Take a fresh look at your lifestyle.

Bila Tetap Ingin Menikah di Bawah Usia 19 Tahun

600

Seiring dengan disahkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang UU Perkawinan, maka semua harus mengacu sesuai dengan ketentuan. Perubahan tersebut mengatur tentang batas usia menikah adalah usia 19 tahun, baik bagi laki-laki dan perempuan. Jadi sesuai dengan peraturan tersebut, Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Kepenghuluan Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama, Anwar Saidi, menyatakan bahwa apabila dalam pelaksanaannya di kemudian hari ditemukan pelanggaran pada atauran tersebut, maka Kantor Urusan Agama berhak menolak permohonan untuk menikah.

Peraturan merupakan ketetapan yang harus ditaati, namun kadang ada beberapa hal yang terjadi di luar aturan tersebut,seperti contoh kasus berikut ini : Surti (bukan nama sebenarnya) adalah seorang siswa SMP kelas 3 yang kini berusia 14 tahun. Akibat pergaulan yang terlalu bebas dengan pacarnya, sebut saja bernama Tejo, Surti hamil. Padahal mereka masih sekolah dan belum menikah. Lantaran sudah terjadi, maka kedua orangtua sepakat untuk segera menikahkan mereka sebelum anak yang di kandung Surti lahir. Namun karena peraturan pemerintah sekarang menetapkan batas usia minimal menikah adalah 19 tahun, tentu mereka kesulitan dalam mengatasi permaalahan ini. Lantas bagaimanakah solusinya untuk permasalahan Surti dan Tejo, sementara usia mereka masih sama-sama 14 tahun dan belum memenuhi batas usia minimal menikah?

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam hal ini, negara menjamin warganya untuk melangsungkan perkawinan yang sah. Termasuk dalam kasus seperti yang dialami Surti dan Tejo. Namun bagaimanakah bila upaya mereka terbentur oleh batas minimal usia menikah?

Baca juga ; Perjanjian Kawin dalam Pemberian Hak Tanggungan,
Postnuptial Agreement – Kesempatan Kedua Bagi Yang Sudah Menikah Tanpa Perjanjian Pisah Harta

Dalam Undang-undang Perkawinan juga diberikan solusi untuk hal ini, yaitu pemohon harus meminta izin ke pengadilan. Pemohon harus memberikan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup kenapa harus menikah, padahal belum berusia sesuai dengan aturan yang berlaku. Alasan dan bukti-bukti harus disampaikan dan dibawa langsung ke pengadilan untuk dikaji oleh tim pengadilan. Nanti yang akan memutuskan disetujui atau tidaknya adalah pihak pengadilan.

Dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”

Kemudian di pasal 7 ayat (2), berbunyi “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Dalam hal ini, sesuai dengan penjelasan di atas, pemohon beserta kedua orangtua dari dua belah pihak bisa meminta dispensasi dan solusi atas permasalahan tersebut kepada pengadilan. Diharuskan membawa bukti serta dokumen penguat untuk mengajukan dispensasi agar dikaji permohonannya oleh pihak pengadilan.

Pasal 7 ayat (3), berbunyi “Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.”

Pasal ini juga menjelaskan bahwa pengkajian dispensasi tidak hanya sebatas pada dokumen saja, namun juga menelisik permasalahan yang terjadi antara kedua calon mempelai, kenapa memutuskan untuk melaksanakan pernikahan. Sebaiknya dijawab dengan jujur agar bisa dijadikan pertimbangan oleh pihak pengadilan.

Permintaan dispensasi juga berlaku mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) yang berbunyi Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.”

Dalam Pasal 7 ayat (4) yang berbunyi“Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orangtua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).”

Dalam Undang-undang Perkawinan, turut menjelaskan Pasal 6 ayat (3) yang berbunyi “Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya.”

“Ingin tahu tentang Perjanjian Kawin ?” dengarkan diSpotify kami : “Perjanjian Kawin”

Pasal 6 ayat (5) yang berbunyi “Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.”

Dalam pandangan masyarakat kita, hamil di luar nikah merupakan hal yang sangat tabu dilakukan dan dibicarakan. Namun apabila hal tersebut sudah terjadi, biasanya kebanyakan solusinya adalah menikahkah kedua calon mempelai secara agama atau disebut juga nikah siri. Setelah kedua calon mempelai sudah mencapai batas usia yang telah ditetapkan, baru kemudian mereka dinikahkan secara sah sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Namun, hal ini sangat riskan dan tidak disarankan, karena selama menunggu untuk mencapai batas usia yang telah ditentukan banyak hal yang bisa saja terjadi. Memang pernikahan siri itu dinilai sah secara agama, tapi sangat beresiko bagi mempelai wanita. Apalagi ketika mereka sama-sama menikah di usia yang masih belum cukup umur. Menikah di usia anak sangat rawan terhadap tekanan-tekanan, apalagi untuk kasus seperti Surti dan Tejo. Kondisi psikologis dan mental yang belum siap mengarungi kehidupan rumah tangga tentu dapat memicu banyak masalah. Dominasi suami rentan menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga. Bila mereka melangsungkan pernikahan secara siri, akan merugikan pihak Surti sebagai istri bila sewaktu-waktu Tejo tidak lagi bisa memenuhi kewajibannya sebagai suami. Solusi terbaiknya adalah meminta pertimbangan ke pengadilan agama setempat agar bisa meminimalisir dampak yang akan terjadi ke depan.

Dengarkan juga Podcast kami di Spotify yang berjudul:
“Tanda – tanda kamu butuh perjanjian kawin”

 

 

 

Referensi :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019
2. UU Nomor 1 Tahun 1974

Leave A Reply

Your email address will not be published.