Take a fresh look at your lifestyle.

Postnuptial agreement dan mekanisme pendaftarannya

1,073

Hari gini, modal cinta nggak bakal cukup untuk kawin, kudu musti wajib harus punya harta.

Bener gitu, nggak?

 

Coba aja, ngadep calon mertua, ketika ditanya bla bla bla bla, jawabnya, “anak bapak akan saya nafkahi dengan cinta, saya punya cinta seluas samudera”.

Rada susah sih dapat restunya.

Iya, idealnya perkawinan berdasar cinta, dan bagaimanapun, penggenap bahagia ya harta, anak kemudiannya. Harta tanpa cinta, diwakili Siti Nurbaya—aiih jadoel banget ini tokohnya, generasi milenial nggak bakal tau nih siapa beliaunya.

Cinta tanpa harta, nggak usah disebut lah, banyak contoh. Dalam hal ini, Uni Siti masih bolehlah dibilang beruntung, walau tanpa cinta, Datuk Maringgih suaminya, berharta seluas samudera, tinggal tunjuk, beres deh. Bicara rasa, hakul yakin Uni totally tidak bahagia.

Analisa dangkal saya, Datuk Maringgih sangat mencintai Uni Siti, tak ada beliau hitung-hitungan harta, apa Uni mau, Datuk siap memberi. Datuk tak buat perjanjian ini itu untuk membatasi akses Uni ke hartanya. Beda dengan Scrooge Mcduck aka Gober Bebek atau Paman Gober, bebek terkaya di dunia yang pelitnya minta ampun, terjawab kan kenapa hingga kini beliau jomblo. Ihik.

Imajinasi ngawur saya, jika Datuk dan Uni hidup di masa ini, bisa jadi ada terpikir membuat semacam perjanjian terkait harta kekayaan dalam perkawinan. Baik harta Datuk, maupun harta Uni, mengingat zaman sekarang banyak sekali jalan untuk mengembangbiakkan harta, lengkap dengan segala resikonya. Apa itu? banyak deh. Namun artikel ini tidak akan membahas kunci sukses membiakkan harta, tapi perihal perjanjian harta kekayaan dalam perkawinan. Apakah gerangan? Dia adalah Perjanjian Perkawinan atau Perjanjian Kawin, juga disebut dengan Prenuptial Agreement, namun setelah uji materiil pasal terkait dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka dimungkinkan adanya Postnuptial Agreement. Apa lagi sih itu? kita bahas ya.

 

Perkawinan dan Harta

Sejak tahun 1974, Negara Indonesia memiliki aturan khusus menyoal perkawinan, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, itulah mengapa kita menyebut ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang mengucap janji suci, dengan perkawinan—bukan  pernikahan—termasuklah didalamnya harta penggenap bahagia. UU Perkawinan membagi harta menjadi dua: harta bawaan dan harta bersama (gono gini). Harta bawaan adalah harta yang didapat sebelum perkawinan, termasuk perolehan karena hadiah atau warisan. Harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan.

Terhadap harta bawaan sudah jelas ya, menurut hukum, masing-masing suami dan istri memiliki kehendak bebas meng-apa-kan saja hartanya tanpa perlu persetujuan dari kawan kawin. Bagaimana dengan harta bersama, wajib hukumnya mendapatkan persetujuan dari kawan kawin, bahkan jika kedunya bercerai, kecuali diantara mereka membuat Perjanjian Kawin Pisah Harta. Kenyataannya, perlakuan peralihan hak terhadap harta bersama dan harta bawaan, adalah sama. Dengan alasan mewujudkan keamanan level satu, profesional yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan peralihan hak, tetap mengharuskan kehadiran pasangan kawin untuk ikut menandatangani surat-surat dan akta-akta yang dibuat pada masa perkawinan, bahkan ketika sudah bercerai, sebagai bentuk persetujuannya, kecuali mereka membuat Perjanjian Kawin Pisah Harta atau yang lazim disebut sebagai Perjanjian Kawin. Dengan demikian, tak dapat diragukan lagi bahwa Perjanjian Kawin adalah koentji!.

 

Apa guna Perjanjian Kawin Pisah Harta ?

