 tentang yayasan pada tanggal 6 Agustus 2002, pendirian Yayasan masih mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (burgerlijk wetboek) dan Kitab Undang Undang Hukum Dagang (wetboek van koophandel). Pada waktu itu, belum ada “aturan main” yang rinci dan jelas perihal yayasan. Semua orang bisa mendirikan yayasan, dimana Notaris biasanya tidak memiliki format yang baku mengenai akta pendirian yayasan. Akibatnya, setiap yayasan dapat memiliki format anggaran dasar sendiri seperti halnya Perkumpulan atau Persekutuan Perdata. Masing-masing yayasan bisa membuat anggaran dasar sesuai dengan kebutuhan mereka. Pendaftaran perihal berdirinya suatu yayasan juga cukup dilakukan pada Pengadilan Negeri setempat seperti halnya CV.

Karena yayasan memiliki maksud dan tujuan yang bersifat sosial, dan memerankan fungsi kemasyarakatan sehingga oleh pemerintah diberikan insentif di bidang perpajakan. Berbeda dengan perseroan terbatas (PT). Oleh karena itu, masyarakat berbondong-bondong untuk mendirikan yayasan dalam berbagai macam bentuk yang di arahkan kepada maksud dan tujuan sosial tersebut, sehingga Rumah Sakit, Sekolah, Universitas (lembaga pendidikan), bahkan penyalur pembantu rumah tangga memilih bentuk Yayasan sebagai wadah usaha mereka.

Pada saat diundangkannya UU No. 16/2001, berbagai polemik timbul, karena salah satu syarat daripada suatu Yayasan adalah tidak boleh mengalihkan kekayaan Yayasan baik langsung maupun tidak langsung, yaitu berupa gaji, upah, honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang (dengan kata lain dilarang membagikan keuntungan) kepada pendiri/pembina, pengurus dan pengawas. kecuali pengurus yayasan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. bukan pendiri, dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina dan pengawas
2. melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh
(pasal 5 UU No. 16/2001 yang diubah dengan UU No. 28/2004)
Oleh karena UU No. 16/2001 juncto UU No. 28/2004 tersebut ingin menyampaikan pesan bahwa ”kalau mau mendirikan yayasan, ya artinya siap untuk kerja bakti. Karena fungsinya memang untuk sosial saja.”

Hal ini ”memukul” banyak pengusaha yang semula mengambil bentuk usaha berupa yayasan dalam melaksanakan usahanya. Karena dengan tidak bolehnya dibagikan keuntungan dalam bentuk apapun atas hasil usaha yayasan, artinya buat apa mereka mendirikan Yayasan? Bukankah itu merupakan tujuan mereka membuka suatu usaha?
Terutama untuk yayasan pendidikan, yayasan Rumah Sakit dan berbagai bentuk yayasan yang didirikan untuk tujuan komersial. Oleh karena itu, pada tahun 2002 terjadi perubahan besar dari sisi penertiban atas yayasan ini. Banyak Yayasan yang bergerak di bidang Rumah Sakit merubah status mereka menjadi PT. Untuk yayasan2 baru yang berbau pengobatan (Rumah sakit, klinik, dll) juga sudah diarahkan untuk berbentuk PT saja, daripada memilih bentuk Yayasan. Hal tersebut bukan berarti untuk rumah sakit dilarang untuk dibentuk dalam wadah Yayasan. Karena yang dilarang adalah pembagian keuntungan atau pengalihan asset yayasan baik langsung maupun tidak langsung.

Untuk badan hukum yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, selain sudah dibatasi dengan larangan pembagian keuntungan sebagaimana diatur dalam UU yayasan, juga dibatasi oleh Pasal 53 ayat 3 juncto ayat 1 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dimana pada pasal tersebut secara tegas dinyatakan bahwa satuan pendidikan  yang diselenggarakan oleh pemerintah harus berbentuk Badan Hukum Pendidikan (sekarang dikenal dengan istilah BHP), dengan menggunakan prinsip nirlaba.

Dengan adanya pembatasan oleh 2 undang-undangtersebut, maka rasanya sudah semakin sulit bagi Yayasan yang bertujuan semata-mata untuk mencari laba. Apalagi sejak tanggal 16 Januari 2009 kemarin, telah terbit UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, yang memberikan sanksi pidana selama 5 tahun atau denda maksimum Rp. 500jt bagi penyelenggara satuan pendidikan yang mengabaikan mengenai Prinsip Nirlaba tersebut.

