PRINSIP PRINSIP PENGENALAN PENGGUNA JASA NOTARIS

Dalam artikel sebelumnya kita sudah membahas Permenkumham No. 9 tahun 2017 mengenai transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh klien atau calon kliennya (dalam hal ini di sebut sebagai Pengguna Jasa), yang wajib di waspadai dan wajib pula dilaporkan oleh notaries kepada PPATK.
Jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 18 UU No  8 tahun 2010 disebutkan bahwa Pihak Pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa. Hal ini ditegaskan pula dalam pasal 8 PP No 43 tahun2015 yang menyebutkan bahwa Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa.
Melanjutkan pembahasan tersebut, kali ini saya akan membahas mengenai Bagaimana Notaris dapat mengenali Pengguna Jasa yang menyimpang tersebut?

Jadi begini, pada prinsipnya  Notaris harus mengenali kliennya atau dalam Permenkumham tersebut disebut sebagai Pengguna Jasa, dengan cara:

1. identifikasi Pengguna Jasa;

Notaris melakukan identifikasi  melalui pengumpulan informasi Pengguna Jasa. Pengumpulan informasi mengenai Pengguna Jasa dilakukan terhadap orang perseorangan, Korporasi; dan perikatan lainnya (legal arrangements). 

1. Verifikasi Pengguna Jasa; dan

Notaris wajib melakukan verifikasi terhadap informasi dan dokumen. Dalam hal ini Notaris dapat meminta keterangan kepada Pengguna Jasa untuk mengetahui kebenaran formil dokumen dan apabila terdapat keraguan atas kebenaran formil dokumen, Notaris dapat meminta dokumen pendukung lainnya dari pihak yang berwenang.

Verifikasi terhadap informasi dan dokumen dilaksanakan sebelum melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa. Notaris dapat melakukan hubungan usaha atau transaksi sebelum proses verifikasi selesai, apabila Notaris telah menerapkan prosedur manajemen risiko. Bila Notaris melakukan hubungan usaha sebelum proses verifikasi selesai maka proses verifikasi wajib diselesaikan sesegera mungkin, setelah terjadinya hubungan usaha Pengguna Jasa dengan Notaris.

Hubungan usaha dilakukan dengan memperhatikan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme dapat dikelola secara efektif danproses pertemuan langsung ini tidak mengganggu kegiatan usaha secara normal.

1. Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.

Notaris melakukan pemantauan kewajaran Transaksi Pengguna Jasa. Dalam hal pencatatan transaksi dan sistem informasi seorang Notaris bertanggung jawab terhadap adanya pencatatan transaksi dan sistem informasi mengenai identifikasi, pemantauan, dan penyediaan laporan mengenai transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa.  Pencatatan transaksi dan sistem informasi dapat dilakukan secara non elektronik maupun elektronik yang disesuaikan dengan kompleksitas dan karakteristik Notaris. Sistem informasi yang dimiliki memungkinkan Notaris untuk menelusuri setiap transaksi apabila diperlukan, baik untuk keperluan internal dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, maupun dalam kaitannya dengan penegakan hukum.

Dapatkah Notaris memutuskan hubungan  usaha dengan pengguna jasa?

Jadi misalnya notaries sudah berusaha untuk menerapkan prinsip kehati-hatian tersebut kepada kliennya karena memandang bahwa transaksi dimaksud adalah transaksi yang mencurigakan, dengan meminta dokumen tambahan. Pada saat klien atau calon klien (Pengguna Jasa) tersebut menolak memberikan, maka Notaris wajib memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa jika Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali Pengguna Jasa atau Notaris meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa. Bahkan selanjutnya Notaris wajib melaporkan kepada PPATK mengenai tindakan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan. Pelaporan dilakukan sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Notaris mengetahui adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan tersebut.

Notaris juga wajib menghentikan penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa dalam hal:

1. Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa diduga terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme; dan
2. Notaris meyakini bahwa penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang sedang dilakukan akan melanggar ketentuan anti-tipping off.

Transaksi tersebut wajib dilaporkan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan ke PPATK. Notaris memutuskan menolak atau meneruskan Transaksi melalui analisis Transaksi Pengguna Jasa.

Bagaimana sebaiknya para Notaris menyikapi Permenkum Ham No. 9 tahun 2017, apakah justru menjadi beban bagi kalangan Notaris?

Saya pribadi sependapat dengan rekan Taufik, Notaris Jakarta Selatan yang menyatakan melalui media social Whattsapp massanger, bahwa kalangan Notaris seharusnya tidak perlu cemas dan menjadikan hal tersebut sebagai beban karena adanya kewajiban tersebut. Kata kunci untuk adanya kewajiban sebagai Pihak Pelapor TKM sebagaimana diatur dalam PP No 43 tahun 2015 danPermenkum HAM No. 9 tahun2017 tersebut adalah “mewakili kepentingan Pengguna Jasa“. Jika Notaris tidak bertindak untuk mewakili atau tidak bertindak untuk dan atas nama Pengguna Jasa maka kewajiban tersebut adalah tidak ada. Selama ini baik dalam Undang-Undang Jabatan notaries maupun dalam Kode Etik Notaris, profesi Notaris adalah profesi yang netral, sehingga memang diwajibkan untuk bersikap mandiri, tidak memihak ataupun bertindak untuk kepentingan ataupun atas nama kliennya seperti halnya pengacara. Beda,…. Karena notaries bagaimanapun adalah pejabat Negara yang bertindak mewakili negara. Hal ini ditegaskan dalam pasal 2 (3) Permenkum HAM No. 9 tahun2017 yang menyatakan bahwa Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi Notaris dalam memberikan jasa berupa mempersiapkan dan melakukan transaksi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa.

Maka dari itu jika Notaris hanya bertindak dalam rangka menjalankan jabatannya sesuai kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) maka Notaris tidak punya kewajiban untuk melakukan pelaporan TKM dan Notaris tidak termasuk sebagai Pihak Pelapor TKM sebagaimana dimaksud dalam PP No. 43 tahun2015 dan Permenkum HAM No. 9 tahun2017 tersebut.
Dari pengaturan dan penjelasan sebagaimana tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa sebenarnya Notaris bukanlah sebagai Pihak Pelapor untuk TKM sebagaimana yang diatur dalam pasal 17 UU 8/2010.
Akan tetapi jika Notaris bertindak untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pihak lain (Pengguna Jasa) maka sesuai ketentuan pasal 3 jo pasal 8 PP No 43 tahun 2015 dan pasal 2 (3) Permenkum HAM No 9 tahun2017. Maka Notaris telah masuk dalam kategori sebagai Pihak Pelapor untuk Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM).
Referensi hukum:

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Repulik Indonesia No. 9 tahun 2017

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 tahun 2016

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015

Undang-Undang No. 8 tahun 2010