Take a fresh look at your lifestyle.

PP 13/2018: MENINJAU KEMBALI PEMILIK MANFAAT DAN PERJANJIAN NOMINEE DALAM KORPORASI

320

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme adalah regulasi tentang identifikasi Pemilik Manfaat yang sesungguhnya dalam korporasi. PP ini menjadi hangat diperbincangkan, mengingat tidak diperbolehkan adanya pembedaan antara Pemilik Manfaat dan ia yang namanya disebutkan dalam akta pendirian perusahaan. Pertanyaannya, mengapa PP ini dibuat?.

Beberapa ahli hukum dan pengamat menduga PP ini terkait dengan pelaksanaan kebijakan Tax Amnesty. Pihak-pihak yang tidak “terjerat” Tax Amnesty, dapat dijerat dengan PP ini. Akan tetapi, membaca bagian “menimbang dan mengingat” pada PP tersebut, sama sekali tidak ada menyinggung tentang pajak, apalagi Tax Amnesty.

Kemungkinan lain, PP 13/2018 adalah upaya pemerintah untuk membersihkan perusahaan—lebih jauh korporasi—yang tidak jujur dalam berbisnis. PP ini dapat mengaudit korporasi yang sudah ada, dan mengidentifikasi korporasi yang baru akan ada, untuk kemudian menindaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, tidak terbatas pada UU Pencucian Uang maupun UU Pendanaan Terorisme.

Akan tetapi, Peraturan Presiden ini pertama-tama dapat dimaknai sebagai respon pemerintah atas semakin banyaknya korporasi yang disinyalir didirikan atau sengaja didirikan sebagai wadah untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme. Lebih dalam lagi, kaitannya penetapan Pemilik Manfaat dengan struktur Perjanjian Nominee. Mengapa demikian? Karena namanya tidak muncul dalam akta pendirian, sedangkan deviden diberikan kepadanya. Semacam kamuflase.

Mari kita bahas satu-persatu, dimulai dengan pemahaman tentang korporasi.

 

Korporasi

Sedari awal PP 13/2018 menyebutkan istilah korporasi, bukan perusahaan. Korporasi sudah pasti perusahaan: kegiatan yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur, dengan tujuan mencari keuntungan, dengan mengolah atau membuat barang-barang, berdagang, memberikan jasa dan sebagainya (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Sedangkan perusahaan, belum tentu korporasi. Perusahaan bersifat tunggal, sedangkan korporasi merupakan jaringan atau kumpulan perusahaan. PP 13/2018 memayungi semuanya.

Pasal 1 angka 1 PP 13/2018 memaknai korporasi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Pasal 2 ayat (2) PP 13/2018 menyebutkan korporasi meliputi:

    1. Perseroan Terbatas

Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksananya (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

            2. Yayasan

Jenis organisasi masyarakat berbadan hukum, tidak berbasis anggota. Badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Beberapa aturannya telah diganti dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001).

            3. Perkumpulan

Jenis organisasi masyarakat berbadan hukum, didirikan dengan berbasis anggota. Didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila (Pasal 11 ayat (2) Jo. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat).

            4. Koperasi

Badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi).

            5. Persekutan Komanditer

Disebut juga dengan Commanditaire Vennootschap (CV). Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa pesero yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain (Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)

            6. Persekutuan Firma

Tiap-tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan dibawah satu nama bersama (Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)

            7. Bentuk korporasi lainnya.

Bentuk yang paling sederhana adalah Usaha Dagang (UD) atau Perusahaan Dagang (PD). UD/PD merupakan jenis badan usaha yang tidak berbadan hukum

 

Pemilik Manfaat

PP 13/2018 menghadirkan istilah Pemilik Manfaat, untuk ia yang diidentifikasi sebagai pemilik modal yang sesungguhnya. Pasal 1 menyatakan, “Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pembina, atau pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi, baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini”. Pengertian yang sangat identik dengan hak pemilik modal atau pemegang saham.