Dengan adanya pembatasan-pembatasan tersebut, maka saat ini dalam perkembangannya, yang masih dipertahankan adalah yayasan-yayasan yang didirikan untuk fungsi sosial semata2 atau yayasan yang bergerak di bidang agama, kemanusiaan, lingkungan hidup, dll.

About The Author

Number of Entries : 234

Comments (28)

  • Meggy Primasari

    Dear Mbak Irma,

    Setelah membaca tulisan anda,kira2 apa pendapat anda sebagai notaris jika ada yg minta dibuatkan akta pendirian sebuah rumah sakit/pendidikan, apakah sebaiknya dalam bentuk yayasan atau dalam bentuk PT saja ?…..sepertinya jawaban itu akan lebih bagus dimasukan kedalam tulisan anda….sehingga pembaca bisa mengetahui untung ruginya jika dibuat dalam bentuk yayasan atau PT. Sukses Mbak….

  • Irma Devita

    Terima kasih mbak meggy, pada alenia terakhir sudah saya sampaikan bahwa untuk saat ini sudah kami arahkan untuk Yayasan Pendidikan dan Rumah Sakit, apabila memang bertujuan untuk memperoleh dan membagikan keuntungan, sebaiknya berbentuk PT. Namun apabila mereka tetap insist untuk berbentuk Yayasan, ya terserah mereka. Sebab di undang-undang memang tidak dilarang secara tegas. Yang dilarang adalah pembagian keuntungannya.Namun konsekwensinya ya benar2 harus murni sosial nantinya. artinya hanya pegawai yang berhak di gaji, sedangkan pendiri (pembina), pengawas dan pengurus yang masih terafiliasi dengan pendiri tidak bisa mendapatkan apapun hasil yayasan tersebut. Terima kasih banyak atas supportnya. alangkah senangnya saya apabila anda bisa membantu saya mengirimkan artikel atau ide2 lain yang brilliant. Sukses selalu untuk anda.

  • kiki

    dear bu Irma,
    PT yg mempunyai maksud dan tujuan pendidikan sebenarnya termasuk dalam Usaha Khusus atau bukan? Karena PT ini nantinya kan ada ijin dari Dep.diknas.
    trimakasih

    JAWAB:
    Dear mbak/ibu kiki,
    Dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) di Depkeh bidang pendidikan tidak masuk dalam kategori Jenis PT Khusus. Tapi karena PT tersebut nantinya akan mendapatkan ijin dari Depdikbud, sebaiknya maksud dan tujuannya cuma di bidang pendidikan saja (tidak terlalu luas). FYI, di Depdikbud untuk pendidikan masih di terima dalam bentuk yayasan
    Salam hangat dari saya

  • Suharto

    Dear Mbak Irma,

    Di lingkungan masjid kami rencananya mau dibentuk yayasan, namun kami masih awam tentang tatacara pendirian yayasan, syarat pendirian yayasan dan pembuatan AD/ART nya. Kami sudah mencoba membuat AD/ART dengan mencontek AD/ART dari yayasan lain yang sejenis. Boleh tanya tentang syarat, tatacara dan proses pendirian yayasan?

    JAWAB:
    Pak suharto, untuk mendirikan yayasan harus ditentukan siapa pendiri (yang nantinya akan menjadi pembina), pengurus dan pengawas. Ketiga organ tersebut harus terdiri dari orang2 yang berbeda. Karena masing-masing memiliki tugas dan fungsinya. Setelah ditentukan orang2nya siapa, yang akan bertindak sebagai pendiri cukup datang ke Notaris untuk dibuatkan akta pendiriannya. Karena anggaran dasar yayasan ada standar nya dari Departemen Kehakiman, dari sana bisa sekalian di urus pengesahannya oleh notaris ybs. Mengenai tata cara pendirian yayasan memang akan saya bahas secara detil dalam artikel tersendiri. Semoga bermanfaat ya pak…

  • iwan

    Maaf bu,saya mau tanya,apabila suatu yayasan akan memberikan bantuan modal kerja kepada masyarakat yang membutuhkan harus membuat akte pendiri perusahaan ? dan berapa lama membuat nya bu.makasih

