INDEX
1. Badan Usaha
Perseroan Comanditair (CV)
- Prosedur, Cara dan Syarat Mendirikan CV
- Pendirian Cabang CV
- Peningkatan Bentuk Usaha dari CV Menjadi PT
- Dapatkah CV Didirikan oleh Suami Isteri?
- Contoh Akta Pendirian CV
- Firma Sebagai Alternatif Bentuk Usaha
- Maatschap (Persekutuan Perdata)
- Pendirian BUMDesa
YAYASAN
- Proses Teknis Pendirian Yayasan di Indonesia
- Bolehkah Orang Asing Mendirikan Yayasan?
- Bagaimana agar Yayasan Asing Bisa Beroperasi di Indonesia?
- Pendirian Yayasan Oleh Orang atau Badan Hukum Asing di Indonesia
- Cara Penggunaan Sisa Hasil Likuidasi Kekayaan Yayasan Yang Bubar
- Tata Cara Pembubaran Yayasan (1)
- Pembubaran Yayasan (2)
- Contoh akta Pendirian Yayasan
- Mengapa Saat Ini Pengusaha Tidak Memilih Yayasan Sebagai Bentuk Usahanya?
- Keterlibatan Koperasi dalam Pendirian Yayasan
- Permenhumkam No.13 Tahun 2019 tentang Yayasan
- Mengapa BUMN Tidak Boleh Lagi Mengelola Yayasan?
- Tata Cara Perubahan dan Penyesuaian Menjadi BHP
- Peraturan Pelaksanaan UU BHP (Permen No. 32/2009)
LSM/ORMAS/HIMPUNAN
PERSEROAN TERBATAS
- Prosedur, Cara dan Syarat Pendirian PT
- Dapatkah Pegawai Negeri Menjadi Pengusaha?
- Lagi, Ketentuan Apakah PNS Bisa Menjadi Pengusaha?
- Apakah TNI atau POLRI bisa menjadi pengusaha? (lanjutan)
- Bentuk Usaha Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Memiliki SIUP
- Perubahan Klasifikasi SIUP
- Konsekwensi penggunaan nama orang lain dalam PT (nominee arrangement)
- Penempatan Tenaga Kerja Asing Pada PT Non PMA
- Pendirian Kantor Perwakilan Perdagangan Asing
- Pendirian Kantor Cabang Bank Asing
- Inbreng
- Akuisisi
- Rapat Umum Pemegang saham Perseroan
- Prosedur Pendirian PT PMA
- Pendirian PT Penanaman Modal Asing (PMA) II
- Usaha Home Industri, Makanan, Minuman dan Obat-obatan
- Transaksi Benturan Kepentingan
- SERBA SERBI MODAL VENTURA Part I
- Fintech Lending – Solusi Pembiayaan Cepat Berbasis Tekhnologi
- Fintech Lending Company – Prosedur Pendiriannya
- Pendaftaran dan Perijinan Fintech Lending Company
- Peningkatan Bentuk Perusahaan dari CV menjadi PT
- Ketentuan Nilai Investasi dan Permodalan Bagi PMA
- Perizinan PMA
- Hak Akses dan Mekanisme Korporasi Luar Negeri
- Aturan Beneficial Owner Terbit, Korporasi Wajib Ungkap Penerima Manfaat Usaha
- Percepatan Izin Berusaha Melalui Layanan Prioritas
- Pengawasan dan Pemanfaatan Data Korporasi
- Nomor Induk Berusaha (NIB) Berfungsi Sebagai SIUP, TDP, API dan Kepabenanan
- PP 13/2018: Meninjau kembali pemilik manfaat dan perjanjian nominee dalam korporasi
- Proses Teknis Pendirian PT
- Pendirian Perseroan Terbatas (PT)
- Keabsahan Perbuatan Hukum Para Pendiri PT (berdasarkan UU No. 40/2007)
- Pokok-Pokok Perbedaan Antara UUPT No.1/1995 dengan UUPT No.40/2007
- Contoh Akta Pendirian PT Berdasarkan UU No. 40/2007
- Versi Perbedaan Draft Akta Pendirian PT.
