27 Comments For This Post

1. teddy Says:
   October 8th, 2007 at 8:24 am

   saya mau tanya bagaimana jika kita memiliki sertifikat rumah yang rusak karena terkena banjir ataupun bencana alam yang lainnya?

   JAWAB:
   Untuk sertifikat yang rusak, namun fisik sertifikatnya masih ada, kita bisa mengajukan permohonan ganti buku atas sertifikat tersebut. Prosedurnya dengan mengajukan penggantian sertifikat pada kantor pertanahan setempat. Dengan melengkapi: Surat Permohonan, asli sertifikat yang rusak tersebut, dengan dilengkapi KTP (bukti identitas lain), surat pernyataan bahwa hak atas tanah tidak dalam sengketa, dan persetujuan dari kreditur (dalam hal tanah tersebut sedang dibebani Hak Tanggungan). Prosesnya sekitar 1-2 bln dan biasanya lakukan tinjau lokasi dan pengukuran ulang atas tanah tersebut.

2. muhammad taufik effendi Says:
   October 26th, 2007 at 12:16 pm

   saya mau tanya…

   orang tua saya mulai tahun 1992 hingga sekarang menempati tanah yang berstatus eigendom (tak bertuan) dengan membayar pajak atas nama orang sebelumnya (Pak Atmoredjo). Dan katanya dari Pak Atmoredjo tersebut memang tidak ada pelimpahan hak atas tanah, mengingat tanah tersebuta adalah tanah eigendom. Kemudian dalam jangka waktu tersebut telah dibangun beberapa bangunan yang ada. seperti tembok dan pekarangan. tetapi hari ini datang beberapa orang dari pihak pemerintah kelurahan melakukan pengaplingan, dengan tujuan bahwa tanah tersebut akan dibeli oleh seseorang.

   yang ingin saya tanyakan :
   1. dengan kasus seperti di atas bagaimana status tanah yang ditempati oleh orang tua saya?
   2. apakah dengan pangaplingan tanah orang tua saya tersebut pihak pemerintah kelurahan akan dapat mengeluarkan setidaknya letter C ataupun Petok D (atau justru pihak pemerintah kelurahan melakukan sertifikasi sendiri dan menguasai tanah tersebut)?
   3. untuk memperoleh status tanah penuh (definitif) dengan kasus di atas, maka langkah2 apa saja yang perlu diambil oleh orang tua saya untuk mendapatkan status hak atas tanah tersebut?
   4. sekiranya hal ini dipermasalahkan sampai pada tahapan peradilan, langkah2 apa saja yang perlu ditempuh ?

   (mohon untuk segera dibalas mengingat pentingnya permasalahan tersebut)

   terima kasih atas perhatiannya….

3. Irma Devita Says:
   October 27th, 2007 at 3:21 pm

   Menjawab pertanyaan mas Taufik, saya agak kurang jelas mengenai “tanah tak bertuan” yang anda maksud. Karena menurut Hukum Tanah Indonesia, tanah Eigendom terdiri atas Eigendom Verponding (tanah Hak Barat) dan Verponding Indonesia yang pada th 1960 semua seharusnya sudah dikonversi menjadi tanah Hak Milik atau tanah negara. Memang ada beberapa yang belum dikonversi, dan dapat diajukan menjadi Hak Milik melalui proses pensertifikatan. Jika dilakukan peralihan hak (jual beli/oper) atas tanah2 tersebut, maka harus dilakukan dengan dokumen tertentu (AJB atau surat jual beli lainnya), yang setidaknya disaksikan oleh pejabat lurah pada saat itu (prinsip hukum adat “terang dan tunai”).

   Sayang sekali secara legal formal kedudukan orang tua anda memang lemah. Karena seperti dapat anda lihat pada SPPT PBB anda, dinyatakan bahwa SPPT PBB bukanlah bukti kepemilikan tanah. Itu hanya merupakan bukti pembayaran pajak. Apabila orang tua anda yang mendirikan bangunan tersebut, maka orang tua anda hanya berhak atas bangunan yang dimaksud (azas pemisahan horisontal).

