Irma Devita

Akhir-akhir ini terdapat beberapa jenis draft akta pendirian PT, yang beredar dalam berbagai versi. Ada yang versi pada waktu sosialisasi UUPT di Hotel Sahid Jakarta, ada pula yang versi Kongres Ikatan Notaris Indonesia di Semarang. Bahkan…

Dalam jual beli atas Rumah Susun (Rusun) atau yang juga dikenal sebagai condominium, agak sulit dalam menentukan berapa pajak yang harus kita bayar dalam hal SPT PBB nya masih bersifat global, artinya untuk seluruh unit rumah susun…

Mengenang 6 tahun Fatwa MUI – Murabahah : Wajar jika banyak perspektif negatif yang ditujukan oleh masyarakat awam kepada Bank syariah. Sejauh ini mayoritas portofolio pembiayaan oleh Bank Syariah didominasi oleh pembiayaan Murabahah.…

Berikut ini adalah contoh akta Pendirian Yayasan berdasarkan UU No. 16 Tahun  2001 mengenai Yayasan akta-pendirian-yayasan.pdf

The Hak Pakai (right of usage over land) and duration consists of: A. Hak Pakai (right of usage over land) of government land which cannot be transferr to another party. Based on article 45 section 3 PP No. 40/1996 can only be given to:…

Based On Article 16 juncto article 4 ( sentence 1) Undang-Undang No. 5/1960 about Pokok-Pokok Agraria ( hereinafter to be referred to as: "UUPA"), Rights to land consists of:

Pilih Arbitrase atau Pengadilan ? Bila mencermati setiap Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI mengenai produk dan kegiatan yang tercakup dalan ekonomi Syariah, maka sebagian besar Fatwa DSN mencantumkan ketentuan…

berikut ini adalah contoh akta pendirian CV.  Namun demikian bentuknya tidak standar, seperti halnya PT. Terutama untuk maksud dan tujuannya. dimana dalam contoh berikut hanyalah alternatif2 yang memungkinkan. Akta Pendirian CV

Berikut ini adalah contoh akta pendirian PT yang sudah disesuaikan dengan UU No. 40/2007. Contoh akta ini disampaikan oleh Ikatan Notaris Indonesia pada seminar Sosialisasi UUPT No. 40/2007 tanggal 20 Agustus 2007 di Hotel Sahid Jaya -…

Berikut ini adalah Peraturan Pelaksanaan dari UUPT No. 40 Th 2007 yang diterbitkan pada tanggal 21 September 2007  yang lalu. Yang terdiri atas: 1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No. M-01.HT.01-10 Tahun…