Take a fresh look at your lifestyle.

INDEX

1. Badan Usaha
Perseroan Comanditair (CV)

  1. Prosedur, Cara dan Syarat Mendirikan CV
  2. Pendirian Cabang CV
  3. Peningkatan Bentuk Usaha dari CV Menjadi PT
  4. Dapatkah CV Didirikan oleh Suami Isteri?
  5. Contoh Akta Pendirian CV
  6. Firma Sebagai Alternatif Bentuk Usaha
  7. Maatschap (Persekutuan Perdata)
  8. Pendirian BUMDesa

YAYASAN

  1. Proses Teknis Pendirian Yayasan di Indonesia
  2. Bolehkah Orang Asing Mendirikan Yayasan?
  3. Bagaimana agar Yayasan Asing Bisa Beroperasi di Indonesia?
  4. Pendirian Yayasan Oleh Orang atau Badan Hukum Asing di Indonesia
  5. Cara Penggunaan Sisa Hasil Likuidasi Kekayaan Yayasan Yang Bubar
  6. Tata Cara Pembubaran Yayasan (1)
  7. Pembubaran Yayasan (2)
  8. Contoh akta Pendirian Yayasan
  9. Mengapa Saat Ini Pengusaha Tidak Memilih Yayasan Sebagai Bentuk Usahanya?
  10. Keterlibatan Koperasi dalam Pendirian Yayasan
  11. Permenhumkam No.13 Tahun 2019 tentang Yayasan
  12. Mengapa BUMN Tidak Boleh Lagi Mengelola Yayasan?
  13. Tata Cara Perubahan dan Penyesuaian Menjadi BHP
  14. Peraturan Pelaksanaan UU BHP (Permen No. 32/2009)

LSM/ORMAS/HIMPUNAN

  1. Pendirian Himpunan/Ikatan/Paguyuban/Ormas/LSM
  2. Pendirian NGO atau LSM Asing di Indonesia

PERSEROAN TERBATAS

  1. Prosedur, Cara dan Syarat Pendirian PT
  2. Dapatkah Pegawai Negeri Menjadi Pengusaha? 
  3. Lagi, Ketentuan Apakah PNS Bisa Menjadi Pengusaha?
  4. Apakah TNI atau POLRI bisa menjadi pengusaha? (lanjutan)
  5. Bentuk Usaha Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Memiliki SIUP
  6. Perubahan Klasifikasi SIUP
  7. Konsekwensi penggunaan nama orang lain dalam PT (nominee arrangement)
  8. Penempatan Tenaga Kerja Asing Pada PT Non PMA
  9. Pendirian Kantor Perwakilan Perdagangan Asing
  10. Pendirian Kantor Cabang Bank Asing
  11. Inbreng
  12. Akuisisi
  13. Rapat Umum Pemegang saham Perseroan
  14. Prosedur Pendirian PT PMA
  15. Pendirian PT Penanaman Modal Asing (PMA) II 
  16. Usaha Home Industri, Makanan, Minuman dan Obat-obatan
  17. Transaksi Benturan Kepentingan
  18. SERBA SERBI MODAL VENTURA Part I
  19. Fintech Lending – Solusi Pembiayaan Cepat Berbasis Tekhnologi
  20. Fintech Lending  Company – Prosedur Pendiriannya
  21. Pendaftaran dan Perijinan Fintech Lending Company
  22. Peningkatan Bentuk Perusahaan dari CV menjadi PT
  23. Ketentuan Nilai Investasi dan Permodalan Bagi PMA
  24. Perizinan PMA
  25. Hak Akses dan Mekanisme Korporasi Luar Negeri
  26. Aturan Beneficial Owner Terbit, Korporasi Wajib Ungkap Penerima Manfaat Usaha
  27. Percepatan Izin Berusaha Melalui Layanan Prioritas
  28. Pengawasan dan Pemanfaatan Data Korporasi
  29. Nomor Induk Berusaha (NIB) Berfungsi Sebagai SIUP, TDP, API dan Kepabenanan
  30. PP 13/2018: Meninjau kembali pemilik manfaat dan perjanjian nominee dalam korporasi
  31. Proses Teknis Pendirian PT
  32. Pendirian Perseroan Terbatas (PT)
  33. Keabsahan Perbuatan Hukum Para Pendiri PT (berdasarkan UU No. 40/2007)
  34. Pokok-Pokok Perbedaan Antara UUPT No.1/1995 dengan UUPT No.40/2007
  35. Contoh Akta Pendirian PT Berdasarkan UU No. 40/2007
  36. Versi Perbedaan Draft Akta Pendirian PT.
  37. Pengambil-alihan (akuisisi)
  38. Perusahaan Negara (1)
  39. Badan Usaha Milik Negara (2) –  PT. Persero
  40. Menjelang Batas Waktu Berakhirnya Masa Penyesuaian Anggaran Dasar PT
  41. Akses Penyesuaian Anggaran Dasar PT Pada Sisminbakum Hari ini Ditutup
  42. Batas Waktu Pendaftaran PT Versus Hambatan dalam Sistem di Depkumham RI
  43. SISMINBAKUM Riwayatmu Kini…
  44. Selamat Datang PPBH – Era Baru Sisminbakum
  45. Lagi (-Lagi) SISMINBAKUM
  46. Usaha Home Industry Makanan, Minuman dan Obat-obatan
  47. Peraturan Pemerintah Mengenai Besarnya PNBP
  48. Hak dan Akses Mekanisme Korporasi Luar Negeri
  49. Serba serbi restrukturisasi perusahaan merger dan akuisisi
  50. Permudah izin usaha pemerintah DKI Jakarta hapuskan SKDP
  51. Tanggung Jawab Pesero Firma dalam Suatu Firma Hukum
  52. Percepatan Izin Berusaha Melalui Layanan Prioritas
  53. Ketentuan Nilai Investasi dan Permodalan bagi PMA
  54. Perizinan PMA
  55. Kunci Sukses Notaris Dalam Keberhasilan Rapat Umum Pemegang Saham
  56. Proses Teknis Pendirian PT

