Category : pertanahan

Saat Terhutangnya Pajak Atas Hibah Wasiat

Saat Terhutangnya Pajak Atas Hibah Wasiat

Jika pada artikel saya yang terdahulu pernah mengulas tentang hibah, maka kali ini yang saya ulas adalah tentang Hibah Wasiat. Pada dasarnya hibah wasiat adalah sama dengan hibah biasa, namun ada satu hal penting yang menyimpang dari hibah biasa, yaitu…

0 Comments / 3042 View / 01/11/2012

Bagaimana Cara Mensertifikatkan Tanah Girik?

Bagaimana Cara Mensertifikatkan Tanah Girik?

Sebelum kita membahas mengenai tata cara pensertifikatan tanah girik, saya merasa perlu untuk menjelaskan, apa itu tanah girik. Secara awam, tanah girik adalah istilah populer dari tanah-tanah yang belum bersertifikat. Walaupun itu berbentuk tanah bekas hak milik adat atau tanah-tanah…

46 Comments / 44254 View / 31/08/2012

Gereja Sebagai Pemegang Hak Atas Tanah

Gereja Sebagai Pemegang Hak Atas Tanah

Seperti yang pernah di bahas dalam artikel saya sebelumnya tentang Perkumpulan (baca di sini dan yang ini ), perkumpulan merupakan salah satu bentuk kerjasama selain CV, Firma, Persekutuan Perdata (Maatschap), Yayasan, dan lain sebagainya. Perkumpulan itu sendiri terdiri dari: 1)…

2 Comments / 2834 View / 27/08/2012

Jangka Waktu, Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Lokasi

Jangka Waktu, Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Lokasi

Di artikel sebelumnya saya  membahas sekilas mengenai Izin Lokasi, maka di artikel lanjutan ini saya ingin mengulas lebih jauh tentang mengenai izin lokasi. Untuk yang ketinggalan bisa di lihat di (sini). Dalam praktiknya, perusahaan yang mendapat izin lokasi terkadang melakukan…

0 Comments / 12380 View / 26/08/2012

Izin Lokasi Dalam Rangka Penanaman Modal

Izin Lokasi Dalam Rangka Penanaman Modal

Artikel di dalam hukum.kompasiana.com mengulas tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat masalah pokok agraria di Indonesia, yaitu kepala daerah mengeluarkan izin lokasi perkebunan/pertambangan, pendudukan kembali (reclaiming) tanah yang dikuasai paksa, lahan penduduk menyempit untuk area perkebunan/ pertambangan,…

0 Comments / 4350 View / 18/08/2012

BPHTB Waris Atas Tanah Yang Sudah Berakhir Jangka Waktu Haknya

BPHTB Waris Atas Tanah Yang Sudah Berakhir Jangka Waktu Haknya

Perlu dicermati terutama bagi para praktisi di bidang pertanahan, bahwa perhitungan BPHTB waris atas tanah-tanah yang sudah berakhir jangka waktu haknya berbeda dengan perhitungan BPHTB waris dalam hal jangka waktu hak atas tanah tersebut masih berlaku. Contohnya begini: Fauziah, Gandhi,…

0 Comments / 2801 View / 17/08/2012

BPHTB Waris Atas Tanah dan Bangunan

BPHTB Waris Atas Tanah dan Bangunan

“Saya tidak terima… saya akan menuntut kantor pajak” demikian kata Bp. A dengan penuh emosi. “Ini tanah warisan dari orang tua saya. Saya tidak membeli tanah tersebut, kenapa saya harus dikenakan pajak sedemikian besarnya?”  Bp. A merasa gundah, karena setelah…

1 Comment / 20170 View / 16/08/2012

Ketentuan Cuti dan Kewajiban Menggunakan Bahasa Indonesia Dalam Akta Notaris

Ketentuan Cuti dan Kewajiban Menggunakan Bahasa Indonesia Dalam Akta Notaris

(RANGKAIAN PEMBAHASAN TENTANG RANCANGAN UU JABATAN NOTARIS) Setelah dalam 2 artikel berturut-turut saya membahas tentang Rancangan Perubahan UU Jabatan Notaris (bisa di lihat di sini  dan di sini), yang sebagian besar mengatur tentang kewenangan dari Notaris, maka pada kali ini…

0 Comments / 1077 View / 26/03/2012

Pembatasan Kewenangan Notaris Selaku Pembuat Akta Tanah dan Pejabat Lelang

Pembatasan Kewenangan Notaris Selaku Pembuat Akta Tanah dan Pejabat Lelang

(PEMBAHASAN TENTANG RANCANGAN PERUBAHAN UU JABATAN NOTARIS) Bila pada bahasan saya sebelumnya mengenai Rancangan Perubahan UU Jabatan Notaris No. 30 tahun 2004 (“RUU JN”) sudah membahas mengenai persyaratan dan kewajiban Notaris, masa magang Notaris dan usia pensiun Notaris serta pandangan…

1 Comment / 5972 View / 22/03/2012

Rancangan Perubahan UU Jabatan Notaris

Rancangan Perubahan UU Jabatan Notaris

  Pada tanggal 9 Februari 2012 yang lalu, seluruh Fraksi-fraksi di DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diajukan ke Sidang Paripurna menjadi usul inisiatif DPR. Artikel yang diulas didalam…

1 Comment / 1526 View / 21/03/2012