Category : Peraturan Terkait

PPAT WAJIB KSWP DULU SEBELUM TRANSAKSI TANAH

(Pembahasan Permen ATR/Kepala BPN  No. 21 Tahun 2017) Pada tanggal 17 Januari 2018 lalu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerbitkan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) untuk permohonan pelayanan pertanahan yang tertuang dalam PerMen ATR/Kepala BPN No….

0 Comments / 509 View / 19/04/2018

Ada Sengketa Tanah? Baca Dulu Tata Cara Blokir Tanah Di sini

Artikel ini merupakan Pembahasan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017 (“Permen ATR No.13/2017) Menteri Agraria dan Tata Ruang baru saja menerbitkan Tentang Tata Cara Blokir dan Sita pada tanggal 9…

0 Comments / 9192 View / 07/09/2017

Jenis-Jenis Hak Atas Tanah dan Pengaturannya

Jenis-Jenis Hak Atas Tanah dan Pengaturannya

Dita yang baru saja menerima warisan sebuah rumah kuno bergaya Art Deco di sebidang tanah seluas 500 m2 bertanya kepada saya, ”Mbak Irma, tolong jelaskan dong apa saja ya jenis kebijakan hak tanah itu? Aku bingung nih, menurut ibuku tanah…

0 Comments / 15998 View / 24/02/2013

Ketentuan Cuti dan Kewajiban Menggunakan Bahasa Indonesia Dalam Akta Notaris

Ketentuan Cuti dan Kewajiban Menggunakan Bahasa Indonesia Dalam Akta Notaris

(RANGKAIAN PEMBAHASAN TENTANG RANCANGAN UU JABATAN NOTARIS) Setelah dalam 2 artikel berturut-turut saya membahas tentang Rancangan Perubahan UU Jabatan Notaris (bisa di lihat di sini  dan di sini), yang sebagian besar mengatur tentang kewenangan dari Notaris, maka pada kali ini…

0 Comments / 1115 View / 26/03/2012

Pembatasan Kewenangan Notaris Selaku Pembuat Akta Tanah dan Pejabat Lelang

Pembatasan Kewenangan Notaris Selaku Pembuat Akta Tanah dan Pejabat Lelang

(PEMBAHASAN TENTANG RANCANGAN PERUBAHAN UU JABATAN NOTARIS) Bila pada bahasan saya sebelumnya mengenai Rancangan Perubahan UU Jabatan Notaris No. 30 tahun 2004 (“RUU JN”) sudah membahas mengenai persyaratan dan kewajiban Notaris, masa magang Notaris dan usia pensiun Notaris serta pandangan…

1 Comment / 6067 View / 22/03/2012

Rancangan Perubahan UU Jabatan Notaris

Rancangan Perubahan UU Jabatan Notaris

  Pada tanggal 9 Februari 2012 yang lalu, seluruh Fraksi-fraksi di DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diajukan ke Sidang Paripurna menjadi usul inisiatif DPR. Artikel yang diulas didalam…

1 Comment / 1562 View / 21/03/2012

Pengolaan dan Pemanfaatan Tanah Bengkok

Pengolaan dan Pemanfaatan Tanah Bengkok

Secara umum, istilah “tanah bengkok” cukup popular dan dikenal oleh masyarakat kita. Namun tidak semua orang mengerti secara tepat apa yang dimaksud dengan tanah bengkok itu. Baik dari sisi pengaturannya maupun kepemilikannya. Dalam praktik di masyarakat, sengketa tanah bengkok ini…

0 Comments / 13762 View / 03/02/2012

Diskon 50% Lagi Untuk BPHTB Karena Waris dan Hibah Wasiat Berdasarkan PERATURAN GUBERNUR DKI NO. 112/2011

Diskon 50% Lagi Untuk BPHTB Karena Waris dan Hibah Wasiat Berdasarkan PERATURAN GUBERNUR DKI NO. 112/2011

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Atas dasar tersebut, pemerintah mengalihkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak daerah….

0 Comments / 13266 View / 12/01/2012

Reformasi Agraria Sebagai Alternatif Solusi Kasus Sengketa Agraria

Reformasi Agraria Sebagai Alternatif Solusi Kasus Sengketa Agraria

#WACANA DALAM MENYIKAPI KASUS MESUJI, SUMATERA SELATAN DAN BIMA) Baru-baru ini kita dikejutkan oleh berita tragedi kemanusiaan yang terjadi di Mesuji, Lampung dan Sumatera Selatan. Bahkan tragedi ini berulang di Bima pada 24 Desember 2011. Seperti yang dikutip di dalam…

0 Comments / 1138 View / 28/12/2011

Pasal-Pasal UU Agraria Yang Di Wacanakan Untuk Direvisi

Pasal-Pasal UU Agraria Yang Di Wacanakan Untuk Direvisi

Melanjutkan artikel sebelumnya tentang Wacana Reformasi UU Agraria, kali ini akan disoroti tentang pasal-pasal apa sajakah yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Sebagaimana di ulas di dalam makalah hukum agraria yang ditulis oleh bp. Prof. ERMAN RAJAGUGUK berjudul…

0 Comments / 2294 View / 19/10/2011