Pemecahan Sertifikat Tanah Warisan Kakek Kepada Cucu

Kakek Sarjoyo mempunyai 6 orang anak. Kepada 2 orang anak nya beliau mewariskan sebidang tanah untuk dibagi 2 , yaitu Budi dan adiknya yang bungsu bernama Totok. Sedangkan dari Budi mempunyai 4 orang anak. Keinginan Budi dan sudah dimusyawarahkan bersama keluarga adalah tanah yang diwariskan oleh kakek Sarjoyo akan dihibahkan langsung kepada anaknya yang no 2. Bagaimana prosedurnya untuk memecah sertifikat tersebut? Mengingat, Kakek Sarjoyo sudah meninggal dan sertifikat masih terdaftar atas nama beliau. Bisakah sertifikat itu langsung dipecah dan dibalik nama ke Totok dan anak Budi yang no 2?

Tanah dari Kakek Sarjoyo merupakan bagian dari keseluruhan harta warisan (boedel waris) yang sejatinya dibagi ke semua ahli waris, sesuai dengan bagiannya. Walaupun beliau memiliki 6 orang anak, yang diberi tanah tersebut hanyalah kedua orang anaknya. Sehingga ada yang disebut hibah wasiat (jika memang ada wasiat).

Hibah wasiat tersebut harus dibuat sebelum Kakek Sarjoyo meninggal dunia. Seperti yang tersebut di atas, bahwa sebidang tanah tersebut beliau berikan kepada Totok dan Budi. Penyebutan pesan ini spesifik, sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 196 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut dengan: “KHI”), bahwa “Dalam wasiat, baik secara tertulis maupun lisan, harus disebutkan dengan tegas dan jelas, siapa atau siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan”. Dalam Hukum Waris, pemberian pesan seperti itu, dikenal dengan Hibah Wasiat. Hibah Wasiat hanya dapat dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia. Tentu saja, Hibah Wasiat ini tidak serta merta dapat dilaksanakan, ia harus memenuhi persyaratan yang ada.

Bagaimanakah persyaratan hibah wasiat?

Di dalam Pasal 195 KHI disyaratkan bahwa:

(1) Wasiat dilakukan secara lisan, dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau Notaris.
(2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari seluruh harta warisan, kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
(3) Wasiat kepada ahli waris berlaku apabila, disetujui oleh semua ahli waris.
(4) Persetujuan dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi dan Notaris.

Dalam hal tidak dibuat wasiat secara tertulis di hadapan Notaris, sehingga tidak bisa langsung dibuatkan akta hibahnya, maka proses yang ditempuh adalah balik nama dan pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) biasa.

Dengan demikian, maka terdapat tiga peristiwa hukum di dalamnya:
1. kematian kakek (sebut saja namanya A) yang meninggalkan harta berupa tanah atas nama A. Dimana A memiliki 6 orang anak: B, C, D, E, F, G.
2. Pewarisan tanah (atas nama kakek A tersebut) kepada 2 anak kandung kakek (sebut saja B dan C). Dimana B memiliki 4 orang anak: B-1, B-2, B-3 dan B-4.
3. Sertifikat yang sudah dipecah dan menjadi bagian B akan dihibahkan ke anaknya yang nomor 2 (B-2).

Setiap kematian, yang pertama kali harus dilakukan adalah membuat surat keterangan kematian dari kelurahan (pribumi) atau dengan Akta Notaris (WNI keturunan), kemudian dibuat Surat Keterangan Warisnya. Dari SKW, diketahui siapa saja ahli waris yang berhak, sehingga dapat dipastikan siapa saja ahli waris dari pewaris dan siapa saja yang berhak atas harta warisan.

Akta Hibah Wasiat, bagaimanakah tahapan pembuatannya?
Pada prakteknya, jika tidak dibuatkan akta Hibah wasiat secara notariil, maka setiap kali terjadi kematian, harus terjadi proses pewarisan. Walaupun nantinya tanah tersebut nantinya akan dipecah dua dan diberikan kepada masing-masing nama. Sehingga tahapannya menjadi sebagai berikut:

1. Proses turun waris (baliknama waris) dengan membayar pajak waris, sehingga tanah dibaliknama ke atas nama seluruh anak2 dulu (B, C,D,E,F,G).
2. Setelah itu dilakukan pemecahan sertifikat menjadi 2 bagian (menjadi X dan Y).
3. Lalu untuk bidang tanah “X” dibuatkan akta hibah dari B, C, D, E, F, G kepada B-2 (anak B); sedangkan
4. Untuk bidang tanah “Y” dibuatkan akta pembagian hak bersama (APHB) dimana B, D, E, F, dan G melepaskan haknya kepada C.
5. Masing-masing untuk point 4 dan 5 dilakukan pembayaran pajaknya seperti pajak jual beli, walaupun menggunakan mekanisme hibah. Karena hibah garis ke samping tetap dikenakan pajak seperti pajak jual beli.
6. Proses baliknama : dimana untuk tanah X dibaliknama ke B-2 sedangkan tanah Y dibaliknama ke C.

Untuk syarat administrasi yang harus dipenuhi adalah:
a. Data tanah
1. Sertipikat asli.
2. PBB asli 5 tahun terakhir, berikut Surat Tanda Terima Setoran.
3. IMB asli.

b. Data pemberi dan penerima hibah
1. foto copy KTP
2. foto copy Kartu Keluarga;
3. foto copy akta kelahiran

Demikian, semoga bermanfaat dan bisa memberikan solusi. Terima kasih ?
Dasar hukum dan referensi: