Take a fresh look at your lifestyle.

Rambu – Rambu Penting bagi Notaris/PPAT Dalam Melaksanakan Jabatannya Di Masa PPKM Darurat

152

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Jawa dan Bali, sesuai dengan Instruksi Mendagri dengan Nomor 15 Tahun 2021, yang belaku mulai 3 Juli -20 Juli 2021 sampai sejauh masih menuai banyak pertanyaan. Pasalnya ada beberapa sectoral yang masih belum dipilah dengan jelas masuk sektor essensial atau sektor non essensial.

Dalam Imendagri tersebut, pada poin pertama mengatur tentang wilayah mana saja yang diberlakukan PPKM Darurat. Di poin tersebut dipaparkan level kabupaten atau kota mana saja yang diharuskan menjalankan PPKM Darurat. Sedangkan pada poin kedua berisi tentang acuan indikator yang menentukan level daerah yang melakukan PPKM Darurat, yakni berdasarkan penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Kemudian poin ketiga mengatur tentang kegiatan yang dilakukan saat penerapan saat PPKM Darurat di provinsi, kabupaten atau kota yang sudah ditentukan. Seperti aturan proses belajar mengajar yang harus dilakukan secara daring, komposisi jumlah karyawan kantor untuk sektor non esensial diwajibkan bekerja dari rumah. Sedangkan sektor yang esensial diminta untuk tetap buka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, kegiatan di mal ditutup sementara, kegiatan seni budaya dan di fasilitas umum ditiadakan, serta kegiatan di tempat ibadah ditutup sementara.

Baca juga; PSBB Tahap 2 DKI (Perubahab-Perubahan Pada Peraturan Sebelumnya)

Perkembangan terbaru terkait PPKM Darurat di Jawa dan Bali, untuk mengantisipasi lonjakan kasus covid-19 maka PPKM Darurat juga diberlakukan pada 15 Kabupaten/Kota di luar Jawa dan Bali. Hal ini dikarenakan perkembangan Kasus Covid-19 masih menunjukkan peningkatan. Untuk melakukan pencegahan meluasnya wabah ini, pemerintah mengambil langkah cepat dengan melakukan sejumlah langkah antisipatif agar jumlah peningkatannya dapat segera dikendalikan. Berdasarkan arahan Presiden RI Joko Widodo, untuk beberapa daerah di luar Jawa dan Bali, juga perlu diberlakukan PPKM Darurat, melihat beberapa indikator peningkatan kasus yang terjadi.

Seperti kita ketahui bersama bahwa, hingga saat ini pandemic masih belum bisa teratasi secara maksimal hingga membutuhkan intervensi pemerintah untuk mempercepat penanganannya. Hal inilah yang membuat terlahirnya Menteri Dalam Negeri terkait PPKM Darurat untuk wilayah Jawa dan Bali. Hal tersebut disesuaikan dengan kriteria level situasi pandemic di masing-masing wilayah. Dengan adanya PPKM Darurat, pembatasan diharapkan segera dipercepat. Instruksi Mendagri, kepada Gubernur, Bupati dan Walikota yang masuk dalam zona level 3 dan 4 diberikan instruksi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara daring, sector non essensial 100% WFH, kl sector essesnsial, 50% WFO dengan menerapkan protocol kesehatan yang ketat. , Sementara untuk ssensial pemerintahan, apotek dan supermarket, disesuaikan kebutuhan, menggunakan protocol kesehatan ketat dan disesuaikan dengan aturan yang berlaku.

Dengan adanya ketentuan PPKM Darurat, di mana dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa hanya sektoral essensial saja yang boleh buka, maka menimbulkan ‘keraguan’ bagi sektor yang tidak secara tegas disebutkan sebagai sektor essensial. Salah satunya adalah notaris. Dalam peraturan tersebut, Notaris tidak disebutkan jelas masuk dalam sektor yang mana. Untuk polemik ini, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi terkait peran dan fungsi notaris selama PPKM Daruat untuk daerah Jawa-Bali.

Sehubungan dengan berlakunya hal tersebut, PP INI juga telah mengajukan surat permohanan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor: 92/U/3- VII/PP-INI/2021 tanggal 3 Juli 2021. Surat permohonan tersebut meminta agar notaris tetap dapat menjalankan  aktivitas kerja yang dikecualikan dalam keadaan PPKM Darurat dan Kantor Notaris  dimasukkan ke dalam kategori sektor esensial, sebagai penunjang kegiatan perbankan dan pasar modal.

Baca juga; PSBB Tahap 2 DKI (Pembatasan Daerah Dan Kegiatan)

Sampai sejauh ini belum ada jawaban dari Mendagri terkait surat permohonan yang diajukan oleh INI. Sementara menunggu jawaban dan kejelasan, kantor notaris untuk sementara ditutup sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini merupakan bentuk dukungan INI dalam membantu dan mendukung pemerintah untuk menanggulangi dan membasmi Covid-19.

Bagaimana jika ada klien Notaris/PPAT yang ingin melakukan pengikatan dalam masa PPKM Darurat ini? Jika notaris/PPAT tetap melakukan pengikatan apakah aktanya sah mengingat akta dibuat dalam masa PPKM? Karena dengan asumsi Notaris tidak boleh buka kantor, apakah bisa dianggap tidak valid aktanya jika dibuat saat Notaris tidak buka kantor?

