Take a fresh look at your lifestyle.

KSWP, VALIDASI PPh, DAN PPAT PADA LAYANAN PERTANAHAN

1,747

Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Pada Pelayanan Pertanahan Di Lingkungan Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR 21/2017), yang berlaku efektif pada 17 April 2018, merupakan perbuatan penegasan, pengesahan, pembenaran akan status wajib pajak. Sehingga dilakukan sebelum diberikannya pelayanan publik dalam bidang pertanahan.

Dalam hal ini, apakah kewajiban KSWP terkait dengan kebijakan validasi PPh yang telah diberlakukan sebelumnya ? lalu bagaimana peran PPAT dalam pelaksanaan KSWP ?

 

Permen ATR 21/2017 dan PP 34/2016

Permen ini mengawali proses pelayanan pertanahan dengan melakukan konfirmasi kepemilikan NPWP pada Dirjen Pajak. Konfirmasi memberikan hasil apakah WP menyandang status valid atau tidak valid. Status tersebut mengacu pada Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE 33/PJ/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Atas Layanan Publik Tertentu Pada Instansi Pemerintah (SE 33/PJ/2016). Permen ATR 21/2017 sejatinya sebagai pelaksanaan SE 33/PJ/2016 dalam bidang pelayanan pertanahan yang dilakukan oleh Kementerian ATR c.q Kantor Pertanahan pada tiap-tiap kota atau kabupaten.

Menurut SE 33/PJ/2016, keterangan status valid diberikan jika wajib pajak memenuhi ketentuan:

1.  nama WP dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem informasi Dirjen Pajak.

2. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan untuk dua tahun pajak terakhir.

PP 34/2016 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya.

PP ini khusus mengatur PPh atas penghasilan yang diperoleh dari transaksi pertanahan. Mewajibkan setiap transaksi yang tidak dikecualikan (pengecualian disebutkan pada Pasal 6), untuk menyetorkan PPh-nya sebelum penandatanganan akta atau bukti tertulis lainnya oleh pejabat yang berwenang. Penyetoran menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh atau hasil cetakan sarana administrasi lain, yang disamakan dengan SSP.

Bukti penyetoran harus dilaporkan dan dilakukan penelitian, serta divalidasi oleh KPP setempat (Pasal 3 ayat (5) PP 34/2016)—istilahnya Permohonan Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran. Tata cara penelitian diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-18/PJ/2017 Tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya (PER-18/2017).

Validasi atau pengesahan, adalah hasil dari kegiatan penelitian yang dilakukan secara formil dan materiil. Meliputi kelengkapan dokumen dan kebenaran nilai transaksi. Kaitannya jelas, nilai transaksi sangat mempengaruhi nominal PPh yang disetorkan kepada negara. Pajak merupakan sumber terbesar penerimaan negara. Sehingga harus dilakukan sebelum penandatanganan akta atau bukti tertulis lainnya oleh pejabat yang berwenang. Kementerian ATR tidak boleh mengeluarkan surat keputusan pemberian hak, pengakuan hak, dan peralihan hak atas tanah, apabila permohonannya tidak dilengkapi dengan SSP PPh yang telah divalidasi. Pengecualiannya pada kondisi yang disebutkan dalam Pasal 6 PP 34/2016, salah satunya adalah transaksi yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai penghasilan dibawah penghasilan tidak kena pajak atau pengalihan hak dengan jumlah bruto di bawah 60 juta rupiah dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Itupun harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak c.q KPP setempat (penjelasan Pasal 7 PP 34/2016).

Dengan demikian, PP 34/2016 beserta aturan pelaksananya, fokus pada kewajiban penyetoran dan nominal PPh. Jika ternyata penyetoran kurang, maka harus menyetorkan kembali kekurangannya. Jika wajib pajak tidak bersedia, maka akan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perpajakan. Kementerian ATR tidak diperkenankan memproses permohonan yang disampaikan kepadanya, jika dokumen SSP PPh yang telah divalidasi atau Surat Keterangan Bebas belum dilampirkan.

