Take a fresh look at your lifestyle.

Nomor Induk Berusaha (NIB) Berfungsi Sebagai SIUP, TDP, API dan Kepabenanan

204,674

(Pembahasan Perpres No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha).

Indonesia ditetapkan sebagai negara nomor dua terbaik di dunia untuk berinvestasi (versi US News 2018), namun memiliki peringkat yang awalnya cukup rendah dalam kemudahan berinvestasi atau Ease of Doing Business (EoDB) di tahun 2017, yaitu di peringkat 91 di dunia. Setelah melakukan berbagai pemangkasan jenis perijinan dan jangka waktu proses perijinan, World Bank kembali merilis dan mengumumkan bahwa Indonesia di tahun 2018 telah berhasil melejit 19 peringkat, yaitu ke peringkat 72 di dunia.

Namun, peringkat ke 72 di dunia dalam EoDB tersebut tidak membuat pemerintah Indonesia merasa cukup puas, karena potensi Indonesia yang sangat besar sebagai nomor 2 terbaik untuk destinasi investasi di dunia ini masih bisa di tingkatkan kembali jika EoDB nya juga meningkat tajam. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Perpres RI No. 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Pertimbangan terbitnya Perpres ini karena perkembangan jumlah, penyebaran, skala, maupun efisiensi kegiatan usaha merupakan penentu utama dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan serta ketimpangan antar daerah maupun antar kelompok pendapatan.

Percepatan pelaksanaan berusaha di dalam Perpres ini secara umum akan dilakukan melalui:

  • Pembentukan satuan tugas (satgas) di Kementrian atau Lembaga, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten atau Kota yang bertugas mengawal pelaksanaan investasi atau kegiatan usaha dan membantu penyelesaian perizinan yang diperlukan oleh pelaku usaha.
  • Memperbolehkan Investor atau pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan di Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Strategis Pariwisata, Kawasan industri dan Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas menunda perizinan tertentu.
  • Menggunakan data atau dokumen bersama dalam perizinan berusaha.
  • Melakukan penyederhanaan regulasi dan mempermudah birokrasi perizinan berusaha.
  • Menyatukan pengajuan perizinan, proses dan pengeluaran perizinan berusaha melalui sistem pengelolaan perizinan terpadu secara elektronik atau yang disebut dengan istilah Online Single Submission (OSS).

Percepatan Pelaksanaan Berusaha dilakukan dalam 2 tahapan (pasal 2) Disebutkan dalam tahap pertama, pengawalan dan penyelesaian hambatan melalui pembentukan Satuan Tugas. Pelaksanaan Perizinan Berusaha dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist) yang dilakukan di KEK, KPBPB, Kawasan Industri, dan KSPN. Pelaksanaan Perizinan Berusaha dengan menggunakan data sharing dan penyampaian yang tidak berulang yang dilakukan di luar KEK, KPBPB, Kawasan Industri, dan KSPN.

Selanjutnya di tahap Kedua,  percepatan dalampelaksanaan reformasi peraturan Perizinan Berusaha dan  penerapan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission). Pelaksanaan kedua tahapan ini dapat dilakukan secara bersamaan. Dengan terbitnya Perpres  ini jika ingin mengajukan izin berusaha sudah tidak diperlukan lagi belasan izin seperti SIUP, TDP, dan lain-lain. Semua terintegrasi dalam satu izin yaitu NIB (Nomor Induk Berusaha) yang pengurusannya akan selesai dalam 30 menit. Nomor Induk Berusaha (NIB) berfungsi juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan akses kepabeanan.

Terobosan DKI JAKARTA Melalui JakEVO

Terkait dengan Perpres No. 91 tahun 2017, Pemprov DKI Jakarta baru-baru ini meluncurkan JakEVO, aplikasi smartphone untuk mengurus perizinan di DKI yang diharapkan bisa mendorong peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia dari posisi ke 72 menjadi ke posisi 40 besar dunia.Dalam artikel megapolitan.kompas.com, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Edy Junaedi menyampaikan, selain untuk perizinan, aplikasi ini bisa digunakan untuk mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Menurutnya Pemrov DKI menyadari betul bahwa perkembangan ekonomi di Indonesia kian pesat dan semakin banyak usaha baru bermunculan. Kemajuan ini harus didukung dengan perizinan yang lebih baik sehingga para pelaku usaha dapat menyadari bahwa mengurus perijinan sendiri itu mudah.

 

Bagaimana alur proses mengurus perizinan berusaha dengan menggunakan aplikasi JakEVO?