Dalam konteks ini, Pemilik Manfaat sebagai pemilik kepentingan sebenarnya atas keuntungan dan kelangsungan hidup perusahaan. Mengikuti pola PP 13/2018, Pemilik Manfaat bisa jadi berkewarganegaraan asing, atau Warga Negara Indonesia. Ia yang tidak mau atau karena hukum tidak diizinkan sebagai pemilik, kehadirannya dalam korporasi dengan menggunakan nama orang lain. Kesepakatan penggunaan nama orang lain ini, dikenal dengan banyak istilah. Sebutlah saja Perjanjian Pinjam Nama, Perjanjian Nominee, Nominee Arrangement, Perjanjian Simulasi atau Trustee. Mengenai hal ini, kaitannya dengan struktur hukum di Indonesia, akan dibahas kemudian.

Pemilik Manfaat dari korporasi, paling sedikit merupakan satu personil yang memiliki masing-masing kriteria sesuai dengan bentuk korporasi (Pasal 3 ayat (2) PP 13/2018). Pengkriteriaan diberikan untuk memudahkan identifikasi dan verifikasi Pemilik Manfaat dalam tiap-tiap jenis korporasi.

 

Kriteria Pemilik Manfaat: Identifikasi dan Verifikasi

Pemilik Manfaat diidentifikasi dengan cara pengumpulan informasi dan pemenuhan kriteria dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 PP 13/2018. Sedangkan verifikasi dilakukan berdasarkan penelitian kesesuaian antara informasi dengan dokumen pendukung.

Pengumpulan informasi dalam Pasal 16 ayat (2) paling sedikit mencakup:

a.       nama lengkap;

b.       nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi atau paspor;

c.       tempat dan tanggal lahir;

d.       kewarganegaran;

e.       alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas;

f.        alamat di negara asal, dalam hal warga negara asing;

g.       Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor identitas perpajakan yang sejenis;

h.       hubungan antara kororasi dengan Pemilik Manfaat.

 

Kriteria Pemilik Manfaat dari Perseroan Terbatas, diatur dalam Pasal 4 PP 13/2018:

(1) Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

a.  memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;

b.   memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;

c.   menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun;

d.   memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris;

e.   memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;

f.    menerima manfaat dari perseroan terbatas; dan/atau

g.   merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas.

(2) Orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g  merupakan orang perseorangan yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

Kriteria Pemilik Manfaat dari Yayasan, dalam Pasal 5 PP 13/2018:

(1)     Pemilik Manfaat dari yayasan merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

a.   memiliki kekayaan awal lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada yayasan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;

b.   memiliki kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan pembina, pengurus, dan pengawas yayasan;

c.   memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan yayasan tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;

d.   menerima manfaat dari yayasan; dan/atau

e.   merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kekayaan lain atau penyertaan pada yayasan.

(2)  Orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan orang perseorangan yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

Kriteria Pemilik Manfaat dari Perkumpulan, dalam Pasal 6 PP 13/2018:

(1)    Pemilik Manfaat dari perkumpulan merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

a.  memiliki sumber pendanaan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perkumpulan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;

b.  menerima hasil kegiatan usaha lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perkumpulan per tahun;

c.  memiliki kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan pengurus dan pengawas perkumpulan;

d.  memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perkumpulan tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;

e.  menerima manfaat dari perkumpulan; dan/atau

f.   merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas sumber pendanaan perkumpulan.

(2)   Orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f merupakan orang perseorangan yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.

Kriteria Pemilik Manfaat dari Koperasi, dalam Pasal 7 PP 13/2018:

(1)     Pemilik Manfaat dari koperasi merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

a.  menerima sisa hasil usaha lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh koperasi per tahun;

b.  memiliki kewenangan baik langsung maupun tidak langsung, dapat menunjuk atau memberhentikan pengurus dan pengawas koperasi;

c.  memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan koperasi tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;

d.  menerima manfaat dari koperasi; dan/atau

e.  merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas modal koperasi.

