Bolehkah Orang Asing Mendirikan Yayasan?

Bolehkah Orang Asing Mendirikan Yayasan?

by / 2 Comments / 2953 View / 24/02/2012

people_pleasant-on-phone.jpgPertanyaan ini sering timbul dalam praktek. Karena tentang pendirian yayasan oleh orang asing tersebut masih sangat jarang dalam prakteknya. Apakah dapat orang asing (WNA)  atau badan hukum asing mendirikan yayasan di Indonesia? Apakah dengan masuknya orang asing atau badan hukum asing dalam suatu yayasan, maka yayasan tersebut berubah menjadi yayasan asing seperti halnya PT PMA?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita kembali harus menelaah pasal 9 UU no. 16/2001 yang telah diubah dengan UU No. 28/2004 mengenai syarat pendirian yayasan. Dalam ayat 1 nya disebutkan bahwa pendiri yayasan adalah 1 orang atau lebih dengan memisahkan sebagaian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal.  Karena sifatnya yang sosial, maka yayasan dapat didirikan hanya berdasarkan surat wasiat saja. Artinya jika seseorang meninggal, dan oleh ahli warisnya ditemukan adanya wasiat mengenai pendirian yayasan, maka dengan adanya surat wasiat tersebut, ahli warisnya dapat mendirikan yayasan atas nama almarhum sebagai pendirinya. Di Amerika serikat hal ini sering sekali terjadi. Misalnya yayasan rehabilitasi kanker yang didirikan oleh almarhum penderita kanker. dll.

Mengenai pendirian yayasan oleh orang asing, di sebutkan dalam pasal  9 ayat 5, yang intinya menyatakan bahwa yayasan dapat di dirikan oleh orang asing ataupun bersama dengan orang asing. Artinya orang asing tersebut dapat berperan sebagai satu-satunya pendiri, ataupun orang asing tersebut dapat bekerja sama dengan WNI untuk mendirikan suatu yayasan di Indonesia. Namun dalam ayat 5 tersebut disebutkan bahwa mengenai tata cara dan syarat pendirian yayasan oleh orang asing maupun bersama orang asing tersebut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Filisofi dari diperbolehkannya orang asing sebagai pendiri yayasan  dari yayasan di Indonesia adalah karena sifat dari yayasan yang berfungsi sebagai organisasi sosial. Dimana para pendiri dari yayasan dilarang untuk menerima pembagian keuntungan atas yayasan yang didirikannya. Sehingga, walaupun orang asing tersebut bertindak selaku pendiri yayasan, orang tersebut tidak dapat mengambil keuntungan dari penghasilan yayasan.

Sayang sekali sampai sekarang saya belum menemukan Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai yayasan. Jika ada pembaca yang dapat sharing mengenai aturan dimaksud, silahkan memberikan komentar ke blog ini. Namun secara prakteknya, syarat pendirian yayasan oleh orang asing dapat dan sudah beberapa kali dilakukan oleh para Notaris, dengan petunjuk dari Departemen Hukum dan HAM RI.

Bpk Winanto Wiryomartani, SH salah seorang Notaris senior yang senang berbagi pengalamannya menjelaskan mengenai pendirian yayasan oleh orang asing ini dalam Forum Upgrading yang diadakan oleh Ikatan Notaris Indonesia di Palembang pada tanggal 19 Juli 2008 yang lalu. Beliau menjelaskan bahwa pendirian yayasan oleh orang asing ini dapat dilakukan, syaratnya adalah:
1. Orang asing tersebut hanya bertindak sebagai pendiri, artinya tidak melakukan tindakan pengurusan. Jadi jika orang asing tersebut bertindak selaku pendiri, maka orang tersebut dapat memilih akan bertindak sebagai Pembina Yayasan, ataukah setelah mendirikan yayasan, orang tersebut langsung keluar dari yayasan yang didirikannya tersebut.
2. Orang asing tersebut harus memiliki Kartu Ijin tingal terbatas (KITAS) atau Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP) di Indonesia. Yang artinya orang asing tersebut telah tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama di Indonesia.

3. Organ pengurus dari yayasan yang didirikan oleh orang asing tersebut harus semuanya berstatus WNI.

Apakah diantara pembaca ada yang berpendapat lain? Jika di antara pembaca ada yang memiliki Peraturan Pelaksanaan mengenai pendirian yayasan oleh orang asing ini, silahkan untuk sharing di section comment.

