INI SYARATNYA AGAR BISA GRATIS BPHTB UNTUK PEMBELIAN RUMAH DI DKI JAKARTA

by / 0 Comments / 4032 View / 15/03/2017

(Pembahasan PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 193 TAHUN 2016)

 “Mengapa saya harus bayar pajak pembeli (BPHTB) dalam transaksi ini? Kabarnya kan sekarang asal punya KTP DKI kalau beli rumah di Jakarta tidak perlu membayar BPHTB lagi…”,

“PT saya mau beli kantor baru,.. sekarang kan tidak perlu bayar pajak pembeli lagi ya…”

“Saya mau permohonan hak baru, nggak usah bayar uang pemasukan ke Negara lagi donggg…”

“Katanya gratis, tapi kemarin kok ternyata saya masih harus bayar pajak pembeli lagi sih bu, saat melakukan transaksi jual beli rumah saya yang di Kedoya?”

Berita bahwa sekarang pemegang KTP DKI diberikan ke istimewaan tidak perlu membayar pajak saat membeli rumah baru sangat santer di masyarakat, beriringan dengan kampanye pilkada lalu. Berbagai pertanyaan sering diajukan oleh klien maupun calon klien yang akan melakukan transaksi jual beli rumah ataupun ruko ataupun tanah  baik yang berlokasi di wilayah DKI Jakarta, maupun untuk pembelian di wilayah lain seperti di Bogor, Depok, Tangerang, dan sekitarnya.

“Sebenarnya apa benar gratis tis..tis..tis tanpa syarat apapun ya ?”

Singkatnya begini, gratis BPHTB atau istilah awamnya pajak pembeli dan gratis BPHTB untuk pemberian hak baru saat pengajuan pensertifikatan tanah ini diberikan secara bersyarat. Adapun syaratnya secara garis besarnya sebagai berikut:

  1. Perorangan Warga DKI yang sudah punya KTP DKI dan sudah berdomisili di DKI minimal 2 tahun berturut-turut sebelum transaksi dilakukan. Jadi kalau pembelinya PT atau badan hukum lainnya tidak bisa yaaa…
  2. Belum pernah punya rumah sekalipun di DKI. Dengan kata lain, misalkan dulu sudah pernah punya tapi kemudian telah dijual dan beli rumah baru, ya tidak bisa mengajukan pembebasan BPHTB.
  3. Harga rumah atau tanah tersebut nilainya di bawah Rp.2 miliar.
  4. Hanya untuk transaksi rumah/apartemen/tanah yang lokasinya di wilayah DKI Jakarta.

Nah… kalau semua syarat tersebut terpenuhi, barulah bisa mengajukan permohonan pembebasan BPHTB ke dispenda setempat. Namun demikian, kebijakan pembebasan biaya BPHTB untuk pembelian rumah dan BPHTB untuk pemberian hak baru tersebut diberikan dengan ketentuan dalam waktu 5 tahun  terus dipantau oleh pemda DKI. Jika ternyata terdapat penyimpangan dari ketentuan ini, maka pemberian pembebasan dan/atau pengenaan BPHTB dapat dibatalkan dan BPHTB terutang yang diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB). Artinya ya harus bayar untuk transaksi yang sudah lewat.

 

Penjelasan lengkapnya sesuai dengan Pergub No.193/2016 dapat kita simak dalam uraian berikut ini.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemprov DKI Jakarta bekerjasama untuk mempermudah warga Jakarta menerbitkan sertifikat tanahnya. Pemprov DKI menggratiskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan menerbitkan Pergub No. 193 tahun 2016 tentang Pembebasan 100% (seratus persen) atas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan karena jual beli atau pemberian hak baru pertama kali dan/atau pengenaan sebesar 0% (nol persen) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan karena peristiwa waris atau hibah wasiat dengan nilai jual objek pajak sampai dengan Rp. 2 miliar. Diulas dalam koran-jakarta.com, Wakil Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI, Edi Sumantri mengatakan Pergub ini sudah mulai berlaku sejak 21 Oktober lalu. Ini dibuat untuk mendukung kebijakan deregulasi investasi dibidang pertanahan yang menjadi bagian dari paket kebijakan ekonomi jilid III Pemerintah Pusat, sehingga Pemprov DKI merasa perlu melakukan dukungan untuk melakukan percepatan sertifikasi hak atas tanah dan bangunan warga Jakarta.

Apa saja yang diatur di dalam Pergub DKI No. 193 tahun 2016?

  1. Pelimpahan Wewenang

Gubernur DKI melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk memberikan pembebasan 100% (seratus persen) atas BPHTB karena jual beli atau pemberian hak baru pertama kali dan/atau pengenaan 0% (nol persen) BPHTB karena peristiwa waris atau hibah wasiat dengan NJOP sampai dengan Rp2 miliar kepada Wajib Pajak Orang Pribadi.

  1. Pembebasan BPHTB sebesar 100% (seratus persen)

Diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan karena jual beli atau pemberian hak baru pertama kali dengan NJOP sampai dengan Rp2 miliar.

  1. Pengenaan BPHTB sebesar 0% (nol persen) dari BPHTB terutang

Diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan karena peristiwa waris dan hibah wasiat dengan NJOP sampai dengan Rp2 miliar.

  1. Ketentuan Pembebasan/ Pengenaan BPHTB

a. Untuk kewajiban pembayaran BPHTB yang lampau dan belum dilunasi sampai dengan tahun pajak pengajuan permohonan;

b. untuk 1 (satu) objek tanah dan/atau bangunan 1 (satu) kali seumur hidup untuk masing-masing permohonan pembebasan dan pengenaan dan dihuni Wajib Pajak Orang Pribadi

c. diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yangmerupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Daerah paling sedikit selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak
tanggal penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah (DKI Jakarta- Red).

