Category : pertanahan

Pasal-Pasal UU Agraria Yang Di Wacanakan Untuk Direvisi

Pasal-Pasal UU Agraria Yang Di Wacanakan Untuk Direvisi

Melanjutkan artikel sebelumnya tentang Wacana Reformasi UU Agraria, kali ini akan disoroti tentang pasal-pasal apa sajakah yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Sebagaimana di ulas di dalam makalah hukum agraria yang ditulis oleh bp. Prof. ERMAN RAJAGUGUK berjudul…

0 Comments / 2295 View / 19/10/2011

WACANA REFORMASI UU AGRARIA No. 5 Tahun 1960

WACANA REFORMASI UU AGRARIA No. 5 Tahun 1960

Pada tanggal 12 Oktober 2011 lalu, DPR mengundang 3 pakar agraria yang berasal dari kalangan akademisi dan aktivis ke ruang rapat Komisi II DPR untuk diminta pendapatnya mengenai rencana dewan yang ingin merevisi UU No. 50 tahun 1960 tentang Pokok-pokok…

0 Comments / 2391 View / 18/10/2011

Rumah Susun (Apartemen) Sebagai Jaminan Hutang

Rumah Susun (Apartemen) Sebagai Jaminan Hutang

(Berdasarkan RUU Rumah Susun) Melanjutkan pembahasan mengenai Rancangan Undang-undang Rumah Susun yang saat ini sedang digodok, kali ini saya ingin membahas mengenai Rumah Susun Sebagai Jaminan pelunasan hutang kredit. Berbeda dengan jaman orang tua dahulu, yang baru bisa memiliki rumah…

0 Comments / 3587 View / 19/09/2011

Rancangan Undang-Undang Baru Untuk Rumah Susun (Apartemen, Kondominum, Kondotel)

Rancangan Undang-Undang Baru Untuk Rumah Susun (Apartemen, Kondominum, Kondotel)

Semakin mahalnya harga tanah, menyebabkan pembangunan hunian secara vertikal yang secara awam disebut sebagai Apartemen, Kondominium, maupun Kondotel semakin marak. Para konsumen terutama keluarga muda yang ingin tinggal di perkotaan dengan pertimbangan jarak yang lebih dekat ke kantor dan quality…

0 Comments / 1471 View / 16/09/2011

Konsekwensi Penggunaan Nama Orang Lain (Nominee Arrangement) Untuk PT ataupun Property di Indonesia

Konsekwensi Penggunaan Nama Orang Lain (Nominee Arrangement) Untuk PT ataupun Property di Indonesia

Nina beserta dengan 2 orang sahabatnya Tata dan Dewi berencana akan mendirikan perusahaan berbentuk PT yang bergerak di bidang ekspor souvenir ke Italia. Kebetulan ia bersahabat dengan Paolo yang berkewarganegaraan Italia yang tinggal di Indonesia. Kebetulan dalam PT tersebut, sesungguhnya…

0 Comments / 25983 View / 20/08/2011

Bedah Buku Hukum Pertanahan

Bedah Buku Hukum Pertanahan

Bedah Buku Hukum Pertanahan ini disiarkan melalui Radio RRI PRO-2 FM di channel 105 FM pada hari Minggu, 5 Februari 2012 Wawancara ini membahas isi buku HUKUM PERTANAHAN, yang mengupas tentang berbagai mekanisme Peralihan Hak Atas Tanah, baik melalui jual…

1 Comment / 613 View / 15/02/2011

Perubahan Perhitungan dan Tempat Pembayaran BHPTB

Perubahan Perhitungan dan Tempat Pembayaran BHPTB

Terhitung sejak tanggal 3 Januari 2011, terjadi perubahan yang cukup siginifikan terhadap perhitungan dan tata cara pembayaran serta format dari pembayaran BPHTB atas peralihan hak terhadap tanah dan bangunan. Perubahan tersebut terjadi dalam rangka pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2009…

0 Comments / 3418 View / 13/01/2011

Tarif Baru PNBP Untuk Pelayanan Pada Badan Pertanahan Nasional

Tarif Baru PNBP Untuk Pelayanan Pada Badan Pertanahan Nasional

Pada tanggal 22 Januari 2010 yang lalu, Pemerintah mengeluarkan Peraturan baru yang memberikan standarisasi besarnya uang Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pelayanan pada BPN, yaitu Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara…

0 Comments / 35606 View / 04/02/2010

Cara Pengurusan Surat Keterangan Bebas Pph

Cara Pengurusan Surat Keterangan Bebas Pph

Menyambung artikel saya sebelumnya A. Untuk pengurusan SKB Pph adalah sebagai berikut: 1. Mengajukan permohonan tertulis oleh orang atau Badan yang bersangkutan kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat dengan mengisi Daftar isian; dimana: a. Untuk orang pribadi, permohonan harus dilampiri: a.1….

0 Comments / 1926 View / 26/01/2010

Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan (SKB Pph)

Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan (SKB Pph)

Suatu hari, Rani (45 tahun) – bukan nama sebenarnya, merasa kaget sekali ketika akan mengurus proses balik nama kliennya yang baru saja melangsungkan pembuatan akta jual beli di hadapannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Karena, pembeli diwajibkan untuk membayar…

1 Comment / 15598 View / 20/01/2010