Monthly Archives : March 2012

Ketentuan Cuti dan Kewajiban Menggunakan Bahasa Indonesia Dalam Akta Notaris

Ketentuan Cuti dan Kewajiban Menggunakan Bahasa Indonesia Dalam Akta Notaris

(RANGKAIAN PEMBAHASAN TENTANG RANCANGAN UU JABATAN NOTARIS) Setelah dalam 2 artikel berturut-turut saya membahas tentang Rancangan Perubahan UU Jabatan Notaris (bisa di lihat di sini  dan di sini), yang sebagian besar mengatur tentang kewenangan dari Notaris, maka pada kali ini…

0 Comments / 1032 View / 26/03/2012

Pembatasan Kewenangan Notaris Selaku Pembuat Akta Tanah dan Pejabat Lelang

Pembatasan Kewenangan Notaris Selaku Pembuat Akta Tanah dan Pejabat Lelang

(PEMBAHASAN TENTANG RANCANGAN PERUBAHAN UU JABATAN NOTARIS) Bila pada bahasan saya sebelumnya mengenai Rancangan Perubahan UU Jabatan Notaris No. 30 tahun 2004 (“RUU JN”) sudah membahas mengenai persyaratan dan kewajiban Notaris, masa magang Notaris dan usia pensiun Notaris serta pandangan…

1 Comment / 5837 View / 22/03/2012

Rancangan Perubahan UU Jabatan Notaris

Rancangan Perubahan UU Jabatan Notaris

  Pada tanggal 9 Februari 2012 yang lalu, seluruh Fraksi-fraksi di DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diajukan ke Sidang Paripurna menjadi usul inisiatif DPR. Artikel yang diulas didalam…

1 Comment / 1483 View / 21/03/2012

DISKUSI HUKUM – HUKUMONLINE.COM 2012

DISKUSI HUKUM – HUKUMONLINE.COM 2012

TOPIK: IMPLEMENTASI KETENTUAN ANAK LUAR KAWIN DALAM UU PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MK   Pada 17 Februari yang lalu, majelis Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) inkonstitusional bersyarat. Dalam…

0 Comments / 331 View / 14/03/2012

Benarkah Putusan MK Melegalkan Outsourching?

Benarkah Putusan MK Melegalkan Outsourching?

Menyambung artikel saya sebelumnya tentang “Pro Kontra Pelaksanaan Outsourching Pasca Putusan MK” , Masih dari artikel www.hukumonline.com, meskipun dua model usulan Mahkamah diarahkan untuk melindungi pekerja, kalangan buruh merasa belum cukup. Tenaga outsourcing dalam pekerjaan yang sifatnya bukan borongan atau…

0 Comments / 116 View / 08/03/2012

Pro Kontra Pelaksanaan Outsourching Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Pro Kontra Pelaksanaan Outsourching Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Di masa kini, sudah menjadi hal yang umum bila banyak pengusaha yang mempekerjakan tenaga outsourcing di perusahaannya. Bahkan sekarang di bank-bank pemerintah maupun swasta, sampai dengan di Perusahaan-perusahaan besar plat merah, sebagian besar tenaga kerjanya merupakan tenaga kerja outsourching. Penawaran…

0 Comments / 498 View / 06/03/2012

Prosedur Pembelian Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur

Prosedur Pembelian Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur

Iwan yang baru saja bekerja di perusahaan multinasional, diminta oleh pemilik perusahaan untuk mencari tanah di sekitar Bogor. Pemilik perusahaan tempat Iwan bekerja ingin membangun pabrik di sekitar lokasi tersebut. Sebenarnya Iwan sudah menemukan lokasi yang cocok untuk perusahaannya, tetapi…

0 Comments / 1651 View / 01/03/2012