(2)      Orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan orang perseorangan yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

Kriteria Pemilik Manfaat dari Persekutuan Komanditer, dalam Pasal 8 PP 13/2018:

(1)   Pemilik Manfaat dari persekutuan komanditer merupakan orang perseorangan yang memenuhi

kriteria:

a.  memiliki modal dan/atau nilai barang yang disetorkan lebih dari 25% dua puluh lima persen) sebagaimana tercantum dalam perikatan pendirian persekutuan komanditer;

b.  menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh persekutuan komanditer per tahun;

c.  memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan persekutuan komanditer tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;

d.  menerima manfaat dari persekutuan komanditer; dan/ atau

e.  merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas modal dan/atau nilai barang yang disetorkan pada persekutuan komanditer.

(2)   Orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan orang perseorangan yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

 

Kriteria Pemilik Manfaat dari Persekutuan Firma, dalam Pasal 9 PP 13/2018:

(1)    Pemilik Manfaat dari persekutuan firma merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

a.  memiliki modal yang disetorkan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana tercantum dalam perikatan pendirian persekutuan firma;

b.  menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh persekutuan firma per tahun;

c.  memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan persekutuan firma tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;

d.  menerima manfaat dari persekutuan firma; dan/atau

e.  merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas modal pada persekutuan firma.

(2)     Orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan orang perseorangan yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

Kriteria Pemilik Manfaat dari bentuk korporasi lainnya, dalam Pasal 10 PP 13/2018:

(1)   Pemilik Manfaat dari bentuk korporasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

a.  memiliki modal, baik dalam bentuk uang atau aset lainnya yang bernilai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana tercantum dalam perikatan pendirian korporasi;

b.  menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) atau laba yang diperoleh korporasi per tahun;

c.  memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan korporasi tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;

d.  menerima manfaat dari korporasi; dan/atau

e.  merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas modal yang disetorkan pada korporasi.

(2)    Orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan orang perseorangan yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

Redaksi pada setiap ayat (2) pasal-pasal di atas selalu menyebutkan orang perseorang yang memenuhi kriteria xxx merupakan orang perseorang yang tidak memenuhi kriteria yyy. Padahal, seharusnya pemegang saham wajib seutuhnya memenuhi kriteria x dan y. Itulah mengapa muncul kualifikasi untuk mengidentifikasi hal tersebut dan mengaitkannya dengan struktur Perjanjian Nominee.

 

Penyampai, Penerima dan Cara Menyampaikan Informasi

Pihak-pihak yang dapat menyampaikan informasi terkait Pemilik Manfaat adalah pendiri, pengurus korporasi, Notaris atau pihak lain sebagai penerima kuasa oleh pendiri atau pengurus korporasi (Pasal 18 ayat (3) PP 13/2018). Pemutakhiran informasi wajib disampaikan oleh korporasi secara berkala setiap satu tahun (Pasal 21 PP 13/2018).

Penyampaian informasi dilakukan sejak awal. Dimulai pada saat permohonan pendirian, pendaftaran, pengesahan, persetujuan, dan perizinan usaha. Korporasi yang telah menetapkan siapa sesungguhnya Pemilik Manfaat, harus seketika melaporkannya, disertai dengan Surat Pernyataan Dari Korporasi Mengenai Kebenaran Yang Disampaikan. Untuk korporasi yang belum menetapkan sosok Pemilik Manfaat, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak mendapatkan izin usaha, harus menyampaikan Surat Pernyataan Kesediaan Untuk Menyampaikan Informasi Pemilik Manfaat (Pasal 19 PP 13/2018).

