Kewarganegaraan,Pemilikan Tanah & Warisan Pada Perkawinan Campuran

Kewarganegaraan,Pemilikan Tanah & Warisan Pada Perkawinan Campuran

by / 0 Comments / 8369 View / 15/08/2012

Nastiti WNI yang tinggal di Surabaya berencana menikah dengan William, WNA berkebangsaan Belanda. Selama ini Nastiti rajin sekali mencari informasi berkaitan dengan rencana pernikahannya dengan WNA. Terutama dia ingin mengetahui apakah setelah menikah dengan WNA, dia masih dapat menjadi WNI? Apakah Nastiti masih bisa tetap mendapatkan hak waris dari orangtuanya? Termasuk juga prosedur yang perlu dilakukan agar harta warisannya kelak tidak di jatuh ke tangan suaminya yang notabene adalah WNA? Karena sebagai seorang wanita karier yang independen, Nastiti sudah memiliki asset yang  cukup besar; dan dia menyadari bahwa kehidupan pernikahan tidak selamanya mulus, sehingga dia merasa harus siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang timbul dikemudian hari.

Melanjutkan ulasan saya tentang perkawinan campuran di artikel sebelumnya, memang banyak hal yang menarik diulas sehubungan dengan di tetapkannya UU No. 12 tahun 2006. Sejak mulai terbitnya UU ini cukup menuai pro dan kontra. Di satu sisi UU ini membawa angin segar bagi para pasangan perkawinan campuran dan anak-anaknya namun disisi lain terbitnya UU tersebut dinilai masih kurang,  misalnya jika anak lahir sebelum terbitnya UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, maka anak tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu ke pihak yang berwenang agar bisa mendapat kewarganegaraan Indonesia dalam jangka waktu 4 tahun setelah diundangkan, bila sudah lewat dari jangka waktu tersebut maka anak tersebut masih bisa mendapatkan kewarganegaraan namun melalui naturalisasi.

Dengan adanya UU No. 12 tahun 2006, apakah wanita WNI yang menikah dengan pria WNA masih dapat menjadi WNI?

Di dalam penggunaan sistem hukum dari tempat suami-isteri berkediaman tetap bersama setelah perkawinan (gamenschapelijke woonplaats/  joint residence) atau tempat suami-isteri berdomisili di Indonesia, Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menjelaskan bahwa pria atau wanita Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan pria atau wanita Warga Negara Asing (WNA) akan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suami atau isterinya, mengikuti kewarganegaraan suami atau isteri sebagai akibat perkawinan tersebut. Jika pria atau wanita yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tersebut ingin tetap menjadi berkewarganegaraan Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan ke pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pria atau wanita tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengabaikan kewarganegaraan ganda (Pasal 26 ayat (3)). Surat pernyataan tersebut dapat diajukan setelah tiga tahun sejak tanggal perkawinan campuran dilangsungkan (Pasal 26 ayat (4)).

Bagaimana dengan hak waris WNI yang menikah dengan WNA?

Seorang WNI yang menikah secara sah dengan WNA, dimana WNI tersebut memperoleh asset berupa tanah dengan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun di atas tanah HGB, baik karena pewarisan, peralihan hak melalui jual beli, hibah atau wasiat, maka dia wajib melepaskan hak-haknya dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak-hak tersebut (pasal 21 ayat (3)) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UUPA). Pelepasan hak tersebut adalah dengan cara menjual atau menghibahkan hak-hak atas tanah tersebut.

Jika jangka waktu tersebut lewat/dilepaskan, maka hak-hak tersebut hapus karena hukum dan tanah-tanah tersebut jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebani tetap berlangsung (pasal 21 ayat (3) UUPA). Ketentuan tersebut dapat dikecualikan dengan adanya perjanjian kawin pisah harta yang dibuat sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian kawin tersebut dibuat secara notariil yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, yaitu baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Kantor Catatan Sipil (pasal 29 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Apabila akta perjanjian kawin tersebut tidak disahkan pada pegawai pencatat perkawinan terkait, maka secara hukum, perkawinan yang berlangsung tersebut dianggap sebagai perkawinan percampuran harta. Artikel pada hukum online juga menyebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan menggariskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Kecuali, kedua belah pihak membuat perjanjian perkawinan untuk menghindari percampuran harta secara hukum.

Satu hal yang menarik di sini, seperti pernah saya bahas dalam artikel-artikel saya sebelumnya, mengacu pada peraturan sejak jaman belanda, penduduk di Indonesia ini pada dasarnya di golongkan dalam 3 golongan, yaitu:

1. Golongan pribumi non muslim yang tunduk pada hukum adat dan jika dia beragama Islam
juga tunduk pada agama Islam

2. Golongan penduduk Keturunan Chineese (istilahnya WNI Keturunan) yang tunduk pada
hukum perdata Barat dan

3. Golongan penduduk WNI keturunan Timur Asing (Arab, India, Pakistan, dll)

Untuk penduduk pribumi, tunduk yang pada hukum Adat dan UU Perkawinan No.1/1974, masih dapat dianggap bahwa tanpa adanya perjanjian kawin pun, harta bawaan mereka (dalam hal ini harta yang diperoleh sebelum perkawinan dan harta yang diperoleh dari warisan) tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak. Sedangkan untuk WNI Keturunan Chineese dan Keturunan Timur Asing, tanpa adanya perjanjian kawin, maka yang akan berlaku adalah persatuan harta bulat baik yang diperoleh sebelum perkawinan berlangsung maupun setelah perkawinan berlangsung.

