13 Comment(s)

1. DH, saya punya PT yang sudah didirikan sejak tahun 2006 lalu, tapi belum disahkan karena waktu itu memang saya tidak urus pengesahannya. Apakah PT tersebut sekarang masih bisa disahkan? Bagaimana caranya?
   terima kasih sebelumnya atas jawabannya

   JAWAB:
   Bu Hilda, jangka waktu pengesahan PT berdasarkan UU No. 1/1995 tidak ditentukan lamanya. Jadi, PT ibu bisa diajukan pengesahannya pada saat ini, asalkan memenuhi persyaratan pengesahan. Namun, karena PT ibu belum disahkan, maka berdasarkan pasal 157 ayat 3 UU No. 40/2007, PT ibu harus disesuaikan terlebih dahulu seluruh anggaran dasarnya dengan ketentuan yang diatur dalam UU NO. 40/2007 baru dapat diajukan pengesahannya. Setelah disesuaikan, pengajuan pengesahan tidak boleh melebihi 60 hari sejak akta di ttd, karena berdasarkan pasal 10 ayat 1 juncto ayat 9 UU No. 40/2007 PT tersebut dapat dibubarkan.

   hilda | Oct 4, 2007 | Reply

2. Bu, menurut saya mendapat info kalau menurut undang-undang PT yang baru, perubahan susunan Direksi dan komisaris baru berlaku sejak laporannya diterima oleh Menteri (Dirjen AHU). Apakah benar demikian? Karena kebetulan susunan pengurus PT saya sudah berakhir dan kami akan menanda-tangani fasilitas kredit, namun karena ada kendala seperti itu, jadi terhambat. Mohon Info. terima kasih

   JAWAB:
   Pak Andi, sejak diberlakukannya UU NO. 40/2007 tanggal 16 Agustus 2007 lalu, hal ini memang sering menjadi permasalahan di lapangan. Karena pada pasal 23 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa perubahan anggaran dasar baru berlaku sejak tanggal SK Menkeh (ayat 1) atau sejak diterimanya laporan (ayat 2). Namun sebenarnya pada ayat 3 ada kata2 “jika tidak ditentukan lain dalam undang undang ini”. Mengenai perubahan susunan Direksi, dapat ditentukan mulai berlaku sesuai dengan putusan rapat (pasal 94 ayat 4) atau sejak ditutupnya rapat (94 ayat 5). Sedangkan untuk komisaris (pasal 111 ayat 4 dan ayat 5). Jadi perusahaan anda bisa menanda-tangani akad kredit sekaligus memperpanjang atau merubah susunan Direksi/Komisaris perusahaan anda. Karena perubahan tersebut langsung berlaku pada saat itu.
   Semoga informasi saya ini bermanfaat bagi anda.

   andi | Oct 4, 2007 | Reply

3. slmt pagi bu, sy mau menyampaikan hal:
   -bahwa peninjauan lokasi dalam rangka penerbitan SIUP berdasarkan Pokok-pokok pengaturan Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-DAG/PER/9/2007, ditiadakan, sebagai gantinya pemohon diharuskan membuat surat pernyataan di atas materai tentang kebenaran lokasi/alamat perusahaan.thanks

   JAWAB:
   Trmksh atas partisipasi dan informasinya. Sebagai tambahan, saya juga mendapat info bahwa baru saja terbit PERMENDAG No. 400/PDN/9/2007 tgl 20 September 2007 perihal penghapusan biaya administrasi pengurusan SIUP & TDP bagi perusahaan baru.(Rp. 0,-)

   HERY | Oct 5, 2007 | Reply

4. Ass, ibu sy mahasiswi pasca mo menanyakan mengenai akibat hukum peralihan badan hukum yayasan menjadi PT, apakah sebuah Rumah Sakit Swasta yang dahulunya berbentuk Badan hukum Yayasan harus di daftarkan terlebih dahulu ke Dephukam jika hendak merubah Anggaran dasarnya menjadi Perseroan Terbatas? dan Apakah menurut UU No, 40/2007 ada ketentuan bahwa Rumah Sakit Swasta boleh berbentuk badan Hukum PT ? apakah pemegang sahamnya sebelum menjadi PT harus sama organ kepengurusannya…
   karna ada Ad PT Rumah Sakit yang saya liat organnya tidak mengalami perubahan baik itu berbentuk Yayasan dahulu menjadi bentuk PT. apakah ada ketentuan yg mengatur mengenai perubahan Anggaran dasar? Trima Kasih sebelumnya bu

