PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT)

DH, saya punya PT yang sudah didirikan sejak tahun 2006 lalu, tapi belum disahkan karena waktu itu memang saya tidak urus pengesahannya. Apakah PT tersebut sekarang masih bisa disahkan? Bagaimana caranya?
terima kasih sebelumnya atas jawabannya

JAWAB:
Bu Hilda, jangka waktu pengesahan PT berdasarkan UU No. 1/1995 tidak ditentukan lamanya. Jadi, PT ibu bisa diajukan pengesahannya pada saat ini, asalkan memenuhi persyaratan pengesahan. Namun, karena PT ibu belum disahkan, maka berdasarkan pasal 157 ayat 3 UU No. 40/2007, PT ibu harus disesuaikan terlebih dahulu seluruh anggaran dasarnya dengan ketentuan yang diatur dalam UU NO. 40/2007 baru dapat diajukan pengesahannya. Setelah disesuaikan, pengajuan pengesahan tidak boleh melebihi 60 hari sejak akta di ttd, karena berdasarkan pasal 10 ayat 1 juncto ayat 9 UU No. 40/2007 PT tersebut dapat dibubarkan.

slmt pagi bu, sy mau menyampaikan hal:
-bahwa peninjauan lokasi dalam rangka penerbitan SIUP berdasarkan Pokok-pokok pengaturan Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-DAG/PER/9/2007, ditiadakan, sebagai gantinya pemohon diharuskan membuat surat pernyataan di atas materai tentang kebenaran lokasi/alamat perusahaan.thanks

JAWAB:
Trmksh atas partisipasi dan informasinya. Sebagai tambahan, saya juga mendapat info bahwa baru saja terbit PERMENDAG No. 400/PDN/9/2007 tgl 20 September 2007 perihal penghapusan biaya administrasi pengurusan SIUP & TDP bagi perusahaan baru.(Rp. 0,-)

Wa’alaikum salam mbak Nirmala,
Akibat hukum peralihan Yayasan menjadi PT ya tentu saja yayasan tersebut jadi bubar, dan seluruh asset2nya berpindah menjadi asset PT. Untuk itu pertama2 harus dilakukan penghitungan atas seluruh nilai/asset dari yayasan tersebut, untuk kemudian dianggap sebagai setoran modal awal dalam pendirian PT yang dimaksud. Jadi prosesnya lebih rumit, karena neraca juga harus diaudit oleh akuntan independen (ps. 34 ayat 2 UU No. 40/2007) dan diumumkan dalam 1 surat kabar nasional atau lebih dalam jangka waktu 14 hari setelah akta pendirian ditanda-tangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut (ps. 34 ayat 3 UU No. 40/2007)
Prosesnya sama saja dengan pendirian PT baru, yaitu melalui cek nama, melengkapi data dan kemudian mengajukan pengesahan, dst.
Kalau sudah berubah menjadi PT, maka organ Perseroan harus mengikuti ketentuan organ PT, yaitu terdiri dari Pemegang saham (RUPS), Direksi, dan komisaris. Sudah bukan Pembina, Pengurus, dan Pengawas lagi, walaupun orang2nya bisa saja tetap sama.

Di UU No. 40/2007 tentu tidak menyebutkan bahwa Rumah Sakit harus PT. Tapi kembali mengacu kepada UU Yayasan, yang menyatakan bahwa yayasan tidak boleh membagikan keuntungan kepada para pengurus yang terafiliasi dengan pembina, pengawas, dan pembina. Sehingga, apabila memang RS Swasta tersebut profit motif, maka sebaiknya diubah menjadi PT. Untuk lebih jelasnya, mbak bisa membaca ulasan saya mengenai Yayasan.
Semoga bermanfaat

Dengan Hormat,

Bahwa saya kurang sependapat dengan pendapat saudara yang menyatakan bahwa yayasan bisa berubah menjadi PT. harus diingat bahwa PT itu bersifat komersil, sedangkan yayasan sosial.bukankah asset yayasan kebanyakan dari hasil sosial, dasar saya adalah yayasan pun apabila dilikuidasi asset tersebut harus diserahkan kepada yayasan yang sejenis atau diserahkan kepada negara.
demikian saya sampaikan.terima kasih.

