Take a fresh look at your lifestyle.

Akad Rahn

1

Pada pembahasan yang lalu sudah dijelaskan mengenai pengertian dan jenis-jenis Rahn. Dalam prakteknya, untuk pengikatan gadai (Rahn) secara umum pada dasarnya dapat dilakukan secara lisan saja. Namun, dalam konsep syariah, sesuai dengan hadist nabi Muhamaad S.A.W. karena gadai (rahn) biasanya menggunakan jangka waktu yang agak panjang, maka sebaiknya dibuat secara tertulis yaitu dalam bentuk Akad Rahn.

Pada dasarnya, sistematika akad Rahn terdiri dari:

1. Tanggal dan Nomor akad

Jika dibuat secara di bawah tangan antara para pihak, maka Nomor akad adalah Nomor yang diberikan oleh Bank Syariah, sedangkan jika dibuat secara notaril, maka Nomor tersebut adalah nomor akta notaries yang bersangkutan.

2. Para pihak atau subjek akad, yang terdiri dari:

-Pihak yang mengadaikan (Rahn atau Rahin)

-Pihak yang menerima gadai (Murtahin/Bank Syariah)

Sedangkan objek atau barang yang digadaikan disebut juga Marhun/Rahn.

3. Isi Perjanjian.

a.  Kesepakatan para pihak

Kesepakatan tersebut harus dinyatakan, yaitu pihak Rahin setuju untuk memberikan pembiayaan dengan jumlah tertentu dan Rahin menerima pembiayaan tersebut.

Sebagai jaminan pengembalian hutang tersebut, maka Rahin menggadaikan suatu barang tertentu yang menjadi objek akad, dan sebaliknya pihak Murtahin bersedia menerima gadai atas objek akad tersebut, untuk jangka waktu tertentu. Uraian barang yang digadaikan harus jelas, termasuk jika barang tersebut memiliki sertifikat atau surat bukti kepemilikan, surat-surat tersebut harus dijelaskan dalam uraian objek akad.

b. pihak murtahin menerima barang yang digadaikan tersebut dengan memberikan sejumlah dana tertentu dan  Rahin berkewajiban untuk membayar biaya sewa tempat penitipan dan asuransi atas barang yang digadaikan tersebut. Jumlahnya harus ditetapkan apakah dihitung perhari atau per minggu atau per bulan termasuk cara pembayarannya.

c. Jaminan dari pihak Rahin, bahwa objek yang digadaikan adalah benar-benar miliknya, tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa, termasuk bebas dari sitaan. Jika barang yang digadaikan berupa emas, maka harus ada jaminan bahwa emas tersebut adalah asli, dan melepaskan pihak murtahin dari segala tuntutan dari pihak ketiga mengenai kepemilikan atas objek yang digadaikan tersebut.

d. kuasa untuk melakukan debet rekening Rahin, jika pembayaran dilakukan oleh Rahin melalui suatu rekening tertentu (tidak langsung).

e. Kuasa untuk menjual atau melelang barang yang digadaikan, apabila sampai tiba jangka waktunya, Rahin tidak dapat mengembalikan dana yang diterimanya dari murtahin.

4. Penutup

Perjanjian dibuat dimana dan diakhiri dengan tanda-tangan yang merupakan kesepakatan dari para pihak.

Walaupun pengertian Rahn hampir sama dengan pengertian gadai dalam hukum positif, namun Gadai Rahn bukan diperuntukkan sebagai jaminan atas suatu pelunasan utang tertentu. Pihak pemilik barang tidak membayar bunga dari pinjaman yang diterimanya, melainkan membayar biaya penitipan. Biaya tersebut digunakan sebagai sewa tempat penitipan dan asuransi barang yang digadaikan. Karena itu, dalam pelaksanaan akadnya, Rahn ini menggunakan gabungan akad qardh dan ijarah. Sebagai catatan, untuk jaminan pelaksanaan kewajiban nasabah berdasarkan suatu akad pembiayaan tertentu dimana nasabah menyerahkan jaminan berupa barang bergerak (seperti saham atau deposito), maka dalam istilah perbankan syariahnya menggunakan pengikatan jaminan berupa Gadai Saham atau Gadai Deposito berdasarkan hukum positif.

*****

2 Comments
  1. irwan says

    tarima kasih banyak untuk share ilmunya….insyaallah sangat bermanfaat

  2. […] diserahkan secara Rahn adalah benda-benda bergerak, khususnya emas dan kendaraan bermotor.  Rahn dalam Bank syariah juga biasanya diberikan sebagai jaminan atas Qardh atau pembiayaan yang diberikan […]

Leave A Reply

Your email address will not be published.