Take a fresh look at your lifestyle.

surat kuasa membeli, dokumen sakti pekerja migran

1,413

Berjuta anak bangsa bekerja sampai ke luar negeri, merambah berbagai bidang profesi. Pekerja migran, demikian sebutan umum pekerja lintas negara ini.

Tak sedikit kisah sukses pekerja migran. Berhasil mengumpulkan uang, berharap dapat diinvestasikan dalam bentuk aset bernilai, misalnya membeli tanah di Indonesia. Nyatanya, tidak semua harapan mewujud sempurna. Ada sekian banyak alasan untuk itu. Namun demikian, ada juga alasan sederhana saja, tidak memungkinkan pulang ke Indonesia sekedar untuk bertransaksi tanah, sehingga meminta bantuan orang lain.

Dalam hal hak atas tanah, sebenarnya bagaimana cara mengidentifikasi pemiliknya? Dianggap sebagai pemilik sah hak atas tanah, adalah ia yang namanya tertera di sertipikat. Kecuali ada yang dapat membuktikan sebaliknya.

Lantas apa yang sebaiknya dilakukan oleh pekerja migran untuk memastikan bahwa namanyalah yang tertera di sertipikat hak atas tanah?

 

Surat Kuasa

Pasal 101 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Permenag 3/97), menyatakan bahwa, “Pembuatan akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau orang yang dikuasakan olehnya dengan surat kuasa tertulis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Para pihak adalah penjual dan pembeli. Pihak pertama adalah penjual, pihak kedua adalah pembeli. Berdasarkan Permenang tersebut, keduanya boleh menggunakan Surat Kuasa. Penjual dengan Surat Kuasa Menjual. Pembeli dengan Surat Kuasa Membeli.

Dalam konteks ini, pekerja migran membuat Surat Kuasa Membeli. Ia memberikan wewenang kepada Penerima Kuasa untuk mewakili dirinya sebagai pembeli. Dengan demikian, Penerima Kuasa bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap perlu dan lazim dilakukan dalam proses pembelian atas tanah. Penerima Kuasa juga wajib memberikan laporan kepada Pemberi Kuasa tentang hal-hal yang sudah ia lakukan. Pekerja migran dapat memberikan kuasa kepada seseorang yang ia percaya.

Perbuatan-perbuatan yang boleh dilakukan atau dikuasakan, harus disebutkan secara khusus. Spesifik. Jelas. Tegas. Termasuk didalamnya menandatangani Akta Jual Beli (AJB) dihadapan PPAT. Jika klausul itu tidak dicantumkan, maka Penerima Kuasa tidak berwenang menghadap PPAT dan menyatakan dirinya sebagai kuasa dari Pemberi Kuasa. Artinya pekerja migran sendirilah yang harus pulang ke Indonesia, menghadap PPAT untuk kemudian menandatangani AJB.

Jika dalam Surat Kuasa Membeli dicantumkan klausul “Penerima Kuasa berwenang menghadap PPAT untuk menandatangani AJB dan dokumen lainnya yang dianggap perlu dan lazim dalam proses jual beli tanah”, maka di dalam AJB, pada bagian pihak pembeli, kurang lebih akan tercantum redaksi “Tuan/Nyonya/Nona A, dst, menurut keterangannya dalam melakukan perbuatan hukum ini, bertindak selaku kuasa, untuk dan atas nama Tuan/Nyonya/Nona B dst, berdasarkan Surat Kuasa Membeli dst”.

Dengan adanya kausul khusus, spesifik, jelas dan tegas dalam Surat Kuasa Membeli, maka nama yang tercantum di sertipikat adalah nama Pemberi Kuasa/Pekerja migran/Pemilik uang yang sebenarnya.

Sekedar ilustrasi mengenai tahapan transaksi jual beli atas tanah:

1.       Sepakat harga

2.       Menyerahkan dokumen yang diperlukan kepada PPAT

3.       Melunasi pajak-pajak dan biaya-biaya

4.       Para pihak atau kuasanya tanda tangan AJB dihadapan PPAT

5.       PPAT mendaftarkan AJB, sertipikat, dan dokumen pendukung (termasuk didalamnya Surat Kuasa) ke Kantor Pertanahan setempat, untuk dibaliknamakan menjadi nama pembeli. Dalam hal ini pekerja migran.