Ringkasnya, perjanjian ini menjadi dasar suami atau istri bertindak mandiri terhadap harta kekayaannya, misal, menyertakan harta dalam suatu usaha, mengembangbiakkannya, termasuk menanggung sendiri utang ataupun kerugian, tanpa perlu melibatkan kawan kawin. Tidak perlu lagi kawan kawin diminta persetujuannya, dilibatkan sebagai pihak dalam penandatanganan surat-surat ataupun akta-akta terkait. Maka dari itu, banyak yang menyimpulkan bahwa Perjanjian Kawin hanya pantas dibuat oleh calon pasangan yang berprofesi sebagai pengusaha, atau yang satu kaya raya, satunya rakyat jelata. Padahal tidak demikian, jika dicermati lebih lanjut, sejatinya ada banyak hal yang dapat diatur dalam Perjanjian Kawin, UU Perkawinan memberi keleluasaan untuk itu, asalkan keduanya saling sepakat, tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Pada mulanya, perjanjian yang dimaknai sebagai persetujuan tertulis hasil kesepakatan calon suami dan calon istri terhadap harta yang didapat dalam perkawinan kelak ini, hanya boleh dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, sebagaimana diatur oleh Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, bahwa “Pada Waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut tersangkut”. Pasal 29 ayat (4) UU yang sama mengatur, “Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”.

 

Uji materiil pada Mahkamah Konstitusi

Pengajuan uji materiil terhadap pasal tersebut di Mahkamah Konstitusi menghasilkan keputusan yang cukup signifikan. Pada tanggal 27 Oktober 2016, dengan nomor 69/PUU-XIII/2015, dalam amarnya majelis memutuskan bahwa, “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”. Dengan demikian, sebelum Oktober 2016 hanya boleh dibuat sebelum perkawinan atau dikenal dengan Prenuptial Agreement, maka setelahnya bisa juga selama perkawinan atau disebut Perjanjian Pasca Pernikahan (“Postnuptial Agreement“).

 

 

Apakah Perjanjian Kawin Dapat Berlaku Surut?

Menurut pendapat kami, walaupun di dalam putusan MK No. 69/PUU-XII/2015 dinyatakan bahwa para pihak dapat menetapkan kapan saat mulai berlakunya Postnuptial Agreement,namun kami berpendapat bahwa Postnuptial Agreement hanyalah mengatur terhadap harta-harta yang akan diperoleh kemudian sejak akta Postnuptial Agreement tersebut dibuat. Artinya tidak termasuk pada harta-harta yang diperoleh sebelum Postnuptial Agreement tersebut dibuat. Demikian pula, mengenai syarat berlakunya Postnuptial Agreement ini harus secara tegas menyebutkan bahwa postnup ini tidak boleh merugikan pihak ketiga. Sehingga sebaiknya tercantum klausula kurang lebih berikut:

“Segala perbuatan hukum yang dilakukan sebelum pembuatan akta pemisahan harta bersama ini beserta segala akibatnya tetap berlaku dan mengikat bagi kedua belah pihak, seperti sebelum dibuat dan ditanda-tanganinya akta pemisahan harta bersama ini; dan karenanya para penghadap tetap terikat dan tunduk dalam setiap ketentuan yang telah dibuat dengan pihak ketiga sampai perbuatan hukum tersebut secara resmi dinyatakan selesai.”

Bagaimana cara membuat Postnuptial Agreement?

Seorang pria dan seorang wanita yang telah terikat dalam perkawinan, berapapun usia perkawinannya, asal sepakat membuat Perjanjian Kawin yang tidak merugikan pihak ketiga, tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, dapat langsung datang ke Notaris terdekat untuk menyampaikan maksud dan tujuannya. Dokumen yang diperlukan adalah:

·  Foto copy surat nikah dan menunjukkan aslinya;

·  Foto copy KTP suami dan istri dan menunjukkan aslinya;

·  Foto copy kartu keluarga dan menunjukkan aslinya;

·  Foto copy kutipan akta perkawinan atau dengan nama lain yang diterbitkan oleh negara lain.

Notaris akan membuatkan akta tersebut dan para pihak menandatanganinya. Apakah dapat langsung berlaku? bagi para pihak iya, tapi belum mengikat pihak ketiga. Salinan akta Perjanjian Kawin harus didaftarkan atau dilaporkan terlebih dahulu kepada Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instansi Pelaksana, yaitu Kantor Catatan Sipil untuk pasangan kawin non muslim dan Kantor Urusan Agama untuk yang muslim.