   Menurut PP 24/1997 tentang pendaftaran tanah, bisa saja tanah2 Eigendom Verponding (yang dikonversi menjadi negara) yang dihuni untuk jangka waktu lebih dari 30 tahun di mohonkan haknya melalui prosedur Pengakuan Hak.

   Prosedurnya dengan membuat riwayat tanah, kemudian mengajukan permohonan pensertifikatan melalui Kelurahan setempat untuk dimintakan keterangan bahwa tanah tersebut memang tidak bertuan, keterangan tidak sengketa, dan pernyataan lurah bahwa tanah tersebut belum pernah disertifikatkan. Hal tersebut hanya dapat dilakukan apabila tanah tersebut sebelumnya memang bukan milik siapa2 (tanah negara). Namun jika sebenarnya ada yang memiliki, sedangkan dulunya pak Atmoredjo hanyalah berstatus menempatinya (maaf) tanpa hak, maka statusnya sangat lemah.

   Langkah2 yang harus anda tempuh, pertama2 tentu saja mengecek tentang apa sebenarnya status tanah yang ditempati orang tua anda tersebut pada kantor kelurahan atau menanyakan kepada petugas yang mengkapling tanah tersebut, atas dasar apa mereka mengkapling2 tanah tersebut. Karena memang untuk tanah2 yang belum bersertifikat, yang memiliki data2 dan gambar/denah lengkapnya hanyalah pada kantor kelurahan setempat (yang mereka sebut “Peta Desa”). Apabila anda kesulitan, mungkin bisa minta bantuan pengacara untuk melakukan hal tersebut.

4. Kristiyanto Wahyu Says:
   November 14th, 2007 at 2:05 pm

   Bu situsnya sangat membantu.
   Selanjutnya saya mau bertanya bu, soal tanah verponding. Bagaimana caranya surat verponding dapat dijadikan sertifikat? Apakah pengurusannya dapat dikuasakan oleh ahli warisnya kepada orang lain?

   Terima kasih

   salam
   kristiyanto wahyu

   Jawab:
   terima kasih apresiasinya. Salam juga pak kris.
   Untuk tanah verponding, terdiri atas verponding Indonesia dengan Eigendom Verponding. Seharusnya pada th 1960 sudah dikonversi menjadi tanah Hak Milik atau tanah hak lainnya. Tapi kalau belum disertifikatkan, bisa diajukan pensertifikatannya. Kuasanya boleh dari seluruh ahli waris kepada Notaris atau orang lain yang anda percaya. Tapi sebaiknya anda serahkan pada orang yang berpengalaman di bidangnya, supaya anda tidak sia-sia mengeluarkan biaya. Semoga bermanfaat

5. ryant Says:
   December 8th, 2007 at 1:42 pm

   bagaimana jika tanah waris (sudah bersertifikat) dijual tetapi salah satu ahli warisnya yang bagiannya tidak mau dijual dan dia juga tidak mau menanda tangani akta serta tidak mau memnberikan datanya (ktp, surat kematian).
   Apakah ada upaya hukum (di bawa ke PN) terhadap kasus tersebut?
   mohom pencerahannya!

   JAWAB:
   Untuk menjual tanah warisan, maka seluruh ahli waris harus setuju pak. Upaya hukum lainnya, tanahnya dapat dipecah untuk memisahkan bagian ahli waris yang tidak setuju.Terima kasih

6. Dufi Says:
   December 26th, 2007 at 7:21 am

   Bu saya mo nanya, saya beberapa minggu yang lalu kehilangan akte jual beli tanah atas nama saya. Jika orang lain menemukan AJB tersebut, apakah orang tersebut bisa menjual tanah saya?? atau orang yang menemukan tersebut bisa membuat Sertifikat tanah tersebut atas nama dia?? sebagai bahan informasi bahwa tanah tsb sekarang dalam proses pembuatan sertifikat atas nama saya oleh pihak developer.
   Mohon penjelasannya. Terima kasih.