 

Bentuk Surat Kuasa

Sejatinya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kebebasan mengenai bentuk Surat Kuasa. Pasal 1793 KUHPerdata menyatakan Surat Kuasa dapat dibuat dengan akta umum, tulisan di bawah tangan, sepucuk surat ataupun dengan lisan. Namun demikian, karena isu utama artikel ini mengenai pembelian tanah, maka pengaturannya tidak bisa lepas dari aturan khusus mengenai tanah. Semboyan hukumnya, Lex specialis derogat lex generali. Ketentuan undang-undang yang khusus, mengenyampingkan berlakunya undang-undang yang umum. Permenag 3/97 dalam Pasal 101 ayat (1) tersebut diatas menyatakan bahwa Surat Kuasa harus dibuat dalam bentuk tertulis. Tertulis dengan akta notaris (notariil akta) atau surat di bawah tangan dan di legalisasi oleh Notaris.

Akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Selanjutnya disebut UUJN). Sedangkan surat di bawah tangan merupakan akta yang tidak dibuat oleh, atau tanpa perantaraan seorang pejabat umum, melainkan dibuat dan di tandatangani sendiri oleh para pihak (R. Soeroso 2011:8). Dalam konteks ini, akta dibawah tangan harus dilegalisasi oleh Notaris. Dengan demikian, penandatanganannya harus dilakukan dihadapan Notaris. Kemudian Notaris melegalisasi atau mengesahkan tanda tangan tersebut dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus untuk itu (Pasal 15 (ayat 2) UUJN).

Namun demikian, Surat Kuasa Membeli yang dibuat oleh pekerja migran yang berdomisili di luar negeri, perlakuannya sedikit berbeda.

 

Dokumen yang akan digunakan di Indonesia

Perlakuan terhadap dokumen yang tidak dibuat di Indonesia, tetapi akan digunakan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu di Indonesia, muncul pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3038 K/Pdt/1981. Pada pokoknya menyatakan:

“keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri, selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat”.

Putusan tersebut kemudian menjadi yurisprudensi bagi hakim lainnya. Dalam putusan Penggadilan Tinggi Agama di Surabaya No: 60/pdt.G/2008/PTA.Sby, pada pokoknya menyatakan:

“untuk keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri, ditambah lagi persyaratannya yakni legalisasi pihak KBRI. Tidak menjadi soal apakah surat kuasa berbentuk di bawah tangan atau otentik, mesti harus dilegalisasi oleh KBRI. Syarat ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum pengadilan tentang kebenaran pembuatan surat kuasa di negara yang bersangkutan. Dengan adanya legalisasi, tidak ada lagi keraguan atas pemberian kuasa kepada kuasa”.

Kemudian dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: 09/A/KP/XII/2006/01 Tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah (Permenlu 9/2006), menegaskan hal yang sama. Pada poin B, angka 70 peraturan tersebut:

“dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di Indonesia, harus pula melalui prosedur yang sama, yaitu dilegalisasi oleh Kementrian Kehakiman dan/atau Kementrian Luar Negeri negara dimaksud dan perwakilan Republik Indonesia di negara setempat”. Oleh karna itu, pihak-pihak yang berkepentingan harus menolak dokumen yang tidak atau belum dilegalisasi sesuai dengan ketentuan yang ada (angka 71)

Dengan demikian, agar Surat Kuasa Membeli yang di buat oleh pekerja migran dapat digunakan di Indonesia, hendaknya dilegalisasi terlebih dahulu ke perwakilan Negara Republik Indonesia yang berada di negara setempat. KBRI ataupun KJRI.

