Take a fresh look at your lifestyle.

Perjanjian Keanggotaan Kartu Kredit

117

money_rolled-and-offered.jpgKejahatan Penggunaan kartu kredit, sering terjadi di dunia maya (internet), di mana pemegang kartu kredit banyak yang dirugikan. Pihak penerbit kartu atau bank seharusnya ikut bertanggung jawab terhadap masalah yang dihadapi oleh pemegang kartu, dan tidak memberatkan konsumen kartu kredit, dengan membebani tagihan yang seharusnya tidak dibayar oleh pemegang kartu kredit. Seharusnya bank bertanggung jawab dengan menanggung resiko atas tagihan tersebut, dan melaporkan kepada pihak yang berwajib, apabila terjadi kasus-kasus penipuan maupun kejahatan kartu kredit lainnya. Di dalam suatu perjanjian keanggotaan kartu kredit bank terdapat suatu klausul yang memebratkan (klausul eksemsi) bagi pihak konsumen (pemegang kartu kredit). Klausul eksemsi yaitu kluasul yang melepaskan / membebaskan tanggungjawab bank atas penyalahgunaan kartu kredit. Hal ini tidak sesuai dengan Asas Kepatutan dalam hukum perjanjian. Karena seharudnya bank ikut bertanggung jawab apabila terjadi penyalahgunaan PIN oleh pihak lain, dengan memblokir kartu tersebut demi kepentingan nasabah, sesuai dengan Asas Kepatutan.

Berdasarkan pokok permasalahan yang ada,
yakni:

1.Perjanjian keanggotaan kartu kredit bank merupakan suatu perjanjian baku, karena perjanjian tersebut diberlakukan secara massal, mempunyai standar tertentu, dan dibuat oleh pihak pelaku usaha. Perjanjian baku ini diperbolehkan dibuat berdasarkan adanya asas kebebasan berkontrak yang terdapat pada Pasal 1338 jo 1320 KUH Perdata bahwa kedudukan konsumen pemegang kartu kredit menjadi sangat lemah, karena tidak dapat melakukan tawar menawar terlebih dahulu, maka pada KUH Perdata maupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) terdapat batasan-batasan dalam membuat perjanjian baku, khususnya yang mengandung klausul eksonerasi / eksemsi (klausul yang membebaskan tanggung jawab atau memberatkan konsumen). Batasan-batasan yang ada pada KUH Perdata dan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen inilah yang akhirnya dapat kita lihat bahwa klausula baku pada perjanjian keanggotaan kartu kredit bank merupakan suatu perjanjian sepihak dan dirasa sangat tidak adil bagi perlindungan
konsumen.

2. Perjanjian keanggotaan kartu kredit bank belum memenuhi keadilan bagi konsumen pemegang kartu. Hal ini dapat kita lihat pada klausul-klausul yang dibuat dalam perjanjian tersebut, terlihat hak dan kewajiban antara bank dengan pemegang kartu diatur secara mendetail, disisi lain kewajiban bank sangat sedikit. Dan kebalikannya hak bank sangat banyak sedangkan hak pemegang kartu sangat sedikit

Artikel kiriman dari sabahat Irdanuraprida Idris SH,MH (Red) selaku kontributor dalam blog ini.

Leave A Reply

Your email address will not be published.