- Pengambil-alihan (akuisisi)
- Perusahaan Negara (1)
- Badan Usaha Milik Negara (2) – PT. Persero
- Menjelang Batas Waktu Berakhirnya Masa Penyesuaian Anggaran Dasar PT
- Akses Penyesuaian Anggaran Dasar PT Pada Sisminbakum Hari ini Ditutup
- Batas Waktu Pendaftaran PT Versus Hambatan dalam Sistem di Depkumham RI
- SISMINBAKUM Riwayatmu Kini…
- Selamat Datang PPBH – Era Baru Sisminbakum
- Lagi (-Lagi) SISMINBAKUM
- Usaha Home Industry Makanan, Minuman dan Obat-obatan
- Peraturan Pemerintah Mengenai Besarnya PNBP
- Hak dan Akses Mekanisme Korporasi Luar Negeri
- Serba serbi restrukturisasi perusahaan merger dan akuisisi
- Permudah izin usaha pemerintah DKI Jakarta hapuskan SKDP
- Tanggung Jawab Pesero Firma dalam Suatu Firma Hukum
- Percepatan Izin Berusaha Melalui Layanan Prioritas
- Ketentuan Nilai Investasi dan Permodalan bagi PMA
- Perizinan PMA
- Kunci Sukses Notaris Dalam Keberhasilan Rapat Umum Pemegang Saham
- Proses Teknis Pendirian PT
2. Hukum Perdata/Perkawinan
- Akibat Nikah Siri
- Apakah anak dari perkawinan siri berhak mewaris?
- Prosedur Pengesahan Nikah Siri
- Bagaimana agar anak yang lahir dari Perkawinan Siri Bisa Memperoleh Warisan dari ayah kandungnya?
- Dampak Putusan MK bahwa anak luar kawin memiliki hubungan hukum dengan ayahnya
- Pengertian Anak Luar Kawin menurut putusan MK
- Perlindungan Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK
- Wasiat Lisan
- Pembuatan Wasiat oleh orang asing
- Hak Ahli Waris yang masih dalam Kandungan
- Ayo Tolak Kekerasan Dalam Rumah Tangga!
- Adopsi dan Pengangkatan Anak
- Ayo tau Lebih Jauh tentang Perkawinan Campuran!
- Hak Asuh Anak Pada Perceraian Untuk Perkawinan Campuran
- Kewarganegaraan, Pemilikan Tanah dan Warisan Pada Perkawinan Campuran
- Legitieme Portie (Bagian Mutlak Ahli Waris) Menurut Waris Barat
- Hak Mutlak Ahli Waris Secara Waris Islam
- Perjanjian Kawin, Perlukah dibuat?
- Siapakah yang berhak mewaris?
- Pernikahan Siri Pejabat dan akibat hukumnya
- PERCERAIAN
- Drakor The World of the Married, Kisah Perselingkuhan Yang Tak Berakhir Manis
- Nikah Sumbang 10 pohon, Cerai Sumbang 100 Pohon
- Menikah Hanya 12 Hari, Bisakah Ajukan Pembatalan Pernikahan?
- Batas Usia Dewasa
- Postnuptial Agreement Kesempatan Kedua bagi Yang Sudah Menikah Tanpa Pisah Harta
- Hak Asuh Anak Pasca Perceraian
- Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak di Bawah Umur
- Hak-Hak Anak Angkat
- Anak Angkat Dan Warisan
- Prosedur Pengangkatan Anak
- Postnuptial agreement dan mekanisme pendaftarannya
- Pemecahan Sertifikat Tanah Warisan Kakek Kepada Cucu
- Perjanjian Kawin, Perlukah dibuat?
- Dapatkan mengajukan cerai tanpa buku nikah?
- Perjanjian Kawin dalam Pemberian Hak Tanggungan
- Bila Tetap Ingin Menikah di Bawah Usia 19 Tahun
- Kisah Layangan Putus, Bagaimana Meninjaunya dari Sisi Hukum?