Biasanya pihak kedutaan atau Konsulat telah menyediakan rancangan umum Surat Kuasa yang dapat diunduh dalam laman mereka. Termasuk menyediakan materai Indonesia. Pekerja migran dapat langsung mengisi keterangan identitas pemberi dan penerima kuasa beserta kewenangan khusus apa saja yang akan diberikan kepada penerima kuasa. Dalam hal materai, jika ternyata Surat Kuasa Membeli belum dibubuhi materai pada saat penandatanganan, maka dapat dilakukan upaya Pemateraian Kemudian di Kantor Pos yang berada di negara Indonesia, sesaat setelah surat tersebut diterima oleh Penerima Kuasa di tanah air.

 

Legalisasi oleh Pejabat Konsuler

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bahwa legalisasi adalah pengesahan terhadap tanda tangan, kepastian tanggal dan mencatatkannya kedalam buku khusus untuk itu. Di Indonesia, legalisasi merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Notaris. Terkait dengan hal ini, Petugas Konsuler juga memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai Notaris.

Hal tersebut diatur dalam Vienna Convention on Consular Relations 1963 atau Konvensi Wina Tentang Hubungan Konsuler pada tanggal 24 April 1963. Indonesia meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan Dan Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan. Berlaku efektif pada tanggal 25 Januari 1982.

Pasal 5 (f) Konvensi Wina 1963, pada pokoknya menyatakan bahwa fungsi dari Konsuler adalah bertindak sebagai Notaris dan pencatatan sipil, dan melakukan fungsi tertentu yang bersifat administratif, asalkan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan dari negara penerima.

Legalisasi hanya untuk mengesahkan tanda tangan yang terdapat pada dokumen. Memastikan bahwa penanda tangan adalah orang yang memang berhak untuk itu. Pihak konsulat tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya atas kebenaran isi dokumen. Sebagaimana dijelaskan dalam Poin B angka 68 Permenlu 9/2006. Pada pokoknya menyatakan, legalisasi artinya pengesahan terhadap dokumen yang hanya dilakukan terhadap tanda tangan dan tidak mencakup kebenaran isi dokumen. Pemberi Kuasa wajib hadir. Penerima kuasa tidak perlu hadir, hanya data-datanya saja harus lengkap dicantumkan dalam surat tersebut.

Terdapat dua pilihan proses legalisasi. Pertama, pekerja migran membawa sendiri Surat Kuasa Membeli beserta dokumen pelengkap ke KBRI atau KJRI. Penandatanganan dilakukan diatas materai Indonesia, dihadapan Petugas Konsuler.

Pilihan kedua, menggunakan jasa ekspedisi yang dapat dilacak. Jika menggunaan pilihan ini, maka Surat Kuasa harus sudah ditandatangani terlebih dahulu dihadapan Notaris negara setempat, dan telah dilegalisasi oleh Kementrian Kehakiman dan/atau Kementrian Luar Negeri negara dimaksud. Hal ini dilakukan untuk menjamin dan memberikan kepastian hukum terhadap kebenaran pembuatan surat kuasa di negara yang bersangkutan. Untuk kemudian dilegalisasi oleh Petugas Konsuler di KBRI atau KJRI.

Sebagai informasi, berikut prosedur dan persyaratan pelayanan legalisasi surat kuasa di KBRI Kanada dan Amerika Serikat. Sebagaimana disarikan dari laman //consular.indonesia-ottawa.org/Indonesia-citizens-dokumen/surat-kuasa dan //consular.embassyofindonesia.org/page/legalisasidokumen.html.

Ottawa, Kanada:

1.  mengajukan permohonan tertulis yang diketik rapi, dengan menjelaskan maksud dan tujuan permintaan legalisasi surat kuasa yang memuat sekurang-kurangnya nama, alamat dan identitas pengenal si pemohon di Kanada.

2. Menyertakan dokumen surat kuasa yang asli. Dalam dokumen surat kuasa ini harap dicantumkan:

– Alamat pemberi dan penerima kuasa di Indonesia

– Nomor paspor/KTP pemberi dan pemerima kuasa

– Surat kuasa sebaiknya dibubuhkan materai dna tanda tangan pembuat surat kuasa dalam dokumen tersebutnerada di atas/menyentuh materai tersebut.

