Comments on: Repotnya Bersengketa dalam Transaksi Syariah

By: arni

arni — Tue, 02 Sep 2008 06:01:39 +0000

untuk eksekusi jaminan fidusia, apakah sama dengan eksekusi objek jaminan yang lain seperti hak tanggungan?saya jg pernah bertanya bahwa akta jaminan fidusia dalam pembiayaan di bank syariah tidak didaftarkan,lalu akibatnya terhadap eksekusi objek fidusianya bagaimana?mengingat jaminan fidusia mempunyai hak kebendaan dan terhadap penyelesaiannya dapat didahulukan tanpa ada putusan pengadilan dan harus dibuat secara notaril.
kebetulan saya sdg menyusun tesis mengenai pembiayaan murabahah dengan menggunakan jaminan fidusia.
mungkin ibu bs memberi masukan utk pengetahuan saya, terima kasih.

By: Lukita tri Prakasa, SH MSi

Lukita tri Prakasa, SH MSi — Tue, 11 Dec 2007 00:17:05 +0000

Thanks buat komentarnya mas Anggara.
Benar sekarang memang sudah diakomodir di UUPA yang baru. Tulisan ini saya buat utk Republika sekitar Juni 2006 pada waktu UU Pengadilan Agama masih menjadi RUU. Tujuannya mendukung para akamedemisi (seperti dosen Saya bu Neng Djubaidah)memasukan ekonomi syariah dalam kewenangan Pengadilan Agama. Saya ambil dari sisi praktisinya berdasarkan pengalaman Saya. Waktu itu banyak pro kontra mengenai masuknya ekonomi syariah menjadi bagian kewenangan Pengadilan Agama.

Kalau Saya tdk salah RUU PA menjadi UU sekitar awal 2007.

Masih banyak yang harus dilakukan para praktisi hukum untuk mendukung pengembangan ekonomi Syariah. Karena kadang antara Syariah dan hukum positifnya tidak singkron. Jadi tulisan dan dukungan dari praktisi hukum akan sangat membantu. Kapan lagi bisa melakukan Hablum minna Nash berbarengan dengan hablum Minnallah. (bener ngak nulisnya?).

By: Anggara

Anggara — Mon, 10 Dec 2007 07:08:50 +0000

Ternyata artikelnya tidak tampil lengkap toh , sempat bingung bacanya, namun setahu saya (CMIIW) UU Peradilan Agama yang baru sudah memasukkan ini sebagai bagian dari kewenangan Pengadilan Agama. Satu lagi kritik saya terhadap arbitrase, lembaga arbitrase jauh lebih konservatif dari pengadilan dalam pemeriksaan hukum, meski dalam acara perdata formalitas memegang peranan penting tetapi pemeriksaan materiil juga penting. Ini berbeda dengan arbitrase yang hanya memeriksa formalitasnya saja.
Saya sempat datang di acara Islamic Finance di Singpura, menarik. Ternyata banyak aspek yang bisa dipelajari

By: Irma Devita

Irma Devita — Thu, 06 Dec 2007 15:32:45 +0000

Dear mas lukita, mas yogaswara dan pak anggara, saya juga baru sadar bahwa tampilan artikel ini agak error, padahal saya cek di admin lengkap, dan memang sempat tampil secara lengkap. Akan segera saya perbaiki ya… mohon maaf… dan terima kasih sudah turut meramaikan blog saya

By: Lukita tri Prakasa, SH MSi

Lukita tri Prakasa, SH MSi — Thu, 06 Dec 2007 03:44:41 +0000

Salam hangat untuk sahabatku Yogaswara,
Senang rasanya semakin banyak yg nimbrung dalam diskusi mengenai perbankan Syariah. Berarti semakin banyak yg tertarik dengan ekonomi syariah ini.

Pertama-tama, Saya perlu mengkoreksi rasanya artikel yg ditampilkan tidaklah utuh. Saya baru sadar ketika kembali membaca komen dari rekan Saya Yogaswara dan mas Anggara, Semoga Mbak Irma dapat memperbaikinya.

Mengenai soal Fatwa, memang benar sebuah Fatwa tidak memiliki kekuatan hukum di negara Indonesia ini. Namun demikian, sesuai dengan Pasal 1339 KUH Perdata,dijelaskan bahwa suatu perjanjian tdk hanya mengikat utk hal2 yang ditegaskan didalamnya, tetapi juga utk segala sesuatu yg menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau UU. Sehingga analoginya, jika para pihak tunduk untuk menjalankan transaksi ekonomi syariah (notabene sesuai dg fatwa MUI), maka Fatwa MUI menjadi dasar pijakan dalam transaksi tsb.

Sebagai informasi,Dalam RUU Perbankan Syariah akan dibentuk suatu Komisi bernama Komisi Perbankan Syariah yg bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Komisi ini nantinya yang akan menjustifikasi apakah sebuah Fatwa dapat dijadikan peraturan perundang-undangan yang mengikat bagi Perbankan Syariah dan Nasabahnya.

Semoga dapat menjawab pertanyaan2 dari sahabat-sahabat Saya ini.

Luki

By: Yogaswara, SH MH

Yogaswara, SH MH — Tue, 04 Dec 2007 04:46:42 +0000

Permisi..ikutan nimbrung ah. Kelihatannya bung Lukita belum selesai dengan tulisannya sebab memang terasa menggantung. Lalu mengenai Fatwa MUI menurut saya sih belum punya kekuatan mengikat secara hukum kecuali kalo fatwa itu sudah diserap kedalam suatu UU. Misalnya fatwa tentang larangan riba (bunga/interest) bagi kaum muslim. Selama tidak ada UU yang melarangnya maka tidak ada hukuman bagi orang-orang muslim yang tetap melakukan hal tersebut. Paling-paling yang ada adalah himbauan untuk mematuhi fatwa dimaksud. Bagaimana bung Lukita?