Take a fresh look at your lifestyle.

Permenhumkam No.13 Tahun 2019 tentang Yayasan

916

Yayasan merupakan badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat non komersial, dan didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Yayasan didirikan agar kegiatan yang dilakukan memiliki kredibilitas yang baik. Saat ini, sangat penting untuk membangun sebuah organisasi yang terpercaya agar dapat menunjang keberlangsungan kegiatannya. Yayasan yang bagus harus memiliki legalitas dan perizinan. Hal tersebut dapat  menentukan kredibilitas yang dibutuhkan untuk menentukan keberlangsungan organisasi.

Pada tanggal 21 Juni 2019 yang lalu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2019, tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 tahun 2016 tentang tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar, serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data yayasan. Peraturan tersebut dikeluarkan untuk meningkatkan ketertiban hukum dan administrasi dalam penggunaan nama yayasan, agar tercipta kepastian hukum dan tidak merugikan masyarakat. Oleh karena itulah dianggap perlu adanya perubahan ketentuan mengenai nama badan hukum yayasan.  Selain itu, peraturan sebelumnya (Permenhumkam Nomor 2 tahun 2016) dianggap masih belum dapat mengakomodir kebutuhan saat ini.

Beberapa perubahan yang dilakukan adalah dengan menyisipkan satu ayat di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5, yakni ayat (1a), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1a)

“Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nama yayasan harus memenuhi syarat:

  1. menggunakan huruf latin;
  2. minimal terdiri dari 3 (tiga) kata;
  3. terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata;
  4. tidak menggunakan angka dan tanda baca;
  5. tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan sebagai nama yayasan;
  6. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/ atau kesusilaan; dan
  7. tidak mempunyai arti sebagai yayasan atau memiliki arti yang sama dengan yayasan, badan hukum, persekutuan perdata, atau entitas lain yang bukan merupakan kewenangan menteri untuk mengesahkan.

Perubahan yang kedua, yaitu adanya satu pasal yang disisipkan di antara Pasal 5 dan Pasal 6 , yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

  • Nama yayasan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat disertai dengan singkatan nama.
  • Singkatan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh sama dengan nama yayasan dan singkatan nama yayasan lain yang telah terdaftar dalam daftar y
  • Singkatan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  1. singkatan yang terdiri atas huruf depan nama yayasan;
  2. singkatan yang merupakan akronim dari nama y

Perubahan selanjutnya adalah adanya satu ayat yang disisipkan di antara ayat (1) dan ayat (2), yakni ayat (1a) sehingga Pasal 6 ayat (1a)  berbunyi sebagai berikut:

“Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan diterima.”

Terdapat pula perubahan ketentuan Pasal 7, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Menteri dapat memberikan persetujuan, penolakan, atau pelarangan atas pengajuan Nama Yayasan yang disampaikan oleh pemohon.”

Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Nama Yayasan yang telah berakhir status badan hukumnya dihapus dari daftar yayasan yang ada pada data sistem administrasi badan hukum, dan dapat diajukan permohonan kembali oleh pemohon lain.

Informasi mengenai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 tahun 2016 tentang tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar, serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data yayasan harus dapat dipahami oleh setiap orang yang akan mengajukan permohonan untuk membuat yayasan

Rederensi :  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2019

Leave A Reply

Your email address will not be published.