Wacana Kantor Cabang Bank Asing Harus Berbentuk PT
Hari Minggu tanggal 24 Juli 2011 yang lalu, melalui twitter diberitakan oleh detik com, bahwa Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat) yang didirikan menurut hukum dan berkedudukan di Malaysia, berencana akan melakukan ekspansi usahanya di Indonesia. Tentunya bila berita itu memang benar, maka pihak Bank Rakyat Malaysia wajib mengikuti aturan dari pihak Bank Indonesia.
Perluasan usaha yang akan dilakukan oleh Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat) tersebut, menurut detikcom akan dilakukan melalui mekanisme pembukaan kantor cabang di Indonesia, seperti halnya citibank, atau HSBC. Dalam hal ini pihak BI menerangkan bahwa sudah sejak lama melarang pembukaan kantor cabang bank yang baru di Indonesia, sehingga apabila pihak Bank Rakyat Malaysia akan membuka membuka cabang maka harus berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) bukan kantor cabang asing (KCBA). Hal ini sama juga dengan pemberlakukan ketentuan di Malaysia, yang mengharuskan cabang bank asing berbentuk Berhad (semacam perseroan terbatas), yang didirikan menurut hukum Malaysia.
Apa perbedaan antara Kantor Cabang Bank Asing dengan Pendirian Badan Hukum (PT) baru?
Jika dibuat dalam bentuk Badan hukum baru (dalam hal ini PT), maka setiap permasalahan dari bank yang bersangkutan, yang ada di Indonesia, maka akan jelas siapa subjek hukumnya, dan pihak mana yang harus dijerat jika terjadi suatu penyelewengan atas suatu kebijakan yang tidak sesuai dengan “aturan main” dari Bank Indonesia. Karena PT tersebut dapat bertindak sebagai badan hukum yang mandiri, dan tidak tergantung pada kebijakan dari kantor pusat, yang notabene berada di luar wilayah Indonesia.
Sedangkan untuk Kantor Cabang Bank Asing (KCBA), terkait dengan artikel yang pernah saya ulas sebelumnya (Re: Lihat “Pendirian Kantor Cabang Bank Asing” maka pendiriannya dilakukan berdasarkan SK Direksi Bank Indonesia No.32/37/KEP/DIR tahun 1999 tentang Pendirian Kantor Cabang Bank Asing di Indonesia khususnya pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 nya. Dimana Kantor Cabang Bank Asing dapat dimiliki 100% (seratus persen) oleh pihak asing dan bentuk hukumnya mengikuti bentuk kantor pusat bank asing ini seperti diatur dalam Pasal 21 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Sebagai contoh jika suatu bank yang didirikan di tempat asalnya sebagai offshore company, maka cabangnya akan mengikuti bentuk tersebut. dapat dilakukan dengan mengikuti bentuk badan usaha atau Badan Hukum Kantor pusatnya. Sedangkan di Indonesia, tidak dikenal adanya bentuk offshore company tersebut.
Sebenarnya apa sih penyebab BI memperketat aturan pembukaan KCBA?
Sebenarnya upaya BI adalah untuk melindungi para nasabah bagi KCBA di Indonesia, karena apabila ada permasalahan di Kantor Pusat Bank Asing tersebut, maka otomatis akan berdampak pada KCBA-nya. Tentunya pihak BI perlu mengkaji lagi aturan yang perlu dibuat sehingga bisa memberikan dampak yang positif bagi perbankan di Indonesia.
Karena dalam pendirian KCBA tersebut, menurut pendapat saya pribadi, juga terdapat kelemahan-kelemahannya bagi para nasabah di Indonesia. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain adalah:
1. jika dibandingkan dengan bentuk Perseroan Terbatas (dalam hal ini bisa melalui mekanisma Anak Perusahaan), maka jika terjadi masalah misalnya penutupan/pembekuan dari pihak kantor pusat dari Bank Asing dimaksud, maka KCBA nya akan ikut ditutup/dibekukan. Karena kantor cabang sifatnya menginduk pada kantor pusatnya. Berbeda jika berbentuk Perseroan Terbatas (anak perusahaan) yang mandiri, jika suatu saat terjadi masalah di perusahaan induk, maka anak perusahaan tidak secara otomatis dapat ditutup atau di bubarkan.
2. Jika berbentuk Kantor Cabang Bank Asing, yang didirikan menurut hukum Negara asing, maka Bank tersebut dapat menginduk kepada 2 aturan main, yaitu aturan main yang ditetapkan dan diterapkan oleh Negara dimana Kantor Pusat dari bank tersebut berada, dan aturan main di Indonesia. Hal ini kadang bisa menjadi benturan dalam pelaksanaannya apabila terdapat 2 sistem hukum yang berbeda. Tentunya, yang lebih diutamakan adalah aturan main dari Negara dimana Kantor Pusat dari Bank tersebut berada.
3. Secara hukum, Kantor Cabang hanyalah mengikuti kebijakan dari Kantor Pusat. Kantor cabang dapat melakukan perbuatan hukum yang tertera dalam Surat Kuasa (power of attorney) dari kantor pusatnya. Sehingga sifat dari Kantor Cabang tersebut tidak mandiri, seperti halnya jika bentuknya adalah Anak Perusahaan yang notabene berbentuk Perseroan Terbatas.
Lalu, dengan adanya upaya BI yang tengah melakukan kajian untuk mewajibkan Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) di Indonesia berbadan hukum PT (Perseroan Terbatas), apakah hal tersebut bisa memberikan dampak yang positif? Menurut hemat saya selaku praktisi, memang akan lebih mudah dalam control dan law enforcement nya apabila ditetapkan bahwa Bank Asing yang akan memperluas usahanya di Indonesia tersebut diwajibkan untuk memiliki bentuk Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Indonesia. Namun demikian, kita tunggu saja bagaimana kelanjutan ataupun hasil dari kajian dari team pakar Bank Indonesia mengenai hal ini.