Bapak Edy mengatakan, pengajuan izin dengan aplikasi ini lebih singkat karena hanya dengan tiga langkah. Tiga langkah itu yakni pengunggahan dokumen, tagging lokasi, serta disclaimer. Kemudian, dalam waktu 30 menit, pemohon sudah dapat menerbitkan SIUP dan TDP-nya sendiri

Pada tahap awal pemohon harus mengunduh aplikasi JakEVO melalui Play Store atau dengan mengunjungi situs web jakevo.jakarta.go.id dan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta. Pemohon juga harus sudah mempersiapkan berkas yang akan diunggah sudah dalam bentuk Digital. Berkas  apa saja yang harus diunggah tersebut terdapat dalam aplikasi JakEVO tersebut. Aplikasi JakEVO ini memungkinkan pemohon untuk mengunggah lebih dari satu berkas dalam waktu bersamaan. Berkas disimpan dalam folder “berkas saya” sehingga pemohon tidak perlu mengunggah ulang untuk izin yang selanjutnya ingin diajukan. Apabila pemohon tidak mengunggah berkas persyaratan sesuai ketentuan, pemohon akan diberi peringatan oleh petugas melalui fitur komentar.

Selanjutnya berkas yang telah diunggah oleh pemohon akan diverifikasi oleh petugas/ staff back office . Permohonan disetujui bila sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.  Tim surveyor akan melakukan survey lokasi usaha atau bangunan. Setelah lokasi usaha atau lokasi bangunan telah disurvey, pemohon diwajibkan membayar retribusi sebagaimana peraturan yang berlaku. Setelah pembayaran retribusi, proses selanjutnya adalah mendapatkan persetujuan kepala unit.

Umumnya, proses izin langsung menuju tahap penomoran. Namun, untuk izin-izin tertentu juga perlu persetujuan oleh kepala unit yang berada pada tingkat lebih tinggi. Tahap selanjutnya, setelah persetujuan kepala adalah penomoran SK Izin oleh staff TU. SK Izin akan dikirimkan ke akun pemohon, dan diinput oleh pengolah data.  Jika perizinan SIUP dan TDP telah selesai diproses, pemohon akan mendapatkan notifikasi via email dan arahan untuk mengunduh sertifikat SIUP dan TDP secara online tanpa harus meminta tanda tangan basah. Pemohon tidak perlu mendatangi service point berkat teknologi digital signature olehpejabat yang berwenang.

Bagaimana untuk pelaku usaha yang sudah memiliki izin lama?

Pelaku usaha dapat menunggu sampai salah satu izin (SIUP/TDP) habis, selanjutnya dapat mengajukan Nomor IndukBerusaha (NIB) secara online.

Tentunya dengan adanya Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) melalui aplikasi JakEVO ini diharapkan akan mempermudah para pelaku usaha dalam mengurus perizinan berusaha.

Referensi hukum

Perpres RI No. 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha

 

Referensi Online

megapolitan.kompas.com

oss.ekon.go.id

 

5 Comments
  1. AHSAN says

    Assalamuallaikum Bu Irma Devita yang dirahmati Allah, apakah dengan ini pembuatan CV atau PT sdh bisa langsung melalui OSS atau teteup harus TDP DOMISILI lanjut SIUP trus AKTA NOTARIS masuk dinas perizinan daerah ke pajak seperti biasa, saya baca diaturannya ko seperti konfirmasi pemda ke oss atau sebaliknya, mohon sekiranya memberikan pencerahannya ??
    Terimakasih salam hormat AHSAN

    jawab :

    waalaikumussalam warohmatullahi wabarokatuh

    Kalau untuk pembuatan CV atau PT dalam hal Surat Keterangan Terdaftar ataupun SK, tetap harus dari AHU terlebih dahulu pak, sebab AHU ini sebenarnya fungsinya sebagai pendata nama-mana CV dan PT agar tidak ada yang sama, dan data-data di AHU akan otomatis kerintegrasi ke OSS. Sedangkan untuk pendaftaran OSS produknya adalah NIB dan Izin Usaha. Jadi kalau sudah daftar di OSS, bapak tidak perlu untuk buat Domisili, SIUP, TDP dan lainnya. Untuk JakEvo ini saya berikan satu contoh penyedia jasa perizinan yang dibuat oleh Pemda DKI. JakEvo adalah media jasa milik pemerintah provinsi DKI Jakarta berbasis online yang fungsinya membantu dalam pembuatan perizinan menjadi lebih mudah dan cepat. Intinya JakEvo membantu anda-anda dalam membuat perizinan di OSS.

    demikian.

  2. herlyne says

    mau nanya, kalau perusahaan sudah punya SIUP/TDP/API apakah harus daftar NIB sekarang??
    Apakah nunggu sampai salah satu dari SIUP/TDP habis masa berlaku seperti yang dijelaskan diatas. Karena saya dapat info dari PPJK saya kalau perusahaan kami harus daftar NIB sekarang.

