Take a fresh look at your lifestyle.

Hak-Hak Anak Angkat

153

Jika sebelumnya sudah membahas mengenai Prosedur Pengangkatan Anak serta Anak Angkat Dan Warisan, maka kali ini akan saya jelaskan mengenai hak yang dimiliki oleh anak angkat.

Kesimpulan dari pembahasan Anak Angkat dan Warisan adalah, tidak ada hak mewaris antara orang tua dengan anak angkat, begitu juga sebaliknya. Dengan demikian, pilihan hukum yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan:

  1. Hibah
  2. Hibah wasiat
  3. Wasiat wajibah

Hibah

Dibolehkannya pemberian hibah didasarkan pada Pasal 1676 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bahwa, “Setiap orang diperbolehkan memberi dan menerima sesuatu sebagai hibah, kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk itu”. Pasal 1666 KUHPerdata menjelaskan hibah sebagai “Suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang ini tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup”. Baik orang tua maupun anak angkat sebagai pihak yang memberikan hibah—dalam KUHPerdata disebut dengan si penghibah—untuk kepentingannya sendiri dapat memperjanjikan jika si penerima hibah atau turunannya meninggal dunia terlebih dahulu, maka si penghibah dapat mengambil kembali benda-benda yang telah diberikannya, demikian disampaikan dalam Pasal 1672 KUHPerdata.

Kompilasi Hukum Islam mengatur hibah dalam Pasal 171 huruf g, “Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”.

Sedemikian longgarnya pemberian hibah, tetap tidak boleh melanggar hak mutlak dari ahli waris sebagai pihak yang paling berhak mewarisi harta mereka. Dalam prakteknya, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pejabat yang berwenang membuat Akta Hibah, akan selalu meminta Surat Persetujuan Pemberian Hibah dari calon ahli waris, misalnya saudara sedarah dari kedua orang tua angkat (dalam hal orang tua angkat tidak memiliki anak kandung) atau anak kandung. Surat tersebut minimal dilegalisasi oleh Notaris. Surat ini menempati posisinya sebagai pengaman, jika dikemudian hari terjadi gugatan dari para ahli waris.

 

baca:  “Kiat-Kiat Cerdas Mudah Dan Bijak Dalam Memahami Masalah Waris”, Kaifa, karya Irma Devita Purnamasari, SH, MKn tentang Hibah dan Hibah Wasiat.

 

Hibah Wasiat

Hibah wasiat terbuka ketika si pemberi hibah meninggal dunia, oleh KUHPerdata disebut dengan si yang mewariskan. Pasal 957 KUHPerdata menyatakan, “Hibah Wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya, segala barang-barangnya bergerak atau tak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya”.

Anak angkat atau orang tua angkat yang namanya dicatatkan kedalam Akta Hibah Wasiat berhak menuntut perolehannya dan para ahli waris wajib untuk memenuhi wasiat tersebut. Tetapi, jika ternyata hibah wasiat itu nilainya terlalu besar, sehingga mengurangi apa yang menjadi hak bagian mutlak ahli waris, pemberian hibah harus dikurangi, kecuali si yang mewariskan, telah menetapkan ketentuan-ketentuan lain dalam surat wasiatnya, demikian diatur dalam Pasal 958 dan 972 KUHPerdata.

Pasal 958 KUHPerdata

“Setiap hibah wasiat yang bersahaja dan tak bersyarat, memberi hak kepada mereka yang dihibahwasiati, semenjak hari meninggalnya si yang mewasiatkannya, untuk menuntut kebendaan yang dihibahwasiatkannya, hak mana menurun kepada sekalian ahli waris atau pengganti haknya”.

Pasal 972 KUHPerdata

“Apabila warisan tidak seluruhnya atau untuk sebagian diterimanya, atau apabila warisan diterimanya dengan hak istimewa akan pendaftaran harta peninggalan, dan yang ini tidak mencukupi guna memenuhi akan segala wasiat, maka hibah-hibah itu dalam keseimbangan dengan besarnya, harus dikurangi, kecuali si yang mewariskan tentang hal ini, telah menetapkan ketentuan-ketentuan lain dalam surat wasiatnya”.

Jika orang tua angkat dan anak angkat tidak mewasiatkan apapun, maka mereka sama-sama tidak berhak mendapatkan harta peninggalan tersebut.