   JAWAB:
   Pak, karena tanah bapak masih dalam proses pensertifikatan melalui developer, sebaiknya bapak segera melaporkan kepada developer yang bersangkutan mengenai kehilangan AJB tersebut. salam

7. Wahyu Says:
   December 28th, 2007 at 7:26 pm

   Ibu, saya baru saja membeli sebidang tanah seluas 40 m2, seharga Rp. 40 jt di Jakarta Selatan, yang menjadi pertanyaan saya :
   1. Berapa biaya pembuatan AJB di Notaris ?
   2.Tanah tersebut dijual oleh si A, tetapi orang tua si A masih ada dan sertifikat tanah atas nama orang tuanya, apakah harus membuat Akte hibah dahulu atau langsung AJB ?
   3. Bisakah kita mengurus sendiri pembuatan sertifikat tanah itu setelah saya beli atau langsung saja oleh Notaris, berapa biaya yg harus dikeluarkan ?
   Terima kasih.

   JAWAB:
   Pak wahyu, yang berhak menjual adalah orang yang namanya ada di dalam sertifikat jika dia masih hidup, atau ahli warisnya (jika dia sudah meninggal). Artinya si A tidak bisa menjual begitu saja tanah atas nama orang tuanya (kecuali didahului dengan hibah). Kalau tidak ada akta hibah dan orang tuanya meninggal, maka dia harus bertindak bersama-sama dengan seluruh ahli waris yang lain. Pensertifikatan bisa melalui notaris, bisa juga bpk urus sendiri. Salam,

8. rachmat Says:
   January 14th, 2008 at 3:51 am

   Terima kasih atas informasinya di site ini,
   mengenai bukti pengumuman di surat khabar selama 2 x 2 bulan untuk penggantian sertifikat yang hilang jelasnya bagaimana bu ?
   maksud saya di surat khabar apa pengumuman itu harus dimuat, dalam ukuran minimal berapa mm besar pengumuman tsb, apakah setiap hari harus diumumkan dalam waktu 2 bulan tsb?
   Demikianlah terima kasih atas bantuannya.
   Salam : Rachmat

   JAWAB:
   terima kasih juga atas apresiasinya yang baik pak. Untuk pengumuman penggantian sertifikat yang hilang, dilaksanakan di kantor pertahanan selama 3 bulan, kemudian juga di surat kabar apa saja yang beredar lokal dan/atau nasional. Hal tersebut bisa dilakukan bersamaan. Ukuran tidak ditentukan dan hal ini bisa dikordinasikan dengan BPN setempat. Salam,

9. Aji Says:
   May 18th, 2008 at 7:01 am

   Bu mo nanya, aku menempati sebidang tanah warisan dari orang tua. Tanah tersebut merupakan bagian dari keseluruhan tanah nenek yg diwaris, bahkan bagian masing2 udah disertifikatkan. Namun bagian orangtuaku karena gak ada biaya sampai sekarang belum disertifikatkan. Yang aku tanyakan krn warisan ortuku tsb blm disertifikatkan bisakah tanah orang tuaku tersebut mo diwaris lg oleh anak2 nenekku yg lain? Trim bu?

   JAWAB:
   sebenarnya semua tanah warisan tersebut diwariskan ke seluruh keturunan nenek anda. Tapi jika memang ada kesepakatan mengenai pembagian masing2 tanah, seharusnya sudah tidak. Namun secara surat2 yang dibutuhkan, tetapi saja di telusuri seluruh dokumen berupa data dan persetujuan seluruh keturunan nenek, jika akan di turunkan ke ahli waris selanjutnya. jadi sebaiknya dibuat kesepakatan mengenai pembagian waris tersebut, dengan menyatakan bahwa anak2 nenek yang lain sudah mendapatkan bagiannya, tinggal bagian dari ibu anda. salam,

10. Nining Nurhasanah Says:
    May 28th, 2008 at 3:27 am

    Ibu, orang tua saya pernah menggadaikan akte jual beli tanah yang asli ke pedagang besar untuk mendapatkan barang dagangan. Sampai sekarang kami tdk tau keberadaan orang tersebut. Saat ini kami hanya punya foto copy akte jual beli. Bagaimana proses membuat kembali akte yang asli? lebih baik lagi menjadi sertifikat. Informasi lanjut, transaksi pembelian tanah pada tahun 1980, dengan luas 42 M.