    Mohon Pencerahannya

    Terima kasih

    jawab :

    Tergantung kebutuhannya bu. Kalau memang dari instansi melalui PPJK sekarang meminta NIB sebagai data perizinan perusahaan anda, maka anda sekarang harus membuat NIB dan Izin Usahanya. Namun apabila hanya untuk berjaga-jaga saja, maka saran saya tunggu sampai salah satu izin usaha anda berakhir, baru anda buat NIB dan Izin Usaha dari OSS.

    demikian.

  3. Lewat Online says

    Saya sudah mendaftar di OSS, sudah mendapatkan NIB. Namun masalahnya adalah saya tidak bisa mendapatkan SIUP dari OSS, apakah memang harus dan wajib didaftarkannya di JakEvo?

    Terimakasih….

    jawab :

    Mengapa anda tidak bisa mendapatkan SIUP dari OSS? Setau saya, didalam proses pendaftaran izin usaha di OSS, ada juga jenis izin usaha yang termasuk izin usaha perdagangan. Mungkin anda baru melakukan pendaftaran hanya sampai dengan NIB saja, untuk proses pendaftaran izin usahanya belum diselesaikan. JakEvo itu adalah media jasa milik pemerintah provinsi DKI Jakarta berbasis online yang fungsinya membantu dalam pembuatan perizinan menjadi lebih mudah dan cepat. Jadi menurut saya fleksibel saja, apabila anda ingin mengurus SIUP di JakEvo tidak masalah, atau apabila anda ingin mengurus SIUP dan perizinan lain di kantor notaris atau di badan usaha penyedia jasa pembuatan izin-izin juga tidak masalah, yang penting izin usaha bisa keluar dan dipakai sebagai izin operasional badan usaha anda.

    demikian.

  4. Jonathan Gunawan says

    Saya mengurus perizinan lewat OSS dimaksud, dan ternyata sistemnya tidak jalan dan tidak user-friendly. Saya pun ingin menulis keluhan (tersedia formulir), lagi-lagi formulirnya tidak bisa dikirimkan. Pesan error “Ada 1 kolom lagi yang harus diisi.” Padahal semuanya sudah saya isi. Gagallah saya mendapat NIB. Saya sarankan BKPM selaku owner menguji coba sistem dengan cara mencoba sendiri ajukan izin2, bukan hanya menyerahkan urusan pengembangan sistem/aplikasi kepada orang IT.

    jawab :

    Mohon maaf, apakah anda sudah pernah ikut pelatihannya atau sudah pernah konsultasi di bkpm? Kalau menurut saya sistem oss tidak terlalu sulit. Mungkin sistemnya sedang maintenance atau anda sendiri kurang jam terbang untuk pemakaiannya. Sering-sering datang ke bpkm untuk konsultasi sekaligus praktek, karena setau saya bpkm hanya penyedia layanan, anda sendiri yang harus menyelesaikan perizinan tersebut. Misalnya untuk komitmen, mungkin bkpm hanya sebatas mengkontrol atau memberi saran, karena yang tau dilapangan untuk ada atau tidak adanya komitmen itu adalah anda sendiri sebagai pengurus perizinan. Jadi saran saya sering-sering berkonsultasi di bpkm dan di instansi terkait perizinan yang anda buat.

    demikian.

  5. aditya says

    Mohon pencerahannya, dalam akta notaris yang saya daftarkan 3 KBLI, apakah diperbolehkan menambah KBLI di OSS.

    jawab :

    Maksudnya apakah 3 KBLI tersebut ditambah lagi dengan KBLI lain yang tidak ada didalam akta atau ketiga KBLI tersebut didaftarkan di dalam OSS? Setau saya, di dalam OSS tidak ada batasan maksimal untuk perusahaan mengeluarkan izin usahanya, namun dengan catatan masing-masing izin usaha harus saling berkaitan misalnya perdagangan, lain kalau misalnya perusahaan tersebut dibidang pertambangan, maka KBLI nya khusus pertambangan saja. Terkait dengan hal diatas, apabila anda ingin mendaftarkan 3 KBLI di OSS sekaligus, boleh saja, asal komitmen diselesaikan paling telat 1 tahun dan kegiatan usahanya saling berkaitan. Sebab pada saat kita melakukan pendaftaran di OSS, Izin Usaha bisa saja diterbitkan namun dengan keterangan “belum efektif” dan wajib diselesaikan komitmennya dalam jangka waktu maksimal 1 tahun, dan apabila dalam jangka waktu tersebut komitmen belum diselesaikan, maka Izin Usaha tersebut tidak berlaku dan harus dilakukan pendaftaran ulang pada OSS. Namun apabila ingin menambahkan KBLI yang tidak ada di dalam akta, setau saya tidak bisa, karena data-data perusahaan yang ada di OSS saling terkait dengan yang ada di kemenkumham. Jadi pada saat kita melakukan pendaftaran salah satu badan hukum, data-data dari kemenkumham otomatis muncul di OSS, namun tidak bisa ditambah selain yang ada pada data tersebut.

    demikian.

Leave A Reply

Your email address will not be published.