Take a fresh look at your lifestyle.

Marital Rape, Sudut Pandang Islam dan Bagaimana Sanksi Hukumnya? (Part II)

1,222

Pada artikel sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu Marital Rape, bentuk – bentuk Marital Rape, pasal yang mengatur marital rape, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (“UU PKDRT”).. Nah sekarang kita akan membahas apa tujuannya itu UU PKDRT ?

Tujuan adanya UU PKDRT sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 4 UU PKDRT adalah; mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan, memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Kekerasan terhadap perempuan sebagai mana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU PKDRT dipertegas lagi dalam Pasal 5 UU PKDRT bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual; atau penelantaran rumah tangga.

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud, meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a UU PKDRT dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp36 juta.

Keberadaan aturan ini tidak secara khusus mengatur kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri, akan tetapi dilihat dari semangat lahirnya undang-undang tersebut bahwa UU PKDRT ini diadakan dalam rangka melindungi hak-hak perempuan, termasuk istri dalam rumah tangga, sehingga UU PKDRT bisa menjadi lex specialis bagi penegakan hukum di Indonesia manakala terjadi pemerkosaan dalam rumah tangga (marital rape).

Dengan memperhatikan salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menghalalkan hubungan suami istri, maka dalam perspektif Islam, menyatakan bahwa hubungan seksual yang dilakukan suami istri memiliki nilai ibadah. Atas dasar persepsi yang demikian, timbul asumsi bahwa masalah seksualitas seolah hanya sebagai hak suami dan kewajiban istri, di mana ketika suami membutuhkan, maka istri wajib untuk mentaatinya.

 

Pemenuhan kebutuhan seksual antara suami dan istri merupakan salah satu hak suami istri yang harus dipenuhi oleh keduanya. Islam menegaskan bahwa:

“…dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut (ma’ruf), dan bagi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka …”

Ini merupakan konsep kesetaraan hak dan kewajiban dalam rumah tangga menurut hukum Islam.

Terkait pandangan Islam terhadap marital rape, sebenarnya sudah cukup jelas aturan Allah tentang bagaimana seorang suami memperlakukan istri, sebagaimana terdapat dalam Q.S An-Nisa (4:19):

“…dan bergaulah dengan mereka secara ma’ruf…”

Imam Syafi?i berpendapat bahwa tidak diperbolehkan melakukan hubungan seksual jika dilandasi alasan yang syar’i atau ada keadaan yang membahayakan istri, salah satu contohnya ketika istri sedang dalam masa haid, sebagaimana tertuang didalam Alqura Surat Albaqoroh Ayat 222. Memaksakan persenggamaan dengan cara kekerasan adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Perbuatan itu hanya akan menyebabkan penderitaan batin dan fisik istri. Ketidaksiapan istri melayani hubungan seksual yang dipaksakan hanya akan mendatangkan berbagai gejala gangguan kesehatan baru pada organ reproduksinya. Penolakan istri bersumber pada dua faktor, yaitu fisik dan psikis. Sedangkan pemaksaan suami dipengaruhi oleh dua unsur, yaitu libido seksual dan sikap perilaku seksual.

Salah satu tujuan Allah memberikan wadah pernikahan bagi umatnya adalah untuk menghalalkan hubungan seksual diantara setiap pasangan. Pada prinsipnya, dalam hubungan seksual, suami dan istri memiliki hak yang sama (keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri). Pemaksaan hubungan seksual terhadap istri tidak dibolehkan oleh agama dengan alasan dalam hubungan suami istri yang dipaksakan, terdapat pengingkaran nyata terhadap prinsip mu’asyara bil ma’ruf(memperlakukan secara patut), sekali lagi dengan cara yang ma’ruf yang sangat ditekankan dalam al-Qur’an.

Berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan laki-laki dan perempuan, persoalan ini juga dapat berlaku terhadap suami ketika menolak melayani keinginan seks istrinya. Hal ini sejalan dengan ketetapan Islam yang tidak meremehkan hak seksual seorang perempuan yang sama-sama penting.

Dalam konteks ajaran agama Islam, prinsip mu’asyara bil ma’ruf(memperlakukan secara patut) yang menekankan konsep kesetaraan menjadi landasan dalam hubungan suami istri. Jadi jelas bahwa pemaksaan hubungan seksual oleh isteri tidak diperbolehkan. Apa yang dikemukakan alQur’an memang tidak mencakup seluruh persoalan kekerasan terhadap perempuan. Meski demikian, sebagai sebuah kitab suci, banyaknya ayat yang berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan sudah cukup menjadi bukti bahwa Islam sangat memberikan perhatian terhadap upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Berangkat dari prinsip mua’syara bil ma’ruf dan anjuran berbuat baik kepada istri, yakni tidak melukai hatinya, tidak menyakiti fisiknya, seperti yang dicontohkan Rasulullah Saw, juga memahami kata “libas” dalam ayat 187 surat al -Baqarah berarti saling melindungi dalam segala persoalan. Oleh karena itu harus diupayakan penyesuaian dan penyamaan sikap termasuk dalam masalah hubungan seksual antara suami istri harus dilakukan dengan penuh kerelaan, tidak ada keterpaksaan diantara kedua belah pihak. Sedangkan memaksa berhubungan seksual kepada istri atau sebaliknya itu bertendensi idza’ (menyakiti) salah satu pihak. Dengan demikian, tindak kekerasan seksual dalam perkawinan yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan semangat dan prinsip umum al-Qur’an.

Berdasarkan uraian di atas, maka pemerkosaan dalam rumah tangga, dalam hal ini kekerasan seksual terhadap istri, juga dilarang dalam Islam. Adanya perbedaan tafsir yang ada dari beberapa bagian ayat juga menyulitkan dan menjadikan pro dan kontra terkait marital rape ini sering meruncing. Semoga kita bisa bijak belajar memaknainya. Semoga artikel ini bermanfaat.

Jangan lupa juga dengarkan PODCAST kami di SPOTIFY “NGOPI HUKUM” ya….

Dasar Hukum:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Referensi :

http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1682373&val=18271&title=MARITAL%20RAPE%20DALAM%20PERSFEKTIF%20HUKUM%20ISLAM%20KAJIAN%20EPISTIMOLOGI

Leave A Reply

Your email address will not be published.