- Batas Usia Minimal Menikah adalah 19 Tahun
- Bila Tetap Ingin Menikah di Bawah Usia 19 Tahun
3. Hukum Jaminan
- Bentuk-bentuk Jaminan
- Hak Tanggungan dan permasalahannya
- Eksekusi Jaminan Fidusia berdasarkan Peraturan Kapolri No. 8/2011
- Lelang atas objek jaminan fidusia Pada saat Debitur Dinyatakan Pailit
- Bentuk Jaminan atas bangunan di atas tanah hak yang tidak bisa dibebani Hak Tanggungan
- Larangan/Pembatasan Pemberian Kredit Bank kepada WNA
- Sistem Resi Gudang Sebagai Alternatif Hak Jaminan
- Pembebanan Jaminan atas Sistem Resi Gudang
- Hipotek Kapal
- Pembebanan Hipotek Kapal Berdasarkan Permenhub RI No 13/2012
- Kewajiban Pendaftaran Fidusia Dalam Waktu 30 hari
- Hewan Ternak sebagai jaminan Fidusia
- Pemberian Jaminan Fidusia Atas pesawat Terbang dan Helicopter
- Permasalahan Seputar HT Elektronik, Roya, Take Over Dan Pengikatan Jaminan Atas Project Pembangunan Real Estate
- Konsolidasi Bank – Akibat Hukumnya Bagi Pihak Yang Berkepentingan
- Seluk Beluk Obyek Jaminan Fiducia Menurut Pandangan Hukum
4. Pertanahan
- Jenis-jenis hak atas tanah dan pengaturannya
- Penjelasan mengenai Hak Eigendom, Opstal, Erfpacht
- Jual beli dan balik nama sertifikat
- Prosedur pembelian rumah lewat lelang
- Pemilikan tanah secara warisan
- Pemilikan tanah secara warisan (2)
- Gereja sebagai pemegang hak atas tanah
- Prosedur Pengadaan Tanah untuk pembangunan infrastruktur
- Prosedur pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Bengkok
- Cara perhitungan BPHTB Waris untuk peralihan hak atas tanah dan bangunan
- Ketentuan mengenai BPHTB Tanah yang sudah berakhir jangka waktu haknya
- Ketentuan Pengurangan BPHTB Waris dan Hibah wasiat di DKI berdasar Pergub 112/2011
- Perhitungan NJOP untuk Rumah Susun
- Rancangan UU Rumah susun yang baru
- Surat Keterangan bebas Pajak penghasilan
- Kewajiban Pengembang untuk menyediakan Rusun Menengah bawah (UU RUSUN baru)
- Sebelum beli rumah secara oper kredit, pelajari dulu untung ruginya
- Pensertifikatan Tanah Secara Sporadik
- LARASITA
- Info Tentang Kantor Tata Usaha Verluis untuk tanah2 hak barat
- Ijin Lokasi Dalam Rangka Penanaman Modal
- Jangka waktu, Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Lokasi
- Saat terhutangnya Pajak Untuk Hibah Wasiat
- Pembelian Rumah Melalui Pengembang di Areal Perumahan
- Kuasa Menjual Rumah
- Pemecahan sertifikat tanah kakek kepada cucu
- Peralihan HGB Karena Jual Beli Untuk PT Harus Selesai Dalam 8 Hari Kerja
- Prosedur dan pengenaan pajak atas Hibah wasiat kepada Keponakan
- Wilayah Kerja PPAT Menjadi 1 Propinsi berdasarkan PP No. 24 tahun 2016
- Peningkatan Status Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Untuk Rumah Tinggal
- Subjek Reforma Agraria
- Reforma Agraria
- Sertifikat Tanah Hilang
- Tempat Mencari Informasi Tentang Pemilikan, Pengelolaan, Persewaan Tanah Eigendom, Erfpacht, Opstaal
- Eigendom, Erfpacht, Opstal (2)
- Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan (SKB Pph)
- Cara Pengurusan Surat Keterangan Bebas Pph
- Tarif Baru PNBP Untuk Pelayanan Pada Badan Pertanahan Nasional
- Status Kepemilikan Tanah dan Bangunan untuk Warga Negara Asing yang Tinggal di Indonesia
- Prosedur penggabungan bidang tanah
- Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Proses Hibah
- Status Kepemilikan Tanah Dilihat Dari Subjek Hukumnya
- Perolehan Hak Atas Tanah Berdasarkan Putusan Hakim Yang Berkekuatan Hukum Tetap
- Tata Cara Pengajuan Pembebasan PBB