   Nirmalasari | Nov 6, 2007 | Reply

5. Wa’alaikum salam mbak Nirmala,
   Akibat hukum peralihan Yayasan menjadi PT ya tentu saja yayasan tersebut jadi bubar, dan seluruh asset2nya berpindah menjadi asset PT. Untuk itu pertama2 harus dilakukan penghitungan atas seluruh nilai/asset dari yayasan tersebut, untuk kemudian dianggap sebagai setoran modal awal dalam pendirian PT yang dimaksud. Jadi prosesnya lebih rumit, karena neraca juga harus diaudit oleh akuntan independen (ps. 34 ayat 2 UU No. 40/2007) dan diumumkan dalam 1 surat kabar nasional atau lebih dalam jangka waktu 14 hari setelah akta pendirian ditanda-tangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut (ps. 34 ayat 3 UU No. 40/2007)
   Prosesnya sama saja dengan pendirian PT baru, yaitu melalui cek nama, melengkapi data dan kemudian mengajukan pengesahan, dst.
   Kalau sudah berubah menjadi PT, maka organ Perseroan harus mengikuti ketentuan organ PT, yaitu terdiri dari Pemegang saham (RUPS), Direksi, dan komisaris. Sudah bukan Pembina, Pengurus, dan Pengawas lagi, walaupun orang2nya bisa saja tetap sama.

   Di UU No. 40/2007 tentu tidak menyebutkan bahwa Rumah Sakit harus PT. Tapi kembali mengacu kepada UU Yayasan, yang menyatakan bahwa yayasan tidak boleh membagikan keuntungan kepada para pengurus yang terafiliasi dengan pembina, pengawas, dan pembina. Sehingga, apabila memang RS Swasta tersebut profit motif, maka sebaiknya diubah menjadi PT. Untuk lebih jelasnya, mbak bisa membaca ulasan saya mengenai Yayasan.
   Semoga bermanfaat

   irma | Nov 7, 2007 | Reply

6. selamat pagi bu,perkenalkan nama saya firdaus (panggilan daus)…Saya kebetulan mahasiswa yang ingin mendirikan sebuah usaha bersama 2 orang teman saya…Hanya saja saya bingung,saya bersama kawan2 ingin mendirikan sebuah PT…jika semua pengurusan pendirian diserahkan ke notaris, berarti saya wajib buat NPWP juga dong bu??sedangkan usaha saya baru ingin berdiri..Saya takut usaha saya belum berdiri kokoh, sudah banyak pungutan seperti pajak, dll yang mungkin dapat sangat merepotkan kami..Tapi saya dengar jika perusahaan yang masih baru belum diwajibkan membayar pajak..Saya tambah pusing jadinya…yang ingin saya tanyakan, sah atau tidak jika tidak semua kriteria pendirian PT, seperti SIUP, TDP, NPWP, dll dipenuhi??jika tidak sah, apa yang sebenarnya benar-benar wajib ada terlebih dahulu dalam pendirian PT??masalahnya, ada investor yang ingin melakukan investasi ke usaha saya tapi dia meminta minimal ada PT nya…Mohon bantuannya bu dan terima kasih atas atensinya…Wassalam