    JAWAB:
    untuk pendirian yayasan memang harus dengan akta pendirian yang disahkan oleh Menkeh dan di umumkan dalam BNRI. Tapi, jika yayasan tersebut akan memberikan bantuan modal kerja bagi masyarakat, jika memang hal tersebut merupakan salah satu program yayasan, maka tidak perlu membentuk badan usaha lain di samping yayasan itu sendiri. Salam,

  • Ryant Fareesdzy

    Yth Ibu Irma

    saya mau tanya
    Apakah perkumpulan yang didirakan berdasarkan akta Notaris harus menyertakan kwitansi/bukti setoran dari bank?
    Bagaimana akibat hukumnya bila lembaga/perkumpulan tidak disahkan ke PN?
    Bagaimanakah bentuk perkumpulan Arisan dalam bentuk akta Notaris, apakah sama dengan pendirian Lembaga atau perkumpulan biasa?
    Terimakasih semoga jawabannya bermanfaat bagi yang lain.

    JAWAB:
    Perkumpulan tidak perlu setoran modal bank, pak. Arisan, Ikatan, Lembaga, paguyuban, ataupun Himpunan masuk dalam kategori Perkumpulan. Apabila mau berbentuk perkumpulan yang tidak berbadan hukum, cukup didaftar di Depdagri (sesuai UU Parpol). Namun kalau mau dijadikan badan hukum, diajukan pengesahannya di Depkeh (contoh: Ikatan Akuntan Indonesia, Ikatan Notaris Indonesia).

  • Shodiqin

    Di mohon secepatnya, tentang tatacara pendirian yayasan. terima kasih sebelumnya.

    Jawab:
    Insya Allah akan saya penuhi segera pak.

  • Ryant

    yth Ibu IrmaDevita yang baik.

    saya mau protes nih kenapa ibu tidak menulis tentang koperasi, padahal koperasi sedang tumbuh subur di daerah-daerah(bagai jamur tumbuh dimusim hujan)
    Tolong ya bu kami membutuhkannya tata cara pendirian, organ, pengesahannya, macam-macam koperasi, serta rambu-rambu hukumnya.
    terimakasih sudah merepotkan, semoga ilmu yang ibu berikan menjadi ibadah di buat ibu. amin ya robbil alamin.

    JAWAB:
    terima kasih atas masukannya dan terima kasih juga sudah menjadi pengunjung setia blog saya pak. Akan saya perhatikan dan Insya Allah akan saya bahas dalam waktu dekat. Salam hangat,

  • Mohamad Fajri

    yth ibu irma,

    bolehkah yayasan di Indonesia, salah satu atau pengurusnya adalah orang asing? jika tidak boleh apakah ada peraturan yang melarangnya? terimakasih ibu.

    JAWAB:
    Boleh pak. Sesuai pasal 9 ayat 5 UU No. 16/2001.

  • Rinaldy

    Ibu Irma,
    Menyambung pertanyaan saya terdahulu,mohon saran dan pencerahannya utk kasus berikut:
    Ada warga yang ingin menggalang dana masyarakat untuk urusan janazah, dan ingin kegiatan ini menjadi kegiatan terpisah dari RT atau Mesjid. Menurut Ibu Irma bentuk kegiatan seperti ini, di wadahi dalah bentuk apa ya…? Yayasan, Perkumpulan ( LSM, Ikatan, dsb) atau yang lain..? Terimkasih seb.nya

    JAWAB;
    Sebaiknya berbentuk yayasan pak. Wass,

  • Fanny Kurniawan

    Yth. Ibu Irma,

    Terkait dengan Yayasan yang boleh melakukan penyertaan di dalam unit usaha yang menguntungkan tetapi dengan ketentuan maksimum 25% dari aset Yayasan tersebut, Rencananya kami akan mendirikan sebuah Yayasan sosial bagi masyarakat yang tinggal diseputar wilayah pertambangan dan untuk aset Yayasan, salah satu pemegang saham perusahaan pertambangan berbaik hati menghibahkan sahamnya di perusahaan tambang tersebut (sebesar 5%)kepada yayasan. 5% saham di perusahaan tambang tersebut nilainya bila dihitung secara nilai pasar berkali-kali lipat dari aset yayasan yang akan kami dirikan.