- Siapa Saja Warga DKI Jakarta Yang Dibebaskan Membayar PBB
- Pembebasan atas Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Perdesaan Dan Perkotaan Bagi Warga DKI Jakarta
- Status Kepemilikan Tanah dan Bangunan untuk Warga Negara Asing yang Tinggal di Indonesia
- Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
- Perlindungan Hukum Bagi Penyewa yang Mendirikan Usaha Di Atas Tanah Sengketa
- Sertifikat Tanah Hilang
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 12 tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah
5. Perjanjian/Kontrak
- Terminology Affidavit dalam hukum Indonesia
- Prosedur Pengajuan Legalisasi Dokumen Indonesia di Kemenhukham RI
- Pemberlakukan Dokumen Asing menurut Hukum Indonesia
- Prosedur Jual Beli melalui internet, telephone dan media online
- Aspek Hukum dalam kontrak jual beli batubara
- Point-point krusial dalam kontrak jual beli batubara
- Pro Kontra Kewajiban Divestasi Perusahaan Tambang dengan terbitnya PP No. 24/2012
- Batas usia dewasa
- Legalisasi atau warmerking?
- Jenis-Jenis Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai Perpres 54/2010
- Ketentuan Pokok & Larangan Dalam Kontrak Pengadaan Barang Jasa
- Karakteristik Masing-Masing Kontrak Pengadaan Barang dan Larangannya
- Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat
- Oligopoli Dalam Praktik
- Klausula Baku VS Perlindungan Konsumen
- Sewa Ulangkan Rumah Kontrakan
- Jual Beli dan Levering
- Musnahnya Barang Yang disewakan
- Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Atas Kontrak Asing Yang dibuat di Indonesia
- Ini Akibatnya kalau kontrak yang dibuat di Indonesia Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia
- Dapatkah Notaris memberikan Salinan Akta Selain Dalam bahasa Indonesia?
- surat kuasa membeli, dokumen sakti pekerja migran
- KSWP, Validasi, PPH,dan PPAT dalam layanan pertahanan
- PPAT Wajib KSWP dulu sebelum transaksi tanah
- Sebelum Beli Rumah Secara Oper Kredit, pelajari Dulu Untung Ruginya
- Perjanjian Keanggotaan Kartu Kredit
- Permasalahan dalam Financial Technology Peer to Peer Lending (P2P Lending)
- Aspek Hukum Pemberian Kredit Online oleh FinTech Lending
- Membatalkan perjanjian investasi, bisakah?
- Awas terjerat hutang pinjaman online
- Perlindungan transaksi online
- Permasalahan dalam Financial Technology Peer to Peer Lending (P2P Lending)
- Hak Akses dan Mekanisme Korporasi Luar Negeri
- Celah-celah dalam Perpres Beneficial Ownership
- Beneficial Ownership
- Karakteristik Masing-Masing Kontrak Pengadaan Dan Berbagai Larangannya
- Mengetahui Akibat dan Risiko Perjanjian Force Majeure
6. Notaris/Notariat
- Waspadalah Notaris Dalam melakukanpembayaran pajak
- Rancangan Perubahan UU Jabatan Notaris
- Pembatasan Kewenangan Notaris Selaku Pembuat Akta Tanah dan Pejabat Lelang
- Ketentuan Cuti dan Kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam Akta Notaris
- Keterangan Waris
- Digitalisasi Sertifikat Tanah dengan Sertifikat Elektronik
- Hak Belum Beralih Tapi BPHTB Harus Lunas Dulu
- Berikut Ini Pajak2 Yang Harus Di Pahami oleh Notaris/PPAT Terkait Transaksi Jual Beli
- NOTARIS DAN ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0
- Perubahan Cap/Stempel Notaris
- Prosedur Pengambilan SK Menkumham Yang Sudah Jadi Di Depkumham
- Perubahan (Lagi) Sistem Pengiriman SK dan Sistem Paralel DIAN-2 dan DIAN-3
- Cyber Notary
- Menyongsong Kongres Notaris International.
