Take a fresh look at your lifestyle.

Marital Rape, Sudut Pandang Islam dan Bagaimana Sanksi Hukumnya? (Part I)

106

Seorang aktivis perempuan, Kalis Mardiasih, menulis sebuah cerita di media sosialnya. Berikut cuplikannya :

Dulu ketika masih di kampus, teman yg sudah menikah bercerita. Ia kelelahan sehabis menyusui bayinya lalu tertidur di depan tv. Suaminya marah karena merasa ia tidak mau melayani ajakan hubungan seksual. Setelah sy menikah, sy memastikan dalam rumah tangga sy ada perjanjian consent (persetujuan seksual). Sy mau hubungan seksual terjadi karena kita sama-sama saling rela, bukan karena kontrol/ketakutan. Kalau sy lelah, sy bisa menolak seks& suami sy biasa-biasa saja. “Bahkan, sy bisa memperbarui kesepakatan soal consent ini kapan pun. Satu jam lalu sy bilang iya, tapi ternyata 30 menit kemudian sy merasa tak enak badan, boleh kok persetujuan itu dibatalkan.” Lalu, ada seorang laki-laki cukup berkemajuan nyeletuk: “Wah, pernikahan kamu berat sekali ya rasanya.” “Nggak kok. Sama sekali nggak berat. Pernikahan kami justru seru& asik karena banyak diskusi. Sy merasa sangat dihormati&dicintai oleh pasangan sy. Pasangan sy juga senang hati&itu membuat sy makin hormat& mencintainya.” “Oh…&tentu saja kehidupan seksual kami sangat menyenangkan karena aktivitas seksual itu rekreasi, bukan sy jalani karena penghambaan.” Sy semakin banyak mendengar cerita para istri yg mesti selalu siap melayani seolah kondisi dirinya secara fisik&psikis itu tidak valid& tidak penting. Sy baru saja menyadari bahwa menjadi istri yg bisa tidur dengan nyaman sepanjang malam itu ternyata privilej. Ini belum cerita lain soal pasangan yg punya tabiat membahayakan dalam berhubungan seks. “Kalau sy tidur/ dalam kondisi setengah sadar& suami melakukan penetrasi, ya itu namanya pemerkosaan. Itu cara yg nggak ma’ruf untuk mempergauli istri. Nilai pernikahan ‘tradisional’ yg menganggap bahwa pernikahan artinya membeli keseluruhan tubuh, jiwa& pikiran istri dalam mode pelayanan. Padahal, dalam pernikahan, tiap tubuh tetap menjadi milik tubuh itu, yg punya kebutuhan&boundaries-nya masing-masing. Tiap pikiran bisa tetap berbeda& justru makin asyik untuk memperkaya inisiatif. Sekali lagi, pernikahan ternyata tidak sesederhana itu. Sampai di atas ranjang pun, kamu perlu memastikan bahwa kamu telah hidup bersama orang yg tepat, yg membuatmu merasa aman&nyaman, bahkan tiap detiknya.

Sebelum Kalis, pembahasan soal marital rape ini sempat beberapa kali menjadi perbincangan menarik di twitter. Banyak orang yang masih belum awam terkait hal ini. Sama halnya di setiap pembahasan, ada banyak hal pro dan kontra terkait itu. Membicarakan tentang hubungan seksual memang masih terbilang tabu di Indonesia. Namun, apabila tidak dibicarakan bisa membuat perempuan mendapat kuasa relasi yang rendah dalam undang-undang. Nah, terkait dengan marital rape ini, bagaimanakah hukumnya di Indonesia serta dalam sudut pandang agama Islam, memandang suami yang memaksa istrinya untuk bersetubuh? Apakah diperbolehkan karena statusnya menikah atau bagaimana? Yuk kita simak pembahasannya.

Makna perkawinan ini juga dapat dilihat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan lembaga suci yang meletakkan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga.

Dalam kenyataannya, tidak jarang dijumpai pada lembaga perkawinan yang resmi dan halal tersebut terdapat tindakan pelanggaran yang dilakukan dalam rangka terpenuhinya kebutuhan biologis, seperti pemaksaan terhadap istri yang dalam literatur dikenal dengan pemerkosaan dalam rumah tangga atau marital rape. Maksud dari pemerkosaan tersebut adalah pemaksaan untuk melakukan aktivitas seksual oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, walaupun pada umumnya pemerkosaan ini seringkali dilakukan oleh suami terhadap istri.

Muhammad Endriyo Susilo dalam Jurnal Media Hukum berjudul Islamic Perspective on Marital Rape (hal. 320), sebetulnya istilah marital rape tidak hanya berupa satu bentuk, namun setidaknya ada bentuk lain sebagai berikut:

  1. Battering rape: istri mengalami kekerasan fisik dan seksual sekaligus saat suami memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual.
  2. Force-only rape: suami menggunakan kekuatan dan kekuasaannya untuk memaksa atau mengancam istri agar mau melakukan hubungan suami istri. Hal ini dilakukan manakala istri sebelumnya menolak.
  3. Obsessive rape: istri atau pasangan mendapat kekerasan seksual dalam bentuk perlakuan sadis dalam melakukan hubungan seksual, seperti suami melakukan kekerasan fisik dengan memukul, menarik rambut, mencekik atau bahkan menggunakan alat tajam yang melukai istri untuk mendapatkan kepuasan seksual.

Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan telah dibuat untuk memberi perlindungan terhadap kekerasan terhadap perempuan. Diawali dengan pengaturan secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang mengatur mengenai penganiayaan pada umumnya sebagaimana terdapat pada Pasal 351 dan 353 KUHP.

Pengaturan tentang pemerkosaan sebagaimana diterangkan dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Tetapi pasal ini tidak mengklasifikasikan perbuatan pemerkosaan dalam ikatan perkawinan atau marital rape, sehingga pemerkosaan dalam rumah tangga tidak dianggap sebagai kejahatan tersendiri, namun setidaknya dapat dipandang sebagai tindakan penganiayaan.

Marital rape baru mendapat perhatian setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (“UU PKDRT”).

Pasal 1 angka 1 UU PKDRT menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Apa tujuan nya ? nantikan di Part selanjutnya ya…

Leave A Reply

Your email address will not be published.