(idp)

2 Comment

  1. Dear Ibu Irma dan Teman2

    salam kenal ibu Irma dan rekan2 semua nama saya Adhie Kuncoro tapi boleh kok memanggil saya dengan nama Coro karena teman yang lain juga manggil saya itu huhehe..

    langsung saja…sepengetahuan saya memang hingga saat ini belum ada peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai pendirian yayasan oleh pihak asing. berdasarkan hasil riset saya beberapa bulan yang lalu kedepartemen terkait saya mendapatkan informasi bahwa untuk mendirikan kantor perwakilan yayasan dari luar negeri atau yayasan oleh pihak asing memerlukan kerja sama dengan pihak dalam negeri.

    berikut adalah penjabaran lebih lanjut mengenai prosedur pendirian kantor perwakilan yayasan dari luar negeri di Indonesia (maaf hanya membahas mengenai pendirian kantor perwakilan dan kantor cabang yayasan dari luar negeri, karena riset ini yang pernah saya lakukan)

    1. permohonan diajukan oleh kantor pusat NGO diluar negeri kepada Departemen Luar Negeri (diajukan kepada Direktorat Multilateral lokasi di depan gedung bioskop Megaria)
    Proposal yang diajukan kurang lebih berisi:
    a.Tujuan NGO yang harus jelas.
    b.lokasi dimana NGO akan menjalankan kegiatannya (domisi kegiatan)
    c.mitra kerja yang ada (dari dalam negeri)
    d.jangka waktu yang diinginkan (apabila hanya berupa kegiatan bantuan sementara).
    2.mempunyai program kerja yang jelas di Indonesia (dibuktikan dengan adanya perjanjian kerja sama “MOU” dengan pihak departemen terkait di Indonesia, departemen terkait tersebut di tentukan oleh Departemen luar negeri setelah mempelajari Proposal yang telah diajukan);
    3.proposal yang diajukan akan di pertimbangkan oleh Clearing House yang terdiri dari:
    a. BIN
    b. Bais Polri
    c. Bais TNI
    d. Departemen hukum dan Hak Asasi Manusia
    e. Departemen Dalam Negeri
    f. Departemen Tenaga Kerja
    g. Kejaksaan Agung

    4.apabila sudah dipertimbangkan dan ternyata tidak membahayakan dan tidak mengancam keamanan maka rekomendasi akan dikeluarkan oleh departemen luar negeri
    5.Setelah kerja sama “MOU” dibuat maka ijin akan dikeluarkan oleh departemen luar negeri dengan tembusan ke departemen Dalam Negeri.

    Persyaratan pelaksanaan program/kegiatan NGO Asing di daerah terlebih dahulu harus memiliki:
    a.Surat Rekomendasi dari Departemen Luar Negeri.
    b.Perjanjian kerja sama “MOU” dengan Departemen/lembaga Pemerintah atau lembaga Non-Departemen terkait sesuai dengan kegiatan yang dilakukan oleh NGO asing tersebut (Program Kerja)
    c.Surat ijin melaksanakan kegiatan di Indonesia dari Departemen dalam negeri.
    d.Surat ijin melaksanakan kegiatan dari Gubernur cq. Kepala badan kesatuan politik Provinsi.

    Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh Perwakilan NGO Asing

    1.Bermitra dengan LSM lokal yang telah terdaftar di Departemen Dalam Negeri
    2.Mempunyai kantor perwakilan di Ibukota Negara RI (di Jakarta)
    3.Melakukan pengelolaan keuangan berdasarkan mekanisme perbankkan nasional.
    4.membuat laporan pertanggung jawaban dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang.

    Laporan pertanggung jawaban pemantauan dan pengawasan NGO asing ini disampaikan kepada Bupati / Walikota dan kemudian oleh Bupati atau Walikota di sampaikan kepada Gubernur setiap 6 bulan. Dan kemudian Guberbur akan melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri setiap 6 bulan sekali.

    1. permohonan diajukan oleh kantor pusat NGO diluar negeri kepada Departemen Luar Negeri (diajukan kepada Direktorat Multilateral lokasi di depan gedung bioskop Megaria)
    Proposal yang diajukan kurang lebih berisi:
    a.Tujuan NGO harus jelas.
    b.lokasi dimana NGO akan menjalankan kegiatannya (domisi kegiatan)
    c.mitra kerja yang ada
    d.jangka waktu yang diinginkan (apabila hanya berupa kegiatan bantuan sementara).
    2.mempunyai program kerja yang jelas di Indonesia (dibuktikan dengan adanya perjanjian kerja sama “MOU” dengan pihak departemen terkait di Indonesia, departemen terkait tersebut di tentukan oleh Departemen luar negeri setelah mempelajari Proposal yang telah diajukan);
    3. proposal yang diajukan akan di pertimbangkan oleh Clearing House yang terdiri dari:
    a. BIN
    b. Bais Polri
    c. Bais TNI
    d. Departemen hukum dan Hak Asasi Manusia
    e. Departemen Dalam Negeri
    f. Departemen Tenaga Kerja
    g. Kejaksaan Agung

    4.apabila sudah dipertimbangkan dan ternyata tidak membahayakan dan tidak mengancam keamanan maka rekomendasi akan dikeluarkan oleh departemen luar negeri
    5.Setelah kerja sama “MOU” dibuat maka ijin akan oleh departemen luar negeri dengan tembusan ke departemen Dalam Negeri.

