Take a fresh look at your lifestyle.

Sertifikat Tanah Elektronik

1,425

Sedang ramai sekali pembahasan tentang sertifikat tanah digital, mungkin teman-teman mengikutinya. Bagaimana sih sebenarnya kebijakan dan kejelasannya terkait penerbitan sertipikat digital? Simak yuk di penjelasan berikut ini.

Banyak pro dan kontra yang terjadi di masyarakat terkait kebijakan pemerintah yang telah menerbitkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021, tentang Sertifikat Elektronik telah terbit pada awal tahun ini. Penerbitan telah dilakukan sejak awal tahun ini sesuai arahan Presiden. Payung hukum mengenai sertifikat elektronik ini sudah diteken oleh Sofyan pada 12 Januari 2021. Beleid ini mengatur berbagai aspek, mulai dari pendaftaran sertifikat tanah, penerbitan, hingga pemeliharaan data.

Terkait ramainya respon atas kebijakan tersebut, Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Virgo Eresta Jaya menegaskan bahwa penggunaan sertipikat elektronik ini untuk menjaga keamanan dari segala tindakan kecurangan yang sering terjadi dan menaikan nilai registering property dalam rangka memperbaiki peringkat Ease of Doing Business (EoDB). Menurutnya, dengan adanya sertipikat digital, lebih bisa menghindari pemalsuan. Di dalam sertifikat elektronik nantinya akan diberlakukan tanda tangan elektronik, ketika penandatangan digital dilakukan, operasi kriptografi melekatkan sertifikat digital dan dokumen yang akan ditandatangani dalam sebuah kode yang unik.

Keamanan dijamin, karena seluruh proses pengamanan informasi menggunakan teknologi persandian seperti kriptografi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Di dalamnya akan dijamin keutuhan data yang berarti datanya akan selalu utuh. Tidak dikurangi atau berubah. Untuk kerahasiaannya, dilindungi oleh pengamanan dengan menggunakan teknologi persandian dari BSSN.

Untuk penerbitan sertipikat elektronik dapat dilakukan dengan pendaftaran tanah, untuk pertama kalinya. Untuk tanah yang belum pernah terdaftar. Sedangkan untuk penggantian sertipikat analog menjadi sertipikat elektronik untuk tanah yang sudah terdaftar, prosesnya bisa datang ke kantor pertanahan atau jual beli tanah dan sebagainya. Hal tersebut dijelaskan oleh Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Dwi Purnama.

Menurutnya, yang harus ditegaskan adalah sesuai dengan pasal 16 peraturan tersebut, dinyatakan bahwa tidak ada penarikan sertipikat analog oleh kepala kantor. Jadi saat masyarakat ingin mengganti sertipikat analog ke elektronik atau terjadi peralihan hak atau pemeliharaan data, maka sertipikat analognya ditarik oleh kepala kantor di gantikan oleh sertipikat elektronik.

Selain itu, tujuan penerbitan sertipikat elektronik adalah untuk efisiensi pendaftaran tanah, kepastian hukum dan perlindungan hukum, mengurangi jumlah sengketa sekaligus mengurangi pertemuan fisik antara pengguna layanan dan penyedia layanan. Selain itu juga sebagai upaya minimalisasi biaya transaksi pertanahan.

Dalam hal penyelenggaraannya, nantinya Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik dan PMNA No 3 Tahun 1997 akan berlaku secara berdampingan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah.

Perbedaan antara sertipikat analog dengan sertipikat elektronik ada di bentuknya. Selain itu, di sertipikat elektronik nantinya akan menggunakan hashcode, QR Code, single identity dan menggunakan tanda tangan elektronik yang tidak ada di sertipikat analog. QR Code merupakan salah satu komponen yang ada di dalamnya. Ia merupakan kode berisi data terenkripsi yang digunakan untuk mengakses informasi langsung dokumen elektronik melalui sistem yang disediakan oleh Kementerian. Lalu, ada juga sebuah QR code untuk menunjukkan bidang yang dimaksud pada peta.atrbpn.go.id.

Hal tersebut ditegaskan juga oleh, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil, pemerintah tidak akan melakukan penarikan sertifikat tanah lama dalam proses penerbitan sertifikat elektronik. Pernyataan itu diberikan karena masih banyak sekali pihak yang salah paham, bahwa penerbitan sertifikat elektronik tanah ini akan merugikan masyarakat. Semua sertifikat lama tetap berlaku sampai kemudian ditransformasi ke dalam bentuk sertifikat elektronik, dilakukan secara bertahap dan perlu waktu.

Sementara itu, Sekjen Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Himawan Arief Sugoto, memastikan kebijakan tersebut tidak akan membuat adanya sertifikat ganda. Menurutnya, sertifikat elektronik akan diterbitkan bertahap sampai data fisik dan yuris valid dan sudah masuk dalam data digital. Maka nantinya akan ditukar agar tidak ada dua produk dengan sertifikat elektronik, maka pemalsuan sertifikat atau ganda bisa dieliminir, juga hilang dokumen tanah.

Selain itu, ditegaskan juga untuk lebih berhati-hati agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mengingat, setiap muncul kebijakan baru, pasti ada saja celah dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memanfaatkannya. Karena itu, jika ada yang mengaku dari BPN untuk melakukan penarikan sertifikat tanah analog, bisa dipastikan penipuan. Karena prosesnya nanti akan dilakukan secara resmi dan bertahap setelah semuanya diselesaikan. Masyarakat diminta waspada untuk tidak percaya begitu saja terkait hal ini, dan diminta agar segera melaporkan kepada kantor BPN terdekat bila untuk mendapatkan informasi resminya.

Nah teman-teman, itu tadi penjelasan terkait kebijakan pemerintah tentang penerbitan sertifikat digital. Kami mencoba merangkumnya dari banyak sisi dengan mengutip sudut pandang dari berbagai pihak terkait kebijakan ini. nantikan artikel lanjutannya ya.. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan dan bermanfaat..

Leave A Reply

Your email address will not be published.