Take a fresh look at your lifestyle.

Tata Cara Pengajuan Pembebasan PBB

207

Tahukah Anda bila Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 42 tahun 2019 tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan?  Peraturan Gubernur ini mencakup berbagai profesi, seperti guru dan tenaga kependidikan, dosen dan tenaga kependidikan perguruan tinggi, veteran Republik Indonesia, perintis kemerdekaan, penerima gelar pahlawan nasional, penerima tanda kehormatan, mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden, mantan Gubernur dan mantan wakil Gubernur, purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia, serta pensiunan Pegawai Negeri Sipil.

Apakah kriteria wajib pajak pribadi yang mendapat pembebasan PBB di dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 42 tahun 2019 ini?

Pergub No. 42 tahun 2019 Pasal 2 menyebutkan bahwa pembebasan seluruhnya sebesar 100% (seratus persen) atas PBB-P2 yang terutang dapat diberikan kepada wajib pajak dengan kriteria sebagai berikut:

  • Orang pribadi yang berprofesi sebagai guru dan tenaga kependidikan dan/atau dosen, sertatenaga kependidikan perguruan tinggi, termasuk pensiunannya.

Guru dan tenaga kependidikan yang dimaksud adalah guru dan tenaga kependidikan tetap/penuh waktupada satuan pendidikan usia dini, dasar dan menengah umum, kejuruan dan/atau keagamaan, baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi yang dimaksud dalam Pergub No. 42/2019 ini adalah dosen dan tenaga kependidikan perguruan tinggi tetap/penuh waktu baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil.

  • Orang pribadi yang merupakan veteran dan perintis kemerdekaan.
  • Orang pribadi penerima gelar Pahlawan Nasional.
  • Orang pribadi penerima tanda kehormatan berupa bintang jasa dari Presiden Republik Indonesia.
  • Orang pribadi mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden, mantan Gubernur dan mantan Wakil Gubernur.
  • Orang pribadi purnawirawan.
  • Orang pribadi pensiunan.

Baca juga ; Siapa Saja Warga DKI Jakarta Yang Dibebaskan Membayar PBB

Apa saja persyaratan untuk pengajuan pembebasan PBBi?

Pemberian pembebasan PBB-P2 berdasarkan permohonan dari wajib pajak, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

  1. Fotokopi KTP pemohon dan KTP pemberi kuasa jika dikuasakan.
  2. Fotokopi keputusan pengangkatan sebagai guru dan tenaga kependidikan dan/atau dosen, serta tenaga kependidikan perguruan tinggi.  Permohonan yang diajukan oleh guru dan/atau dosen, sertatenaga kependidikan perguruan tinggi wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari pimpinan sebagaimana tercantum dalam “Format 7”, atau “Format 8”, serta “Format 9” lampiran Peraturan Gubernur ini.
  3. Fotokopi Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Penetapan sebagai Perintis Kemerdekaan.
  4. Fotokopi keputusan tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat yang berwenang.
  5. Fotokopi keputusan sebagai Purnawirawan TNI/POLRI dan Pegawai Negeri Sipil.
  6. Fotokopi keputusan sebagai Pensiunan TNI/POLRI dan Pegawai Negeri Sipil.
  7. Fotokopi surat keterangan kematian dalam hal penerima pembebasan PBB-P2 telah meninggal dunia.
  8. Fotokopi SPPT PBB-P2 untuk objek yang dimohonkan.

Bagaimana pengajuan permohonan pembebasan PBB jika wajib pajak pribadi meninggal dunia?

Dalam hal wajib pajak orang pribadi yang diberikan pembebasan PBB-P2 telah meninggal dunia, permohonan dapat diajukan oleh janda/dudanya atau keluarganya dengan ketentuan:

  1. Sampai dengan garis keturunan 3 (tiga) derajat ke bawah, bagi penerima gelar Pahlawan Nasional penerima tanda kehormatan berupa bintang tanda jasa dari Presiden Republik Indonesia, mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden, mantan Gubernur dan mantan Wakil Gubernur, serta orang pribadi yang merupakan veteran dan perintis kemerdekaan;
  2. Sampai dengan garis keturunan 2 (dua) derajat ke bawah, untuk wajib pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai guru dan tenaga kependidikan dan/atau dosen, tenaga kependidikan perguruan tinggi termasuk pensiunannya,  orang pribadi purnawirawan, dan/atau orang pribadi pensiunan.

Pengajuan dilengkapi dengan fotokopi buku nikah atau kartu keluarga yang menunjukkan hubungan perkawinan atau kekeluargaan dengan wajib pajak orang pribadi penerima pembebasan PBB-P2 Jika persyaratan atas fotokopi buku nikah atau kartu keluarga yang menunjukkan hubungan perkawinan atau kekeluargaan tidak dapat dipenuhi, maka dapat diganti dengan penetapan/putusan pengadilan yang secara materi dapat menjelaskan hubungan perkawinan atau kekeluargaan dengan wajib pajak orang pribadi penerima pembebasan PBB-P2.

Dalam hal pengurusan pengajuan permohonan pembebasan PBB-P2 secara kolektif oleh pengurus LVRI, tetap diwajibkan adanya permohonan pembebasan PBB-P2 dari masing-masing wajib pajak orang pribadi. Format surat permohonan dibuat sesuai dengan format yang tercantum di dalam Pergub No. 42 tahun 2019.Permohonan yang diajukan oleh guru dan/atau dosen dan tenaga kependidikan perguruan tinggi wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari pimpinan.

Referensi Hukum

Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 42 tahun 2019

Leave A Reply

Your email address will not be published.