    Pertanyaan kami adalah sebagai berikut:
    a. Apakah hibah berupa saham dianggap sama dengan penyertaan yang dilakukan oleh Yayasan sehingga oleh karenanya ketentuan maksimum 25% dari total aset yayasan berlaku? (Misalkan Yayasan menerima hibah berupa saham senilai 3M, sementara aset Yayasan cuma 50juta, karena ketentuan 25% tersebut, Yayasan jadi wajib untuk meningkatkan asetnya 12M.)

    b.Apakah ketentuan maksimum 25% dari total aset yayasan, harus dipenuhi pada saat Yayasan menerima hibah ataukah mungkin setelah jangka waktu tertentu?

    c. Apabila Yayasan tidak sanggup untuk meningkatkan asetnya untuk memenuhi ketentuan 25% pada saat hibah, apakah aset Yayasan dapat ditingkatkan secara bertahap dalam periode waktu tertentu supaya ketentuan 25% tersebut dapat tetap dipenuhi?

    d. Apakah saham pada perusahaan tambang tersebut dapat digunakan sebagai inbreng untuk aset pendirian Yayasan, apabila iya perlakuannya sehubungan dengan ketentuan 25% maksimum penyertaan bagaimana?

    Terus terang kami mengalami kendala dalam mendirikan Yayasan dikarenakan adanya pembatasan demikian. Yayasan akan mendapat dana berupa saham melalui hibah, tetapi karena ketentuan demikian, Yayasan malah harus mencari dana tambahan untuk meningkatkan asetnya apabila saham yang dihibahkan tersebut dianggap sebagai penyertaan. Ibaratnya Yayasan mau menerima dana, tetapi yang nerima dana harus kaya terlebih dahulu. Padahal Yayasan sendiri tidak menggunakan asetnya untuk melakukan penyertaan.

    Kami berharap pencerahan dari Ibu Irma dapat membantu kesulitan kami.

    Terimakasih.
    Fanny Kurniawan.

    JAWAB:
    Terus terang untuk kasus tersebut tidak bisa dilihat secara hitam atau putih. Artinya, memang selalu ada resikonya, yaitu jika diterima, maka penyertaan sahamnya harus menjadi hanya 25% dari total asset yayasan. Sepanjang yang saya tahu, tidak ada peningkatan modal dasar dalam yayasan. Yang ada hanyalah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan para pendirinya. Namun demikian, yayasan tidak menutup kemungkinan untuk menerima hibah berupa saham, asalkan yayasan tersebut tetap bergerak dalam “jalur sosial” dan tidak dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi dengan cara tidak membagikan kekayaan atau hasil usaha yayasan tersebut kepada para pengurus, pembina dan pengawas atau yang terafiliasi. Salam,

  • Mohamad Fajri

    ibu irma yang baik, terimakasih atas jawaban pertanyaan saya terdahulu.

    Saya ingin mendirikan Lembaga Kajian / Riset mengenai hukum dan good governance. Menurut ibu sebaiknya berbentuk apa? apakah perhimpunan atau perkumpulan? apa perbedaan antara keduanya? jika seandainya kami mendapatkan projek riset atau kajian, bolehkah hasilnya (berupa uang) dibagi2kan kepada pendiri dan pengurus?
    terimakasih atas jawabannya ibu.

    JAWAB:
    Untuk tujuan tersebut, bisa mendirikan LSM (bentuknya perkumpulan/perhimpunan), kemudian didaftarkan ke Departemen dalam negeri. Untuk LSM sepanjan yang saya tahu belum ada aturan yang melarang untuk pembagian keuntungan seperti halnya yayasan. salam,

  • susilowati

    halo, salam kenal
    saya dan beberapa teman memerlukan petunjuk tentang AD ART yayasan atau LSM di bidang kesehatan. KAmi tinggal di kota kecil yang kami rasakan sudah saatnya hadir sebuah wadah kesehatan yang mengayomi masyarakat yang independen dan bertanggung jawab secara tulus untuk kepentingan masyarakat.