Penyampaian informasi dilakukan melalui Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi yang telah disiapkan oleh instansi berwenang, misalnya layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal korporasi telah menjalankan usaha atau kegiatannya, maka informasi Pemilik Manfaat wajib disampaikan paling lambat tiga hari kerja sejak terjadinya perubahan informasi Pemilik Manfaat, demikian Pasal 20 PP 13/2018 mengatur.

Informasi disampaikan kepada instansi berwenang meliputi:

a.   kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk perseroan terbatas, yayasan, dan perkumpulan;

b.  kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah untuk koperasi;

c.  kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan bentuk korporasi lainnya; dan

d.  lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan dan pengaturan bidang usaha korporasi.

Selain penetapan Pemilik Manfaat oleh korporasi, instansi berwenang juga memiliki otoritas untuk itu, dengan mendasarkan pada:

a.    hasil audit terhadap korporasi yang dilakukan oleh instansi berwenang;

b.    informasi instansi pemerintah atau lembaga swasta yang mengelola data dan/atau informasi Pemilik Manfaat, dan/atau menerima laporan dari profesi tertentu yang memuat informasi Pemilik Manfaat; dan/atau

c.    informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Instansi berwenang menjalankan fungsinya sebagai pemberi sanksi dan pengawas. Pengawasan dilakukan dengan cara menetapkan regulasi atau pedoman sebagai pelaksanaan PP 13/2018, sesuai dengan kewenangannya masing-masing; melakukan audit terhadap korporasi; serta mengadakan kegiatan administratif lainnya, dalam lingkup tugas dan tanggung jawab instansi tersebut. Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan salah satu pihak terkait yang dapat dimintai bantuannya dalam hal pengawasan.

PP 13/2018 melalui Pasal 29 ayat (1) dan (2) mengatur tentang permintaan informasi Pemilik Manfaat yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Ayat (1) menyebutkan, “Setiap orang dapat meminta informasi Pemilik Manfaat kepada instansi berwenang”. Namun demikian, pelaksanaannya tetap harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik (ayat (2)).

 

Berlaku Surut

PP 13/2018 dalam Pasal 30 menyatakan, “Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, korporasi yang telah mendapatkan atau masih dalam proses pendaftaran, pengesahan, persetujuan, pemberitahuan, dan perizinan usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib mengikuti penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Presiden ini paling lambat satu tahun, terhitung sejak Peraturan Presiden ini berlaku”. Peraturan ini mulai berlaku pada saat diundangkan, yaitu 5 Maret 2018.

Konsekuensinya adalah, korporasi yang dalam proses pendirian, seketika wajib menyampaikan informasi, atau dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Memberikan Informasi, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya. Untuk korporasi yang telah di dirikan, maka korporasi itu sendiri, Notaris, atau pihak lain yang menerima kuasa dari korporasi, wajib menatausahakan dokumen terkait Pemilik Manfaat, dalam jangka waktu paling singkat lima tahun sejak tanggal pendirian atau pengesahan korporasi.

Dalam hal korporasi bubar, likuidator yang wajib melakukannya. Juga dalam jangka waktu paling singkat lima tahun sejak pembubaran korporasi. Demikian Pasal 22 PP 13/2018 mengaturnya. Dokumen meliputi:

a.   dokumen perubahan Pemilik Manfaat dari korporasi;

b.   dokumen pengkinian informasi Pemilik Manfaat;

c.   dokumen lain terkait informasi Pemilik Manfaat.

Membaca PP 13/2018 memberikan pekerjaan rumah dan catatan besar bagi instansi berwenang dan Notaris. Instansi berwenang harus menyiapkan kanal pelaporan Pemilik Manfaat dalam sistem pelaporannya. Bagi Notaris, harus membuka kembali Buku Daftar Akta yang ada padanya, mendata korporasi apa saja yang telah didirikan, dan menyisir kembali apakah ia yang namanya tercantum dalam akta pendirian sekaligus pemilik manfaat atau tidak. Notaris dalam jangka waktu paling singkat lima tahun sejak pendirian atau pengesahan, harus melaporkan pada instansi berwenang.