    Persyaratan pelaksanaan program/kegiatan NGO Asing di daerah terlebih dahulu harus memiliki:
    a.Surat Rekomendasi dari Departemen Luar Negeri.
    b.Perjanjian kerja sama “MOU” dengan Departemen/lemabaga Pemerintah atau lembaga Non-Departemen terkait sesuai dengan kegiatan yang dilakukan oleh NGO asing tersebut (Program Kerja)
    c.Surat ijin melaksanakan kegiatan di Indonesia dari Departemen dalam negeri.
    d.Surat ijin melaksanakan kegiatan dari Gubernur cq. Kepala badan kesatuan politik Provinsi.

    Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh Perwakilan NGO Asing

    1.Bermitra dengan LSM lokal yang telah terdaftar di Departemen Dalam Negeri
    2.Mempunyai kantor perwakilan di Ibukota Negara RI (di Jakarta)
    3.Melakukan pengelolaan keuangan berdasarkan mekanisme perbankkan nasional.
    4.membuat laporan pertanggung jawaban melalui pejabat yang berwenang.
    Pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah:
    Laporan pemantauan dan pengawasan NGO asing ini disampaikan kepada Bupati / Walikota dan kemudian oleh Bupati atau Walikota di sampaikan kepada Gubernur setiap 6 bulan. Dan kemudian Guberbur akan melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri setiap 6 bulan sekali.(akan dibuat peraturan baru mengenai hal ini dikarenakan banyaknya yayasan/LSM dari luar negeri yang masuk seenaknya ke Indonesia dengan tujuan dan kegiatan yang kurang dapat dipertanggung jawabkan seperti LSM-LSM yang banyak bermunculan di Aceh pasca Sunami )

    Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh bapak Bejo sampai dengan saat ini baru ada dua NGO yang memiliki kantor perwakilan di Indonesia yang lainnya hanya lah bantor cabang di Indonesia.

    Kantor Cabang NGO

    NGO Asing bisa juga membuat kantor cabang di Indonesia yaitu dengan membuat MOU kerja sama dengan instansi terkait dengan kegiatan NGO tersebut tanpa adanya Rekomendasi dari Departemen Luar Negeri hal seperti ini dinamakan dengan nama Kegiatan Bantuan.

    Kegiatan bantuan ini hanyalah bersifat sementara tergantung dari kegiatan dan berapa lama kegiatan NGO asing tersebut akan dilakukan di Indonesia ijin ini juga dapat diperpanjang apabila diperlukan.

    Kantor Cabang NGO

    NGO Asing bisa juga membuat kantor cabang di Indonesia yaitu dengan membuat MOU kerja sama dengan instansi terkait dengan kegiatan NGO tersebut tanpa adanya Rekomendasi dari Departemen Luar Negeri hal seperti ini dinamakan dengan nama Kegiatan Bantuan.

    Kegiatan bantuan ini hanyalah bersifat sementara tergantung dari kegiatan dan berapa lama kegiatan NGO asing tersebut akan dilakukan di Indonesia ijin ini juga dapat diperpanjang apabila diperlukan.

    Note:
    data mengenai hasil riset ini di dapat dari beberapa departemen terkait mengenai hal ini data yang didapat berdasarkan verbal konfirmasi dari petugas di lapangan.

    maaf jika ternyata ada kesalahan masukan dan tambahan sangat saya nantikan

    Terima Kasih

    Coro

    ===========

    Mas Coro,… terima kasih banyak atas tambahan sharingnya yang berharga…. sukses selalu untuk anda

  2. Salam kenal,
    saya berterimakasih pada mbak utk jerih payah anda mengisi website ini dgn informasi2 hukum praktis.
    Keterangan resmi mengenai pendirian cabang LSM Internasional di Indonesia dapat juga diperoleh dari website Deplu:
    http://www.deplu.go.id/?category_id=24&news_id=2772&main_id=13

    semoga bermanfaat

Your Commment

Email (will not be published)