 

Pasangan non muslim

Sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan arahan kepada seluruh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten/kota seluruh Indonesia melalui surat Nomor: 472.2/5876/DUKCAPIL, tanggal 19 Mei 2017, tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan, bahwa sebagai tanda akta Perjanjian Kawin sudah dilaporkan, maka instansi terkait membuat catatan pinggir pada register akta dan pada kutipan akta perkawinannya. Khusus untuk akta perkawinan atau dengan nama lain yang diterbitkan oleh negara lain, tetapi Perjanjian Kawin atau perubahan dan pencabutannya dibuat di Indonesia, maka pencatatan pelaporan dibuat dalam bentuk Surat Keterangan.

Persyaratan dan tata cara pencatatan pelaporan perjanjian ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1.       Pencatatan pelaporan Perjanjian Perkawinan dilakukan dengan memperhatikan:

a.       Perjanjian Perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum dilangsungkan perkawinan;

b.       Perjanjian Perkawinan dibuat selama dalam ikatan perkawinan;

c.       Perjanjian Perkawinan dibuat di Indonesia dan pencatatan perkawinannya dilakukan di negara lain;

d.       Perubahan atau pencabutan Perjanjian Perkawinan.

 

2.       Pencatatan pelaporan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dilakukan dengan syarat:

a. Foto copy KTP elektronik;

b. Foto copy kartu keluarga;

c. Foto copy salinan akta Perjanjian Perkawinan yang telah dilegalisir, dengan menunjukkan aslinya.

 

3.       Pencatatan pelaporan Perkawinan sebagimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dilakukan dengan persyaratan:

a.       Foto copy KTP elektronik;

b.       Foto copy kartu keluarga;

c.       Foto copy salinan akta Perjanjian Perkawinan yang telah dilegalisir, dengan menunjukkan aslinya;

d.       Kutipan akta perkawinan suami dan istri.

 

4.       Pencatatan pelaporan Perkawinan sebagimana dimaksud pada angka 1 huruf c, dilakukan dengan persyaratan:

a.       Foto copy KTP elektronik;

b.       Foto copy kartu keluarga;

c.       Foto copy salinan akta Perjanjian Perkawinan yang telah dilegalisir, dengan menunjukkan aslinya;

d.       Kutipan akta perkawinan atau dengan nama lain yang diterbitkan oleh negara lain;

e.       Surat Keterangan pelaporan akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain.

 

5.       Pencatatan pelaporan Perkawinan sebagimana dimaksud pada angka 1 huruf d, dilakukan dengan persyaratan:

a.       Foto copy KTP elektronik;

b.       Foto copy kartu keluarga;

c.       Foto copy salinan akta notaris tentang perubahan/pencabutan Perjanjian Perkawinan yang telah dilegalisir, dengan menunjukkan aslinya;

d.       Kutipan akta perkawinan suami dan istri;

e.       Surat Keterangan pelaporan akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain.

 

6.       Pencatatan pelaporan Perkawinan sebagimana dimaksud pada angka 1 huruf a, b, c dan d, dilakukan dengan cara:

a.       Pasangan suami dan/atau isteri menyerahkan persyaratan sebagaimana pada angka 2, 3, 4 dan 5;

b.       Pejabat Pencatatan Sipil pada UPT Instansi Pelaksana atau Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan atau menerbitkan Surat Keterangan bagi Perjanjian Perkawinan yang dibuat di Indonesia dan pencatatan perkawinannya di lakukan di negara lain;

c.       Kutipan akta perkawinan yang telah dibuatkan catatan pinggir atau Surat Keterangan diberikan kepada masing-masing suami dan/atau isteri.

