Take a fresh look at your lifestyle.

Anak Angkat Dan Warisan

100

Jika dalam artikel sebelumnya saya sudah membahas mengenai prosedur pengangkatan anak, maka yang banyak menjadi pertanyaan di dalam masyarakat adalah : Apakah pengangkatan anak secara sah menurut hukum, mengakibatkan saling mewarisi?

Ukuran sah atau tidaknya pengangkatan anak menurut hukum adalah dengan adanya penetapan pengadilan, diikuti dengan pencatatan dan pendokumentasianya pada Dinas Sosial serta Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan sebagaimana telah disampaikan sebelumnya. Pertanyaannya kemudian, apakah lantas mereka akan saling mewarisi? Dalam konteks ini, setidaknya ada dua aturan hukum yang menjadi acuan, Hukum Perdata atau hukum negara dan Hukum Islam khusus untuk yang beragama islam.

Hukum Perdata

Sejarah panjang bangsa ini meliputi juga aturan hukumnya. Ringkas cerita, dalam hal pengangkatan anak, diatur dalam lembaran negara atau Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917. Garis besarnya pengangkatan anak yang dilakukan sesuai dengan aturan hukum mengakibatkan putusnya hubungan keperdataan dengan orang tua kandung, sehingga anak angkat dipersamakan atau dianggap sebagai anak kandung. Dengan demikian berhak mewarisi harta warisan orang tua angkatnya, begitu juga sebaliknya. Ketika UU Perlindungan Anak berlaku, yang didalamnya juga mengatur tentang pengangkatan anak, berdasarkan azaz Lex posteriori derogat lex priori: ketentuan undang-undang yang ada kemudian, mengenyampingkan berlakunya ketentuan undang-undang yang sudah ada sebelumnya, maka demi hukum yang berlaku saat ini adalah aturan yang ada dalam UU Perlindungan Anak beserta pelaksananya.

Pasal 39 ayat (2) UU Perlindungan Anak mengatakan bahwa “Pengangkatan anak tidak mengakibatkan putusnya hubungan darah dengan orang tua kandungnya”, kemudian Pasal 40 ayat (1) menyatakan “Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya”. UU Perlindungan Anak dengan tegas menyatakan hubungan darah tidak menjadi putus. Akta kelahiran harus memuat statusnya sebagai anak anak dan identitas asalnya.

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa, pengangkatan anak berdasarkan penetapan pengadilan, tidak mengakibatkan menjadi tersambungnya hubungan darah antara orang tua angkat dengan anak angkat, begitu juga sebaliknya. Mereka tidak saling mewarisi. Syarat utama pewarisan tidak terpenuhi. Pasal 832 KUHPerdata mengatur, ”Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini. Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama di antara suami istri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal, menjadi milik negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekadar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu”. Memang tidak ada celah hukum apapun untuk menjadikan anak angkat sebagai ahli waris bagi orang tua angkat, begitu juga sebaliknya.

Hukum Islam

Qur’an surah Al-Ahzab ayat 4 menyebutkan:

 “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya (yang satu mengarah kekanan atau kedepan dan yang lainnya kekiri atau kebelakang. Karena itu, tidaklah benar mempersekutukan Allah, sekali menyembah-Nya dan kali lain menyembah berhala); dan Dia tidak menjadikan istri-istri kamu yang kamu zhihar sebagai ibu-ibu (kandung) kamu (dalam hal keharaman menggaulinya), dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkat kamu sebagai anak (kandung) kamu (sendiri yang memiliki hak dan kewajiban yang sama). Yang demikian itu (hanyalah) perkataan kamu di mulut kamu (saja). Allah mengatakan yang haq (kebenaran sempurna) dan Dia (senantiasa) menunjukkan jalan (yang benar)”.

Dalam Ayat 5 surah yang sama:

 “Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (menggandengkan nama mereka dengan) nama bapak-bapak kandung mereka; itulah yang lebih adil disisi Allah; dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudara kamu seagama (apabila mereka telah memeluk Islam) dan orang-orang dekat kamu. Dan tidak ada dosa atas kamu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang dosa ialah) apa yang disengaja oleh hati kamu. Dan adalah Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih”.

Berdasarkan ayat tersebut, Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul: “Al-qur’an dan Maknanya”, menyimpulkan bahwa pengangkatan anak tidak dilarang, yang dilarang adalah menjadikan anak angkat memiliki hak dan status hukum seperti anak kandung.

Dalam Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa, “Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”, dalam hal ini pengadilan agama. Jelas yang beralih adalah hadhonah atau pemeliharaan anak, berupa kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam). Tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandung dan tidak menjadikannya sedarah dengan orang tua angkat. Itulah mengapa mengangkat anak yang beragama Islam tidak boleh memutus hubungan darah dengan orang tua atau keluarga kandungnya.

Syarat mutlak pewarisan adalah adanya hubungan darah atau hubungan perkawinan. Sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf c, “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Kesimpulannya, mengangkat anak tidak menjadikannya nasab atau keturunan yang disebabkan adanya hubungan darah, antara anak dengan orang tua angkatnya. Diantara mereka tidak saling mewaris. Anak angkat hanya berhak mewarisi harta dari orang tua kandungnya. Begitu juga sebaliknya.

Lalu apa gunanya mengangkat anak dengan penetapan pengadilan? Untuk kepastian hukum. Bentuk perlindungan negara terhadap sesuatu yang sangat berharga ini. Orang tua yang mengangkat anak dan telah memperoleh penetapan pengadilan, dengan sadar mengupayakan pengalihan kekuasaan dari orang tua kandung kepada dirinya selaku orang tua angkat, membawanya secara utuh kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Penetapan pengadilan menjamin terhadap siapa yang bertanggung jawab atau dimintai pertanggungjawabannya atas pemenuhan kenyamanan, kelangsungan, keterpenuhan kebutuhan hidup, perawatan, pendidikan serta limpahan kasih sayang terhadap anak angkat tersebut: memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai anak manusia.

 

Artikel Sebelumnya:

  1. Adopsi dan Pengangkatan Anak
  2. Bolehkah Mengadopsi Anak Yang Berbeda Agama?
  3. Prosedur Pengangkatan Anak

Artikel Setelahnya: “Hak-Hak Anak Angkat”

Leave A Reply

Your email address will not be published.