Permasalahannya kemudian, tidak semua korporasi membuat akta pendirian dan akta perubahannya di Notaris yang sama. Dengan demikian, PP ini boleh dibaca dengan tiap-tiap Notaris yang membuat akta pendirian dan/atau akta perubahan, masing-masing harus melaporkannya ke instansi berwenang.

 

Sanksi

Ditemukannya korporasi dengan struktur yang demikian dan tidak melaporkannya pada instansi terkait, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 24 PP 13/2018 menyebutkan, “Korporasi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (penetapan pemilik manfaat-red), Pasal 14 (penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat-red), dan Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 (kewajiban menyampaikan-red) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Redaksi “diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, memiliki tafsir yang  sangat cair sekali. Korporasi dan pihak terkait yang melanggar pasal-pasal tersebut, tidak saja dapat dijerat dengan UU Pencucian Uang dan UU Pendanaan Terorisme—sebagaimana tajuk utama PP ini—lebih jauh, dapat ditarik dengan peraturan perundang-undangan apapun.

 

Tugas Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan undang-undang lainnya. Salah satu kewenangannya membuat akta pendirian badan usaha baik berbadan hukum, maupun tidak berbadan hukum.

Notaris wajib lebih jeli dalam mengenali para penghadap yang mendaku sebagai pemilik modal, calon pendiri perusahaan. Cara yang paling sederhana adalah mencocokkan pekerjaan penghadap dengan modal yang akan disertakan dalam perusahaan. Notaris harus menolak jika terdapat pihak-pihak yang disinyalir akan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan hukum yang ada. PP 13/2018 menjadikan Notaris sebagai pihak yang dapat melaporkan informasi Pemilik Manfaat. Juga menatausahakan dokumen terkait Pemilik Manfaat dalam korporasi.

PRINSIP PRINSIP PENGENALAN PENGGUNA JASA NOTARIS

 

Pemilik Manfaat dan Perjanjian Nominee

Sebagaimana sudah disampaikan dalam poin Kriteria Pemilik Manfaat: Identifikasi dan Verifikasi, bahwa membaca redaksi pada setiap ayat (2) Pasal 4 – Pasal 10 peraturan ini, selalu disebutkan orang perseorang yang memenuhi kriteria xxx, merupakan orang perseorang yang tidak memenuhi kriteria yyy. Padahal seharusnya, pemegang saham wajib seutuhnya memenuhi kriteria x dan y.

Pemegang saham adalah ia yang memiliki uang atau modal untuk mendirikan perusahaan sehingga berhak atas deviden dan privilese lainnya. Itu logika usang. Terkini, pemegang saham tidak selalu dapat diidentifikasi sebagai pemilik modal sesungguhnya. Dikenal sebagai Pemilik Manfaat yang sebenarnya. Setidaknya demikian isu yang diangkat PP 13/2018. Apakah isu tersebut sejalan dengan struktur hukum di negeri ini?

Juga telah disampaikan sebelumnya dalam poin Pemilik Manfaat, bahwa ia yang tidak mau atau karena hukum tidak diijinkan sebagai pemilik, kehadirannya dalam korporasi “difasilitasi” dengan menggunakan nama orang lain. Kesepakatan antara Pemilik Manfaat atau pemilik modal dengan ia yang namanya tercantum dalam akta pendirian, dikenal dengan banyak istilah. Sebutlah saja Perjanjian Pinjam Nama, Perjanjian Nominee, Nominee Arrangement, Perjanjian Simulasi atau Trustee. Dalam struktur hukum di Indonesia, perjanjian semacam ini sangat dilarang.

Bicara korporasi, tidak bisa lepas dari perkara tanam menanam modal. Indonesia memiliki aturan khusus tentang itu, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 1 angka 1).

Orang atau badan usaha pemilik modal, disebut dengan Penanam modal. UUPM membaginya menjadi dua kategori:

1. Penanam modal dalam negeri

adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republk Indonesia (Pasal 1 angka 5).

