Take a fresh look at your lifestyle.

Reforma Agraria

(Pertanahan)

142

Presiden Jokowi pada tanggal 24 September 2018 menerbitkan Peraturan Presiden RI No. 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Terbitnya Perpres  No. 86 tahun 2018 atas pertimbangan bahwa saat ini pemerintah masih perlu mewujudkan pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 , perlu pengaturan tentang pelaksanaan Reforma Agraria dalam rangka meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

Apakah Reforma Agraria itu?

Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikian, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan disertai dengan Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Penataan Aset adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah. Sedangkan Penataan Akses adalah pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada Subjek Reforma Agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah, yang disebut juga pemberdayaan masyarakat.

Apa yang menjadi tujuan Reforma Agraria?

Adapun tujuan dari Reforma Agraria adalah untuk:

  1. mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan
  2. menangani Sengketa dan Konflik Agraria
  3. menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
  4. menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan
  5. memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi
  6. meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan dan
  7. memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

Di dalam Perpres ini juga disebutkan definisi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA ) yaitu tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk diredistribusi atau dilegalisasi dan Subjek Reforma Agraria yaitu penerima TORA yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan untukmenerima TORA.

Baca juga; Reformasi Agraria Sebagai Alternatif Solusi Kasus Sengketa Agraria

Apa saja yang diatur didalam Perpres ini?

  1. Penyelenggaraan Reforma Agraria

Dalam rangka penyelenggaraan Reforma Agraria, pemerintah membentuk Tim Reforma Agraria Nasional. Tim ini bertugas menetapkan kebijakan dan rencana Reforma Agraria, melakukan koordinasi dan penyelesaian kendala dalam penyelenggaraan Reforma Agraria, dan melakukan pengawasan serta pelaporan pelaksanaan Reforma Agraria.Penyelenggaraan Reforma Agraria dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

  1. Tahapan Penyelenggaraan Reforma Agraria

Meliputi perencanaan Penataan Aset terhadap penguasaan dan pemilikan TORA , perencanaan terhadap Penataan Akses dalam penggunaan dan pemanfaatan serta produksi. perencanaan peningkatan kepastian hukum dan legalisasi, perencanaan penanganan Sengketa dan Konflik Agraria  dan perencanaan kegiatan lain yang mendukung Reforma Agraria. Perencanaan Reforma Agraria ini akan menjadi acuan dalam penyusunan  rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga dan rencana pembangunan daerah.

  1. Pelaksanaan Reforma Agraria.

Pelaksanaan Reforma Agraria dilaksanakan melalui tahapan Penataan Aset dan Penataan Akses dimana Penataan Aset menjadi dasar dilakukannya Penataan Akses. Penataan Aset terdiri atas redistribusi tanah atau  legalisasi aset.

Ada 11 Objek redistribusi tanah yang meliputi:

  1. tanah HGU dan HGB yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohon perpanjangandaan/atau tidak dimohon pembaruan haknya dalam jangka waktu 1(satu) tahun setelah haknya berakhir.
  2. tanah yang diperoleh dari kewajiban pemegang HGU untuk menyerahkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas bidang tanah HGU yang berubah menjadi HGB karena perubahan peruntukan rencana tata ruang.
  3. tanah yang diperoleh dari kewajiban menyediakan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Tanah Negara yang diberikan kepada pemegang HGU dalam proses pemberian, perpanjangan atau pembaruan haknya.
  4. tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan negara dan/atau hasil perubahan batas kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai sumber TORA yaitu tanah dalam kawasan hutan yang telah dilepaskan sesuai peraturan perundang-undangan menjadi TORA dantanah dalam kawasan hutan yang telah dikuasai oleh masyarakat dan telah diselesaikanpenguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Tanah Negara bekas tanah terlantar yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui Reforma Agraria
  6. tanah hasil penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria;
  7. tanah bekas tambang yang berada di luar kawasan hutan;
  8. tanah timbul
  9. tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas tanah, meliputi tanah yang dihibahkan oleh perusahaan dalam bentuk tanggung jawab sosial dan/ataulingkungan, tanah hasil konsolidasi yang subjeknya memenuhi kriteria Reforma Agraria, sisa tanah sumbangan tanah untuk pembangunan dan tanah pengganti biayapelaksanaan Konsolidasi Tanah yang telah disepakati untuk diberikan kepada pemerintah sebagai TORA; atauTanah Negara yang sudah dikuasai masyarakat.
  10. tanah bekas hak erpacht, tanah bekas partikelir dan tanah bekas eigendom yang luasnya lebihdari 10 (sepuluh) bauw yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan perundang-undangansebagai objek redistribusi
  11. tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, dan tanah swapraja/bekas swapraja yang masihtersedia dan memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagai objek redistribusi tanah.

Redistribusi tanah atas objek tersebut dilakukan melalui tahapan (a)inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;(b)analisa data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah; dan (c) penetapan sebagai objek redistribusi tanah.

Berbeda dengan tahapan  redistribusi atas objek tanah yang diperoleh dari kewajiban pemegang HGU untuk menyerahkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas bidang tanah HGU yang berubah menjadi HGB karena perubahan peruntukan rencana tata ruang atau tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas tanahmaka tahapannya adalah(a) inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah; (b) analisa data fisik dan data yuridis bidang tanah; (c) pelepasan hak atas tanah atau garapan atas Tanah Negara; dan (d) penetapan sebagai objek redistribusi tanah.

Retribusi tanah atas objek pada tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan negara dan/atau basil perubahan batas kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan setelah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan SK Penetapan batas areal pelepasankawasan hutan atau keputusan perubahan batas kawasan hutan.

Jika objek redistribusi tanah tercatat sebagai aset badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang telah digarap dan dikuasai oleh masyarakat, dapat ditetapkan sebagai objek redistribusi tanah setelah melalui tata cara penghapusan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga; Sengketa Agraria Di Bima Yang Dipicu Oleh SK Bupati Bima

Objek redistribusi tanah yang telah ditetapkan meliputi:

  1. Redistribusi tanah untuk pertanian

Objek diredistribusi kepada Subjek Reforma Agraria dengan luasan paling besar 5 (lima) hektare sesuai dengan ketersediaan TORA disertai dengan pemberian sertipikat hak milik atau Hak Kepemilikan bersama.

  1. Redistribusi tanah untuk non-pertanian.

Objek redistribusi tanah untuk non-pertanian diredistribusi kepada Subjek Reforma Agraria disertai dengan pemberian sertipikat hak milik. Jika objek redistribusi tanah untuk non-pertanian memerlukan penataan maka dapat dilakukan melalui Konsolidasi Tanah disertai dengan pemberian sertipikat hak

Jika terdapat perubahan penggunaan dan pemanfaatan objek redistribusi tanah oleh Subjek Reforma Agraria, maka harus seizin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

Referensi

1. Peraturan Presiden RI No 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria

2. Ketetapan Majelis permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang  Pembaruan Agraria dan Pengelolaan sumber daya alam

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Leave A Reply

Your email address will not be published.