PERAN PENTING NOTARIS DALAM KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL Part I

Dunia yang semakin tanpa batas berimbas pada jasa-jasa hukum. Persilangan sistem hukum semakin melebar. Dalam hukum perdata, misalnya, praktek perdagangan internasional telah membuat batas-batas pemisah antar sistem hukum kian tipis.

Hari ini kita akan membahas tentang Hukum Internasional mengenai bisnis internasional yang terkait dengan klausula-klausula apa saja yang harus di perhatikan dalam membuat sebuah kontrak terutama mengingat saat ini sedang maraknya sebuah pergeseran secara besar-besaran dimana saat ini kita yang sedang menganut civil law seolah-olah dipaksa berubah menjadi konsep common law. Dimana konsep kontraknya menjadi sangat berubah. Sebagai praktisi hukum terutama khusunya notaris bagaimana cara menyikapinya?

Di era globalisasi sekarang ini interaksi antar pelaku usaha tidak hanya dalam satu Negara tetapi bisa dengan berbagai Negara. Pelaku usaha dari berbagai Negara jika mereka akan membuat suatu usaha harus diwujudkan melalui sebuah kontrak/perjanjian. Bicara tentang formation of contract. Kontrak akan sah menurut Negara tersebut misalnya perjanjian yang satu bertanda tangan di Indonesia, yang satu bertanda tangan di luar Negeri. Sementara yang kita tahu di Indonesia memakai KUH Perdata Pasal 1320 yang menyebutkan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab (causa) yang halal.

Persyaratan yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek perjanjian. Sedangkan, persyaratan yang ketiga dan keempat berkenan dengan objek perjanjian dinamakan syarat objektif. Sedangkan persyaratan dari Negara lain seperti Singapura, Amerika atau Inggris mereka mempunyai sistem yang berbeda yaitu offer and acceptance dimana suatu perjanjian lahir dengan terjadinya kesepakatan atau pertemuan antara penawaran dan permintaan, penawaran diajukan oleh salah satu pihak yang kemudian diterima oleh pihak yang lain. Lalu bagaimana cara menjembatani permasalahan tersebut?

Sebenarnya ada yang namanya CISG (The United Nations Convention On Contracts For The International Sale Of Goods) Konvensi PBB tentang Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional juga dikenal sebagai Konvensi Wina adalah perjanjian multilateral yang menetapkan kerangka kerja yang seragam untuk perdagangan internasional. Yang menjadi problematic adalah Indonesia belum meratifikasi (mengesahkan) sehingga muncul masalah bagaimana Indonesia dapat mengikuti transaksi internasional? Tapi ada cara gampang menyelesaikan masalah seperti ini, yaitu dengan cara pelaku usaha Indonesia datang ke Negara mereka atau pelaku usaha Negara mereka datang ke Indonesia. Dengan demikian, mereka sama-sama berada dalam aturan hukum yang berkaitan dengan keabsahan dari perjanjian yang berlaku, baik itu hukum Indonesia ataupun hukum Negara lain. Dikarenakan Indonesia belum meratifikasi CISG maka, bisa juga menggunakan KUH Perdata Pasal 1320. Artinya pelaku usaha yang akan membuat kontrak kesepakatan bersama secara internasional harus datang ke Indonesia supaya bisa diberlakukan menurut hukum Indonesia.

Karena jika mereka menganut hukum dari Negara masing-masing tidak akan ada penjembatan antara dua masalah dari common law dan civil law. Jika kita sudah meratifikasi sebenarnya kita akan merubah ketentuan-ketentuan KUH Perdata sepanjang berkaitan dengan CISG sesuai dengan konvensi, karena memang konvensi ini di buat untuk dua Negara yang menganut dua sistem yang berbeda. Kalau bicara soal kontrak antar Negara tentu notaris harus memperhatikan dari pihak ketiga apa sudah sah atau belum dalam menandatangani kontrak. Misalnya dia seorang individu apakah memang sudah cakap? kalau dia sebuah PT apakah merupakan orang yang bisa menduduki jabatan yang mewakili sebuah perseroan itu? jika dia bukan direksi dia harus memiliki surat kuasa tapi kalau dia direksi dia tidak perlu memiliki surat kuasa karena anggaran dasar sudah mengatakan bahwa perseroan akan diwakili oleh direksi demikian pula dengan UU PT di Indonesia.

Kalau misalnya dari luar negeri bagaimana? ada kesulitan tersendiri bahwa notaris Indonesia tentu hanya kompeten untuk melihat berdasarkan hukum di Indonesia. Ada 2 cara penyelesaiannya. Yang pertama, dengan opini dari lawyer bahwa ini berwenang mewakili PT, sedangkan yang kedua ada perjanjian representation and warranties yang disebut dengan pernyataan dan jaminan. Jadi para pihaknya menyatakan diri bahwa dia berwenang dan perseroannya bisa melakukan tindakan hukum. Tapi jika ada perjanjian seperti itu maka harus ada klausula tentang wanprestasi siapa tau jika di kemudian hari dia tidak berwenang artinya pernyataan dan jaminan ini tidak benar maka itu yang harus dimasukkan dalam pasal tentang wanprestasi.

Lalu kemudian konsekuensinya pihak yang tidak melakukan wanprestasi itu bisa mengakhiri secara sepihak perjanjian, itu yang harus ada dalam pasal kontrak. Kalaupun istilahnya kedudukan-kedudukan berkuasa misalnya antara bank dengan nasabahnya ada perasaan bahwa bank lebih berkuasa terhadap nasabah sehingga kadang bank yang menentukan event of defaultnya diberikan negative konvenen dan positif konvenen dari sisi yang bersangkutan apakah bisa membatalkan suatu perjanjian tersebut? katakanlah sebagai debitur atau seseorang yang berjanji membatalkan dengan kondisi seperti itu. Ini berkaitan dengan posisi tawar jadi kalau misalnya bank memiliki posisi tawar yang lebih tinggi justru konsen yang muncul adalah mereka khawatir kalau misalnya pelaku pihak debitur dari Indonesia tidak memenuhi persyaratan pernyataan dan jaminan sehingga dia akan mengatakan bahwa itu dimasukkan dalam ketentuan event of default, lalu kemudian bisa mengakhirinya secara sepihak. Tapi kalau misalnya dari pihak nasabah karena posisi tawarnya lebih lemah maka ia dapat memilih take it or leave it.

Dalam konteks seperti notaris harus memberi tahu keadaan posisi tawarnya, mungkin saja dari pihak banknya dia tidak mau kalau misalnya dia tidak memenuhi pernyataan dan jaminan tapi pasti ia akan mengatakan bahwa sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dan berhak melakukannya. Kemudian pihak yang menandatangani adalah orang yang sudah memiliki wewenang atau jika posisi mereka sejajar bisa diselesaikan dengan cara negosiasi.

Referensi :
– KUH Perdata Pasal 1320
– CISG  (The United Nations Convention On Contracts For The International Sale Of Goods)