2. Hukum Perdata/Perkawinan

    1. Akibat Nikah Siri
    2. Apakah anak dari perkawinan siri berhak mewaris?
    3. Prosedur Pengesahan Nikah Siri 
    4. Bagaimana agar anak yang lahir dari Perkawinan Siri Bisa Memperoleh Warisan dari ayah kandungnya?
    5. Dampak Putusan MK bahwa anak luar kawin memiliki hubungan hukum dengan ayahnya
    6. Pengertian Anak Luar Kawin menurut putusan MK
    7. Perlindungan Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK
    8. Wasiat Lisan
    9. Pembuatan Wasiat oleh orang asing
    10. Hak Ahli Waris yang masih dalam Kandungan
    11. Ayo Tolak Kekerasan Dalam Rumah Tangga!
    12. Adopsi dan Pengangkatan Anak
    13. Ayo tau Lebih Jauh tentang Perkawinan Campuran!  
    14. Hak Asuh Anak Pada Perceraian Untuk Perkawinan Campuran 
    15. Kewarganegaraan, Pemilikan Tanah dan Warisan Pada Perkawinan Campuran
    16. Legitieme Portie (Bagian Mutlak Ahli Waris) Menurut Waris Barat
    17. Hak Mutlak Ahli Waris Secara Waris Islam
    18. Perjanjian Kawin, Perlukah dibuat?
    19. Siapakah yang berhak mewaris?
    20. Pernikahan Siri Pejabat dan akibat hukumnya 
    21. PERCERAIAN
    22. Drakor The World of the Married, Kisah Perselingkuhan Yang Tak Berakhir Manis
    23. Nikah Sumbang 10 pohon, Cerai Sumbang 100 Pohon
    24. Menikah Hanya 12 Hari, Bisakah Ajukan Pembatalan Pernikahan?
    25. Batas Usia Dewasa
    26. Postnuptial Agreement Kesempatan Kedua bagi Yang Sudah Menikah Tanpa Pisah Harta
    27. Hak Asuh Anak Pasca Perceraian 
    28. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak di Bawah Umur
    29. Hak-Hak Anak Angkat
    30. Anak Angkat Dan Warisan
    31. Prosedur Pengangkatan Anak
    32. Postnuptial agreement dan mekanisme pendaftarannya
    33. Pemecahan Sertifikat Tanah Warisan Kakek Kepada Cucu
    34. Perjanjian Kawin, Perlukah dibuat?
    35. Dapatkan mengajukan cerai tanpa buku nikah?
    36. Perjanjian Kawin dalam Pemberian Hak Tanggungan
    37. Bila Tetap Ingin Menikah di Bawah Usia 19 Tahun
    38. Kisah Layangan Putus, Bagaimana Meninjaunya dari Sisi Hukum?
    39. Batas Usia Minimal Menikah adalah 19 Tahun
    40. Bila Tetap Ingin Menikah di Bawah Usia 19 Tahun

