Pembebanan Jaminan Atas Resi Gudang
Dalam artikel minggu lalu, saya sempat membahas mengenai Sistem Resi Gudang sebagai alternative jaminan. Pada artikel kali ini, saya akan membahas tentang mekanisme pembebanan jaminan atas resi gudang itu sendiri. Untuk memudahkan pembaca,…
Lindungilah Hasil Karya Anda Sebelum Diakui oleh Orang Lain.
(Rangkaian Pembahasan Mengenai Hak Kekayaan Intelektual)
Sebagai Negara yang kompleks dan penuh dengan masalah internal yang belum terpecahkan, Indonesia merupakan surga yang indah untuk pembajakan hasil karya seseorang. Bukan…
Sistem Resi Gudang Sebagai Alternatif Hak Jaminan
Sistem Resi Gudang mulai di kenal di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir. Seperti yang dikutip di dalam www.bappebti.go.id, sebelum muncul Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang banyak dikenal berbagai macam terobosan…
Memahami Arti Etiket Merek
Dalam artikel sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang prosedur pendaftaran suatu merk dagang. Biasanya, apabila kita ingin mendaftarkan suatu merek dagang, permohonan untuk pendaftaran merek dagang harus diterima oleh Kantor Direktorat…
Mendaftarkan Merk Dagang
Niken, seorang ibu rumah tangga yang sedang merintis usaha membuat pakaian karnaval anak-anak. Saat ini usahanya mulai meningkat. Rencananya ia ingin mendaftarkan merek dagang pakaian karnavalnya supaya lebih dikenal orang. Namun demikian,…
Pembatasan Kewenangan Notaris Selaku Pembuat Akta Tanah dan Pejabat Lelang
(PEMBAHASAN TENTANG RANCANGAN PERUBAHAN UU JABATAN NOTARIS)
Bila pada bahasan saya sebelumnya mengenai Rancangan Perubahan UU Jabatan NotarisNo. 30 tahun 2004 (“RUU JN”) sudah membahas mengenai persyaratan dan kewajiban Notaris, masa…
Rancangan Perubahan UU Jabatan Notaris
Pada tanggal 9 Februari 2012 yang lalu, seluruh Fraksi-fraksi di DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diajukan ke Sidang Paripurna menjadi…
DISKUSI HUKUM – HUKUMONLINE.COM 2012
TOPIK: IMPLEMENTASI KETENTUAN ANAK LUAR KAWIN DALAM UU PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MK
Pada 17 Februari yang lalu, majelis Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan…
Benarkah Putusan MK Melegalkan Outsourching?
Menyambung artikel saya sebelumnya tentang "Pro Kontra Pelaksanaan Outsourching Pasca Putusan MK" , Masih dari artikel www.hukumonline.com, meskipun dua model usulan Mahkamah diarahkan untuk melindungi pekerja, kalangan buruh merasa belum…
