Irma Devita

Salah satu sorotan penting yang menjadi pokok perbincangan di kalangan praktisi denganditerbitkannya UU No. 40/2007 tentang Perseroan terbatas adalah masalah PENGAMBILALIHAN (Akuisisi). Mengenai Akuisisi tersebut, di definisikan dalam…

Posting with permission and courtessy from Mr. Peter Rosner (world bank) and Mr. Aulia Taufani, SH Please kindly find attached the company-law-uu-40-2007.pdf with its elucidation-company-law-uu-40-2007.pdf

Dalam hal terjadi pembubaran yayasan, maka Yayasan tersebut tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi yayasan di maksud. Yayasanyang sedang dalam proses likuidasi,  diwajibkan…

Selama ini dalam pembahasan saya mengenai Perseroan secara umum baik CV, PT maupun yayasan  selalu berkisar pada pendirian dan syarat-syarat pendiriannya. Pada kesempatan ini saya ingin mengupas juga mengenai pembubaran suatu yayasan.

Sejak tanggal 3 Agustus 2007 lalu, sudah dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No. M.02.HT.03.10.Tahun 2007, tentang Bentuk dan Ukuran Cap/Stempel Notaris. Dalam Permen tersebut merubah bentuk dan…

Akhir-akhir ini terdapat beberapa jenis draft akta pendirian PT, yang beredar dalam berbagai versi. Ada yang versi pada waktu sosialisasi UUPT di Hotel Sahid Jakarta, ada pula yang versi Kongres Ikatan Notaris Indonesia di Semarang. Bahkan…

Dalam jual beli atas Rumah Susun (Rusun) atau yang juga dikenal sebagai condominium, agak sulit dalam menentukan berapa pajak yang harus kita bayar dalam hal SPT PBB nya masih bersifat global, artinya untuk seluruh unit rumah susun…

Mengenang 6 tahun Fatwa MUI – Murabahah : Wajar jika banyak perspektif negatif yang ditujukan oleh masyarakat awam kepada Bank syariah. Sejauh ini mayoritas portofolio pembiayaan oleh Bank Syariah didominasi oleh pembiayaan Murabahah.…

Berikut ini adalah contoh akta Pendirian Yayasan berdasarkan UU No. 16 Tahun  2001 mengenai Yayasan akta-pendirian-yayasan.pdf

The Hak Pakai (right of usage over land) and duration consists of: A. Hak Pakai (right of usage over land) of government land which cannot be transferr to another party. Based on article 45 section 3 PP No. 40/1996 can only be given to:…