    Mohon dibantu solusinya? saya kwatir semakin lama akan menjadi masalah. Terima Kasih

    Salam : Nining

11. Abram Says:
    May 28th, 2008 at 8:02 am

    Bu, saya mau tanya bagaimana caranya mengurus surat tanah bila tanah tsb sudah ditempati lebih dari 40 tahun oleh orangtua. Dulu tanah itu sewa dengan jaminan 5 tahun sewa jadi hak milik (1958) tetapi surat itu sudah hilang. namun PBB rumah sudag atas nama orangtua saya. Mohon penjelasannya, thanks

12. mahfud Says:
    June 12th, 2008 at 12:28 pm

    saya berencana membeli sebidang lahan, di mana ada copy sertifikat yang dikeluarkan dinas agraria. sertifikat asli tidak ada. saya membeli lahan tersebut dari bapak A. Bapak A membeli tanah dari bapak B & bapak C, dan sertifikat masih atas nama bapak B & bapak C – belum dilakukan balik nama. Yang dimiliki bapak A adalah akta jual beli asli yang dilampiri copy sertifikat a.n bapak B dan bapak C. (bapak B sudah meninggal dan bapak C sudah pikun)
    Jika saya tetap melanjutkan niat saya membeli, apa yang perlu saya lakukan? Apakah saya dapat memperoleh sertifikat asli atas lahan tersebut? terima kasih atas perhatiannya

13. mahfud Says:
    June 13th, 2008 at 3:39 am

    saya mau beli lahan dari bapak A, di mana surat yang ada adalah akta jual beli bapak A dengan bapak B & C dengan lampiran fotocopy sertifikat atas nama bapak B & C. Perlu Bu irma ketahui bahwa bapak B sudah meninggal dan bapak C sudah pikun. apakah saya bisa langsung balik nama dari bapak B & C?
    perlu juga saya sampaikan bahwa sertifikat asli tidak ada pada bapak A, dan saat ini sedang ditelusuri keberadaannya. tindakan hukum apa yang bisa saya lakukan dalam hal ini sehingga sertifikat baru dapat diterbitkan?
    terima kasih atas perhatiannya

14. Arphyt Says:
    June 24th, 2008 at 4:40 am

    Hai, mohon bantuannya dong,
    saya mau tanya, bagaimana proses pembuatan sertifikat tanah dan persyaratannya, jika kita ingin mengurus sendiri.
    2.berapa lama proses pembutan sertifikat.
    3.berapa besar biaya yg harus saya keluarkan sampai pembutan sertifikat jadi.

    mohon maaf jika pertanyaan saya ada yang salah.

15. Lina Says:
    June 26th, 2008 at 1:20 am

    Bu.. saya mau tanya.

    Kakek saya menempati sebidang tanah sejak tahun 1978 dengan membuat perjanjian sewa menyewa dengan pemilik tanah status eigendom verponding. Pada tahun 1998, kakek mewarisi tanah beserta bangunan tersebut untuk ayah saya.

    Pada tahun 1999, ayah dan nenek saya mengurus sertifikat tanah tersebut ke bpn dan sudah terbit sertifikat resmi. Pada tahun 1994 pemilik tanah eigendom verponding tersebut meninggal dunia. Saat ini pengacara dari ahli waris mendatangi ayah saya untuk mengosongkan tanah tersebut atau meminta ganti rugi senilai njop.

    Sebenarnya, status tanah tersebut bagaimana bu? Apakah ayah saya atau ahli waris tersebut yang berhak? Ahli waris melakukan claim tanah & bangunan tersebut berdasarkan dokumen sewa menyewa yang pernah dibuat dengan kakek saya.

