Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 12 tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah

Pada tanggal 27 Mei 2019, di Jakarta telah ditetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN No 12 tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah, yang disahkan oleh Sofyan A. Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Peraturan Menteri ini diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2019, dan disahkan oleh Widodo Ekatjahjana, selaku Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada saat tanggal diundangkan peraturan tersebut.

Peraturan ini setingkat dengan Undang-undang, dimana Pasal 16 ayat (1) huruf (h) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan bahwa “hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53. ”Peraturan ini berlaku untuk pelaku pembangunan, khususnya badan usaha milik negara atau daerah, badan usaha milik desa, koperasi dan badan usaha milik swasta yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan atau swadaya masyarakat. Hal ini dikarenakan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah dirasa belum dapat sepenuhnya menampung perkembangan dan kebutuhan pengaturan konsolidasi tanah. Untuk itu,perlu ditetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, maka Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (PKBPN) Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah dicabut.

Adapun perubahan yang terjadi dapat dilihat pada Pasal 1. Pada PKBPN hanya terdapat 6 (enam) pembahasan, diantaranya konsolidasi tanah, peserta konsolidasi tanah, tanah obyek konsolidasi tanah, sumbangan tanah untuk pembangunan, tanah pengganti biaya pelaksanaan dan surat ijin menggunakan tanah, sedangkan pada Permen Nomor 12 Tahun 2019 terdapat 33 (tiga puluh tiga) pembahasan mengenai konsolidasi tanah.

Baca Juga; Presiden Teken Perpres Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah

Pada Pasal 2 PKBPN berisi tentang tujuan dan sasaran mengenai konsolidasi tanah diantaranya tujuan konsolidasi yaitu untuk mencapai pemanfaatan tanah secara optimal, melalui peningkatan efisiensi dan produktifitas penggunaan tanah, dan sasaran konsolidasi tanah, yaitu terwujudnya suatu tatanan penguasaan dan penggunaan tanah yang tertib dan teratur. Berbeda dengan Permen Nomor 12 Tahun 2019 yang berisi tentang maksud dan tujuan mengenai konsolidasi tanah. Di mana maksud dari Permen No 12 tahun 2019, yaitu :

• Mewujudkan penggunaan dan pemanfaatan tanah secara optimal melalui konsolidasi tanah;
• Meningkatkan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah dan ruang;
• Meningkatkan kualitas lingkungan;
• memberikan kepastian hukum hak atas tanah dan ruang di atas dan/atau di bawah tanah.

Untuk tujuan dari Permenter sebut yaitu: a. penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui konsolidasi tanah dapat menciptakan lingkungan hidup yang baik sesuai rencana tata ruang; dan b. tersedianya tanah untuk kepentingan umum dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Pada BAB tentang Pelaksanaan, pada PKBPN hanya terdapat 3 (tiga) pasal yang pada intinya menerangkan bahwa penyelenggaraan konsolidasi tanah adalah tanggung jawab kepala BPN, terutama dalam hal penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah objek konsolidasi tanah dan juga tentunya melibatkan instansi-instansi terkait, serta masyarakat di bawah koordinasi Gubernur dan Bupati/Walikota. Bila melihat pada Permen Nomor 12 Tahun 2019, terdapat 18 pasal, yang menerangkan bahwa pelaksanaan konsolidasi tanah meliputi kegiatan: a. pengumpulan data fisik, yuridis dan penilaian objek konsolidasi tanah; b. penyusunan desain dan rencana aksi konsolidasi tanah; c. pelepasan hak atas tanah dan penegasan tanah objek konsolidasi tanah; d. penerapan desain konsolidasi tanah (staking out); dan e. penerbitan sertifikat hak atas tanah dan penyerahan hasil konsolidasi tanah.

BAB tentang Sumbangan Tanah untuk Pembangunan pada Permen Nomor 12 Tahun 2019 dirubah, karena kata “sumbangan tanah” dianggap merugikan masyarakat walaupun judulnya adalah kesepakatan bersama peserta konsolidasi tanah. BAB mengenai sumbangan tanah ini tetap ada, namun bahasanya diperhalus agar tidak menyinggung perasaan peserta konsolidasi tanah, sebab pemerintah kota/daerah dalam hal ini sangat membutuhkan tanah tersebut untuk pembangunan daerahnya, misalnya sebagai sarana dan prasarana jalan raya. Dicantumkan pula pada format berita acara kesepakatan, bahwa sebelum masyarakat pemilik tanah setuju untuk menyerahkan tanahnya, mereka masih disebut dengan calon peserta konsolidasi tanah. Dan pada tahap akhir akan terbit keputusan pemberian hak atas tanah objek konsolidasi tanah yang ditetapkan oleh kepala kantor pertanahan kabupaten/kota mengenai pemberian hak atas tanah objek konsolidasi tanah di daerah setempat.

Terakhir adalah bab tentang Pembiayaan, pada Permen Nomor 12 Tahun 2019 tetap ada, hanya isinya sedikit lebih wajar, contohnya pembiayaan penyelenggaraan konsolidasi tanah berasal dari berbagai sumber, seper partisipasi masyarakat. Berbeda dengan aturan sebelumnya yang menyebutkan bahwa pembiayaan ditanggung para peserta konsolidasi tanah melalui “sumbangan”. Pemerintah kota/daerah juga ikut memberikan insentif lainnya dalam penyelenggaraan konsolidasi tanah untuk meningkatkan nilai tambah kawasan. Adapun pembiayaan penyelenggaraan konsolidasi tanah diperuntukkan bagi: a. biaya perencanaan; b. biaya administrasi pertanahan melalui mekanisme PNBP; c. biaya kompensasi dengan ganti rugi; d. biaya relokasi sementara dan tunjangan kehilangan penghasilan; e. biaya administrasi perizinan; f. biaya pembangunan fisik bangunan dan PSU; g. biaya pemeliharaan bangunan/gedung; h. biaya peremajaan bangunan/gedung; dan i. biaya lain-lain.

Bagi kalian yang tidak sempat membaca, kita dengerin yuk lewat podcast IDLC.ID yang ada di spotify

Referensi :
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN No 12 tahun 2019
Pasal 16 ayat (1) huruf (h) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (PKBPN)