Take a fresh look at your lifestyle.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

28,933

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau yang biasa disebut PTSL adalah sebuah program yang berhasil dibuat oleh Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memberikankepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. PTSL  memberikan kesempatan bagi masyarakat yang belum mendaftarkan tanah miliknya yang berada di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa atau kelurahan.

This image has an empty alt attribute; its file name is agreement-business-businessman-48195-1024x681.jpg

Latar belakang dari diadakannya program ini adalah karena Pemerintah masih menemukan banyak sekali tanah di Indonesia yang belum bersertifikat atau tidak memiliki sertifikat. Pensertifikatan tanah merupakan hal yang wajib dilakukan masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum dan bukti otentik dari kepemilikan tanahnya yang dibuktikan dengan sertifikat tanah. Program ini dilaksanakan secara serentak oleh Pemerintah Indonesia yang meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan pemberian tanda bukti untuk bidang tanah yang sudah ada hak di atasnya, baik itu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan ataupun hakpakai. 

baca juga : INI SYARATNYA AGAR BISA GRATIS BPHTB UNTUK PEMBELIAN RUMAH DI DKI JAKARTA
  Untuk Pensertifikatan Tanah Sudah Tidak Perlu Lagi SKT Dari Kelurahan

Berikut ini adalah tahapan pelaksanaan PTSL yang dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu:

  1. Penyuluhan: penyuluhan ini akan dijadwalkan terlebih dahulu dan dilaksanakan oleh petugas BPN yang berada di wilayah desa atau kelurahan;
  2. Pendataan: setelah dilaksanakan penyuluhan, lalu petugas akan melakukan pendataan kepada masyarakat dengan menanyakan status kepemilikan tanah, cara perolehan tanah tersebut, apakah dari warisan, hibah ataupun jual beli dan juga bukti setor BPHTB dan PPh  (kecuali untuk masyarakat yang tidak mampu dibebaskan untuk biayaini) yang sudah dibayarkan;
  3. Pengukuran, setelah melewati proses administrasi dan dikatakan lolos, selanjutnya petugas akan melakukan pengukuran. Pengukuran tersebut meliputi panjang dan lebarnya tanah yang dimilki, batas tanah yang menjadi pembatas yang telah mendapat persetujuan dari pemilik tanah yang berbatasan, bentuk bidang dan juga luas bidang tanahnya;
  4. Sidang Panitia A: sidang ini beranggotakan 3 orang BPN dan satu orang perwakilan dari desa atau kelurahan. Tujuan dari pengadaan sidang ini adalah untuk meneliti data yuridis, pemeriksaan lapangan, mencatat sanggahan, menarik kesimpulan serta mendapatkan keterangan tambahan;
  5. PengumumandanPengesahan: setelah melewati  sidang panitia, maka panitia akan mengumumkan hasilnya, lalu petugas akan melakukan pengesahan kurang lebih 14 hari setelah pengumuman itu ditempel di kantor desa atau kantor kelurahan ataupun kantor pertanahan setempat. Apabila dalam jangka waktu 14 hari   setelah pengumuman tersebut tidak ada sanggahan, artinya tanah yang didaftarkan aman, bukan tanah sengketa dan dapat dilanjutkan untuk penerbitan sertifikat. Pengumuman tersebut sekurang-kurangnya berisi nama pemilik tanah, luas tanah, letak tanah dan bidang tanah;
  6. Penerbitan Sertifikat: tahap terakhir yaitu penerbitan sertifikat oleh kementrian Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional yang menjadi bukti otentik seseorang atas kepemilikan tanah miliknya yang dibagikan langsung kepada pemilik tanah.
Image result for sertifikat

Adapun biaya untuk program ini dibebankan kepada pemerintah atau dengan kata lain gratis (tidak dipungut biaya). Peserta PTSL hanya dibebankan untuk membayar penyediaan surat tanah untuk tanah yang belum memiliki surat tanah, pembuatan dan pemasangan tanda batas, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) jika terkena, dan lain-lain seperti materai, fotokopi Letter C ataupun biaya saksi.

1 Comment
  1. Richard william says

    Mbak mohon solusinya.,istri saya pada tahun 2005, membeli tanah dari paman istri saya tanpa akte jual beli., tapi di tahun 2019 ini paman istri saya malah mempermasalahkan tanah yg di beli istri saya dan bahkan mau merebut kembali tanpa ada alasan tertentu.,sementara istri saya yang bayar pajak tanah selama 14tahun.,
    Apakah bisa di urus sertifikat tanah nya mbak?
    Supaya paman istri saya tidak semena2 mengambil tanah yg sudah di beli istri saya selama 14 tahun lama nya.,?
    Mohon bantuan nya mbak

    jawab :

    Lalu jual belinya dengan cara apa pak? bukti transaksi dan kepemilikannya apakah ada? Hal apa yang dipermasalahkan oleh paman istri bpk kepada istri bpk? Berarti fisik sampai sekarang dikuasai yah? Pajak atau PBB itu bukan merupakan suatu tanda bukti kepemilikan tanah yang sah namun apakah PBB tersebut sudah atas nama istri bpk? Jadi bisa atau tidaknya untuk dilakukan permohonan pensertifikatan tanahnya tergantung dari bukti kepemilikannya. Sekarang bukti kepemilikan tanahnya apakah girik, atau kwitansi pembelian, atau bukti kepemilikan lain atau tidak ada?

Leave A Reply

Your email address will not be published.