3. Hukum Jaminan

  1. Bentuk-bentuk Jaminan
  2. Hak Tanggungan dan permasalahannya
  3. Eksekusi Jaminan Fidusia berdasarkan Peraturan Kapolri No. 8/2011
  4. Lelang atas objek jaminan fidusia Pada saat Debitur Dinyatakan Pailit
  5. Bentuk Jaminan atas bangunan di  atas tanah hak yang tidak bisa dibebani Hak Tanggungan
  6. Larangan/Pembatasan Pemberian Kredit Bank kepada WNA
  7. Sistem Resi Gudang Sebagai Alternatif Hak Jaminan
  8. Pembebanan Jaminan atas Sistem Resi Gudang
  9. Hipotek Kapal
  10. Pembebanan Hipotek Kapal Berdasarkan Permenhub RI No 13/2012
  11. Kewajiban Pendaftaran Fidusia Dalam Waktu 30 hari
  12. Hewan Ternak sebagai jaminan Fidusia
  13. Pemberian Jaminan Fidusia Atas pesawat Terbang dan Helicopter
  14. Permasalahan Seputar HT Elektronik, Roya, Take Over Dan Pengikatan Jaminan Atas Project Pembangunan Real Estate
  15. Konsolidasi Bank – Akibat Hukumnya Bagi Pihak Yang Berkepentingan
  16. Seluk Beluk Obyek Jaminan Fiducia Menurut Pandangan Hukum

4. Pertanahan

  1. Jenis-jenis hak atas tanah dan pengaturannya
  2. Penjelasan mengenai Hak Eigendom, Opstal, Erfpacht
  3. Jual beli dan balik nama sertifikat
  4. Prosedur pembelian rumah lewat lelang
  5. Pemilikan tanah secara warisan
  6. Pemilikan tanah secara warisan (2)
  7. Gereja sebagai pemegang hak atas tanah
  8. Prosedur Pengadaan Tanah untuk pembangunan infrastruktur
  9. Prosedur pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Bengkok
  10. Cara perhitungan BPHTB Waris untuk peralihan hak atas tanah dan bangunan
  11. Ketentuan mengenai BPHTB Tanah yang sudah berakhir jangka waktu haknya
  12. Ketentuan Pengurangan BPHTB Waris dan Hibah wasiat di DKI berdasar Pergub 112/2011
  13. Perhitungan NJOP untuk Rumah Susun
  14. Rancangan UU Rumah susun yang baru
  15. Surat Keterangan bebas Pajak penghasilan
  16. Kewajiban Pengembang untuk menyediakan Rusun Menengah bawah (UU RUSUN baru)
  17. Sebelum beli rumah secara oper kredit, pelajari dulu untung ruginya
  18. Pensertifikatan Tanah Secara Sporadik
  19. LARASITA
  20. Info Tentang Kantor Tata Usaha Verluis untuk tanah2 hak barat
  21. Ijin Lokasi Dalam Rangka Penanaman Modal
  22. Jangka waktu, Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Lokasi
  23. Saat terhutangnya Pajak Untuk Hibah Wasiat
  24. Pembelian Rumah Melalui Pengembang di Areal Perumahan
  25. Kuasa Menjual Rumah
  26. Pemecahan sertifikat tanah kakek kepada cucu
  27. Peralihan HGB Karena Jual Beli Untuk PT Harus Selesai Dalam 8 Hari Kerja
  28. Prosedur dan pengenaan pajak atas Hibah wasiat kepada Keponakan
  29. Wilayah Kerja PPAT Menjadi 1 Propinsi berdasarkan PP No. 24 tahun 2016
  30. Peningkatan Status Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Untuk Rumah Tinggal
  31. Subjek Reforma Agraria
  32. Reforma Agraria
  33. Sertifikat Tanah Hilang
  34. Tempat Mencari Informasi Tentang Pemilikan, Pengelolaan, Persewaan Tanah Eigendom, Erfpacht, Opstaal
  35. Eigendom, Erfpacht, Opstal (2)
  36. Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan (SKB Pph)
  37. Cara Pengurusan Surat Keterangan Bebas Pph
  38. Tarif Baru PNBP Untuk Pelayanan Pada Badan Pertanahan Nasional
  39. Status Kepemilikan Tanah dan Bangunan untuk Warga Negara Asing yang Tinggal di Indonesia
  40. Prosedur penggabungan bidang tanah
  41. Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Proses Hibah
  42. Status Kepemilikan Tanah Dilihat Dari Subjek Hukumnya
  43. Perolehan Hak Atas Tanah Berdasarkan Putusan Hakim Yang Berkekuatan Hukum Tetap
  44. Tata Cara Pengajuan Pembebasan PBB
  45. Siapa Saja Warga DKI Jakarta Yang Dibebaskan Membayar PBB
  46. Pembebasan atas Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Perdesaan Dan Perkotaan Bagi Warga DKI Jakarta
  47. Status Kepemilikan Tanah dan Bangunan untuk Warga Negara Asing yang Tinggal di Indonesia
  48. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
  49. Perlindungan Hukum Bagi Penyewa yang Mendirikan Usaha Di Atas Tanah Sengketa
  50. Sertifikat Tanah Hilang
  51. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 12 tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah

5. Perjanjian/Kontrak

  1. Terminology Affidavit dalam hukum Indonesia
  2. Prosedur Pengajuan Legalisasi Dokumen Indonesia di Kemenhukham RI
  3. Pemberlakukan Dokumen Asing menurut Hukum Indonesia
  4. Prosedur Jual Beli melalui internet, telephone dan media online
  5. Aspek Hukum dalam kontrak jual beli batubara
  6. Point-point krusial dalam kontrak jual beli batubara
  7. Pro Kontra Kewajiban Divestasi Perusahaan Tambang dengan terbitnya PP No. 24/2012  
  8. Batas usia dewasa
  9. Legalisasi atau warmerking?
  10. Jenis-Jenis Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai Perpres 54/2010
  11. Ketentuan Pokok & Larangan Dalam Kontrak Pengadaan Barang Jasa
  12. Karakteristik Masing-Masing Kontrak Pengadaan Barang dan Larangannya
  13. Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat
  14. Oligopoli Dalam Praktik
  15. Klausula Baku VS Perlindungan Konsumen
  16. Sewa Ulangkan Rumah Kontrakan 
  17. Jual Beli dan Levering
  18. Musnahnya Barang Yang disewakan
  19. Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Atas Kontrak Asing Yang dibuat di Indonesia
  20. Ini Akibatnya kalau kontrak yang dibuat di Indonesia Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia
  21. Dapatkah Notaris memberikan Salinan Akta Selain Dalam bahasa Indonesia? 
  22. surat kuasa membeli, dokumen sakti pekerja migran
  23. KSWP, Validasi, PPH,dan PPAT dalam layanan pertahanan
  24. PPAT Wajib KSWP dulu sebelum transaksi tanah
  25. Sebelum Beli Rumah Secara Oper Kredit, pelajari Dulu Untung Ruginya
  26. Perjanjian Keanggotaan Kartu Kredit
  27. Permasalahan dalam Financial Technology Peer to Peer Lending (P2P Lending)
  28. Aspek Hukum Pemberian Kredit Online oleh FinTech Lending
  29. Membatalkan perjanjian investasi, bisakah?
  30. Awas terjerat hutang pinjaman online
  31. Perlindungan transaksi online
  32. Permasalahan dalam Financial Technology Peer to Peer Lending (P2P Lending)
  33. Hak Akses dan Mekanisme Korporasi Luar Negeri
  34. Celah-celah dalam Perpres Beneficial Ownership
  35. Beneficial Ownership
  36. Karakteristik Masing-Masing Kontrak Pengadaan Dan Berbagai Larangannya
  37. Mengetahui Akibat dan Risiko Perjanjian Force Majeure

