Prosedur Pengangkatan Anak

0 Comments / 494 View / 26/03/2018

Anak adalah anugerah terindah yang didambakan semua pasangan suami istri, kenyataannya, tidak semua memiliki keindahan itu. Ada banyak pasangan yang sepanjang perkawinannya tidak dikaruniai keturunan. Berbagai upaya dilakukan, salah satunya dengan mengambil anak asuh atau anak angkat. Anak asuh atau anak angkat dikasihi layaknya anak kandung dan dipenuhi segala kebutuhannya. Akan tetapi, ada banyak persoalan terkait anak asuh atau anak angkat ini, utamanya perihal harta. Apa yang menjadi hak anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya, begitu juga sebaliknya? Nyatanya, terdapat perbedaan cukup signifikan antara status anak asuh dengan anak angkat.

 

Anak Asuh dan Anak Angkat

Jika memiliki anak kandung adalah keberuntungan, maka tidak semua pasangan diberi keberuntungan itu. Namun demikian, sungguh ada banyak cara baik untuk meraihnya: “mengambil” anak saudara, dari panti asuhan, panti sosial atau hunting dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain, dan melisankannya sebagai anak asuh atau anak angkat, istilah yang pengertiannya rancu dalam masyarakat. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, memberikan definisi berbeda untuk kedua jenis kegiatan tersebut.

Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar (Pasal 1 angka 10 UU Perlindungan Anak). Secara sederhana, terhadap anak asuh, yang dialihkan adalah kewajiban pengasuhan. Ibarat tanaman, hanya menyirami dan memberi pupuk saja. Seseorang, lembaga atau orang tua asuh sebagai pihak yang memastikan terpenuhinya hak-hak anak: hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tidak ada hak untuk mengambil anak ini dari kekuasaan orang tuanya, yang beralih hanya kekuasaan untuk mengasuh. Ketika orang tua kandung atau bahkan anak itu sendiri telah mampu berdiri di kakinya sendiri, maka selesailah kewajiban pengasuhan itu. Tidak ada kewajiban lainnya baik ketika pengasuh masih hidup ataupun setelah meninggal dunia, demikian juga sebaliknya.

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan (Pasal 1 angka 9 UU Perlindungan Anak). Ketika pengadilan menyatakan sah sebagai anak angkat, maka saat itulah beralih seluruh hak kekuasaan orang tua kandung menjadi hak kekuasaan orang tua angkat. Seperti mencabut sebatang pohon beserta akar terkecilnya untuk kemudian memindahkan dan menanam kembali pohon ini ketempat yang benar-benar baru, yaitu lingkungan kehidupan orang tua angkat. Mencabut dan memindahkan, sungguh berbeda dengan hanya menyiraminya saja. Ada tanggung jawab yang harus ditunaikan ketika orang tua atau anak angkat meninggal dunia. Lalu bagaimana prosedur pengangkatan anak sesuai dengan aturan hukum negara, sehingga ia yang dilisankan sebagai anak angkat ini, paripurna pemenuhan hak-haknya.

 

Pengangkatan Anak

Dengan tanggung jawab yang demikian itu, maka perlu dan harus diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, sehingga anak-anak yang diangkat dengan mengikuti aturan tersebut sah pengangkatannya menurut hukum. Secara umum calon orang tua angkat harus memenuhi persyaratan:

  1. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah dan surat keterangan kesehatan jiwa dari dokter spesialis jiwa rumah sakit pemerintah ;
  2. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun, dibutikan dengan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Lahir;
  3. beragama sama dengan calon anak angkat, dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga;
  4. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan, dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik dari kepolisian;
  5. berstatus menikah paling sedikit 5 (lima) tahun, dibuktikan dengan surat nikah;
  6. tidak merupakan pasangan sejenis, dibuktikan dengan surat pernyataan;
  7. tidak atau belum memiliki anak atau hanya memiliki satu orang anak, dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Surat Keterangan dari dokter yang menyatakan kondisi fisik suami dan istri;
  8. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial, dibuktikan dengan surat keterangan dari tempat bekerja beserta jumlah penghasilan;
  9. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
  10. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
  11. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
  12. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;
  13. memperoleh rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota; dan
  14. memperoleh izin menteri dan/atau kepala instansi sosial.

 

Demikian halnya dengan calon anak angkat, ia harus memenuhi persyaratan:

  1. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
  2. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
  3. berada dalam pengasuhan keluarga atau lembaga pengasuhan anak; dan
  4. memerlukan perlindungan khusus.

Dengan melampirkan:

  1. foto copy KTP orang tua kandung/wali yang sah/kerabat calon anak angkat;
  2. foto copy kartu keluarga orang tua calon anak angkat;
  3. foto copy kutipan akta kelahiran calon anak angkat.

Prioritas utama anak yang diangkat berusia dibawah 6 (enam) tahun. Sepanjang terdapat alasan yang mendesak misalnya korban bencana atau pengungsian maka anak dalam rentang usia 6 (enam) sampai 12 (dua belas) tahun dapat diangkat sebagai anak, selanjutnya anak usia 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun yang diidentifikasi sebagai anak yang memerlukan perlindungan khusus, diizinkan untuk diangkat.

Pemenuhan sekian persyaratan tersebut sebagai awal untuk proses selanjutnya, ada bimbingan, sosialisasi dan seterusnya. Secara umum, ringkasnya yang harus dilakukan adalah mengajukan penetapan ke pengadilan setempat, kemudian calon orang tua angkat melapor dan menyampaikan salinan penetapan pengadilan ke Instansi Sosial dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten atau kota, untuk kemudian mencatat serta mendokumentasikan pengangkatan anak di maksud, serta melaporkannya ke Departemen Sosial.

Segala syarat dan proses di atas hanya berlaku untuk anak-anak yang berusia sampai dengan 18 (delapan belas) tahun saja, karena UU Perlindungan Anak mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Dengan demikian, untuk anak-anak yang diambil sejak bayi tanpa ada penetapan pengadilan, dan saat ini telah berusia di atas 18 tahun, tidak ada upaya hukum apapun yang dapat dilakukan untuk mengesahkan pengangkatannya sebagai anak.

 

(Bersambung : “Anak Angkat dan Warisan”)

Baca juga: Adopsi dan Pengangkatan Anak

Your Commment

Email (will not be published)