 

Pasangan muslim

Kementrian Agama memberikan respon terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor: B. 2674/DJ.III/KW.00/9/2017, tanggal 28 September 2017, perihal Pencatatan Perjanjian Perkawinan. Surat ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi seluruh Indonesia. Edaran ini menegaskan bahwa Pencatatan Perjanjian Perkawinan yang dilakukan sebelum perkawinan, pada waktu perkawinan, atau selama dalam ikatan perkawinan yang disahkan oleh notaris, dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dicatatkan pada kolom catatan pada akta nikah dan di kolom catatan status perkawinan dalam kutipan akta nikah. Terhadap perkawinan yang dicatat oleh negara lain, akan tetapi Perjanjian Perkawinan atau perubahan/pencabutan di buat di Indonesia, maka pencatatan pelaporan Perjanjian Perkawinan dimaksud, dibuat dalam bentuk Surat Keterangan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan.

 

Syarat dan tata cara pencatatan pelaporan diatur sebagai berikut:

1.       Pencatatan pelaporan Perjanjian Perkawinan yang dibuat sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan,  dengan syarat:

a.       Foto copy KTP;

b.       Foto copy kartu keluarga;

c.       Foto copy salinan akta Perjanjian Perkawinan yang telah dilegalisir.

2.       Pencatatan pelaporan Perjanjian Perkawinan yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan, dengan syarat:

a.       Foto copy KTP;

b.       Foto copy kartu keluarga;

c.       Foto copy salinan akta Perjanjian Perkawinan yang telah dilegalisir;

d.       Buku nikah suami dan isteri.

3.       Pencatatan pelaporan Perjanjian Perkawinan yang dibuat di Indonesia, sedangkan perkawinan dicatat di luar negeri atau negara lain, dengan syarat:

a.       Foto copy KTP;

b.       Foto copy kartu keluarga;

c.       Foto copy salinan akta Perjanjian Perkawinan yang telah dilegalisir;

d.       Buku nikah suami dan isteri atau akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain.

4.       Pencatatan perubahan atau pencabutan Perjanjian Perkawinan, dengan syarat:

a.       Foto copy KTP;

b.       Foto copy kartu keluarga;

c.       Foto copy salinan akta perubahan/pencabutan Perjanjian Perkawinan yang telah dilegalisir;

d.       Buku nikah suami dan isteri atau akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain.

5.       Tata cara pencatatan pelaporan Perjanjian Perkawinan:

a.       Pasangan suami dan/atau isteri menyerahkan persyaratan sebagaimana pada angka 1, 2, 3, dan 4;

b.       Kepala KUA kecamatan selaku PPN, membuat catatan pada kolom bawah akta nikah dan kolom catatan status perkawinan pada buku nikah, dengan menulis kalimat “Perjanjian Perkawinan dengan akta notaris xxx nomor xxx, telah dicatat dalam akta nikah pada tanggal xxx” atau membuat Surat Keterangan bagi perkawinan yang dicatat di luar negeri dan Perjanjian Perkawinannya dibuat di Indonesia;

c.       Catatan pada dokumen Perjanjian Perkawinan dilakukan pada bagian belakang halaman terakhir, dengan kalimat “Perjanjian Perkawinan ini telah dicatatkan pada akte nikah nomor xxx, atas nama xxx dengan tanggal xxx, kemudian ditandatangani oleh PPN;

d.       Buku nikah suami dan istri yang telah dibuatkan catatan Perjanjian Perkawinan atau Surat Keterangan, diserahkan masing-masing suami dan istri.

 

Jadi, walaupun dalam Putusan MK No. 69/PUU-XII/2015 Notaris berhak untuk membuat dan mengesahkan suatu Perjanjian Pasca Pernikahan atau Postnuptial Agreement, namun agar Postnuptial Agreement tersebut sah mengikat bagi pihak ketiga baru bisa terjadi jika sudah di daftarkan pada Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instansi Pelaksana, yaitu Kantor Catatan Sipil untuk pasangan kawin non muslim dan Kantor Urusan Agama untuk yang muslim.

 

-Elfira Dwi Yanti-

 

Baca juga:

Postnuptial Agreement – Kesempatan Kedua Bagi Yang Sudah Menikah Tanpa Perjanjian Pisah Harta

Perjanjian Kawin, Perlukah Dibuat?

 

Dasar hukum:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 472.2/5876/DUKCAPIL, tanggal 19 Mei 2017, tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan

Surat Edaran Kementrian Agama Nomor: B. 2674/DJ.III/KW.00/9/2017, tanggal 28 September 2017, tentang Pencatatan Perjanjian Perkawinan

 

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.