6. Notaris/Notariat

  1. Waspadalah Notaris Dalam melakukanpembayaran pajak
  2. Rancangan Perubahan UU Jabatan Notaris
  3. Pembatasan Kewenangan Notaris Selaku Pembuat Akta Tanah dan Pejabat Lelang
  4. Ketentuan Cuti dan Kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam Akta Notaris
  5. Keterangan Waris 
  6. Digitalisasi Sertifikat Tanah dengan Sertifikat Elektronik
  7. Hak Belum Beralih Tapi BPHTB Harus Lunas Dulu
  8. Berikut Ini Pajak2 Yang Harus Di Pahami oleh Notaris/PPAT Terkait Transaksi Jual Beli
  9. NOTARIS DAN ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0
  10. Perubahan Cap/Stempel Notaris
  11. Prosedur Pengambilan SK Menkumham Yang Sudah Jadi Di Depkumham
  12. Perubahan (Lagi) Sistem Pengiriman SK dan Sistem Paralel DIAN-2 dan DIAN-3
  13. Cyber Notary
  14. Menyongsong Kongres Notaris International.
  15. Notaris harus mengacu Permen PUPR Terbaru dalam Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli (PPJB) Rumah atau Rumah Susun, serta Regulasi Baru bagi Para Pembeli Rumah
  16. PERAN PENTING NOTARIS DALAM KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL PART II
  17. PERAN PENTING NOTARIS DALAM KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL Part I
  18. Notaris Dalam Pusaran Revolusi Industri dan Era Disrupsi
  19. Menyongsong Kongres Notaris International
  20. CYBER NOTARY – Sebatas Gagasan Atau Masa Depan?

7. Syariah

  1. Bank Syariah, si cantik yang sedang mekar
  2. TTUN, Perlukah?
  3. Jual Beli Murabahah sebagai alternative pembiayaan 
  4. Murabahah, menuju pembiayaan yang murni syariah
  5. Jangan Tunggu Kaya Untuk Berwakaf
  6. Nazir Sebagai Pengelola Wakaf
  7. Wakaf Tanah Produktif Untuk Jangka Waktu Tertentu
  8. Sewa Menyewa (Ijarah) sebagai salah satu skema pembiayaan
  9. Akad Ijarah Dalam Skema Pembiayaan Syariah
  10. Repotnya Bersengketa Dalam Transaksi Syariah
  11. Aturan Dirubah Biar Menang
  12. Syariah, Setengah Syariah dan Tidak Syariah
  13. UU Perbankan Syariah
  14. Konsep dan Prinsip Syariah
  15. Wadi’ah (Titipan) Dalam Bentuk Tabungan atau Giro Syariah
  16. Joint Venture Profit Loss Sharing Dengan Musyarakah
  17. Letter of Credit (L/C) Impor Syariah
  18. Mekanisme L/C Impor Syariah
  19. Transaksi Kartu Kredit Syariah
  20. Gadai (Rahn) Dalam Prinsip Pembiayaan Syariah
  21. Akad Rahn
  22. Jenis-Jenis Rahn
  23. Kasus Penipuan Perumahan Berkedok Syariah Part II
  24. Kasus Penipuan Perumahan Berkedok Syariah Part I

8. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) – Merk,Paten dan Hak Cipta

  1. Memahami arti etiket Merk
  2. Mendaftarkan Merk Dagang
  3. Lindungilah hasil karya anda sebelum diakui oleh orang lain
  4. Elemen2 Website yang dilindungi oleh Hak Cipta
  5. Benarkah memiliki tas KW lebih dari 2 Bisa di Penjara?
  6. Sebelum Mengunduh Lagu di Internet, Baca Dulu Aturan Hukumnya
  7. Budaya Copy Paste Blog dan Konsekwensi hukumnya

9.English Version

  1. When Tax is Owed upon Testament of Bequest?
  2. Church as the Land Right Holder
  3. Buying a house through Auction
  4. Certificate of transfer of the title of Ownership
  5. Company Law No 40/2007 (English Version)
  6. Various kind of Hak Pakai of Land in Indonesia
  7. Land Right Types According to Agrarian Law in Indonesia
  8. Lost Land Certificate
  9. JOINT VENTURE AGREEMENT IN INDONESIA PART II: ARTICLES OF ASSOCIATION & TRANSFER OF SHARES
  10. Joint Venture  Agreement In Indonesia Part I: What Is Joint Venture And Why?
  11. The Right of Use on Land for Foreign Citizens in Indonesia
  12. Online Transactions In a Legal Point Of View
  13. Postnuptial  Agreement’s Consequence To The Ownership Of Land In Indonesia
  14. INTELLECTUAL PROPERTY 101: MARK