- Notaris harus mengacu Permen PUPR Terbaru dalam Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli (PPJB) Rumah atau Rumah Susun, serta Regulasi Baru bagi Para Pembeli Rumah
- PERAN PENTING NOTARIS DALAM KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL PART II
- PERAN PENTING NOTARIS DALAM KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL Part I
- Notaris Dalam Pusaran Revolusi Industri dan Era Disrupsi
- Menyongsong Kongres Notaris International
- CYBER NOTARY – Sebatas Gagasan Atau Masa Depan?
7. Syariah
- Bank Syariah, si cantik yang sedang mekar
- TTUN, Perlukah?
- Jual Beli Murabahah sebagai alternative pembiayaan
- Murabahah, menuju pembiayaan yang murni syariah
- Jangan Tunggu Kaya Untuk Berwakaf
- Nazir Sebagai Pengelola Wakaf
- Wakaf Tanah Produktif Untuk Jangka Waktu Tertentu
- Sewa Menyewa (Ijarah) sebagai salah satu skema pembiayaan
- Akad Ijarah Dalam Skema Pembiayaan Syariah
- Repotnya Bersengketa Dalam Transaksi Syariah
- Aturan Dirubah Biar Menang
- Syariah, Setengah Syariah dan Tidak Syariah
- UU Perbankan Syariah
- Konsep dan Prinsip Syariah
- Wadi’ah (Titipan) Dalam Bentuk Tabungan atau Giro Syariah
- Joint Venture Profit Loss Sharing Dengan Musyarakah
- Letter of Credit (L/C) Impor Syariah
- Mekanisme L/C Impor Syariah
- Transaksi Kartu Kredit Syariah
- Gadai (Rahn) Dalam Prinsip Pembiayaan Syariah
- Akad Rahn
- Jenis-Jenis Rahn
- Kasus Penipuan Perumahan Berkedok Syariah Part II
- Kasus Penipuan Perumahan Berkedok Syariah Part I
8. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) – Merk,Paten dan Hak Cipta
- Memahami arti etiket Merk
- Mendaftarkan Merk Dagang
- Lindungilah hasil karya anda sebelum diakui oleh orang lain
- Elemen2 Website yang dilindungi oleh Hak Cipta
- Benarkah memiliki tas KW lebih dari 2 Bisa di Penjara?
- Sebelum Mengunduh Lagu di Internet, Baca Dulu Aturan Hukumnya
- Budaya Copy Paste Blog dan Konsekwensi hukumnya
9.English Version
- When Tax is Owed upon Testament of Bequest?
- Church as the Land Right Holder
- Buying a house through Auction
- Certificate of transfer of the title of Ownership
- Company Law No 40/2007 (English Version)
- Various kind of Hak Pakai of Land in Indonesia
- Land Right Types According to Agrarian Law in Indonesia
- Lost Land Certificate
- JOINT VENTURE AGREEMENT IN INDONESIA PART II: ARTICLES OF ASSOCIATION & TRANSFER OF SHARES
- Joint Venture Agreement In Indonesia Part I: What Is Joint Venture And Why?