“Nah kalau notaris ada di bagian yang mana jadi bingung. Antara kegiatan essensial atau non essensial. Masih belum jelas, notaris masuk yang mana. Banyak daerah yang mengeluarkan kalau notaris masuk essensial. Karena kegiatan notaris adalah penunjang. Kalau instruksi Mendagri belum ada ketentuan yang mengatur notaris masuk ke sektor essensial, maka secara otomatis notaris masuk ke sector non essensial. Jadi harus tutup kantor untuk menunjang program pemerintah sampai menunggu kejelasan.” Jelas Alwesius, Praktisi Hukum, dalam podcas serial, Rambu-Rambu Penting Bagi Notaris/Ppat Dalam Melaksanakan Jabatannya Di Masa Ppkm Darurat di ngopi hukum IDLC.

Menurutnya, hal ini bisa diatasi dengan mengajukan ke wilayah masing-masing. Apakah termasuk yang boleh membuka kantor atau tidak. Karena kebijakan setiap daerah berbeda. Seandainya ada pemerintah daerah atau dinas tertentu di daerah yang mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa notaris masuk dalam sector essensial, dari sudut notarisnya maka tidak akan ada masalah. Hal tersebut tergantung notarisnya, mau menunggu keputusan dari pusat, atau mengikuti aturan yang ada di daerah. Ketika memilih  keputusan untuk  membuka kantor, maka harus dengan protokol kesehatan ketat. Jadi semua tergantung pada notarisnya masing- masing, mau mengikuti daerah atau pusat, selama masih belum ada keputusan dari Mendagri.

Apalagi menimbang kalau di wilayah daerah tertentu, sumbangan notaris dan PPAT begitu besar bagi PAD. Sangat menonjol. Jadi ada yang buru-buru menyatakan bahwa notaris PPAT tetap buka. karena menjaga PAD. Tapi mungkin untuk daerah yg sumbangan PPATnya tidak besar, lebih besar dari sector perdagangan, lebih dipilih masuk ke sektor nonessensial. Mungkin penentuannya karena dilihat dari aspek ekonomi.” Tutur Alwesius.

Kalau semisal ada urgensi yang mengharuskan kehadiran notaris bagaimana?

Menurut Alwesius, kita harus bisa membedakan antara ‘notaris’ dan ‘kantor notaris’. Notaris menunjuk kepada jabatan sekaligus pejabatnya. Jabatan notaris melekat pada orangnya. Satu kesatuan. Notaris tidak punya jam kerja, selama 24 jam jabatan notaris itu melekat pada dirinya. Bukan di kantor notarisnya. Artinya, meskipun hari libur, jabatan notaris tetap ada dan ia tetap dapat menjalankan jabatannya. Bedanya dengan kantor notaris, dia ada jam kerja dan tunduk pada UU Ketenagakerjaan dan banyak peraturan yang harus diperhatikan. Kantor notaris boleh tutup, tapi jabatan notaris yang melekat padanya harus tetap melekat dan jalan.

Notaris dalam menjalankan jabatannya, ada kewajiban untuk menjalankan kewajiban di kantor. Kecuali ada alasan yang mendasar dan sah untuk tidak menjalankan jabatan di kantor. Boleh dilakukan keluar kantor apabila ada alasan yg sah. Semisal kantor tutup, namun ada kebutuhan untuk melaksanakan pengikatan. Ada kebutuhan untuk menjalankan jabatan di luar kantor. Hal tersebut boleh dilaksanakan karena ada alasan yang sah. Alasannya adalah kantor tutup karena sedang masa PPKM, tapi notaris tetap bisa menjalankan jabatan dan membuat akte.

Alwesius menekankan bahwa, yang harus diperhatikan dalam pembuatan akte adalah tidak melanggar Undang Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundangan lainnya. Adanya PPKM darurat tidak mengubah ketentuan mengenai pembuatan akta oleh notaris. Pembuatan akta harus sesuai dengan UUJN dan perundangan lainnya serta kode etik notaris. Ketika kantornya tutup dan tidak boleh buka sementara waktu, karena PPKM, maka pengikatan bisa dilakukan di rumah, asal tidak menimbulkan kerumunan. Akta tetap sah karena dibuat oleh notaris, meskipun di luar jam kerja kantor. Karena pada dasarnya, Notaris tidak memeiliki jam kerja. Yang memiliki jam kerja adalah kantor notarisnya, bukan orangnya. Hal ini dikarenakan sementara ini masih tidak ada aturan yang sah, yang menyatakan bahwa notaris tidak boleh bekerja selama PPKM. Bukan berarti dengan tutup kantor, notaris tidak bisa bekerja.

Yang harus diperhatikan juga oleh notaris di luar wilayah yang ditetapkan untuk melakukan pembatasan darurat sesuai instruksi Mendagri, tetap harus memperhatikan PPKM Mikro. Karena juga tetap ada pembatasan dalam skala kecil untuk sektor essensial dan non essensial.

Demikian penjelasan dari kami terkait kewenangan notaris di masa PPKM Darurat. Semoga bosa memberikan pemaham tentang jabatan notaris di masa pandemic. Semoga bermanfaat.

Jangan lupa dengarkan PODCAST nya di spotify “NGOPI HUKUM” mengenai :

Leave A Reply

Your email address will not be published.