2. Penanam modal asing

adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 1 angka 6).

Kedua jenis Penanam Modal yang melakukan kegiatan Penanaman Modal, dikategorikan menjadi:

1. Penanaman Modal Dalam Negeri

adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri, dengan menggunakan modal dalam negeri (Pasal 1 angka 2).

2. Penanaman Modal Asing

adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya, maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (Pasal 1 angka 3).

Penanaman modal dalam negeri dapat di lakukan dalam bentuk badan usaha berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perorangan. Sedangkan yang terdapat unsur asingnya, wajib dalam bentuk perseroan terbatas, berdasarkan hukum dan berkedudukan di Indonesia. Dengan demikian, apapun bentuk badan usahanya, dari manapun asal modalnya, wajib tunduk pada aturan UUPM.

Kembali pada Pemilik Manfaat dan Perjanjian Nominee. Khusus untuk badan usaha dalam bentuk perseroan terbatas, Pasal 33 ayat (1) dan (2) UUPM tegas mengatur pelarangan Perjanjian Nominee. Penanam modal yang menggunakan Perjanjian atau Pernyataan Nominee, dinyatakan batal demi hukum.

Ayat (1)

Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas, dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.

Ayat (2)

Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.

Pelarangan juga tegas diatur dalam UU PT Pasal 48 ayat (1) bahwa, “Saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya”. Penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk (saham yang tidak mempunyai nama pemiliknya). Ia yang namanya tercantum dalam lembar saham, demi hukum dianggap sebagai pemilik modal. Melekat hak dan kewajibannya sebagai pemegang saham. Tidak boleh didalilkan sebaliknya. Bagaimana dengan bentuk usaha lainnya? Sejauh ini tampaknya tidak ada aturan khusus yang melarangnya. Benarkah demikian?

Perjanjian Nominee lahir dari kesepakatan para pihak, wujud dari azaz kebebasan berkontrak. Dikarenakan muncul dari kesepakatan, agar mendapat perlindungan hukum, maka harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata: sepakat, cakap, hal tertentu dan kausa/causa yang dibolehkan. Tidak dipenuhinya unsur ini mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Dalam konteks ini, unsur sepakat, cakap dan hal tertentu, seharusnya telah terpenuhi. Unsur causa yang dibolehkan, perlu ditelaah lebih lanjut. Causa diartikan sebagai sebab; dasar; alas hak. Dalam KUHPerdata rujukannya pada Pasal 1335 jo.1337.

Pasal 1335 KUHPerdata

Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan—tidak terpenuhinya unsur ini mengakibatkan perjanjian batal demi hukum.

            Pasal 1337 KUHPerdata

Suatu sebab adalah terlarang, apabila di larang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum—tidak terpenuhinya unsur ini mengakibatkan perjanjian batal demi hukum.

Kembali pada persoalan boleh atau tidak Perjanjian Nominee digunakan untuk badan usaha selain perseroan terbatas. Secara logika, para pihak dalam Perjanjian Nominee secara sadar, sukarela, tidak ada paksaan, menyepakati tentang dipinjamnya nama A untuk kepentingan B—secara sadar dan seterusnya, sampai di sini tidak ada persoalan.

Fakta berikutnya, menyepakati dipinjamnya nama A untuk kepentingan B. Inilah masalahnya. Terdapat dua fakta saling bertolak belakang:

1.       dalam Perjanjian Nominee didalilkan pemilik modal yang sebenarnya dalam perusahaan adalah B, sehingga semua keuntungan, hak dan kewajiban pemegang saham, sepenuhnya untuk B. A hanya dipinjam namanya.

2.       dalam akta pendirian perusahaan, dalam laporan kepada instansi berwenang, dan dalam data lainnya   berkaitan dengan perusahaan, yang dimunculkan adalah nama A, seolah-olah ia adalah pemegang saham, pemilik perusahaan sesungguhnya.