brgds,
Welly Sucherlin

JAWAB:
Terima kasih atas posting ide dan pendapatnya pak. Saya sangat setuju bahwa PT dan yayasan memang berbeda dalam tujuannya. Namun sebelum UU No. 16/2001, banyak sekali usaha yang dibuat dalam bentuk yayasan dan didirikan untuk tujuan profit. Setelah diberlakukannya UU No. 16/2001, karena adanya ketentuan mengenai larangan pembagian profit kepada pendiri, pengawas maupun yang terafiliasi, maka bagaimana dengan yayasan2 pendidikan, Rumah Sakit, dll yang sudah terlanjur berbentuk yayasan? Karena akan sangat tidak mungkin mereka tidak membagikan profitnya. Sedangkan jika seperti usul bpk, bahwa jika dilikuidasi diberikan kepada yayasan sejenis, juga tidak bisa mengakomodasikan kepentingan mereka. Karena toh tetap tidak boleh membagikan profit. Demikian juga jika mereka melikuidasi assetnya dan diserahkan kepada negara. Hal ini bisa2 hampir mirip dengan “nasionalisasi” perusahaan2 swasta pak.
Oleh karena itu, banyak sekali yayasan pendirikan atau yayasan-yayasan penyelenggara rumah sakit yang merubah status nya menjadi PT. Sekarang, apabila orang akan mendirikan rumah sakit, langsung memilih PT sebagai bentuk usahanya. salam hangat dari saya,

Apakah dalam pendirian PT, para pendiri dan pemegang saham boleh atas nama institusi ( bukan nama orang ?)

JAWAB:
Boleh pak. Jadi yang dimaksud “orang” adalah: orang perorangan dan/atau badan hukum

Mbak, mengenai legalisasi dan waarmerking (setelah saya baca tulisan mbak), pertanyaan saya adalah :
1. apakah hasil RUPS yang di aktanotarilkan tergolong waamerking?
Karena RUPS itu biasanya tidak dibuat di hadapan notaris.
2. apakah sesuatu yang sifatnya waarmerking tidak diurutkan nomornya oleh notaris?
trims.

JAWAB:
Waarmerking berbeda dengan menotariilkan RUPS di bawah tangan. dalam waarmerking, suratnya tetap di bawah tangan, hanya sudah diregister oleh notaris, dan diberikan nomor urut pendaftarannya. RUPS bwh tangan yang dinotariil kan namanya akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) dan merupakan akta otentik. salam

Dear Ibu Irma,
dalam hukumonline, dikaakan bahwa setoran modal bisa berupa surat pernyataan dari direksi dan seluruh komisaris yang menyatakan bahwa elah diseor sejumlah uang tersebut untuk setoran modal.
apakah kenyataan ini bisa dierima dalam prktik pengeasahan badan hukum ke meneri kehakiman, mohon penjelasannya

JAWAB:
Pak Arief, memang sejak UUPT 40/2007, untuk memenuhi ketentuan pengesahan dalam waktu 60 hari sejak tanda-tangan akta pendirian, penyampaian surat pernyataan (yang ditanda-tangani oleh seluruh pendiri) bahwa mereka telah menyetorkan sejumlah modal di setor tersebut dapat dilakukan. Pernyataan tersebut sebagai pengganti dari bukti setoran modal dari bank. Tapi saya tetap menganjurkan, jika memungkinkan, tetap menggunakan bukti setoran modal, untuk menjamin pendirian PT dengan modal yang sesuai dengan kemampuan para pendiri (bukan PT kosong). Salam,

Dear IBu Irma,

Saya dan Kawan-2 mau mendirikan PT ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan :
1.Berapa jumlah maximum orang atau badan hukum yang diijinkan untuk tercatat di akta notaris sebagai pemegang saham ?.
2.Andaikata Jumlah pemegang saham lebih dari 30 orang , tentu ini akan sulit , apakah bisa diwakilkan kepada pemegang saham yang tercatat dalam akta dan dibuat perjanjian tersendiri yang dilegalkan di notaris juga , pertanyaannya apakah langkah ini sah menurut undang-2 PT UU No 40/2007
3.Apakah benar bahwa untuk sarana perkantoran atau Domisili perusahaan Di DKI harus di Gedung Perkantoran atau Ruko , kalau benar dasar hukumnya mohon diberi keterangan apa SK GUB , PERDA atau JUKLAK dan JUKNIS dari instansi terkait ?