    Tolong saya ya bu..

    Terima kasih,
    Lina

16. Mamimpin Tambunan Says:
    June 26th, 2008 at 8:38 am

    Bu, saya pengen tanya..
    Kakek saya punya sebidang tanah di kampung halaman. Kakek saya mempunyai 3 orang anak (ayah saya sulung). Pada tahun 1971 tanah tersebut digadaikan kepada adik kakek saya(pihak II). Kemudian tahun 2004 cucunya (pihak II) menjual tanah tersebut dengan memakai surat perjanjian gadai tersebut kepada pihak III. Oleh pihak ke III tanah
    tersebut kemudian hendak disertifikatkan, dengan cara membuat pengumuman di surat kabar yang isi beritanya bahwa dari tanggal diterbitkan pengumuman tersebut sampai setahun, jika tidak ada penebusan dari pihak I maka tanah tersebut akan jadi miliknya.
    Adapun pihak I dan pihak II sudah meninggal dunia.
    Menurut ibu bagaimana kekuatan hukum sertifikat tersebut?
    Apakah kami (sebagai ahli waris pihak I) berhak
    menuntut ke pihak II?(Dalam surat perjanjian gadai tidak disebutkan batas waktu penebusan)
    Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terimakasih.

17. indah Says:
    November 29th, 2008 at 4:05 am

    Selamat Siang bu

    saya ingin menanyakan sebenarnya siapa saja orang yang terlibat langsung dalam pembuatan sertifikat tanah. jika sertifikat itu dibuat peroranagn atau badan hukum apakah ada perbedaannya.

    terima kasih sebelumnya

18. indah Says:
    November 29th, 2008 at 4:08 am

    selamat siang bu

    saya ingin menenyakan sebenarnya siapa saja yang terlibat dalam pembuatan sertifikat tanah,jika dibuat perorangan atau oleh badan hukum apakah ada perbedaan .

    terimakasih sebelumnya

19. fey Says:
    December 3rd, 2008 at 8:04 am

    sejak 8 tahun yang lalu, nenek saya (sebagai pemilik tunggal sertifikat) pernah menandatangani kertas putih kosong yg didapat dari si A, dan meminjamkan sertifikat milik nenek saya kepada si A.hingga saat ini sertifikat tersebut belum kembali. dan si A pun tidak bisa dihubungi, alias kabur. ada kabar sertifikat tersebut dijadikan agunan ke bank. keluarga sudah cek ke BPN, sertifikat belum diganti nama (masih pakai nama nenek saya).
    pertanyaan saya :
    - apakah sah jika kami bikin sertifikat baru (mumpung pemilik dan ahli waris nya masih kumplit) ??
    - jika suatu saat pihak bank (yg diagun kan) mau melelang tanah kami, apa mereka kuat secara hukum ?? (dalam posisi kita sudah ada sertifikat kedua)

20. nico r Says:
    January 6th, 2009 at 3:21 pm

    saya mau tanya :
    bagaimana kalau tanah atau bangunan tidak memiliki sertifikat tetapi membayar PBB

21. darjo Says:
    January 17th, 2009 at 6:48 pm

    bu,saya mahasiswa ingin belajar masalah mengenai tanah waris,kebelutan masalah pribadi juga dalam tanah warisan.
    dalam surat PEMBANGIAN WARIS tersebut ada tertulis seperti ini BAHWA “seluruh pembangian warisan ini tidak dapat di perjual belikan/di gadaikan tanpa ada musywarah dari ahli waris tersebut ” ..
    nah yang mau saya tanya kan itu,APAKAH TANAH WARISAN TERSEBUT BILA TELAH DI KONVERSI MENJADI TANAH MILIK JIKA AKAN DI JUAL HARUS MUSYAWARAH JUGA PADA AHLI WARIS YANG LAIN?

