Comments on: Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan

By: Desiree Natasha Pesik

Desiree Natasha Pesik — Thu, 16 Jul 2009 09:11:23 +0000

Yth Ibu Irma,

Ibu, setahu saya RUPS bukanlah organ tertinggi dalam suatu perseroan. Dia memiliki kedudukan yang sejajar dengan Direksi maupun Dewan Komisaris. Hal ini terlihat dari hak direksi untuk menolak melaksanakan hasil keputusan RUPS jika direksi menganggap keputusan tersebut dapat merugikan perseroan. Hanya saja dengan kewenangannya yang istimewa, yaitu untuk membuat suatu keputusan dengan hak suara yang mereka miliki, seakan-akan RUPS mempunyai kedudukan yang lebih tinggi.

Salam.

By: Annissa Noer Kianti

Annissa Noer Kianti — Tue, 07 Apr 2009 04:29:02 +0000

Ibu Irma,

Ibu tulisan ibu sangat membantu saya sekali dalam melakukan penelitian, tapi ada yang ingin saya tanyakan kepada ibu, jika ibu tidak keberatan..
pertanyaan saya adalah bagaimana terjadinya perjanjian dalam suatu perseroan terbatas..
mohon di jawab ya bu..
Terima Kasih Banyak..

By: magdalena

magdalena — Sun, 22 Feb 2009 14:10:29 +0000

Saya mohon dibantu contoh format pembuatan sirculair resolution keputusan gaji komisaris. terimakasih atas bantuannya

By: Dewi

Dewi — Fri, 23 Jan 2009 03:31:14 +0000

Ibu Irma,

mengenai Circular Resolution, bagaimana ya pelaksanaan dari awalnya? dan bagaimana tata caranya?
Siapakah yang mengajukan usul keputusan tersebut?

Terima Kasih!

By: Budiono

Budiono — Wed, 25 Jun 2008 10:05:52 +0000

Didalam RUPS, ternyata komisaris tidak hadir, karena meninggal dan sakit, apakah RUPS bisa dianggap sah?

By: Johan Wisaksono

Johan Wisaksono — Fri, 13 Jun 2008 02:55:18 +0000

Dear Bu Irma,
Selamat pagi
1. Bila perusahan PMDN PT. AA sahamnya dimiliki oleh beberapa perusahan yaitu PT. AB saham 53% PT.CD saham 7,5%, PT.EF saham 30% kemudian yang 7,5% dimiliki oleh PT. GH (PMA) apakah PT. AA otomatis menjadi PT. (PMA) ?
2. Apa tujuan Perjanjian Pemegang Saham ? dan bagaimana implementasi dari Perjanjian Pemegang Saham ? (mohon contoh draft Perjanjian Pemegang Saham)
3. Untuk peningkatan modal setor yg melebihi modal dasar perseroan apakah diperlukan persetujuan Menteri Hukum dan HAM ? bila peningkatan modal dasar tsb belum disetujuhi bagaimana Quorum kehadiran bila dilakukan RUPS ?

Terima kasih Bu Irma
Salam
Johan