10. INFO UMUM

  1. Kebijakan Baru Dalam Proses Penagihan Pajak
  2. Zakat Bisa Mengurangi Penghasilan Kena Pajak
  3. Ada Harga untuk setiap kemewahan
  4. Selayang Pandang tentang Tax Amnesty
  5. Awass!! Pembuat dan Penyebar Berita Bohong Bisa Dipidana
  6. Kontroversi Revisi UUU ITE
  7. Peraturan-Peraturan
  8. Badan Hukum Pendidikan (BHP) Sebagai Wadah Dalam Usaha Di bidang Pendidikan Formal
  9. Anggaran Dasar BHP
  10. Badan Hukum Pendidikan Sebagai Wadah Pelaksanaan Pendidikan Forma
  11. UU BHP Dicabut
  12. Jika Limbah Tempat Pemilahan Akhir (TPA) mencemari lahan pertanian warga
  13. Waspada, fitnah mantan dapat masuk BUI
  14. Harta gono gini selama pacaran
  15. Diancam dan Diteror Melalui Whatsapp
  16. Aturan Penggunaan Lambang Negara Garuda
  17. Aspek Hukum Jual Beli Secara Online dengan Maraknya Toko Online
  18. Aturan Beneficial Owner Terbit, Korporasi Wajib Ungkap Penerima Manfaat Usaha
  19. Awas, Jangan Sampai Tergiur Bisnis Kosmetik Palsu
  20. Pengesahan Koperasi Kini di Kemenkumham
  21. Apa Saja Langkah Sukses untuk Go Public?
  22. Lagi, Ketentuan Apakah PNS Bisa Menjadi Pengusaha?
  23. Apakah POLRI dan TNI Boleh Menjadi Pengusaha? (lanjutan)
  24. Pro Kontra Pelaksanaan Outsourching Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
  25. Awas Waspada Terhadap Prilaku Doxing!
  26. ALASAN KENAIKAN MATERAI Rp10.000
  27. SERBA SERBI PEMAKAIAN METERAI Rp10.000
  28. PSBB Tahap 2 DKI (Pembatasan Daerah dan Kegiatan)
  29. PSBB Tahap 2 DKI (Perubahan – Perubahan Pada Peraturan Sebelumnya)
  30. PSBB Tahap 2 DKI
  31. Kebijakan Baru Yang Harus Dipahami Dalam Penagihan Pajak
  32. Mau Bikin Start Up? Ini Hal-Hal yang Harus Kamu Perhatikan Sebelum Memulai
  33. Mau Bikin Start Up? Ini Aspek-Aspek yang Harus Kamu Penuhi!
  34. RUU Kondifikasi Menyederhanakan Tingkat Peraturan?
  35. Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah Bagaimana Membedakanya?
  36. Penerapan Konsep Omnibus Law Dalam Regulasi di Indonesia
  37. BEGINI CARA MENGATASI TUMPANG TINDIHNYA ATURAN
  38. Dapatkah Covid-19 Dianggap Peristiwa Force Majeure Dalam Kontrak?
  39. Pembuatan Wasiat Bagi Tenaga Medis dan Pasien Covid 19
  40. Bentuk-bentuk Restrukturisasi Kredit Sebagai Dampak Covid 19
  41. Relaksasi Kredit Untuk Stimulus Bagi Debitur Terdampak COVID 19
  42. JAKARTA DI LOCKDOWN?
  43. Waspada, Pelaku Pelecehan Seksual Ada di Sekitar Kita
  44. Fenomena Klitih di Jogja : Bagaimana Jika Pelaku Tindak Kriminal adalah Anak di Bawah Umur
  45. Jakarta dan Sejarah Pemindahan Ibu Kota di Masa Lalu
  46. Pemindahan Ibu Kota – Melanggar Daulat Rakyat?
  47. Friends With Benefits dan Konsekuensi Hukumnya Yang Mengancam
  48. Wabah Virus Corona
  49. Ketentuan Impor Barang Kiriman (E-Commerce) Berlaku 30 Januari Mendatang
  50. Bullying dan Ancaman Hukumnya
  51. Toko Online Wajib Punya Izin Usaha
  52. Kaleidoskop Regulasi Yang Terbit Sepanjang Tahun 2019
  53. Peran Perempuan Indonesia Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia di Era Industri 4.0
  54. Pelatihan dan Klinik Hukum Bagi Perempuan Pengusaha
  55. Presiden Teken Perpres Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah
  56. Perempuan Berdaya, Melek Hukum Usaha