Trima kasih BU

Dear Ibu Irma,
Ada pertanyaan yang akan saya ajukan :
Suatu ketika, boss saya orang Korea mau mengadakan usaha restoran di Plaza.
Dan katanya itu mesti PT. Karena dia orang Korea, maka dia minta saya untuk dijadikan sebagai komisaris dan rekan saya satu lagi ,sebagai direktur.
Waktu itu saya tidak panjang lebar menerima sebagai komisaris.Setelah semua terjadi, saya mulai berpikir, dan ingin mengundurkan jadi komisaris.
Namun PT sudah terbentuk.
Pertanyaanya : Apa yang harus saya lakukan agar saya tidak ikut lagi sebagai komisaris ini
atau dicoret dari jajaran komisaris PT ini.

Atas jawabannya, saya ucapkan banyak terima kasih.

Dear Bu. Irma

Saya mau tanya nih, jika surat PT papa telah hilang, sebagai ahli warisnya, boleh kah kita minta copynya lagi dari departemen kehakiman tanpa mengetahui nomor suratnya, hanya dengan nama PT? Bagaimana prosedurnya? Terus bolehkan kita apply ganti nama alr. papa menjadi nama kita sebagai ahli warisnya?
Thks dahulu atas pendapatnya

Yth. Ibu Irma,

Saya ingin menanyakan apakah setiap pernyataan keputusan RUPS dan/atau berita acara RUPS harus dibuatkan akta oleh notaris? kl memang harus apa yang menjadi dasar hukumnya?

Terima kasih.

Salam,
Louise

saya mau bertanya, bagaimana kalo status YAYASAN yang bergerak di bidang pendidikan dapat berubah menjadi PERSEROAN TERBATAS? thanx untuk info dan penjelasannya

DH,mbak irma
1. ada beberapa hal yang perlu sy tanyakan mengenai perubahan bentuk badan hukum dari Koperasi Karyawan BUMN menjadi sebuah PT, apakah hal ini tetap harus mengacu sesuai UU no 40/2007 terutama pasal 34 yang mengharuskan melakukan audit oleh KAP (eksternal) setelah pembubaran koperasi dimaksud ?
2. dalam hal ini modal koperasi khan terdiri dari saham2 anggota nya yang berjumlah banyak, apakah mungkin sebuah PT terdiri lebih dari 3 orang pemegang saham (20 orang) yang tentunya berasal dari para anggota koperasi yang berminat menggabungkan diri dalam PT tersebut ?
3. mohon sarannya mbak irma agar dapat lancar proses perubahan bentuk badan hukum tersebut.
4. terima kasih atas informasinya dan juga webnya mbak irma, sangat mendidik sekali bagi yang membutuhkan.

best regards,

btw

malem bu..

saya mw nanya,,, apakah ada peraturan mengenai undang” atau pasal yang mengatur peralihan bentuk usaha dari cv menjadi pt??

Selamat malam Bu Irma? Apakah bisa meminta info sedikit?

Saya mendirikan PT bersama teman ( 3 orang ).

Karena saya saham terbanyak maka di akta saya duduk sebagai Komisaris Utama.

Namun di dalam operasionalnya saya harus duduk sebagai Direktur Utama yg menjalankan perusahaan.

Pertanyaan saya, apakah bisa jabatan di akta dan di operasional perusahaan berbeda?

Terimakasih banyak Bu..

Salam
Elita

Dear Ibu Irma,

Please minta info bu, saya ingin mendirikan sebuah PT, yg menjadi pertanyaan adalah, bahwa saya menikah dengan WNA yg mana kami tdk ada surat pra-nikah, apakah bisa mendirikan perusahaan atas nama saya tanpa surat pra-nikah? Dan apakah, sebuah rumah atau apartement bisa dijadikan tempat ijin usaha/berdirinya PT tersebut?

Terima kasih

Regards
elly