Apa persyaratan  pengajuan permohonan untuk pembebasan BPHTB sebesar 100% karena jual beli atau pemberian hak baru pertama kali?

Menurut pasal 4 Pergub No. 193 tahun 2016 pengajuan harus dilengkapi dokumen persyaratan formal sebagai berikut :

  1. surat keterangan yang memuat : Nomor Induk Kependudukan (NIK); nama Wajib Pajak; alamat Wajib Pajak;  alamat Objek Pajak; dan uraian permohonan.
  2. fotokopi KTP Daerah;
  3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  4. surat pernyataan Wajib Pajak Orang Pribadi belum pernah memiliki tanah dan/atau bangunan karena jual beli atau belum pernah diberikan hak baru atas tanah dan/atau bangunan, surat pernyataan ini telah dilegalisasi oleh Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah dah harus mengacu pada form yang tercantum dalam Pergub ini.
  5. surat kuasa pengurusan pembebasan BPHTB apabila dikuasakan dan KTP penerima kuasa; dan
  6. perhitungan BPHTB terutang yang terdapat dalam SSPDBPHTB.

 

Selain dokumen diatas berdasarkan pasal 5 Pergub No. 193 tahun 2016 permohonan pembebasan sebesar 100% atas BPHTB karena jual beli harus dilengkapi dokumen persyaratan

materiil sebagai berikut:

  • akta autentik dari Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah berupa pemindahan hak atas tanah;
  • fotokopi sertifikat hak atas tanah dalam hal perolehan hak atas tanah dilakukan dari tanah yang telah bersertifikat;
  • fotokopi SPPT PBB-P2 yang dimohonkan pembebasan BPHTB dan bukti lunas SPPT PBB-P2 atau tidak memiliki tunggakan.

Sedangkan untuk permohonan pembebasan sebesar 100%  atas BPHTB karena pemberian hak baru pertama kali harus dilengkapi dokumen persyaratan materiil sebagai berikut :

  • surat keputusan pemberian hak baru pertama kali atas tanah dari pejabat Kantor Pertanahan Kota Administrasi;
  • bukti tertulis lainnya yang dapat memberikan keterangan dari instansi pemerintah berkaitan dengan pembuktian hak lama atas tanah dan/ atau bangunan yang berasal dari konversi hak-hak lama; dan
  • fotokopi SPPT PBB-P2 yang dimohonkan pembebasan BPHTB dan bukti lunas SPPT PBB-P2 atau tidak memiliki tunggakan.

 

Apa persyaratan  pengajuan permohonan pengenaan sebesar 0% tas BPHTB terutang karena peristiwa waris atau hibah wasiat?

Menurut pasal 6 Pergub No. 193 tahun 2016 perrmohonan harus dilengkapi dokumen persyaratan formal sebagai berikut :

  1. surat keterangan yang memuat : Nomor Induk Kependudukan (NIK); nama Wajib Pajak; alamat Wajib Pajak;  alamat Objek Pajak; dan uraian permohonan.
  2. fotokopi KTP Daerah;
  3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  4. surat pernyataan Wajib Pajak Orang Pribadi belum pernahmemiliki tanah dan/atau bangunan karena peristiwa waris atau hibah wasiat;surat pernyataan ini telah dilegalisasi oleh Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah dah harus mengacu pada form yang tercantum dalam Pergub ini
  5. surat kuasa pengurusan pengenaan BPHTB apabila dikuasakan dan KTP penerima kuasa;
  6. perhitungan BPHTB terutang yang terdapat dalam SSPD BPHTB; dan
  7. surat keterangan waris atau hibah wasiat.

 

Dalam pasal 7, permohonan pengenaan sebesar 0% (nol persen) atas BPHTB karena peristiwa waris atau hibah wasiat harus dilengkapi dokumen persyaratan materiil sebagai berikut :

  • akta autentik dari Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah berupa pemindahan hak atas tanah karena Waris atau Hibah Wasiat;
  • surat keputusan pemberian hak atas tanah karena Waris dari pejabat Kantor Pertanahan Kota Administrasi;
  • fotokopi sertifikat hak atas tanah dalam hal perolehan hak atas tanah dilakukan dari tanah yang telah bersertifikat; dan
  • fotokopi SPPT PBB-P2 yang dimohonkan pengenaan BPHTB dan bukti lunas SPPT PBB-P2 atau tidak memiliki tunggakan.

 

Bagaimana dengan permindahan / perolehan hak atas tanah/ bangunan yang terjadi sebelum berlakunya Pergub ini?

 Pemindahan atau perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dan belum dilakukan pembayaran BPHTB dapat diberikan pembebasan

dan/atau pengenaan BPHTB sepanjang memenuhi ketentuan Peraturan Gubernur ini.

Dalam hal di kemudian hari dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberian pembebasan dan/atau pengenaan BPHTB terdapat temuan yang berakibat tidak memenuhi ketentuan Peraturan Gubernur ini, maka pemberian pembebasan dan/atau pengenaan BPHTB dapat dibatalkan dan BPHTB terutang yang diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).  Dasar pengenaan pajak yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) merupakan NJOP tahun pajak yang sama dengan tahun temuan .

 

******

 

Sumber Referensi:

Pergub No. 193 tahun 2016

 

Referensi online:

www.koran-jakarta.com

Your Commment

Email (will not be published)