   JAWAB:
   Wa’alaikum salam.. Selamat pagi mas Daus, Sebenarnya diperlukannya ijin2 secara lengkap tidak hanya kalau pengurusannya diserahkan pada Notaris mas. Memang untuk pendirian PT sekarang lebih diperlukan biaya yang agak lumayan dibandingkan dengan CV. Karena semua ijin tersebut saling berkaitan. Contohnya, kalau tidak diurus domisili dan NPWP, maka PT tidak bisa disahkan oleh Menkeh. Padahal, kalau tidak disahkan dalam 60 hari, PT bubar. Kalau tidak punya SIUP dan TDP, maka PT tidak bisa di WDP kan. Padahal WDP adalah syarat mutlak untuk pengumumang di BNRI. Kalau ingin yang sederhana, bisa dengan CV saja mas. Terima kasih

   firdaus | Nov 16, 2007 | Reply

7. Dengan Hormat,

   Bahwa saya kurang sependapat dengan pendapat saudara yang menyatakan bahwa yayasan bisa berubah menjadi PT. harus diingat bahwa PT itu bersifat komersil, sedangkan yayasan sosial.bukankah asset yayasan kebanyakan dari hasil sosial, dasar saya adalah yayasan pun apabila dilikuidasi asset tersebut harus diserahkan kepada yayasan yang sejenis atau diserahkan kepada negara.
   demikian saya sampaikan.terima kasih.

   brgds,
   Welly Sucherlin

   JAWAB:
   Terima kasih atas posting ide dan pendapatnya pak. Saya sangat setuju bahwa PT dan yayasan memang berbeda dalam tujuannya. Namun sebelum UU No. 16/2001, banyak sekali usaha yang dibuat dalam bentuk yayasan dan didirikan untuk tujuan profit. Setelah diberlakukannya UU No. 16/2001, karena adanya ketentuan mengenai larangan pembagian profit kepada pendiri, pengawas maupun yang terafiliasi, maka bagaimana dengan yayasan2 pendidikan, Rumah Sakit, dll yang sudah terlanjur berbentuk yayasan? Karena akan sangat tidak mungkin mereka tidak membagikan profitnya. Sedangkan jika seperti usul bpk, bahwa jika dilikuidasi diberikan kepada yayasan sejenis, juga tidak bisa mengakomodasikan kepentingan mereka. Karena toh tetap tidak boleh membagikan profit. Demikian juga jika mereka melikuidasi assetnya dan diserahkan kepada negara. Hal ini bisa2 hampir mirip dengan “nasionalisasi” perusahaan2 swasta pak.
   Oleh karena itu, banyak sekali yayasan pendirikan atau yayasan-yayasan penyelenggara rumah sakit yang merubah status nya menjadi PT. Sekarang, apabila orang akan mendirikan rumah sakit, langsung memilih PT sebagai bentuk usahanya. salam hangat dari saya,

   Welly | Dec 18, 2007 | Reply

8. Dear ibu irma

   Perusahaan kami akan melakukan akusisi saham perush lain sebesar 65%. Modal dasar perush yang diakusisi adalah sebesar 1 Milliar; sedangkan investasi yang akan kita lakukan dengan perusahaan yag kita akusisi tsb sebesar USD 9 juta; Pertanyaannya: apakah modal dasar perush tsb perlu ditingkatkan?

   Terima kasih

   iwan | Dec 26, 2007 | Reply

9. Apakah dalam pendirian PT, para pendiri dan pemegang saham boleh atas nama institusi ( bukan nama orang ?)

   JAWAB:
   Boleh pak. Jadi yang dimaksud “orang” adalah: orang perorangan dan/atau badan hukum

   H. Ardhana | Dec 27, 2007 | Reply

10. halo, terima kasih sebelumnya..atas website yang sangat edukatif sekali..
    saya ingin menanyakan beberapa hal :
    1. saya ingin membuka usaha, seperti seminar2 ( seminar kesehatan,promosi massal dengan seminar/iklan media massa & multimedia dan sejenisnya ), izin apa sajakah yang saya perlukan ?
    2. kalau saya membuat PT, apakah perlu adanya NPWP perorangan ?
    3. saya ingin resmi melaporkan pajak dari PT yang akan saya dirikan, bagaimana caranya ??
    trima kasih. salam , MEGY

