Buk…Mohon pandangannya tentang pengikatan di bank untuk pengikatan < 50jt atau yang bukan HT, apa akta yang paling pas untuk mempermudah para pihak terutama pihak bank jika debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya, sebab jika PK dengan KUM (dengan saling berkaitan) maka kuasa untuk menjualnya dapat dibatalkan dan jika PK dan KUM (dengan tidak ada kaitan) tentunya lebih menyimpang lagi, untuk itu akta apa yang lebih mempermudah pihak bank sehingga tidak memerlukan lembaga pengadilan untuk menyelesaikannya, karena jika tetap diperlukan lembaga pengadilan, apala artinya akta notaris, karena setahu saya lembaga jaminan tersebut hanya dua yaitu HT dan PH, jika PH, PH yang seperti apa yang tidak memerlukan lembaga pengadilan, sebab PH yang sebenarnya adalah PH sepihak dari debitur, bagaimana PH yang penghadapnya ada Pihak I dan Pihak II nya? karena yang saya lihat dari notaris2 PH itu ada Pihak I dan Pihak IInya, untuk saya mohon pandangan atau pendapat ibuk, sehingga akta notaris dimata orang bank tidak mempunyai arti apa2, sehingga tidak keluar kata2 dari bank “sebenar akta notaris sebenarnya tidak kami butuhkan hanya karena aturan yang mengharuskannya”
Wassalam
azwar

JAWAB:
wah mbak.. saya yang tadinya optimis juga jadi agak bingung nih. Waktu kongres kan memang janjinya pak Fredi Haris (ketua tim restrukturisasi) adalah 2 minggu setelah tanggal 3 Feb. Tapi ada lagi gossipnya tanggal 3 maret. Kalau mau yang paling pasti, ya tanggal 22 Mei setelah tender pengadaan barang dan jasa accomplished.