22. kinta Says:
    January 18th, 2009 at 9:23 am

    bu, saya mau tanya:
    1. bagaimana cara mengajukan keberatan pendaftaran haknatas tanah & apa akibat dari keberatan tersbut?
    2. Bagaimana cara pendaftaran jual beli tanah yg blm ada sertikatnya & bagaimana pula jika tanah tersebut sdh ada sertifikatnya?
    3. bagaimana cara mendaftarkan tanah warisan yg blm ada SHMnya maupun yg sdh ada SHMnya?
    terimakasih..

    _kinta_

23. girie Says:
    January 18th, 2009 at 6:45 pm

    mau tanya saya kan dah bikin surat tanah 1 tahun yang lalu dari ketua rt ditempat tinggal saya, tapi kalau saya tanya soal sertifikat tanah saya sudah jadi atau belum dia selalu mengatakan belum jadi…
    pdahal saya telah membayar sebesar Rp.2,5 jt…

    bagaimana cara saya agar saya bisa mengetahui apakah surat tanah yang saya minta buatkan kepada ketua rt saya itu sudah masuk atau belum kekantor pemerintahan????
    terimakasih..

24. Bambang Sukamto SH Says:
    January 20th, 2009 at 3:11 am

    Ibu Irma Devita yth..saya memperkenalkan diri bahwa saya dari PT Kantor Tata Usaha Versluis Ind .Kami pegang data aset RVE_RVO_Eigendom milik WNI seluruh Indonesia.Bila klien ibu ada kesulitan mengenai riwayat/sejarah kepemilikan tanah yang tidak terselesaikan,Kami siap membantu untuk kerjasama.Agen kami ada di Bandung untuk wilayah Jabar Banten dan DKI juga ada di Surabaya(Pusat) Mojokerto Madiun.Solo.Jogja Semarang .Demikian kami tunggu respon dari Ibu Terimakasih

25. Bambang Sukamto SH Says:
    January 21st, 2009 at 2:56 am

    Terima kasih atas responnya yang mau saya tanyakan kepada ibu sekarang, bagaimana caranya kami bisa membantu masyarakat lebih mengenal Eigendom Verponding .Karena kita pegang register pemilikan awal jaman Belanda.Dan kita sebagai badan hukum legal yang pegang surat kuasanya.Kita punya ahli untuk menangani masalah Eigendom Verponding.Bagaimana saran dan pengarahan ibu?Karena masyarakat banyak yang awam dengan identitas hukum Eigendom Verponding
    Hormat kami Bambang sukamto SH -081-913-144-631

26. Charlie Says:
    February 17th, 2009 at 9:46 am

    Yth. Pengasuh

    Bagaimana cara mengecek keaslian sertifikat tanah yang dibuat melalui jasa notaris mengingat dalam kesepakatan akan diterbitkan buku baru. Kami khawatir buku tersebut tidak syah.

    Salam

    Jawab:
    Pak Charlie, seharusnya notaris sebagai institusi resmi tidak akan “bermain2″ mengenai hal tersebut. Tapi kalau bpk masih ingin lebih yakin lagi, bpk bisa melakukan pengecekan ulang (setelah menerima buku tanah baru) ke BPN (kantor pertanahan) setempat. nanti akan di cocokkan oleh petugas BPN dengan buku tanah di sana. Kalau sudah sesuai, maka stempel oleh mereka. Pengecekan ini yang membuktikan bhw sertifikat tersebut asli/tidak dan bahkan sedang dalam sengketa atau tidak

27. agus mahmudi Says:
    March 4th, 2009 at 12:52 pm

    maaf bu saya mau tanya,ortu saya itukan penjaga kebun(dinas perkebunan)selama 23 tahun trus yang bayar pajaknya kan juga bpk saya.dan selama 15tahun terakir dari pihak perkebunan ndak ngurusi sama sekali(sudah di biarkan begitu saja)akhir2 ini kok mau di srobot tetangga saya dlm artian mau di kuasai itu gimana?

    tolong saya di kasih penjelasan.

Berkomentar