    JAWAB:
    Untuk usaha tersebut, bisa masuk jasa konsultan atau jasa pada umumnya. Atau Kalau mau lebih spesifik lagi, masuk dalam kategori Event Organizer. Namun untuk EO Modal disetornya minimal 250jt, sebagai salah satu prasyarat mengurus ijin penyelenggara atau promotor. Mengenai NPWP, saya pikir semua WP sebaiknya punya NPWP, apalagi untuk WP yang menyelenggarakan usaha. Untuk lapor pajak, silahkan datang langsung ke KPP terdekat untuk mendapatkan teknis pembuatan SPT dll. salam,

    megy | Jan 11, 2008 | Reply

11. Mbak, mengenai legalisasi dan waarmerking (setelah saya baca tulisan mbak), pertanyaan saya adalah :
    1. apakah hasil RUPS yang di aktanotarilkan tergolong waamerking?
    Karena RUPS itu biasanya tidak dibuat di hadapan notaris.
    2. apakah sesuatu yang sifatnya waarmerking tidak diurutkan nomornya oleh notaris?
    trims.

    JAWAB:
    Waarmerking berbeda dengan menotariilkan RUPS di bawah tangan. dalam waarmerking, suratnya tetap di bawah tangan, hanya sudah diregister oleh notaris, dan diberikan nomor urut pendaftarannya. RUPS bwh tangan yang dinotariil kan namanya akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) dan merupakan akta otentik. salam

    vera | Jan 17, 2008 | Reply

12. Pagi Mbak,
    Jika terjadi pelimpahan saham PT dari seorang suami kepada istri nya, izin-izin apakah yang harus di perbaharui ? apakah benar semua izin harus di perbahuri seperti saat mendirikan PT baru ? Terima kasih atas tanggapannya.
    Thanks,
    Yohanes

    JAWAB:
    Sebenarnya, tepatnya bukan pembaharuan ijin, tapi perubahan nama penanggung jawab Perusahaan. Memang dalam tiap ijin, masing2 menyebutkan nama penanggung jawab perusahaan tersebut, yaitu nama Direktur atau Direktur Utamanya, dan untuk ijin2 tertentu biasanya dilampirkan foto penanggung jawab juga. Hal tsb tercantum dalam domisili (SKDP), SIUP, keanggotaan KADIN atau ijin usaha pada umumnya. Jadi kalau penanggung jawabnya ganti, otomatis nama yang tertera dalam ijin2 tersebut juga harus ganti. salam

    Yohanes | Jan 25, 2008 | Reply

13. Dear Ibu Irma,
    dalam hukumonline, dikaakan bahwa setoran modal bisa berupa surat pernyataan dari direksi dan seluruh komisaris yang menyatakan bahwa elah diseor sejumlah uang tersebut untuk setoran modal.
    apakah kenyataan ini bisa dierima dalam prktik pengeasahan badan hukum ke meneri kehakiman, mohon penjelasannya

    JAWAB:
    Pak Arief, memang sejak UUPT 40/2007, untuk memenuhi ketentuan pengesahan dalam waktu 60 hari sejak tanda-tangan akta pendirian, penyampaian surat pernyataan (yang ditanda-tangani oleh seluruh pendiri) bahwa mereka telah menyetorkan sejumlah modal di setor tersebut dapat dilakukan. Pernyataan tersebut sebagai pengganti dari bukti setoran modal dari bank. Tapi saya tetap menganjurkan, jika memungkinkan, tetap menggunakan bukti setoran modal, untuk menjamin pendirian PT dengan modal yang sesuai dengan kemampuan para pendiri (bukan PT kosong). Salam,

    Arief | May 18, 2008 | Reply

2 Trackback(s)

1. Jul 8, 2008: from PROSEDUR, CARA DAN SYARAT PENDIRIAN CV « YuSaKsunaryanto
if(function_exists("MyAvatars")) MyAvatars();
2. Jul 21, 2008: from Perkumpulan (Himpunan/Ikatan/LSM/Paguyuban/Ormas) : Irma Devita
if(function_exists("MyAvatars")) MyAvatars();

Post a Comment