Dalam kesepakatan, didalilkan nama A dipinjam untuk tampil sebagai pemilik modal. Kemudian A memberikan kuasa kepada B untuk bertindak, misalnya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, d, e PP 13/2018. Kesepakatan seperti ini menjadikan B sebagai Pemilik Manfaat yang sesungguhnya dalam korporasi. “Terdapat kesengajaan dalam mendalilkan kausa yang lain dari yang sebenarnya. Biasanya penyelundupan kausa dilakukan karena kausa yang sebenarnya terlarang” (J.Satrio, 2011:86). Terlarangnya kausa atau suatu sebab, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum, demikian Pasal 1337 KUHPerdata. Inilah logika untuk dilarangnya juga Perjanjian Nomine bagi badan usaha selain perseroan terbatas.

Lebih jauh lagi, dengan Perjanjian Nominee tersebut, di hadapan pihak ketiga, terbaca A adalah pemilik modal sesungguhnya. Sehingga A dinilai proper, dinilai cakap menandatangani akta pendirian perusahaan. Jika ditarik lagi lebih jauh, mendasarkannya pada Pasal 1335 KUHPerdata, perjanjian pendirian perusahaan yang telah dibuat, karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum. Menyebabkan perusahaan yang didirikan batal demi hukum. Menjadi tiadanya perusahaan mengakibatkan kerugian pihak ketiga, dalam hal ini pesero/pemilik modal yang lain. Pihak ketiga yang dirugikan, dapat melakukan upaya hukum untuk melindungi kepentingannya. Ia dapat menarik para pihak terkait—yang terlibat sehingga munculnya Perjanjian Nominee—dengan Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ayat (1)

Barangsiapa menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

     Ayat (2)

Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa badan usaha selain perseroan terbatas, baik berbadan hukum ataupun tidak, juga dilarang menggunakan struktur Perjanjian Nominee.

Kumpulan orang dan/atau kekayaan yang berbisnis dengan menggunakan struktur Perjanjian Nominee ini, disinyalir menyembunyikan sesuatu. Bisa jadi terkait dengan pencucian uang atau pendanaan terorisme, sebagaimana tajuk utama PP 13/2018.

Dengan demikian, sebagaimana telah disampaikan pada pembuka bahasan ini, PP 13/2018 dapat dimaknai sebagai upaya pemerintah untuk membersihkan perusahaan—lebih jauh korporasi—yang tidak jujur dalam berbisnis. PP 13/2018 dapat mengaudit korporasi yang sudah ada, dan mengidentifikasi korporasi yang baru akan ada, untuk kemudian menindaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, tidak terbatas pada UU Pencucian Uang maupun UU Pendanaan Terorisme.

 

-elfira dwi yanti-

 

Dasar Hukum

1.       Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

2.       Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

3.       Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

4.       Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001

5.       Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat

6.       Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi

7.       Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

8.       Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

9.       Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

10.   Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

11.   Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

12.   Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, terjemahan Prof. R. Subekti, S.H dan R. Tjitrosudibio

13.   Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terjemahan Prof. R. Subekti, S.H dan R. Tjitrosudibio

14.   Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terjemahan Prof. Moeljatno, S.H

 

Daftar Bacaan

1.       Prof. Dr. H. Moch Isnaeni, S.H., M.S, Pijar Pendar Hukum Perdata, Revka Petra Media, Juli 2016

2.       Prof. Dr. H. Moch Isnaeni, S.H., M.S, Seberkas Diorama Hukum Kontrak, Revka Petra Media, Januari 2018

3.       Marjanne Termorshuizen, Kamus Hukum Belanda-Indonesia, penerbit Djambatan, Cetakan Kedua, 2002

4.       J. Satrio, S.H., Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku ke-2, PT. Citra Aditya Bakti, 2001

5.       Kamus Besar Bahasa Indonesia Online

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.