    JAWAB:
    Salam kenal juga bu susi. Untuk keperluan ibu, bisa membentuk yayasan yang bergerak di bidang kesehatan masyarakat bu. salam,

  • Yudi

    asw

    bu Irma yang bijak, saya dan beberapa teman mempunyai rencana untuk membentuk inkubator ukm khususnya untuk kaum muda(pelajar/mahasiswa) agar dapat mengurangi pengangguran, dimana dalam pengelolaannya kita berpegang kepada prinsip sosial, pendidikan dan ekonomi serta tidak munafik kita juga berharap usaha ini mendatangkan keuntungan bagi kita. Pertanyaan saya apakah jenis usaha yang paling baik untuk kamai, apakah berbentuk koperasi atau yayasan ataukah yang lainnya? serta dimanakah kita bisa mempelajari peraturan pendiriannya?

    terimakasih atas perhatiaanya

    JAWAB:
    Untuk keperluan tersebut, mas bisa buat CV, dimana ada yang ditunjuk sebagai persero aktif dan ada yang bertindak selaku persero diam. Kalau yayasan, tidak bisa membagikan keuntungan. Kalau koperasi bisa juga, untuk itu, mas bisa tanya ke dinas koperasi setempat, karena mereka nantinya yang akan memberikan pembinaan. semoga sukses ya mas….

    Wassalam

  • KeSEMaT

    Ibu Irma yang baik,

    Kami dari KeSEMaT ingin menanyakan:

    1. Mengenai langkah awal apa saja yang harus kami lakukan untuk mendirikan Yayasan Lingkungan Mangrove. Kami memiliki organisasi mahasiswa (http://kesemat.tripod.com) dan ada wacana untuk merubah bentuknya menjadi sebuah yayasan agar lingkup kerjanya lebih luas dan manajemennya lebih rapi.

    2. Setelah yayasan kami berdiri, apakah ada aturan kami harus membayar sekian rupiah sebagai pajak ke pemerintah atau bagaimana, Bu?

    3. Berapa rupiah yang harus dibayarkan, kalau kami mendaftarakan perubahan organisasi mahasiswa kami ke bentuk yayasan, lewat notaris?

    Terima kasih atas jawabannya.

  • iwan

    tolong minta contoh ad/art pendirian sebuah cv

  • nizar

    modal untuk mendirikan yayasan kira-kira berapa? minimal?

    JAWAB:
    sebenarnya tidak di atur dalam UU Yayasan. Tapi berdasarkan pengalaman saya dan informasi dari pihak Depkeh pada saat konsultasi, mereka menganjurkan sebaiknya minimal Rp. 12,5jt.

  • indra novint

    halo mbak irma….
    saya terobsesi dengan barrack obama yg mampu menjadi capres amerika yg bermula dr kemampuannya mengelola org miskin di california…..
    saya ingin seperti dy dengan membuat sebuah wadah bagi org miskin dan kemudian sya bimbing dan men gajak mereka melakukan kegiatan usaha dr konsep yg saya buat….’
    yg ingin sya tanyakan…
    badan usaha apa yg tepat untuk kegiatan saya ini… apakah yayasam ato perseroan…?????
    umur saya msh 19 tahun…. apakah ad batasan umur untuk mendirikan yayasan ato perseroan tersebut..

  • Santi

    Dear Ibu Irma,

    Aku kagum sekali dengan website-nya. Hebat menjawab setiap pertanyaan yang di post ke website ini.

    Kebetulan aku ketemu website ini pas sedang mencari2 info tentang Yayasan. Saya sedang merencanakan pendirian Taman Kanak-kanak, tak bisa dipungkiri lembaga pendidikan ini kami dirikan selain untuk kegiatan sosial, kita juga ingin ada pengembalian investasi yang sudah dikeluarkan.

    Nah yg bikin aku bingung nih, ada kalimat Ibu Irma diatas saat menjawab pertanyaan KIKI: “di Depdikbud untuk pendidikan masih di terima dalam bentuk yayasan”

    Jadi seharusnya tetep Yayasan gitu yah Bu, untuk dapat ijin Depdiknas? Atau bisa PT?

    Binggung saya :(

    Mohon pencerahannya :) Terimakasih banyak sebelumnya.

    JAWAB;
    Terima kasih atas apresiasinya yang baik atas blog saya bu. Untuk TK, masih bisa pakai yayasan, asalkan keuntungannya tidak dibagikan kepada pendiri, atau pengurus yang terafiliasi. Yang paling aman, adalah PT. Tapi Ibu bisa mencoba alternatif lain, misalnya Perkumpulan. SIlahkan liat di artikel saya http://irmadevita.com/2008/07/14/perkumpulan-himpunanikatanlsmpaguyubanormas/ Sukses selalu ya bu….

  • Sit

    Tanya bu…
    Yayasan A memiliki Rumah Sakit B. Rumah Sakit B sulit berkembang karena bukan PT. Dapatkah Yayasan A membentuk PT yang dikuasai 100% untuk mengelola RS B?