- The Right of Use on Land for Foreign Citizens in Indonesia
- Online Transactions In a Legal Point Of View
- Postnuptial Agreement’s Consequence To The Ownership Of Land In Indonesia
- INTELLECTUAL PROPERTY 101: MARK
10. INFO UMUM
- Kebijakan Baru Dalam Proses Penagihan Pajak
- Zakat Bisa Mengurangi Penghasilan Kena Pajak
- Ada Harga untuk setiap kemewahan
- Selayang Pandang tentang Tax Amnesty
- Awass!! Pembuat dan Penyebar Berita Bohong Bisa Dipidana
- Kontroversi Revisi UUU ITE
- Peraturan-Peraturan
- Badan Hukum Pendidikan (BHP) Sebagai Wadah Dalam Usaha Di bidang Pendidikan Formal
- Anggaran Dasar BHP
- Badan Hukum Pendidikan Sebagai Wadah Pelaksanaan Pendidikan Forma
- UU BHP Dicabut
- Jika Limbah Tempat Pemilahan Akhir (TPA) mencemari lahan pertanian warga
- Waspada, fitnah mantan dapat masuk BUI
- Harta gono gini selama pacaran
- Diancam dan Diteror Melalui Whatsapp
- Aturan Penggunaan Lambang Negara Garuda
- Aspek Hukum Jual Beli Secara Online dengan Maraknya Toko Online
- Aturan Beneficial Owner Terbit, Korporasi Wajib Ungkap Penerima Manfaat Usaha
- Awas, Jangan Sampai Tergiur Bisnis Kosmetik Palsu
- Pengesahan Koperasi Kini di Kemenkumham
- Apa Saja Langkah Sukses untuk Go Public?
- Lagi, Ketentuan Apakah PNS Bisa Menjadi Pengusaha?
- Apakah POLRI dan TNI Boleh Menjadi Pengusaha? (lanjutan)
- Pro Kontra Pelaksanaan Outsourching Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
- Awas Waspada Terhadap Prilaku Doxing!
- ALASAN KENAIKAN MATERAI Rp10.000
- SERBA SERBI PEMAKAIAN METERAI Rp10.000
- PSBB Tahap 2 DKI (Pembatasan Daerah dan Kegiatan)
- PSBB Tahap 2 DKI (Perubahan – Perubahan Pada Peraturan Sebelumnya)
- PSBB Tahap 2 DKI
- Kebijakan Baru Yang Harus Dipahami Dalam Penagihan Pajak
- Mau Bikin Start Up? Ini Hal-Hal yang Harus Kamu Perhatikan Sebelum Memulai
- Mau Bikin Start Up? Ini Aspek-Aspek yang Harus Kamu Penuhi!
- RUU Kondifikasi Menyederhanakan Tingkat Peraturan?
- Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah Bagaimana Membedakanya?
- Penerapan Konsep Omnibus Law Dalam Regulasi di Indonesia
- BEGINI CARA MENGATASI TUMPANG TINDIHNYA ATURAN
- Dapatkah Covid-19 Dianggap Peristiwa Force Majeure Dalam Kontrak?
- Pembuatan Wasiat Bagi Tenaga Medis dan Pasien Covid 19
- Bentuk-bentuk Restrukturisasi Kredit Sebagai Dampak Covid 19
- Relaksasi Kredit Untuk Stimulus Bagi Debitur Terdampak COVID 19
- JAKARTA DI LOCKDOWN?
- Waspada, Pelaku Pelecehan Seksual Ada di Sekitar Kita
- Fenomena Klitih di Jogja : Bagaimana Jika Pelaku Tindak Kriminal adalah Anak di Bawah Umur
- Jakarta dan Sejarah Pemindahan Ibu Kota di Masa Lalu
- Pemindahan Ibu Kota – Melanggar Daulat Rakyat?
- Friends With Benefits dan Konsekuensi Hukumnya Yang Mengancam
- Wabah Virus Corona
- Ketentuan Impor Barang Kiriman (E-Commerce) Berlaku 30 Januari Mendatang
- Bullying dan Ancaman Hukumnya
- Toko Online Wajib Punya Izin Usaha
- Kaleidoskop Regulasi Yang Terbit Sepanjang Tahun 2019
- Peran Perempuan Indonesia Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia di Era Industri 4.0
- Pelatihan dan Klinik Hukum Bagi Perempuan Pengusaha
- Presiden Teken Perpres Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah
- Perempuan Berdaya, Melek Hukum Usaha