Hal inilah yang sering membingungkan masyarakat dalam praktiknya. Namun demikian, pada waktu pelaksanaannya di lapangan, sering akhirnya perlakuannya harus mengacu pada ketentuan yang diatur dalam KUHPerdata, yaitu “percampuran harta bulat” jika tidak dibuat suatu perjanjian pra nikah. Jadi tidak ada pemisahan antara harta bawaan dan harta perolehan setelah perkawinan berlangsung.

Bapak Winanto Wiryomartani – Seorang pesiunan Notaris Senior dan Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris- dalam diskusi terbatas tentang Perkawinan Campuran dan Pemilikan Tanah oleh WNA di Jakarta, Rabu (24/6) yang lalu dalam diskusi yang diselenggarakan Ikatan Advokat Universitas Indonesia (IKA-Advokat UI) itu, menyampaikan bahwa kalangan notaris dan PPAT diingatkan untuk cermat dan berhati-hati dalam membuat akta-akta yang berkaitan dengan penguasaan aset oleh warga negara asing (WNA). Notaris jangan terlalu gampang membuat akta hanya dari pernyataan pihak yang mendatanginya. Sebaliknya, notaris/PPAT harus memastikan ada dokumen tertulis yang mendukung pernyataan tersebut.

 

Bagaimana bagi WNI yang sudah terlanjur menikah tanpa perjanjian kawin?

Menurut Winanto Wiryomartani di dalam artikel hukum online, pasangan suami isteri menikah tanpa perjanjian kawin, dan berlangsung sebelum jangka waktu satu tahun dicatatkan, hak atas tanah masih dimungkinkan dialihkan kepada pihak ketiga. Jika ternyata perkawinan sudah melewati masa satu tahun, berlakulah ketentuan hak milik dan Hak Guna Bangunan dalam UUPA. Artinya, tanah tersebut menjadi dikuasai negara. Bentuk pengalihan jual belinya bukan lagi dalam bentuk akta PPAT, melainkan dengan akta notaril dengan judul ‘Jual Beli dengan Pelepasan Hak’. Jadi, WNI yang sudah terlanjur menikah dengan WNA tanpa perjanjian kawin, sebaiknya tanah yang dimiliki di Indonesia segera dipindah-tangankan dengan cara dijual atau dihibahkan kepada orang tua, anak, saudara kandung atau kerabat sebelum diketahui oleh pemerintah yang dapat menyebabkan hak atas tanah tersebut hapus dan jatuh kepada Negara tanpa ganti rugi sesuai dengan peraturan Pasal 21 (ayat 3) UUPA.

 

Dari sisi saya sebagai Notaris/PPAT pun jika menemukan kepemilikan tanah dari seorang WNI yang terikat perkawinan dengan WNA, harus cermat dan berhati-hati dalam membuat akta-akta yang berkaitan dengan penguasaan aset oleh warga negara asing (WNA). Notaris/PPAT harus memastikan ada dokumen tertulis yang mendukung pernyataan tersebut dengan memperhatikan status hukum perkawinan campuran: apakah perkawinan itu dilakukan dengan perjanjian kawin, atau apakah perkawinan tersebut sudah melebihi jangka waktu satu tahun.

 

Nah pembaca, ada baiknya sebelum melangsungkan perkawinan campuran, WNI yang akan menikah dengan WNA membuat perjanjian kawin pisah harta secara notaril supaya mempermudah bila ada ada di masalah di kemudian hari.

 

Referensi:

UU No. 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 tahun 1960

www.hukumonline.com

www.KabariNews.com

 

BACA JUGA ARTIKEL INI:

-Ayo tau Lebih Jauh tentang Perkawinan Campuran!  bit.ly/ROeXBh

-Hak Asuh Anak Pada Perceraian Untuk Perkawinan Campuran bit.ly/MxUqQU

-Kewarganegaraan, Pemilikan Tanah dan Warisan Pada Perkawinan Campuran bit.ly/NDpSJJ

-Akibat Nikah Siri  http://bit.ly/cyeoGZ

-Apakah anak dari perkawinan siri berhak mewaris? http://bit.ly/HjATMs

-Prosedur Pengesahan Nikah Siri  http://bit.ly/GZyp9A

-Bagaimana agar anak yang lahir dari Perkawinan Siri Bisa Memperoleh Warisan dari ayah kandungnya? http://bit.ly/HcMdJC

-Dampak Putusan MK bahwa anak luar kawin memiliki hubungan hukum dengan ayahnya http://bit.ly/GZAL8o

-Pengertian Anak Luar Kawin menurut putusan MK http://bit.ly/HAADfc

-Perlindungan Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK http://bit.ly/HuUMCX

-Wasiat Lisan http://bit.ly/J5AQVQ

-Pembuatan Wasiat oleh orang asing http://bit.ly/Jfs1gR

-Hak Ahli Waris yang masih dalam Kandungan http://bit.ly/KSaQyy

-Ayo Tolak Kekerasan Dalam Rumah Tangga! http://bit.ly/KYIRRJ

-Adopsi dan Pengangkatan Anak http://bit.ly/KnpHl6

 

Your Commment

Email (will not be published)