3. Surat kuasa ditandatangani terlebih dahulu oleh Notaris Publik jika surat kuasa tidak ditandatangani dihadapan pejabat konsuler

4. Menyertakan fotocopy paspor pemberi dan penerima kuasa yang masih berlaku

5. Menyertakan tanda bukti pembayaran sebesar C$ 20.00 per-dokumen dalam bentuk money order

6. Menyertakan amplop pengiriman balik jika hasilnya ingin dikirimkan lewat pos.

Pekerja migran yang berdomisili di Kanada, dapat membawa semua persyaratan ke Fungsi Konsuler salah satu perwakilan Indonesia. Dalam laman tersebut menyatakan pada umumnya proses ini akan selesai dalam waktu satu hari kerja.

Washington DC, Amerika Serikat:

1.  Dokumen Surat Kuasa/Pernyataan yang asli, berisi maksud, tujuan dan informasi yang jelas. Dengan catatan:

– harus dicantumkan nomor paspor pemohon

– alamat pemohon di Amerika Serikat

– nama pemohon yang tertera di surat kuasa harus sesuai dengan nama yang tertera di paspor Indonesia milik pemohon

– jika materai dibubuhkan, maka tanda tangan pihak pemohon dalam dokumen itu berada diatas/menyentuh materai tersebut

– dokumen harus ditandatangani di depan Pejabat Konsuler

2. Dokumen harus diketik rapi atau hasil cetakan (print out) dari komputer. Hasil fax maupun tulisan tangan tidak dapat diterima dan diproses

3. Paspor asli pemohon dan foto copynya yang masih berlaku

4. Foto copy Kartu Permanent Resident (Green Card) pemohon yang masih berlaku, dan kartu aslinya harap dibawa dan ditunjukkan kepada petugas

5. Foto copy kartu identitas (Identification Card) atau Surat Izin Mengemudi (Driver License) atau bukti domisili lain (Apartemen Lease Agreement, Bank Statenebt, Bill Listrik, telpo dll) di Amerika Serikat. Bagi pemohon yang tidak memiliki Kartu Identitas maupun dukti domisili lainnya, harap melampirkan Surat Pernyataan (form: A.1) dan foto copy Surat Izin Mengemudi dari pihak penandatangan Surat Pernyataan

6. Dokumen yang dikirimkan melalui pos dan telah ditandatangani, harus di cap oleh Notaris di amerika Serikat

7. Dokumen yang dikirimkan melalui pos, harus menyertakan buku paspor asli yang masih berlaku, dan tertera visa Amerika Serikat, sebagai bukti yang bersangkutan berada di Amerika Serikat

8. Dokumen yang dikirimkan melalui pos, harus menyertakan Kartu Permanent Resident (Green Card) asli pemohon yang memilikinya

9. Dokumen yang dikirimkan melalui pos, harus disertai amplop kosong surat kilat yang sudah diberi alamat (self-addressed return expres mail envelope) yang bisa didapat di US Portal Service, untuk pengiriman kembali kepada pemohon

Setiap transaksi di KBRI Washington harus diawali dengan Lapor Diri. Nomor yang diperoleh, digunakan untuk memulai transaksi. Tidak ada biaya legalisasi bagi warga negara Indonesia.

KBRI maupun KJRI memiliki laman yang sangat mudah diakses. Ada baiknya memeriksa dan mempelajari persyaratannya terlebih dahulu.

Terang sudah mengenai Surat Kuasa Membeli yang dapat dibuat oleh pekerja migran yang berdomisili di luar negeri. Asalkan dibuat sesuai dengan aturan yang ada, Surat Kuasa Membeli sangat berguna sebagai dokumen sakti untuk “mengamankan” aset yang dibeli di tanah air.

 

-elfira dwi yanti-

 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan Dan Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan

Vienna Convention on Consular Relations 1963

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: 09/A/KP/XII/2006/01 Tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terjemahan Prof. R. Subekti, S.H dan R. Tjitrosudibio

R. Soeroso, S.H., Perjanjian Di Bawah Tangan, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, 2011

embassyofindonesia

www.kemlu.go.id/ottawa/id/default.aspx

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.