Category : pertanahan

KSWP, VALIDASI PPh, DAN PPAT PADA LAYANAN PERTANAHAN

Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Pada Pelayanan Pertanahan Di Lingkungan Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR…

0 Comments / 26 View / 22/04/2018

PPAT WAJIB KSWP DULU SEBELUM TRANSAKSI TANAH

(Pembahasan Permen ATR/Kepala BPN  No. 21 Tahun 2017) Pada tanggal 17 Januari 2018 lalu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerbitkan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) untuk permohonan pelayanan pertanahan yang tertuang dalam PerMen ATR/Kepala BPN No….

0 Comments / 74 View / 19/04/2018

Ada Sengketa Tanah? Baca Dulu Tata Cara Blokir Tanah Di sini

Artikel ini merupakan Pembahasan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017 (“Permen ATR No.13/2017) Menteri Agraria dan Tata Ruang baru saja menerbitkan Tentang Tata Cara Blokir dan Sita pada tanggal 9…

0 Comments / 7291 View / 07/09/2017

Implementasi Lebih Jauh Tentang Gratisnya BPHTB Di DKI Jakarta

Pembahasan Surat Edaran No. 1/SK/2017 Tentang implementasi Peraturan Gubernur No. 193 tahun 2016 Melanjutkan dikeluarkannya Peraturan Gubernur No. 193 tahun 2016, maka pada tanggal 12 Januari 2017 diterbitkan Surat Edaran No. 1/ SK/ tahun 2017 tentang Teknis Implementasi Peraturan Gubernur…

0 Comments / 759 View / 27/03/2017

INI SYARATNYA AGAR BISA GRATIS BPHTB UNTUK PEMBELIAN RUMAH DI DKI JAKARTA

(Pembahasan PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 193 TAHUN 2016)  “Mengapa saya harus bayar pajak pembeli (BPHTB) dalam transaksi ini? Kabarnya kan sekarang asal punya KTP DKI kalau beli rumah di Jakarta tidak perlu membayar BPHTB lagi…”, “PT…

0 Comments / 26289 View / 15/03/2017

Peningkatan Status dari Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Untuk Rumah Tinggal

Bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia menyebabkan semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan rumah tinggal. Hal inilah yang menyebabkan usaha jual beli property menjadi suatu usaha yang cukup marak  di lapangan, tidak hanya jual beli yang dilakukan oleh pengembang  saja, melainkan juga…

0 Comments / 15248 View / 17/02/2017

Wilayah Kerja PPAT Menjadi 1 Propinsi sesuai dengan PP No.24 Tahun 2016

“Ada perubahan aturan mengenai PPAT lho… dengan PP No.24 tahun 2016, sekarang syarat menjadi PPAT diperketat. Ini link nya”, saya membaca pesan singkat yang di share dalam group WA yang saya ikuti. Sepintas saya baca uraian tersebut,… “Hmmm… rupanya sekarang…

0 Comments / 23593 View / 12/07/2016

Pemilikan Rumah di Indonesia oleh WNA (Pembahasan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengeluarkan aturan kepemilikan hunian bagi orang asing. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ATR / Kepala BPN Nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara pemberian, pelepasan atau pengalihan hak atas pemilikan…

0 Comments / 2261 View / 25/04/2016

Untuk Pensertifikatan Tanah Sudah Tidak Perlu Lagi SKT Dari Kelurahan

Penyederhanaan Pengurusan Pensertifikatan Tanah ( Pembahasan : Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertnanahan Nasional No 1756/15.I/IV/2016)  Tanggal 14 April 2016 yang lalu, Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Agraria dan Tata Ruang menerbitkan Surat Edaran No, 1756/15.I/IV/2016 tentang Petunjuk…

0 Comments / 46570 View / 23/04/2016

Peralihan HGB Karena Jual Beli Harus Selesai Dalam 8 Hari Kerja

(Pembahasan PERMEN  Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN  no. 8 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Hak Guna Bangunan Tertentu dan di Wilayah Tertentu)  Seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta sebut saja namanya Amir, sedang bertemu dengan koleganya Budi yang…

0 Comments / 2843 View / 14/04/2016