Dapat disimpulkan bahwa fokus PP 34/2016 ada pada kewajiban dan nilai penyetoran atas peralihan hak atas tanah yang sedang dilakukan. Sedangkan Permen 21/2017 pada kepemilikan NPWP dan kewajiban perpajakan secara umum. Urutan pelaksanaannya menjadi PP 34/2017, disusul dengan Permen 21/2017.

 

Permen ATR 21/2017 dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Permen ini sesunguhnya berfokus pada orang atau badan sebagai pemohon dalam layanan pertanahan. Pemerintah ingin memastikan mereka telah memiliki NPWP dan melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga target pemasukan negara dari sektor pajak terpenuhi.

Namun demikian, sebagaimana disampaikan dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 37 ayat (1) serta Pasal 40 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997), bahwa dalam pelayanan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT untuk pembuatan akta tertentu, sebagai dasar peralihan hak atas tanah. Selambat-lambatnya tujuh hari kerja, PPAT wajib menyampaikan akta-akta beserta dokumen yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan, untuk dilakukan pelayanan pertanahan. Menurut penjelasan Pasal 37 ayat (2), kewajiban PPAT hanya sebatas menyampaikan akta dan dokumen pendukung ke Kantor Pertanahan. Kegiatan pendaftaran selanjutnya, serta penerimaan sertipikatnya menjadi urusan pihak yang berkepentingan sendiri. Dalam prakteknya, PPAT juga yang mengambil sertipikat tersebut, untuk kemudian disampaikan kepada pemohon atau pihak yang berkepentingan. Hal ini dilakukan demi lengkapnya pengarsipan dokumen pada PPAT.

Prosedur KSWP hanya dapat dilakukan oleh petugas yang ditunjuk untuk itu, atau pemohon/wajib pajak itu sendiri. PPAT tidak termasuk didalamnya. Dalam konteks ini, kewajiban PPAT hanyalah meminta pemohon menyerahkan salinan NPWP, untuk kemudian dilampirkan sebagai salah satu dokumen yang disampaikan pada Kantor Pertanahan. KSWP dan kegiatan pendaftaran selanjutnya, menurut Permen 21/2017 dan PP 34/2007, menjadi bagian dari tugas, kewenangan dan tanggung jawab Kementerian ATR, Dirjen Pajak dan pihak yang terkait atau pemohon.

Dengan adanya “sanksi” berupa tidak dapat diambilnya sertipikat hasil dari pelayanan pertanahan, yang mau tidak mau, PPAT terkait didalamnya, maka sangat dibutuhkan kerjasama yang baik dari pihak pemohon dengan PPAT.

Pada akhirnya, Permen ATR 21/2017 tidak dalam posisi menghambat proses pelayanan pendaftaran tanah. Ia payung yang digunakan untuk memastikan wajib pajak telah terdaftar dalam pangkalan data yang dimiliki oleh Dirjen Pajak. Lebih dari itu, KSWP melalui layanan pertanahan, dapat digunakan sebagai pintu masuk bagi pemerintah untuk melaksanakan pembenahan besar-besaran dalam tata kelola pajak dan penerimaan negara. Bisa jadi kewajiban KSWP pada layanan pertanahan, disusul oleh sektor perizinan dan pelayan publik lainnya.

KSWP hari ini, menempati posisinya sebagai peringatan awal bagi masyarakat untuk melakukan pemberesan terhadap kewajiban perpajakannya.

-elfira dwi yanti-

 

artikel terkait PPAT WAJIB KSWP DULU SEBELUM TRANSAKSI TANAH

 

Referensi

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Pada Pelayanan Pertanahan Di Lingkungan Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE 33/PJ/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Atas Layanan Publik Tertentu Pada Instansi Pemerintah

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-18/PJ/2017 Tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Image from www.kswp.tk

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.