agreement-1

Penjaminan Asset Atas Nama Orang Tua

by / 0 Comments / 8552 View / 16/09/2013

 

Dedi merupakan anak pertama dari 9 orang bersaudara. Selama ini dia berwiraswasta di usaha percetakan. Usaha ini lama-lama semakin maju, namun karena modal Dedi yang dimiliki saat ini dirasakan kurang dapat memenuhi begitu banyaknya order yang datang, Dedi meminta ijin kepada ibunya untuk menjaminkan rumah keluarga di daerah Pejaten ke bank. Setelah berembuk dengan 8 saudaranya, akhirnya Ibu Fatma mengijinkan Dedi untuk menjaminkan rumah milik keluarga ke bank. Dedi sudah mensurvei beberapa bank yang dapat memberikan penjaminan. Akhirnya pilihan jatuh ke Bank ABC, dan pihak bank menyarankan Dedi untuk menemui notaris bank. “Pak Dedi, untuk pengajuan jaminan ini kami memerlukan tandatangan  8 saudara Bapak sebagai bukti persetujuan dari 8  saudara bapak yang lain. Kami baru bisa memberikan jaminan kredit bila salah satu syarat tersebut terpenuhi,” kata Notaris pihak Bank ABC. “Lho, bukannya saya sudah mendapatkan persetujuan dari Ibu saya selaku pemilik rumah keluarga, kan sertifikat rumah juga atas nama Ibu saya? Semua saudara saya juga sudah setuju kok, kalau saya menjaminkan rumah keluarga ini. Repot banget sih Pak, Kakak saya yang tertua sekarang tinggal di Belanda, masa iya harus ke Indonesia hanya untuk tanda tangan penjaminan ke bank saja,” kata Dedi dengan jengkel.

 

Mengapa notaris Bank ABC meminta tanda tangan semua saudara Dedi?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, diperlukan informasi tambahan tentang kondisi keluarga ibu Fatma (pemilik sertifikat): apakah suami ibu Fatma (ayah Dedi sudah meninggal dunia)?

Memang ada beberapa keadaan atau kemungkinan di dalam praktik. Namun saya   cenderung berasumsi bahwa kondisi keluarga ibu Fatma (pemilik sertifikat), ada di kondisi si ayah (suami ibu) sudah meninggal dunia.

Jika kondisinya demikian, maka walaupun sertifikat atas nama ibu, namun apabila tanah/bangunan tersebut dibeli dulu pada saat perkawinan mereka masih berlangsung, (dan antara keduanya tidak dibuatkan perjanjian pisah harta), maka berdasarkan pasal 119 KUHPerdata tanah/bangunan tersebut termasuk dalam harta gono gini dari ibu dan ayah.

Jika ayah sudah meninggal dunia, maka ½ bagian dari tanah tersebut adalah hak dari ahli warisnya, yaitu: ibu dan 9 orang anaknya (pasal 852 KUHPerdata). Dengan demikian, untuk menjaminkan harta yang terdaftar atas nama ibu tersebut, diharuskan adanya persetujuan dari seluruh anak-anak kandungnya.

 

Apakah ada motif lain yang bisa digunakan oleh Notaris melalui tanda tangan dari ke 8 saudara Dedi tersebut?Apakah hal itu bisa berupa balik nama?

Apakah Notaris Bank ABC dapat mempergunakan persetujuan dari anak-anak (saudara kandung dari calon debitur bank tersebut) untuk baliknama sertifikat dapat dilihat dalam bunyi akta/surat/dokumen yang ditanda-tangani. Kalau tujuannya untuk baliknama, tentunya yang ditanda-tangani adalah akta jual beli atau akta hibah dan segala kelengkapannya. Namun jika tujuannya adalah untuk menjaminkan, tentunya yang ditanda-tangani adalah akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) atau Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) beserta kelengkapannya.

 

Apabila salah seorang anak berada diluar negeri, tetapi Notaris mengharuskan anak itu harus pulang untuk tanda tangan dan tanda tangan tersebut tidak boleh dikirim, kenapa anak tersebut harus pulang?

 

Untuk menjaminkan tanah maupun menjual atau mengalihkan kepemilikan atas tanah, memang dibutuhkan persetujuan dan kuasa yang lebih kuat daripada sekedar persetujuan dan kuasa biasa. Jadi kuasa tersebut memang minimal harus dilegalisir Notaris setempat atau kuasa notariil. Berhubung posisinya ada di luar negeri, dan yang bersangkutan adalah WNI, minimal kuasa tersebut harus dilegalisir oleh Kedutaan Besar atau Konsulat Jendral RI yang berada di Negara tersebut. Begitupun untuk kuasa menjaminkan sampai sekarang debatable, apakah bisa dengan kuasa terpisah (yg dilegalisasi konjen RI setempat) ataukah harus tetap dalam bentuk SKMHT. Sehingga Notaris masih ada yang mengacu kepada salah satu dengan argumentasinya masing-masing; namun bermuara pada hal yang sama yaitu kuasa tersebut harus otentik (Akta SKMHT) atau minimal dilegalisir penuh oleh Notaris/Konsulat Jenderal yang berwenang.

 

Lalu, jika kemudian orang tua yang namanya tertera dalam sertifikat tersebut meninggal dunia sedangkan kredit di bank belum selesai apakah jaminan tersebut bisa gugur?

 Salah satu sifat istimewa dari Hak Tanggungan yang merupakan juga asas dari hukum kebendaan adalah: droit de suite yaitu hak kebendaan tersebut mengikuti bendanya ke dalam tangan siapapun benda tersebut berpindah. Demikian pula dengan Hak tanggungan, yang akan terus melekat di tangan siapapun objek yang dibebani hak Tanggungan tersebut berada. Ketentuan dalam Pasal 7 UU Hak Tanggungan, yang menyatakan:

 “Hak Tanggungan tetap mengikuti obyeknya dalam tangan siapa pun obyek tersebut berada.”

 

Jadi, walaupun berdasarkan hukum waris, yang memiliki tanah itu setelah orang tua tersebut meninggal dunia adalah para ahli warisnya, perubahan pemilik tidak mengakibatkan hapusnya hak tanggungan. Hak tanggungan tersebut tetap melekat pada tanah tersebut.

 

Hal-hal yang menyebabkan hapusnya hak tanggungan pada Pasal 18 ayat (1) UU Hak Tanggungan, yang mana beralihnya kepemilikan tanah bukan merupakan salah satu hal yang menyebabkan hapusnya hak tanggungan.

 

Pasal 18 ayat (1) UU Hak Tanggungan

(1). Hak Tanggungan hapus karena hal-hal sebagai berikut:

a. hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan;

b. dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan;

c.  pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri;

d. hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan.

 

Jadi, dalam hal ini jika kemudian Ibu Fatma yang menjaminkan sertifikat tanahnya meninggal dunia, jaminan tersebut masih ada dan dapat dieksekusi oleh bank jika debitur (anaknya) wanprestasi.

 

Pembaca, untuk detail pembahasannya ada di buku saya yang berjudul: Kiat Cerdas Mudah dan Bijak Dalam memahami HUKUM JAMINAN PERBANKAN, KAIFA, 2011.

 

Referensi:

KUHPerdata

Klinik hukumonline.com

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

 

 

Your Commment

Email (will not be published)