 

Wasiat Wajibah

Wasiat Wajibah merupakan lembaga yang dihadirkan sebagai kesepakatan para ahli agama islam, untuk mengakomodir hubungan antara orang tua dan anak angkat yang tidak saling mewarisi. Ijtihad ini bersumber pada QS Al-Baqarah ayat 180, “Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu didatangi (tanda-tanda) maut, jika dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat untuk ibu-bapak dan karib-karibnya menurut cara yang patut (adil sesuai dengan tuntunan agama), (ini adalah) hak (kewajiban yang harus dilakukan) atas orang-orang bertakwa”, kemudian dituangkan kedalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209

ayat (1), “Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya”,

ayat (2), “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”.

Dengan demikian, dalam Islam tidak diperlukan wasiat yang dilisankan maupun yang dituliskan sebagai dasar memberikan sesuatu kepada anak atau orang tua angkat. Jika salah satu dari mereka meninggal dunia, maka wajib hukumnya untuk langsung memberikan haknya, yaitu Wasiat Wajibah yang tidak boleh melebihi 1/3 dari harta peninggalan, bahkan hak tersebut harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum harta dibagikan kepada ahli waris.

Walaupun ada lembaga Wasiat Wajibah, namun siapa yang dapat menjamin pelaksanaannya, terkadang harta membuat silau. Sering terjadi ketika kedua atau salah satu orang tua angkat meninggal dunia, anak-anak ini menjadi seperti orang asing dalam keluarga besar, padahal sebelumnya tak ada pembeda diantara mereka. Atau orang tua yang masih hidup merasa menyesal, tidak bisa melakukan apa-apa terhadap harta beratas nama pasangannya yang sudah meninggal, karena atas harta tersebut harus dibalik nama kesemua ahli waris, dan sang anak angkat tidak termasuk kedalam daftar ahli waris. Apapun bisa terjadi dalam kehidupan nyata.

 

Upaya legal yang dapat dilakukan ketika orang tua angkat masih hidup

Orang tua angkat memiliki hak otonom atas hartanya, utamanya harta bersama yang mereka dapatkan dalam perkawinan. Terhadap harta bersama, kedua orang tua angkat memiliki kehendak bebas untuk mengalihkan harta tersebut, salah satunya dengan memberikannya melalui hibah atau dengan menjual harta dan hasilnya diserahkan kepada anak angkat. Keduanya merupakan pilihan paling logis yang dapat dilakukan oleh orang tua angkat maupun anak angkat semasa hidupnya. Namun demikian, tetap harus mengikuti aturan hukum yang ada, sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Agar supaya tidak ada yang merasa dilanggar haknya, sehingga menimbulkan gugatan di kemudian hari.

Bagaimana jika setelah hibah diberikan, anak angkat menjadi tidak lagi memperdulikan orang tua angkatnya. Membaca apa yang diatur dalam Pasal 1666 KUHPerdata, sejatinya hibah memang tidak dapat ditarik kembali, namun demikian, tentu saja hukum hadir untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi semua pihak. Pasal 1688 KUHPerdata, ”Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal yang berikut:

1o. karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan.

2o. jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah;

3o. jika ia menolak memberikan tunjungan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan”.

Dengan demikian, jika hal tersebut sampai terjadi, pemberi hibah dapat menarik kembali apa-apa yang telah dihibahkan. Idealnya penerima hibah bersedia mengembalikan dengan sukarela. Jika tidak dilakukan, maka pemberi hibah dapat melakukan gugatan ke pengadilan. Perlu diingat, gugatan hanya dapat dilakukan dalam waktu satu tahun, terhitung mulai dari hari diketahuinya peristiwa yang menjadi alasan gugatan itu oleh penerima hibah. Bagaimanapun, cinta kasih harus seiring sejalan dengan akal sehat.

 

-Elfira Dwi Yanti-

 

Dasar Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

 

Daftar bacaan

M. Quraish Shihab, Al-Qur’an Dan Maknanya, Penerbit Lentera Hati, Agustus 2010

A. Ridwan Halim, Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, Desember 1988

Tamakiran S, Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum, Pionir Jaya

H.M. Anshary, Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional, Mandar Maju, Mei 2014

 

Sebelumnya: Prosedur Pengangkatan Anak

Anak Angkat Dan Warisan

Comments are closed.