    JAWAB:
    Menurut saya Lebih mudah jika yayasan A berubah menjadi PT. Karena yayasan tidak bisa memiliki 100% asset dalam suatu PT (maksimum 25% dari total kekayaan yayasan).

  • sutanto

    as, mau tanya bu bagaimana dengan yayasan yang telah berdiri sebelum keluarnya UU no 16? apakah wajib yayasan di daftarkan ke kesbang(badan kesatuan bangsa)?

  • rony

    Setahu saya, untuk UU Yayasan Tahun 2004 ( Perubahan UU Yayasan Th 2001 ) Terutama Pasal 5, cukup jauh berbeda.
    Klo boleh saya simpulkan, memang pada UU Yayasan Th 2001 tidak dimungkinkan adanya gaji, honor, komisi, dll untuk pengurus. Tapi pada UU Yayasan Th 2004 Pasal 5 Ayat 2 memungkinkan adanya komisi, gaji, dll sesuai kemampuan Yayasan untuk pembina, pengurus sekalipun.

  • dede

    salam kenal mbak
    saya mau nanya, kalo kita mendirikan LSM harus di naungi oleh yayasan ya?

  • Wahyudin

    Bu. alamat email Ibu pada profil salah ketik. Yang tertulis @ymail itu seharusnya @gmail Sebaiknya dibetulkan Bu, biar fans Ibu ndak gagal-gagal aja saat kirim email

    JAWAB:
    Terima kasih atas concern nya pak. Tapi sudah benar kok memang “ymail” kepanjangan dari “yahoo mail”. Merupakan group baru dari yahoo disamping rocketmail. Salam hangat :)

  • HIzki

    salam,
    mohon, petunjuknya, mengenai harta kekayaan pendiri yayasan yang merupakan hak milik dari si pendiri, apakah konsekuensi hukum yang di terima oleh pendiri yang, menyerahkan kekayaan atas nama miliknya kepada yayasan?, dan mohon dibantu dengan flowchart tentang yayasan. Terimakasih (hizki_simanjuntak@yahoo.com)

  • johny t

    salam sejahtera,
    saya telah lama membuka lembaga kursus komputer dan bahasa inggris. lembaga ini berdiri atas nama perorangan dan atau CV yang kami buat. Dalam perkembangannya yang namanya pendidikan dan pelatihan banyakan sosialnya sehingga kami agak kewalahan. Salah satunya bagaimana mendapatkan sumber dana bagi pengembangan lembaga ini. Kami sedang mengkaji untuk membuat yayasan dengan tujuan adanya kemudahan mendapatkan dana dan fasilitas lain. Kendalanya, sejak awal lembanga kursus tsb kami dirikan walau untuk sosial juga sebagai area bisnis kami. Saat ini kami memiliki 2 cabang dan akan membuka banyak cabang dan satu waktu akan di franchiskan.
    Apakah langkah kami tepat untuk membentuk yayasan ? kalau tepat, bagaimana mensiasati masalah “aset dan laba” terkait pendiri atau pemberi modal tidak bisa menjadi pengurus dan tidak dapat di gaji atau menerima komisi atau pembagian keuntungan ?
    JIka tidak tepat, apakah cukup berbentuk CV atau perorangan saja ? apakah bentuk ini bisa mendapatkan bantuan dana dan fasilitas ? bagaimana caranya ?
    terima kasih

    jt

  • gunawan

    Salam bu

    Ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan saya:
    1. Apakah PT dapat memiliki yayasan, dimana PT sebagai holdingnya?
    2. Terkait dengan pernyataan diatas yang menyatakan bahwa “lebih mudah merubah yayasan menjadi PT”, itu aturannya ada dimana ya bu?, 3. Apakah didalam UUPT ada pengaturan mengenai kebolehan bahwa PT dapat memiliki lembaga sosial sebagaimana halnya Yayasan dalam UU yayasan yang menyatakan bahwasannya yayasan dapat memiliki badan usaha berbadan hukum?

    Terimakasih

    Rgds

  • bn

    untuk kegiatan melakukan wirausaha sosial,sebaiknya menggunakan perkumpulan tau badan usaha seperti firma,bu?

    Jawab:
    Sebaiknya Yayasan atau perkumpulan. tergantung kepada kebutuhannya

Leave a Comment

Powered By Mediatechindo

Scroll to top