Take a fresh look at your lifestyle.

Perlindungan Transaksi Online

158

Kehadiran teknologi memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari komunikasi jarak jauh, bekerja, bahkan sampai berbelanja tanpa harus datang langsung ke toko. Cukup dengan memilih melalui layar gadget, masyarakat dapat memilih barang yang ingin dibeli tanpa harus keluar rumah. Pembayarannya pun sangat mudah. Cukup dengan metode transfer antar rekening, transaksi jual beli selesai dalam hitungan detik. Selang beberapa hari, bahkan beberapa jam saja barang yang kita pesan sudah sampai tepat di depan pintu rumah.

Sayangnya, dengan kemudahan yang diberikan dalam transaksi jual beli secara online ini,  tidak sedikit yang menyalahgunakanya dengan tujuan untuk menipu konsumen. Berbagai modus penipuan yang marak beredar di masyarakat menimbulkan keresahan bagi sebagian masyarakat. Hal utama yang menjadi pertanyaan besar masyarakat adalah apakah konsumen yang berbelanja melalui media online mendapatkan perlindungan seperti konsumen pada umumnya, yang diatur di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen?

Ada seorang wanita karir yang waktu dan tenaganya telah dihabiskan untuk bekerja di kantor dan melayani seluruh anggota keluarganya. Ketika berada di rumah, jangankan untuk beli make up atau belanja baju, untuk belanja bulananpun terkadang wanita karir ini tidak memiliki waktu untuk pergi ke supermarket. Namun, dengan lahirnya berbagai macam platform online yang menjual segala rupa kebutuhan hidup, mulai dari sembako sampai make-up bisa dibeli dengan mudah dan cepat. Namun suatu hari wanita ini mengalami hal buruk. Semua pesanan yang dibeli melalui salah satu media online tidak kunjung datang, sedangkan sejumlah uang yang diminta sudah ditransfer beberapa hari lalu. Apa upaya yang dapat dilakukan wanita tersebut atas kerugian yang dideritanya?

Pengaturan Mengenai Penjual dan Pembeli di Media Online

Indonesia telah menerapkan regulasi yang mengatur mengenai perlindungan penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli, yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Konsumen). UU Konsumen mengatur mengenai transaksi jual beli yang terjadi secara umum, salah satunya berisi hak dan kewajiban penjual dan konsumen. Hak konsumen tertuang di dalam Pasal 4 UU Konsumen, sedangkan kewajiban penjual tertuang di dalam Pasal 7 UU Konsumen.

Baca juga; Aspek Hukum Jual Beli Secara Online dengan Maraknya Toko Online

Pengaturan mengenai konsumen juga telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE), dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Meskipun transaksi dilakukan secara online, namun menurut UUITE dan PP PSTE tetap diakui adanya hubungan jual beli yang sah antara penjual yang menawarkan barangnya dan pembeli yang membeli barangnya yang disetujui secara elektronik. Ketika pembeli ingin melanjutkan membayar, pembeli sebelumnya telah setuju dengan segala persyaratan dan ketentuan yang diberikan penjual dengan menekan tombol setuju.

Penipuan yang terjadi saat melakukan transaksi online tidak jauh berbeda dengan penipuan yang terjadi secara langsung, yang membedakan keduanya hanyalah sarana yang digunakan yaitu dengan menggunakan alat elektronik agar tersambung ke media online. Penipuan secara online dapat dikenakan sanki pidana seusai dengan yang tertuang di dalam Pasal 378 KUHP. Penjual yang sengaja melakukan penipuan akan mendapatkan hukuman penjara paling lama 4 tahun. Sedangkan di dalam Pasal 45 ayat 2 UUITE, ancaman pidana bagi penipu dalam transaksi online dapat dipenjara paling lama 6 tahun dan atau membayar denda paling banyak Rp 1 milyar. Selain itu, Pasal 62 UU Konsumen juga memberikan sanksi bagi penjual yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya, yaitu dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 2 milyar.

Upaya Hukum Konsumen yang Mengalami Penipuan dalam Transaksi Online

Ada beberapa cara yang dapat ditempuh seseorang untuk mendapatkan ganti rugi atas penipuan yang dialami saat melakukan transaksi online. Pertama, konsumen dapat melakukan pengaduan langsung ke penjual. Pengaduan ini berisi tuntutan untuk penjual agar mengirim barang sesuai dengan yang telah dipesan, ataupun untuk mengembalikan sejumlah uang yang telah ditransfer pembeli ke rekening penjual. Apabila penjual tidak juga memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah ini, konsumen bisa melanjutkan pengaduannya ke Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) atau Yayasan Lembaga Konsumen (YLKI) yang bertugas untuk menangani pengaduan yang diajukan dari konsumen-konsumen yang merasa dirugikan oleh penjual. LPKSM akan memberikan form pengaduan untuk diisi oleh konsumen, dan konsumen harus mengisi informasi selengkap-lengkapnya dan juga kronologis kejadian yang dialaminya, serta melampirkan barang bukti berupa bukti transaksi ataupun bukti transfer.

Selain melapor ke LPKSM, konsumen juga dapat melaporkan langsung ke pihak kepolisian. Nantinya pihak kepolisian akan mengambil langkah hukum terhadap penjual yang telah melakukan penipuan dalam transaksi jual beli yang dilakukan secara online. Akan tetapi, laporan ke pihak kepolisian lebih memakan waktu yang tidak sebentar. Hal ini dikarenakan pihak kepolisian harus melakukan pemeriksaan sesuai dengan laporan yang diberikan oleh konsumen.

Referensi :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012

Leave A Reply

Your email address will not be published.