Take a fresh look at your lifestyle.

Harta Gono Gini Selama Pacaran

659

Sekarang ini, mengelola keuangan bersama bagi setiap pasangan dianggap wajar, walaupun mereka belum sah menikah. Bahkan ada yang telah memiliki rekening bersama untuk menabung, dengan harapan menjadi pegangan ketika menikah. Jumlahnya pun mulai dari nominal rendah hingga yang paling tinggi. Ada pula yang menyatukan gaji mereka, kemudian membuat pembagian pengeluaran untuk dipakai bersama, selayaknya suami istri.

Hal tersebut dianggap sebagai proses belajar mengelola keuangan sebelum menikah. Kelak bila telah menikah, mereka dapat melanjutkan mengelola keuangan dengan metode lama, atau merubah dengan metode yang baru. Perencanaan yang dilakukan memang bagus, tapi apakah hal ini dapat memiliki resiko kelak? Jika suatu ketika mereka merasa tidak cocok dan memutuskan berpisah, bagaimana dengan “harta gono gini” yang sudah dikelola selama pacaran?

Inilah yang terjadi pada Frans dan Kiki. Frans dan Kiki adalah sepasang kekasih yang memutuskan untuk merancang kehidupan bersama dengan  alasan persiapan sebelum menikah. Bahkan, mereka telah membuat rancangan keuangan berdua. Sayangnya, hubungan yang telah dibina selama lima tahun, akhirnya harus kandas di tengah jalan. Padahal mereka sudah merencanakan pernikahan dan telah kredit rumah bersama untuk ditempati bila sudah menikah. Beberapa barang seperti, motor, mobil dan alat-alat elektronik lainnya juga dibeli menggunakan uang berdua. Selain itu, mereka juga mendirikan usaha café dan studio foto yang dikelola berdua.

Baca Juga ; Perjanjian Kawin, Perlukah dibuat ?

Kiki memiliki kartu kredit yang biasa digunakan bersama. Kartu tersebut terdaftar atas nama Kiki sebagai nasabah, dan pelunasannya biasanya menggunakan gaji Kiki selama bekerja. Selama ini, Frans juga menggunakan kartu kredit tersebut untuk kebutuhannya sendiri, karena Kiki leluasa memberikannya. Ketika hubungan mereka berakhir, Kiki menghilang tanpa mengurus terlebih dahulu harta gono gini yang mereka dapatkan selama pacaran. Hingga suatu saat, Kiki mendapatkan tagihan kartu kredit yang cukup besar dari pihak bank. Padahal ia tidak merasa menggunakannya. Kiki bahkan lupa pernah memilikinya. Ia baru sadar bahwa Frans yang memegang kartu kredit tersebut, dan belum sempat diambil.

Kini pertanyaannya, bagaimana cara Kiki untuk menyelesaikan permasalahannya?

Dalam sebuah pernikahan, harta bersama akan menjadi harta gono-gini bila terjadi perceraian.  Hal tersebut dapat diselesaikan melalui jalur persidangan dengan beberapa jenis ketentuan. Terkadang, bahkan memakan waktu lama apabila masih terjadi perselisihan dan sengketa diantara kedua belah pihak. Nantinya pihak pengadilan akan memberikan putusan terkait masalah pembagian harta. Pasangan yang sudah mengantisipasinya sejak dini, bisanya membuat perjanjian pra nikah. Perjanjian pra nikah adalah perjanjian sebelum pernikahan berlangsung yang dibuat oleh kedua belah pihak, dengan isi mengenai kesepakatan yang akan dijalani selama menikah. Perjanjian pra nikah bersifat resmi karena dibuat dan disaksikan di depan notaris.

Pertanyaannya, bagaimana cara mengurus harta gono gini bagi yang masih berpacaran dan batal menikah? Tentunya, lebih susah dan rumit. Tapi jika sebelumnya sudah ada perjanjian tertulis tentang pembagian yang jelas, tentu tidak masalah. Untuk itu, bagi yang ingin memiliki usaha bersama dengan pacar untuk tabungan masa depan, sebaiknya diperjelas dengan perjanjian hitam di atas putih, sama seperti dua rekanan yang hendak bekerjasama untuk membuat usaha. Hal tersebut untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.

Untuk permasalahan kartu kredit yang dialami Kini, masih bisa diurus dan diperkarakan untuk dicari jalur penyelesaiannya. Kiki bisa mengadukannya atas dasar beberapa bukti yang cukup untuk dilaporkan.

Gugatan Perdata yang Dapat Dilakukan

Sengketa atau gugatan perdata dalam hukum prinsipnya hanya ada dua jenis, yaitu  waprestasi dan perbuatan melawan hukum. Dalam kasus Kiki dan Frans, bila mereka sepakat untuk “menggunakan” sejumlah nominal tertentu pada kartu kredit, maka Kiki dapat melayangkan gugatan dengan dasar wanprestasi. Hal tersebut juga berlaku apabila laba hasil usaha bersama tidak diberikan secara adil kepada Kiki.

Wanprestasi merupakan ingkar janji atau tidak menepati janji. Suatu sikap dimana seseorang lalai atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak di sini dapat diartikan sebagai kreditur dan debitur. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yang berbunyi :

“Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Dalam hukum, kasus yang terjadi pada Kiki tersebut termasuk dalam wanprestasi, karena Kiki merupakan pihak yang dirugikan atas kejadian tersebut. Lantas bagaimana proses pelaporannya? Biasanya, pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukannya. Langkah yang pertama diambil adalah somasi atau teguran kepada orang yang melakukan wanprestasi. Hal tersebut bermanfaat untuk mengingatkan pihak yang telah wanprestasi terhadap kewajiban yang harus dipenuhi sesuai perjanjian.

Untuk kartu kredit yang tidak dikembalikan dan digunakan tanpa sepengetahuan, maka hal tersebut dapat digugat atas dasar perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang berbunyi :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Jika dilihat, unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam pasal tersebut adalah :

  1. Ada perbuatan melawan hukum;
  2. Ada kesalahan;
  3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
  4. Ada kerugian.

Pada kasus Frans dan Kiki,
sudah mewakili unsur perbuatan melawan hukum. Untuk tuntutan yang dapat dilakukan, pertama adalah unsur adanya kesalahan. Kesalahan ada dua, yaitu karena kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sadar dan tahu bahwa konsekuensinya merugikan orang lain. Sedangkan kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yan dilakukan atau tidak berhati-hati, sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Namun ada poin khusus dimana keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, misalnya keadaan terpaksa (overmacht) atau si pelaku tidak sehat pikirannya (gila).

Unsur yang kedua yaitu adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (hubungan kausalitas), yang artinya kerugian terjadi disebabkan perbuatan si pelaku.Unsur yang ketiga adalah, adanya kerugian. Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian, baik secara materil dan imateril. Dalam hal ini si pelaku harus membayar ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum kepada pihak yang dirugikan.

Pikirkan dengan baik sebelum Anda memutuskan untuk memiliki harta bersama dengan kekasih! Akan lebih baik membuat perjanjian tertulis untuk mengatasi berbagai masalah yang nantinya mungkin akan terjadi.

Referensi :
1. Pasal 1243 KUHPerdata
2. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Leave A Reply

Your email address will not be published.