Take a fresh look at your lifestyle.

Permasalahan Sertifikat Tanah Elektronik

664

Menyambung artikel sebelumnya dalam artikel “Sertifikat Tanah Elektronik”  mengenai kebijakan dan kejelasannya terkait penerbitan sertipikat digital, pro dan kontra yang terjadi di masyarakat, keamanan penerbitan sertipikat elektronik, dan Perbedaan antara sertipikat analog dengan sertipikat elektronik. Sekarang kita masih membahas seputar sertipikat elektronik dirasa masih terlalu cepat untuk diberlakukan dan permasalahan – permasalahannya.

Beberapa kalangan masih merasa bahwa sertipikat elektronik dirasa masih terlalu cepat untuk diberlakukan. Beleid sertifikat elektronik yang diteken Sofyan dinilai melanggar sejumlah aturan yang lebih tinggi. Beberapa di antaranya yaitu seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 terkait Pendaftaran Tanah, PP Nomor 40 Tahun 1996 terkait HGU, HGB dan Hak Pakai, serta UU Nomor 5 Tahun 1960 terkait Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika.

Ia menjelaskan, permasalahan dari adanya peraturan menteri tersebut bukan soal elektronik atau nonelektronik. Problem-nya adalah belum melakukan langkah awal dan utama, yaitu pendaftaran tanah secara nasional, sistematis dan serentak, tanpa kecuali. Selain itu, rakyat juga berhak menyimpan sertifikat tanah asli yang telah diterbitkan. Hak ini tidak boleh dihapus. Sertifikat tanah elektronik, warkah tanah dan lain-lain dalam bentuk elektronik seharusnya menjadi sistem pelengkap saja, dan tujuannya memudahkan data base tanah di kementerian. Jadi digitalisasi bukan bersifat menggantikan hak rakyat atas sertifikat asli.

Guru Besar FHUI, Djoko Widhyolaksono, juga mengingatkan tentang bahaya sertifikat tanah dalam bentuk digital. Karena dapat hilang dalam sekejab dan diakibatkan dapat sangat merugikan pemiliknya. Butuh lebih dijelaskan lagi detail penerapannya, karena tidak semua masyarakat memahami konsep peralihan dari analog menuju ke digital. Mungkin bagi sebagaian besar orang yang memahami teknologi, hal ini akan sangat memudahkan. Namun bagi yang masih awam dengan percepatan laju teknologi, hal ini akan sangat membahayakan. Apalagi melihat kondisi masyarakat di Indonesia, tidak semua memiliki kesempatan yang sama dalam hal ini.

Buku sertifikat dijadikan virtual atau maya yang dapat dihapus didalam sekejap maka hilanglah bukti kepemilikan atas tanahnya yang dimiliki secara turun temurun. Hal tersebut juga disampaikan oleh Guru Besar UI, Proffesor Ronnie H Rusli, MS, PhD di akun Twitter-nya @Ronnie_Rusli

Sertifikat kepemilikan tanah itu diantaranya ada sawah ladang, rumah, pabrik dan perkebunan. Data yang paling otentik kepemilikannya adalah berbentuk tulisan, di atas kertas ada cap, dan bukan gambar virtual pada handphone atau laptop. Menurut Ronnie, gambar pada handphone atau laptop bukan merupakan bukti autentik. Sertifikat dalam bentuk virtual tidak dapat dipegang sebagai barang bukti dan yang harus diingat. Hal ini dikarenakan Pengadilan meminta barang bukti, bukan bukti virtual yang dibawa kepada pengadilan supaya adil hasil keputusannya. Apabila yang faktual ditarik dan kemudian diganti dengan yang elektronik itu hanya pengakuan dan bukan kepemilikan fakta yang tertulis. Bila itu terjadi, maka untuk apa ada tanda tangan sampai tanda tangan Presiden.

Selain itu, pemegang SHM yang diterbitkan BPN otomatis data kepemilikannya secara virtual ada pada  BPN tanpa harus menyerahkan “Buku Sertifikat SHM atas Tanah Dan Bangunan Fisiknya” sehingga dapat memperkuat bukti kepemilikan untuk dilakukan pengecekan SHM pada saat terjadinya jual beli dikantor BPN dan bukan SHM diserahkan dan diganti dengan virtual. Ronnie menegaskan, boleh tetap membuat program Sertifikat Online atau Virtual akan tetapi secara fisik, sertifikat asli itu tetap harus dipegang dan disimpan oleh pemilik aslinya

Nah teman-teman, itu tadi penjelasan terkait kebijakan pemerintah tentang pernerbitan sertifikat digital. Kami mencoba merangkumnya dari banyak sisi dengan mengutip sudut pandang dari berbagai pihak terkait kebijakan ini. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan dan bermanfaat ya

Dengarkan podcast NGOPI HUKUM by IDLC di Spotify

Leave A Reply

Your email address will not be published.